Polisi Periksa Ketua DPD II Partai Golkar

SUKOHARJO. Ketua DPD II Golkar Sukoharjo, Giyarto diperiksa sebagai saksi oleh Polres Sukoharjo terkait dugaan kasus pemalsuan dokumen pencairan dana bantuan Parpol tahun anggaran APBD II 2009 senilai Rp 67.358.000.

Ketua DPD II Golkar tersebut diperiksa Polisi atas dasar laporan ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Sukoharjo, Ari Wijayanto. Dari laporan dikatakan Giyarto bersama Sekretaris, Jaka Wuryanta dan Bendahara, Suharsi telah melakukan tindakan korupsi serta pemalsuan identitas.

Dalam pencarian dana APBD, mereka mengatasnamakan Ketua DPD II, Sekretaris dan Bendahara. Padahal, saat pencairan itu mereka berdua sudah bukan pengurus DPD II Sukoharjo. Karena berdasarkan surat DPP B.65 yang diperkuat surat B.89, Musda tanggal 15 September 2009 yang mengangkat mereka, sudah dibatalkan.

PPP dan Hanura resmi dukung Warto

Sukoharjo (Espos). Setelah gagal mengusung pasangan Bambang Margono (BM)-Sumarno, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) resmi mendukung pasangan Wardoyo Wijaya-Haryanto (Warto).

Sikap tersebut ditegaskan kedua ketua partai politik (Parpol) tersebut dalam kesempatan terpisah, Senin (26/4). Baik P3 maupun Hanura, kini sampai pada tahapan penyusunan Memorandum of Understansing (MoU) dengan pasangan Warto.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP, Suryanto menjelaskan, pihaknya kini memang sudah resmi memberikan dukungan kepada pasangan Warto. “Setelah melakukan komunikasi politik, kami memang akhirnya secara resmi memberikan dukungan kepada Warto,” jelasnya ketika dijumpai, Senin.

Rapor Bupati Sukoharjo Merah

SUKOHARJO. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sukoharjo Bambang Riyanto pada periode 2009 mendapatkan nilai merah. Pansus LKPj DPRD Sukoharjo terpaksa menorehkan nilai merah, karena banyak indikator menunjukkan kinerja selama 2009 merosot. “Kami melihat beberapa indikator makro kinerja pemerintahan periode 2009 banyak mengalami penurunan,” ujar anggota Pansus LKPj DPRD Sukoharjo, Suryanto, Rabu (21/4).

Menurut Suryanto, secara riil sejumlah indikator penurunan tersebut dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi yang merosot dibanding tahun 2008. Dari 4,84 persen turun menjadi 4,69 persen.

“Dilihat dari agregat pembentuk Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) 2008, sektor industri memegang peranan penting dalam perekonomian Sukoharjo,” ujarnya.

BM-Sumarno Gagal Nyalon

SUKOHARJO. Pasangan bakal calon (Balon) Cabup dan Cawabup Bambang Margono (BM)-Sumarno akhirnya gagal menjadi salah satu peserta dalam Pilkada Sukoharjo 3 Juni mendatang. Kegagalan pencalonan kedua pasangan itu diumumkan KPU setelah melakukan verifikasi. Setelah menyatakan gagal, KPU mengembalikan berkas dua pasangan tersebut melalui partai pengusung yaitu Partai Golkar Langenharjo bersama PPP dan Hanura.

”Keputusan pengembalian berkas pendaftaran pasangan BM-Sumarno kami lakukan melalui sidang pleno KPU, menindaklanjuti hasil klarifikasi kami terkait konflik kepengurusan Partai Golkar dan hasil ini secara otomatis pasangan tersebut tidak bisa melanjutkan langkah mereka dalam pencalonan di Pilkada nanti,” jelas Ketua KPU Kuswanto dalam pengumuman hasil verifikasi pada parpol pengusung dan BM.

