Black Campaign Mulai Muncul

SUKOHARJO. Belum lagi musim kampanye Pilkada Sukoharjo dimulai, suasana mulai memanas. Belum lama ini telah ditemukan praktik-praktik black campaign (kampanye hitam) yang ditujukan kepada salah satu pasangan Balon Bupati, Wardoyo-Haryanto yang diusung PDIP.

Black campaign yang menyudutkan pasangan Wardoyo-Haryanto tersebut diwujudkan dalam bentuk tulisan di tembok gapura di kompleks Balai Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo.

Selain pasangan Wardoyo-Haryanto, black campaign juga ditujukan kepada institusi Kodam IV Diponegoro dan sejumlah nama yang identik dengan beberapa nama petinggi militer. Kalimat yang ditulis dengan tinta merah tersebut berbunyi : “Sutanto bintang dua Kodam IV Diponegoro Buru Wardoyo Wijaya PKI asli cincang Madiun.”

DPP Golkar rekomendasikan TBR

Sukoharjo (Espos). Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar merekomendasikan Titik Suprapti atau yang akrab disapa Titik Bambang Riyanto (TBR) maju sebagai calon bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 3 Juni mendatang.

Keputusan DPP tersebut diterima Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II pada Senin (5/4) siang. Dengan adanya keputusan DPP tersebut, pasangan TBR-Sutarto berhasil mengalahkan enam pasangan lain yang diusulkan DPD II.

Ketua DPD II, Giyarto menjelaskan, keputusan DPP mengenai rekomendasi calon bupati sudah dia terima.

KPU usulkan pemeriksaan kekayaan 14 kandidat bupati/wakil bupati

Sukoharjo. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo mengusulkan pemeriksaan harta kekayaan para kandidat bupati dan wakil bupati Sukoharjo yang akan maju dalam Pilkada Juni mendatang.

KPU mencatat ada 14 orang kandidat bupati dan wakil bupati Sukoharjo yang diperkirakan akan maju dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Sukoharjo. KPU Sukoharjo mengajukan usul pemeriksaan kekayaan tersebut pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebanyak 14 orang tersebut merupakan tujuh pasang kandidat bupati dan wakil bupati yang diprediksi akan lolos dalam penjaringan partai politik (Parpol). KPU mencatat hanya 10 nama yang mengambil formulir Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah disiapkan sejak akhir pekan lalu. Dua pasang lainnya tidak mengirim wakilnya untuk mengambil formulir tersebut.

Bupati bantah jadi ketua tim kampanye TBR

Sukoharjo (Espos). Bupati Sukoharjo Bambang Riyanto (BR) membantah keterlibatanya sebagai ketua tim kampanye Titik Suprapti atau lebih populer dengan sebutan TBR.

Hal itu disebabkan, sampai saat ini TBR belum membentuk tim kampanye. BR juga menilai isu tentang tim kampanye TBR yang marak di surat kabar terlalu prematur. Isu itu menurutnya dilontarkan mereka yang tidak memahami aturan hukum mengenai pemilihan umum kepala daerah (Pilkada).

Hal tersebut disampaikan BR seusai apel pagi yang diteruskan dengan kegiatan penyerahan surat keputusan (SK) kenaikan jabatan di lingkungan Kantor Sekretariat Daerah (Setda). Keberadaan tim kampanye menurut BR, baru bisa digulirkan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran calon.

Ketahanan Pangan Sukoharjo Terancam

SUKOHARJO. Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Sukoharjo mencatat adanya pengurangan luas lahan pertanian produktif di wilayah Sukoharjo seluas 1,2 persen per tahun. Pengurangan tersebut disebabkan banyaknya perumahan yang saat ini berdiri di lahan pertanian produktif.

“Sampai saat ini dari data Dispertan yang masuk, luas lahan pertanian di wilayah Sukoharjo mencapai 1,2 persen per tahun, melihat jumlah tersebut kalau tidak ada perlindungan dari pemerintah, akan terjadi degradasi lahan pertanian yang dapat mengancam swasembada pangan,” ujar Staf Dispertan Sukoharjo, Suwardi.

Pengurangan lahan pertanian produktif, menurut dia tidak hanya terjadi di wilayah Sukoharjo saja. Hal itu disebabkan tidak adanya Undang-undang yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terjadi kelonggaran di lapangan.

Istana Bidik Para Inisiator Angket Century

JAKARTA. Kalangan istana presiden rupanya masih menyimpan dendam atas hak angket Century yang digelontorkan anggota DPR. Satu per satu, inisiator hak angket itu coba digiring ke tahanan.

Setelah politikus PKS, Mukhamad Misbakhum ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus L/C fiktif Bank Century, kini giliran inisiator lainnya, Bambang Soesatyo yang dibidik. Staf Khusus Presiden Bidang Bencana, Andi Arief, lagi-lagi yang menggelontorkan tudingan itu. Mantan aktivis PRD ini pula yang melaporkan Misbakhum atas dugaan kasus L/C fiktif itu.

Menurut Andi, dalam rapat-rapat di pansus, Bambang selalu mengatakan bahwa kasus Bank Century bukan L/C bodong, tapi deposan bodong. ''Saya senang dia (Bambang) karena membantu membela PKS, tapi di balik itu menimbulkan kecurigaan,'' kata Andi mencurigai, di Jakarta, Senin (12/4).

