Luthfi: PKS Tetap Jaga Orisinalitas

Liputan6.com, Banjarmasin. Presiden Partai Keadilan Sejahtera H. Luthfi Hasan Ishaq menyatakan, partai politiknya akan tetap menjaga orisinalitas yang berasaskan Islam. "Walau PKS terbuka bagi nonmuslim, tapi partai tetap akan menjaga orisinilitas," katanya sebelum pembukaan Musyawarah Wilayah II PKS Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Kamis (14/10) malam.

Luthfi Hasan menyangkal kalau ada yang menghubung-hubungkan keterbukaan partainya bagi nonmuslim akan mengaburkan asas atau ciri khas dan hanya untuk mencapai target tiga besar pada Pemilihan Umum 2014. Ia menegaskan, keterbukaan PKS bagi nonmuslim, bukan hal baru tapi sudah lama. Hal itu masih sejalan dengan jargon PKS yaitu bersih, peduli dan profesional.

Mengenai upaya mencapai target tiga besar bagi PKS dalam pemilu mendatang, dia nampak optimistis, dengan melihat dan belajar pengalaman masa lalu. "Kalau pada periode lalu atau hasil Pemilu 2009 berhasil menempatkan PKS dalam empat besar, maka dari cara kerja kader selama ini tidak mustahil bisa mencapai target tiga besar," kata Luthfi Hasan optimistis.

PKS Setia Temani Sepanjang Perjalanan

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq mengatakan tidak akan melibatkan diri dalam segala aiktivitas yang ingin mendongkel pemerintahan yang sah.

"Apalagi Pak SBY sudah mengatakan bahwa PKS adalah backbone dari koalisi," kata Luthfi dalam rilis yang diterima okezone, Kamis (14/10/2010).

Luthfi menegaskan, kader PKS dilarang untuk ikut-ikutan dengan aksi-aksi yang digalang kelompok manapun yang mengarah pada upaya inskontitusional itu. "Sebagai teman sejalan kita akan setia menemani sepanjang perjalanan menuju tujuan," urai Luthfi.

Anak Kader PKS Wajib Sekolah Sampai S2

INILAH.COM, Semarang. Partai Keadailan Sejahtera (PKS) akan mewajibkan anak-anak kadernya untuk bersekolah hingga mencapai jenjang S2.

Ide program wajib belajar hingga Strata 2 (S2) itu dicetuskan oleh Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq saat berdialog dengan anak-anak kader PKS, Jumat (8/10) malam di Semarang, Jateng. Acara yang diselenggarakan sebelum Pembukaan Musyawarah Wilayah II PKS Jateng tersebut dihadiri ratusan anak kader PKS yang datang dari berbagai kota di Jawa Tengah.

Luthfi menekankan bahwa anak-anak kader PKS wajib menempuh pendidikan hingga jenjang S2, tidak terkecuali. Bahkan Luthfi mengatakan bahwa struktur partai tidak akan segan-segan menegur kader PKS yang memiliki kemampuan namun tidak melaksanakan program wajib belajar ini. Sementara bagi kader yang kurang mampu struktur partai akan membantu dengan cara mencarikan jalan keluar bagi persoalan tersebut, misalnya mengupayakan bea siswa.

Kejahatan Seksual Anak Meningkat, Kader PKS Minta Postur KPAI Diperkuat

RMOL. Tantangan dan hambatan dalam perlindungan anak Indonesia ke depan semakin berat.

Negara tanpa batas dengan arus informasi dan komunikasi yang semakin gencar menyebabkan anak rentan terhadap kejahatan cyber, pornografi dan juga kekerasan cyber lainnya. Disamping itu hak-hak anak masih banyak yang terabaikan. Pemenuhan hak anak secara utuh belum tercapai.