Selain itu, KPU juga mengembalikan berkas tiga pasangan lain karena dianggap masih kurang legkap dan harus segera dilengkapi, di antaranya pasangan Titik Suprapti (TBR)-Sutarto, Wardoyo Wijaya-Haryanto dan pasangan Mohamad Toha-Wahyudi.

Pernah Larang Jilbab, Menteri Kehakiman Inggris Minta Maaf

LONDON. Menteri Kehakiman Jack Straw secara terbuka meminta maaf untuk pernyataan kontroversial tentang wanita muslim yang menutup wajah mereka. Ia mengeluarkan permintaan maaf dalam pertemuan publik dengan Muslim yang menjadi konstituennya di Blackburn, Inggris.

Straw mengatakan pada tahun 2006 ia pernah meminta konstituen perempuan Muslim untuk membuka jilbab dan cadar mereka selama pertemuan. Ia berdalih merasa kurang nyaman berbicara dengan orang yang wajahnya tertutup, karena tidak bisa melihatnya. Ia menyesalkan karena permintaannya itu menimbulkan debat publik berkepanjangan hingga tudingan rasis pada dirinya.

Dia mengatakan, "Sungguh tak disangka, skala publisitas pada bulan Oktober 2006 sangat besar. Saya menyesal telah menimbulkan masalah dan saya minta maaf untuk itu."

PKS Sayangkan Penahanan Misbakhun

JAKARTA. Partai Keadilan Sejahtera menyayangkan sikap Polri yang menahan anggota DPR Mukhammad Misbakhun dengan mengabaikan aspek perdata dan bukti-bukti. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, mengatakan, prinsipnya menghargai proses penyidikan yang dilakukan kepolisian tapi hendaknya dilakukan secara objektif.

"Semua dokumen menjelaskan kasus ini perdata, tapi polisi terkesan bersikap subjektif dengan mencari kesalahan," kata Mahfudz. Dikatakannya, PKS sudah menanyakan hal ini antara di sela acara dengar pendapat antara Komisi III DPR dan Kapolri, Senin (26/4) kemarin, tapi Kapolri tidak memberikan secara jelas. Mahfudz berharap tidak ada tekanan dari pihak lain dalam kasus anggota DPR dari Fraksi PKS ini.

Perahu Nabi Nuh Ditemukan?

HONG KONG. Sebuah tim penjelajah evangelis Cina dan Turki mengatakan Senin bahwa mereka mungkin telah menemukan perahu Nabi Nuh di sebuah gunung berketinggian 4.000 meter dari permukaan laut di Turki.

Tim mengatakan mereka menemukan spesimen kayu dari struktur yang diduga merupakan perahu itu di Gunung Ararat di Turki timur. Keyakinan itu didasarkan pada umur karbon pada kayu itu sekitar 4.800 tahun lalu. Pada tahun yang sama diyakini terjadinya banjir besar yang menenggelamkan kampung halaman Nuh.

"Itu bukan 100 persen Bahtera Nuh, tapi kami pikir itu adalah 99,9 persen merujuk ke arah itu," kata Yeung Wing-cheung, pembuat film dokumenter Hong Kong yang merupakan dan anggota tim 15 bentukan Noah's Ark Ministries International.

Jadilah Kitab Walau Tanpa Judul

Oleh: KH. Hilmi Aminuddin

Kun kitaaban mufiidan bila 'unwaanan, wa laa takun 'unwaanan bila kitaaban. Jadilah kitab yang bermanfaat walaupun tanpa judul. Namun, jangan menjadi judul tanpa kitab.

Pepatah dalam bahasa Arab itu menyiratkan makna yang dalam, terutama menyangkut kondisi bangsa saat ini yang sarat konflik perebutan kekuasaan dan pengabaian amanah oleh pemimpin-pemimpin yang tidak menebar manfaat dengan jabatan dan otoritas yang dimilikinya. Bangsa ini telah kehilangan ruuhul jundiyah, yakni jiwa ksatria. Jundiyah adalah karakter keprajuritan yang di dalamnya terkandung jiwa ksatria sebagaimana diwariskan pejuang dan ulama bangsa ini saat perjuangan kemerdekaan.