Maria Eva Calonkan Diri Jadi Bupati Sidoarjo

SIDOARJO. Pemilukada 2010 di sejumlah daerah di Jawa Timur (Jatim) Bakal dihiasi nama-nama artis 'hot' ibukota. Setelah Inul Daratista mencalonkan diri sebagai cabup Kabupaten Malang dan Julia Perez sebagai calon wakil bupati (cawabup) Pacitan, kini giliran Maria Eva, pedangdut yang pernah tersandung kasus 'video mesum' dengan Yahya Zaeni akan mencalonkan diri sebagai Bupati Sidoarjo.

''Jika tak ada aral melintang, Selasa (13/4) besok (hari ini--red) saya akan mendeklarasikan diri untuk mencalonkan Bupati Sidoarjo periode 2010-2015,'' tutur Maria Eva kepada wartawan, Senin (12/4).

Maria mencalonkan diri sebagai cabup, dengan dalih merasa terpanggil untuk membangun Sidoarjo, kota kelahirannya. Oleh karena itu, ia mengaku dengan serius mempersiapkan diri untuk ikut Pemilukada Sidoarjo 2010 ini. ''Saya tak main-main, saya serius mencalonkan diri,'' jelasnya berapi-api.

Jurnalisme Damai Pilkada Solo

Masyarakat Solo sebentar lagi bakal menghelat hajatan penting yaitu Pilkada 2010. Menurut jadwal dari KPUD Solo, pemungutan suara rencananya digelar serentak pada 26 April 2010. Dua pasangan Cawali dan Cawawali, Joko Widodo-FX Hadi Rudyatmo atau disingkat Jo-Di (incumbent) dan Eddy Wirabhumi-Supradi Kertamenawi (Wi-Di) berkompetisi untuk menduduki tampuk kepemimpinan pemerintahan Kota Solo 2010-2015.

Sebagaimana pemilu pusat maupun Pilkada lain, hajatan Pilkada di Solo ini tidak luput dari sorotan media massa baik media lokal, regional maupun nasional. Bagi media, momentum semacam ini sangat menarik di-cover karena nilainya sangat laik media (dipublikasikan).

Sebagai bagian dari komprador demokrasi kontemporer setelah triaspolitika eksekutif, legislatif dan yudikatif, media (pers) memiliki peran yang sangat strategis dalam memantapkan dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi termasuk dalam konteks pemilu lokal. Media tidak hanya sebagai pelacak, penyedia dan distributor informasi belaka melainkan pula sebagai desainer informasi. Media dapat berkontribusi optimal guna menyukseskan momentum Pilkada melalui ketajaman penanya. Media dinilai memiliki kekuatan dan pengaruh luas sampai batas tertentu di masyarakat melalui massifikasi informasi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan media untuk mendukung kesuksesan Pilkada Solo 2010 adalah lewat praksis jurnalisme damai.

Regenerasi PDIP Tak Sesuai Ekspektasi

Tudingan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) didominasi orang tua ternyata tak berlebihan. Lebih separuh dari 27 orang yang duduk di DPP yang baru dibentuk dalam Kongres III PDIP di Sanur, Bali, Kamis 8 April 2010 ini berusia di atas 50 tahun.

Paling tua adalah Ketua bidang Kehormatan Partai, Sidharto Danusubroto. Sidharto yang hampir menginjak usia 74 tahun. Sementara termuda adalah Puan Maharani, Ketua bidang Politik yang berusia 37 tahun pada 6 September nanti.

Pengamat politik, Andrinof Chaniago:

PDIP tidak serius dalam melakukan regenerasi. Pasalnya, PDIP tidak mementingkan munculnya tokoh-tokoh baru dalam tubuh partainya. PDIP seharusnya memperlihatkan kekuatan kader lapis keduanya yang selama ini terbukti memiliki kemampuan.

Jupe sebagai Kritik Sosial

Siapa di negeri ini yang tak kenal Jupe alias Julia Perez? Pelantun Belah Duren ini termasuk selebritas yang paling sering mendapat liputan media, terutama infotainment.

Jupe sering menjadi buah bibir karena ucapan dan perilakunya yang blak-blakan terkait hal-hal dalam hubungan intim yang banyak ditabukan masyarakat. Saat ini, heboh Jupe sudah merambah ke luar wilayah asalnya di jagat hiburan. Jupe kini terjun ke panggung politik. Tak tanggung-tanggung, Jupe terjun ke dunia baru baginya ini dengan membuat gebrakan: langsung menjadi bakal calon Bupati Pacitan, Jawa Timur. Banyak orang di Pacitan merasa tidak rela Tanah Airnya dipimpin figur yang ”cuma” sekelas Jupe. Padahal, banyak pemimpin nasional negeri ini berasal dari sana, termasuk Presiden SBY. Tindak-tanduk Jupe sebagai selebritas tentu saja menjadi bahan penilaian utama kelayakannya menjadi seorang bupati.

Sebagai artis, Jupe tidak dikenal sebagai artis yang kritis menyuarakan kritik sosial semacam Dedi Mizwar, Iwan Fals, Dik Doang, atau anggota grup band Slank. Jupe cuma artis yang tenar karena sering tampil ”buka-bukaan”. Apalagi Jupe belum pernah sekalipun mengunjungi Pacitan dan mengenali masyarakatnya. Dari perspektif hak asasi manusia (HAM), Jupe tak bisa dilarang untuk menjadi seorang bupati, bahkan presiden sekalipun. Jupe memiliki hak setara SBY, Boediono, Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, atau siapa pun warga negeri ini untuk maju menjadi pemimpin publik dan politik. Dalam tulisan ini saya akan lebih menyoroti pencalonan Jupe dalam kerangka kritik sosial terhadap kondisi kepemimpinan publik dan politik kontemporer di Indonesia.

Krisis Akut