Politisi PKS Nilai Terpilihnya Timur Pradopo Sarat Politis

JAKARTA. Anggota Komisi III DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Jamil menilai terpilihnya Timur Pradopo sebagai calon tunggal kapolri sarat nuansa politis. Nasir menengarai Timur sengaja dipilih untuk mengamankan kepentingan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Menurut saya sangat mengejutkan. Walaupun memang ada beberapa nama yang mendapat penilaian untuk menjadi calon kapolri, termasuk Timur Pradopo sangat politis. Baru beberapa jam dilantik jadi Kabarhakam Mabes Polri langsung dipasang sebagai calon kapolri," ujar Nasir kepada okezone, Senin, (4/10/2010) malam.

Menurut dia, SBY tidak terbuka ke publik soal pemilihan Timur. Publik, sambung Nasir akan mempertanyakan alasan SBY memilih mantan Kapolda Metro Jaya tersebut. Tertutupnya pemilihan calon Kapolri ini akan membuat kesan SBY tengah mengamankan kepentingannya.

Walikota Medan Harus Konsisten dengan Sikapnya

Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap diminta konsisten dengan sikap awalnya yang berjanji tidak akan mengeluarkan izin bangunan di kawasan Bandara Polonia Medan.

"Awalnya kita mendukung sikap Walikota Medan sebagaimana statemennya di sejumlah media massa terkait sikap Rahudman yang tidak akan menerbitkan izin bangunan di kawasan Bandara Polonia Medan," kata Ketua Fraksi PAN DPRD Medan, Ahmad Arif, kepada wartawan di gedung Dewan, Senin (4/9).

Dikatakan Arif, Walikota Medan usai dilantik langsung membuat pernyataan kepada wartawan terkait prioritas kerjanya. Dia menegaskan seperti diberitakan, lanjut Arif, priotas kerjanya adalah menertibkan bangunan bermasalah dan tidak menerbitkan izin bangunan di kawasan Bandara Polonia Medan.

Selanjutnya akan membongkar tembok yang mempersempit sungai di Kampung Aur/Multatuli sekaligus jembatan di atasnya karena melanggar ketentuan.

Mensos Tekankan Pentingnya Peran Tokoh Pelopor

KONFLIK SOSIAL

RMOL. Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri menegaskan bahwa maraknya pertikaian sosial di Indonesia selama beberapa waktu belakangan ini dimulai dari pertikaian individu dan tidak terkait etnis.

"Kita sudah lakukan pembicaraan dengan tokoh-tokoh setempat terutama yang bertikai dan tak ada kaitannya dengan etnis. Kita sudah mengerahkan para simpul tokoh di daerah untuk segera menyelesaikan akar persoalan ini agar tidak kembali membesar," ujar Salim kepada Rakyat Merdeka Online, Senin (4/10).

Yang dipastikan Mensos, kesetiakawanan sosial di Indonesia harus diperkuat. Hal itu sudah mulai digalakkan Kementerian Sosial melalui yang disebutnya "tokoh-tokoh pelopor" yang dijadikan tokoh di daerah setempat untuk berinisiatif memperhatikan kelompok mereka terutama menghadang potensi konflik agar tidak membesar seperti apa yang terjadi selama ini.

Kader Perempuan Ramaikan Bursa Pimpinan PKS Jateng

Semarang, CyberNews. Empat kader perempuan berpeluang kuat menjadi pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng dalam pemilihan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) pada Muswil II yang digelar Jumat-Minggu (8-10/10) di Semarang.

Mereka adalah Dra Aisyah Dahlan, Dyah Rahmawati, dr Maryati, dan Ida Nur Farida SAg. Keempat kader perempuan tersebut mendapat dukungan kuat saat penjaringan di daerah yang telah digelar serentak di 35 kabupaten/kota pada 29 Agustus lalu.