Misalnya saja kasus kekerasan seksual terhadap anak.kecenderungan kasus meningkat. Tahun 2010 misalnya, dari 1085 pengaduan, 23% (250 kasus)berupa kekerasan seksual seperti pelecehan seks, perkosaan, maupun eksploitasi bermotifkan ekonomi.

Guru Akui Ada Pungli

SUKOHARJO. Pihak Inspektorat Sukoharjo menemukan bukti baru mengenai indikasi pungutan liar (Pungli) sertifikasi jilid II sebesar Rp 50.000 per orang tiap bulan. Bukti awal tersebut berupa pengakuan dari tiga orang guru yang diklarifikasi oleh Inspektorat pekan kemarin.

“Sudah ada tiga guru yang dimintai klarifikasi. Dan ketiganya mengakui kebenaran pungutan itu,” ujar Kepala Inspektorat Sukoharjo, Joko Triyono kepada wartawan, Senin (4/10).

Bukti baru tersebut ditemukan setelah tim Inspektorat yang berjumlah empat orang langsung terjun ke lapangan sesuai instruksi Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya.
Dikatakan Joko, usai mendapat instruksi dari Bupati, pihak inspektorat langsung menerjunkan tim pencari fakta di lapangan. “Temuan ini setidaknya bisa menjadi bukti baru dan tidak hanya sekadar isu saja,” katanya.

Arogansi dan Kearifan Lokal

Sejumlah media lokal menurunkan berita kisah tentang prosesi pemakanan terduga teroris Yuki Wantoro (20), yang ditembak anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri di Medan. Ada ketegangan di sekitar kompleks pemakaman di Wonosari, Polokarto, Sukoharjo, tempat Yuki dimakamkan. Ketegangan terjadi antara warga setempat dan simpatisan Yuki yang jumlahnya ratusan.

Rabu (29/9) pagi lalu, dua kelompok itu sama–sama sedang menunggu kedatangan jenazah Yuki dengan rencana berbeda dan tanpa berbincang. Warga berkepentingan untuk menolak pemakaman Yuki di daerah mereka dengan alasan karena buronan polisi, sedang simpatisan berkepentingan mengawal penguburan hingga usai.

Ketegangan dan persiapan warga dengan menggalang tanda tangan penolakan akhirnya berakhir dengan munculnya arogansi simpatisan Yuki yang bersenjatakan kayu penjalin dan mengawal ketat pemakaman Yuki. Ratusan simpatisan ini juga terasa tidak “menyambut” wartawan dengan sewajarnya untuk keperluan peliputan.

Negara Tanpa Modal Sosial

Korupsi, kekerasan, kriminalitas, kemiskinan, pengangguran dan derita rakyat senantiasa kontras dengan mereka yang mewakili rakyat di gedung DPR. Duduk di kursi yang empuk dengan ruangan ber-AC, mengendarai mobil-mobil mewah dengan sopir pribadi, fasilitas lengkap, rumah nyaman, gaji besar, ditambah dengan sejumlah tunjangan lain yang tak pernah dinikmati rakyat kebanyakan. Rakyat kecil setiap hari berjibaku dengan kerasnya hidup untuk sekadar dapat bertahan hidup, kontras dengan para wakil rakyat yang terkantuk-kantuk mendengarkan pidato yang dianggapnya bak nyanyian peninabobo.

Negeri ini memang penuh kontras, kontradiksi dan ironi. Seruan moral, ajaran etika, pesan-pesan religius yang mulia senantiasa mewarnai pidato para pejabat kita yang justru lebih sering mengingkari dan melanggar nilai-nilai itu sendiri. Tanggal 16 Agustus 2010, Presiden SBY berpidato di depan DPR dan dengan lantang mengatakan, ”Pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama pemerintah.” Tetapi satu hari setelah itu SBY memberikan grasi dan remisi kepada para koruptor.