Semangat perjuangan (hamasah jundiyah) adalah semangat untuk berperan dan bukan semangat untuk mengejar jabatan, posisi, dan gelar-gelar duniawi lainnya (hamasah manshabiyah). Saat ini, jiwa ksatria itu makin menghilang. Sebaliknya, muncul jiwa-jiwa kerdil dan pengecut yang menginginkan otoritas, kekuasaan, dan jabatan, tetapi tidak mau bertanggung jawab, apalagi berkurban. Yang terjadi adalah perebutan jabatan, baik di partai politik, ormas, maupun pemerintahan. Orang berlomba-lomba mengikuti persaingan untuk mendapatkan jabatan, bahkan dengan menghalalkan segala cara. Akibatnya, di negeri ini banyak orang memiliki "judul", baik judul akademis, judul keagamaan, judul kemiliteran, maupun judul birokratis, yang tanpa makna. Ada judulnya, tetapi tanpa substansi, tanpa isi, dan tanpa roh.

RSUD untuk Kesehatan Masyarakat

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tengah merencanakan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Untuk keperluan tersebut, Pemkot Solo telah mengajukan bantuan dana ke pemerintah pusat sebesar Rp 10 miliar. Bantuan juga akan diperoleh dari pemerintah provinsi.

Pembangunan RSUD yang rencananya akan dilaksanakan di daerah kawasan Solo Utara tersebut tentunya akan menjadi bagian fasilitas kesehatan yang dimiliki masyarakat Kota Solo. Yang harus dikritisi dari rencana itu adalah urgensi dari sisi kemanfaatannya bagi masyarakat miskin di Solo.

Selama ini, pembangunan rumah sakit khususnya oleh swasta cenderung hanya dijadikan sebagai tambahan objek mencari keuntungan. Sehingga banyak masyarakat miskin yang tidak ter-cover dalam penanganan kesehatannya. Banyak kita jumpai di sejumlah daerah yang menceritakan bagaimana perjuangan kaum miskin untuk mendapatkan pengobatan yang layak. Banyak pula cerita-cerita anggota masyarakat yang kesulitan menebus harga obat, lalu kesulitan membayar biaya perawatan di rumah sakit. Ada pula yang rela melarikan diri dari rumah sakit karena tak mampu membayar.

Menyiapkan Pimpinan Berkualitas

Pada tahun 2010 ini merupakan tahun pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Tanah Air. Setidaknya ada 244 pemilihan umum tingkat lokal baik untuk pemilihan gubernur dan bupati/walikota. Yang paling banyak merupakan pemilihan bupati/walikota dan wakilnya.

Tugas yang tidak ringan bagi masyarakat khususnya dari kalangan partai politik. Karena dari tangan partai politik itulah akan digodok dan dimunculkan calon-calon pimpinan-pimpinan daerah yang mumpuni. Tugas berat partai politik saat ini adalah menyiapkan para calon pimpinan masyarakat yang berkualitas baik dari sisi kinerja, wawasan, hingga moralitas mereka.

Kalau pemerintah bertugas menyiapkan proses pelaksanaan Pemilukada agar lancar dan sukses, maka tugas partai politik dan masyarakatnya adalah menyiapkan calon pimpinan yang baik. Kabupaten, kotamadya dan provinsi akan maju atau terpuruk tergantung oleh kepemimpinan yang ada. Selama Pilkada di sebuah wilayah bisa menghasilkan pimpinan yang mumpuni maka itu akan menjadi modal yang sangat berarti untuk membangun sebuah wilayah. Tapi sebaliknya, jika Pilkada menghasilkan pimpinan yang biasa-biasa saja atau malah tak berkualitas maka pembangunan wilayah tersebut dipastikan juga akan jalan di tempat atau yang dikhawatirkan malah terjadi kemunduran.