Menurut Ketua DPW PKS Jateng Ikhsan Mustofa, mereka adalah kader-kader berprestasi yang telah berkiprah pada dunia kepartaian. Sosok Aisyah Dahlan merupakan anggota DPRD Jateng periode 2004-2009, Dyah Rahmawati merupakan Anggota Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Jateng. Sedangkan dr Maryati adalah ketua Bidang Kewanitaan PKS Jateng, dan Ida Nur Farida merupakan Anggota MPW.

Siaran Pers No. 105/PIH/KOMINFO/9/2010 tentang Klarifikasi Kementerian Kominfo Mengenai Pemberitaan Penyelenggaraan Festival Film Yang Kontennya Terkait Kehidupan Kaum Homoseksual

Jakarta, 28 September 2010

Dalam beberapa waktu terakhir ini telah muncul pemberitaan di beberapa media massa, yang menyebutkan bahwa Kementerian Kominfo telah memberikan sponsorship dan persetujuan terhadap pelaksanaan festival film yang kontennya di antaranya terkait dengan kehidupan kaum homoseksual.

Terhadap pemberitaan tersebut, Kementerian Kominfo melalui siaran pers ini menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Tidak benar, bahwa Kementerian Kominfo telah telah memberikan sponsorship dan persetujuan terhadap pelaksanaan festival film yang kontennya di antaranya terkait dengan kehidupan kaum homoseksual.

2. Memang benar, bahwa pada tanggal 22 September 2010 ada seorang wartawan AFP yang menanyakan masalah penyelenggaraan festival tersebut, kemudian respon kami adalah sebagai berikut:

Calon Kapolri Miliki Tim Sukses

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA. Anggota Komisi Hukum DPR RI Nasir Djamil tidak memungkiri keberadaan tim sukses calon Kapolri. Tim sukses ini bekerja untuk mendongkrak citra calon Kapolri di mata SBY maupun anggota Dewan di Senayan serta partai politik.

"Kalau kita cermati masing-masing memang ada tim sukses. Jadi ini menunjukkan muatan politis lebih dominan," kata Nasir Djamil kepada wartawan di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (28/9/2010).

Politisi asal PKS ini menilai, promosi calon Kapolri yang dijajakan tim sukses berjalan sejak lama dengan tanpa menciderai profesionalitas pejabat Polri.

"Komunikasi yang dilakukan pun masih wajar. Yang perlu dihindari adalah barter kasus, dan money politic," ungkapnya seraya menyatakan, barter kasus justru memasung calon Kapolri berdinas di institusi kepolisian.

Pemerintah Didesak Revisi Peta Area Terdampak Lapindo

JAKARTA. Komisi V DPR RI memandang pemerintah terlalu lambat merespons keinginan warga Sidoarjo yang terkena dampak lumpur Lapindo.

Anggota Komisi V dari Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo mengingatkan pemerintah untuk menjalankan komitmennya menyelesaikan kasus semburan lumpur di Sidoarjo dengan segera merevisi peta area terdampak.

Menurut Sigit, pemerintah masih saja berpatokan pada kondisi lapangan dua sampai tiga tahun yang lalu. Padahal saat ini kondisi di lapangan sudah jauh berbeda.

Saat ini saja, lanjut Sigit, ada 180-an buble (sumur-sumur gas) yang bermunculan di sekitar area terdampak atau bahkan di sekitar rumah warga yang tersebar di empat desa sekitar area terdampak.

Suara Terbanyak Terancam Tergusur

Politisi Rancang Konsep Campuran

JAKARTA. Nada-nadanya, pemilu akan mengalami setback. Sistem pemilihan dengan suara terbanyak seperti Pemilu 2009 bakal tergusur. Politisi di Senayan kini merancang sistem penentuan calon terpilih dengan sistem mix member proportion atau campuran dari proporsional terbuka dan tertutup. Artinya kembali ke sistem Pemilu 2004.