Ironi lain terjadi berkaitan dengan hubungan RI-Malaysia yang kembali tegang lantaran penangkapan terhadap tiga pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) oleh Polisi Diraja Malaysia. Mereka ditangkap ketika sedang menjalankan tugas menangkap tujuh maling yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Ketiganya ditangkap di wilayah perairan Indonesia dan diperlakukan laiknya penculik: diborgol dan harus mengenakan baju tahanan seperti para penjahat. Ironisnya, tujuh pencuri ikan dari Malaysia yang ditangkap itu kemudian dibebaskan sebagai barter untuk kebebasan ketiga pegawai DKP kita.

Aksi Kekerasan atas Nama Jihad

Kejadian demi kejadian kerusuhan maupun kekerasan, datang silih berganti di negeri ini. Mulai dari amuk massa di Tarakan, Kalimantan Timur sejak Minggu (26/9) lalu, disusul kerusuhan mejelang sidang kasus Blowfish di Jalan Ampera Jakarta, hingga ledakan bom sepeda di Kalimalang yang diduga akan ditujukan kepada polisi. Untuk peristiwa yang terakhir ini, masyarakat dan aparat keamanan diminta untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi aksi terorisme yang mungkin mengancam.

Menteri Agama, Suryadharma Ali:

Kalau kita lihat beberapa kejadian dalam bulan-bulan ini memang sangat mengkhawatirkan. Terorisme menunjukkan kekuatan yang lebih tinggi dibanding sebelumnya. Oleh karena itu, saya minta semua pihak meningkatkan kewaspadaan, aparat maupun masyarakat meningkatkan kewaspadaan agar tidak terjadi kekerasan dan tidak memakan korban.


Aksi-aksi terorisme yang muncul, tindak kekerasan atas nama apa pun termasuk atas nama agama tidak bisa dibenarkan. Aksi semacam itu harus dikutuk. Kekerasan bukanlah jihad, karena jihad harus memiliki dasar yang jelas. Jika para pelaku aksi terorisme beranggapan ada pihak-pihak yang memusuhi Islam di Indonesia, hal itu bukan pemikiran yang benar.

Bupati terima laporan Pungli

Sukoharjo (Espos). Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya mengaku mendapatkan laporan adanya pungutan liar (Pungli) sertifikasi guru sebanyak Rp 50.000 per bulan.

Laporan itu langsung ditanggapi dengan menurunkan tim inspektorat guna penyelidikan lebih jauh mengenai persoalan ini.

“Laporan itu saya dapat dari Wakil Bupati (Haryanto-red). Kalau memang terjadi lagi kasus pungutan liar pada sertifikasi guru di tahun ini, maka hal itu tidak bisa didiamkan,” jelas Wardoyo kepada wartawan seusai Sidang Paripurna DPRD Sukoharjo, Jumat (1/10).

FK LSM Sukoharjo dideklarasikan

Sukoharjo (Espos). Sekitar 30 organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendeklarasikan diri dalam wadah Forum Komunikasi (FK) LSM Sukoharjo, Selasa (28/9).

Sejumlah LSM di Kota Makmur itu antara lain, LSM Bina Akses, Lumbung Informasi Masyarakat (Lira), Trisula Merdeka, dan Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU). Hadir dalam deklarasi yang bertempat di rumah makan Embun Pagi itu sejumlah pejabat, antara lain Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya-Haryanto.

Selain menyatakan diri sebagai FK LSM Sukoharjo, deklarasi itu menyebutkan berbagai poin. Salah satu isi deklarasinya, berbunyi bahwa wadah gabungan 30 LSM itu akan berkomitmen mengawal proses penuntasan perkara-perkara dugaan tindak pidana korupsi yang masih diproses oleh segenap penyidik aparat penegak hukum. “Setelah deklarasi ini, kami akan menginventarisasi kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi yang ada di Sukoharjo. Sekitar dua pekan lagi akan kami umumkan data itu,” jelas Nursito yang ditunjuk sebagai Ketua FK LSM Sukoharjo periode 2010-2013 saat dijumpai wartawan seusai acara.