Hampir seluruh partai koalisi pemerintahan mendukung gagasan untuk menggunakan sistem campuran itu. Sistem tersebut merupakan kombinasi dari sistem suara terbanyak dengan sistem proporsional tertutup. Dalam sistem terbuka, suara terbanyak adalah yang lolos tanpa melihat nomor urut. Untuk sistem tertutup, lolos tidaknya ditentukan nomor sehingga yang berkuasa adalah parpol yang mengatur nomor urut.

Sementara itu, dalam sistem campuran, calon yang meraih suara batas kursi langsung lolos. Bila tak ada yang mencapai suara senilai kursi, hal itu otomatis ditentukan nomor urut. Dalam praktiknya, seperti Pemilu 2004, hanya satu atau dua orang yang meraih suara dan langsung lolos. Sisanya berdasar nomor urut. Setidaknya empat fraksi menunjukkan respons positif dengan sistem campuran, yakni Partai Golkar, PKS, PAN, dan PPP. Sementara itu, PDIP lewat Arif Wibowo justru ingin secara tertutup. Wakil Ketua Kebijakan Publik DPP PKS Agus Purnomo setuju diberlakukannya kembali sistem proporsional tertutup dengan tetap mengakomodasi sistem suara terbanyak. “Saya setuju mix member proportion,” kata Agus kemarin (27/9).

Sukoharjo Juarai Festival Permainan

SUKOHARJO. Kabupaten Sukoharjo mendapatkan penghargaan sebagai juara pertama Festival Permainan Rakyat di Temanggung (Jateng) dari tanggal 22-25 September 2010. Sukoharjo meraih penghargaan lewat penampilan kesenian tradisional Ni Dhiwut.

“Kesenian tradisional Ni Dhiwut Sukoharjo yang mewakili wilayah eks Karesidenan Surakarta mendapatkan juara pertama dalam Festival Permainan Rakyat di Temanggung,” ujar Kasi Seni Seni dan Budaya, Dinas Pemuda Olah Raga Pariwisata dan Kebudayaan (DPOPK) Sukoharjo Sri Raharjo, Sabtu (25/9).

Dengan adanya penghargaan tersebut, menurut Sri Raharjo berhak membawa pulang hadiah uang pembinaan sebesar Rp 2,2 juta dan piagam penghargaan. Dikatakan dia, kesenian tradisional Ni Dhiwut lebih menghibur dibandingkan permainan lainnya seperti Egrang yang ditampilkan eks Karesidenan Semarang, Uka-uka Kedu dan Betengan dari eks Karasidenan Pati.

Tumbuh Bersama Saling Menguntungkan

Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di eks-Karesidenan Surakarta sangat pesat. Berbagai jenis usaha tumbuh, seperti garmen yang menjadi denyut nadi wilayah ini, kuliner, mebel, cenderamata, dan sebagainya. Bagaimana perjalanan para pelaku UMKM dan sosok-sosok yang mendukungnya?

Cuaca yang bersahabat mengantarkan Joglosemar menuju Dukuh Kalimider Desa Tegalsari Kecamatan Weru, Sukoharjo, Selasa (28/9) pagi. Untuk mencapai daerah tersebut tidak terlalu sulit, akses jalan beraspal sudah mencapai ke jalan-jalan kampung di daerah itu. Hanya saja dibutuhkan kesabaran menjangkau daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Klaten, tepatnya Kecamatan Cawas, yakni sekitar 20 kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Sukoharjo.

Walau tak terlalu terkenal, ternyata penduduk daerah ini beberapa di antaranya menggantungkan hidup dari menenun, seperti Sugiyem (60). “Saya sudah sejak kecil menenun, tahun berapa saya lupa. Kira-kira waktu usia saya 10 tahun lah. Masih ingat saat itu, kaki saya saja belum bisa menjangkau alat ini (Alat Tenun Bukan Mesin/ATBM-red),” katanya saat ditemui di teras rumahnya.

Walau penghasilannya tidak banyak, tapi dia bahagia karena dari menenun dia bisa membantu tiga orang saudara kandungnya serta menyekolahkan anak-anaknya sampai tingkat SMA.