Utamakan Australia, SBY Dinilai Lecehkan Rakyat Dalam Negeri

JAKARTA (voa-islam.com). Presiden SBY benar-benar sangat menghormati, mengutamakan dan mengagungkan Australia. Setidak-tidaknya, hal ini dilakukan SBY dalam hal prioritas informasi. SBY mempersembahkan informasi kepada Australia, bahwa korban tertembak Densus di Pamulang adalah Dulmatin. Padahal rakyat Indonesia belum dapat informasi apapun dari Polri, soal identitas korban penembakan di Pamulang tersebut.

Tindakan Presiden SBY yang cepat-cepat mengemukakan identitas korban tembak Dulmatin di hadapan parlemen Australia dinilai melecehkan publik dalam negeri. Sebab, publik di Tanah Air belum mendapat informasi resmi dari Polri tentang kematian Dulmatin.

"Seolah-olah publik itu dilecehkan, kenapa di luar diumumkan duluan sementara di dalam masih dibuat bingung," kata pakar komunikasi politik Tjipta Lesmana, Rabu (10/3/2010).

PKS: Tak Ada Alasan Sri Mulyani Diboikot

Jakarta, RMOL. Ketua DPP PKS Machfud Siddiq menegaskan tidak ada alasan bagi DPR untuk memboikot Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pembahasan APBN untuk tahun 2010 ini.

“Ya, pemboikotan itu tidak ada alasannnya. Dan saya kira DPR harus juga mengedepankan kepentingan bangsa yang lebih besar,” kata Machfud kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Kamis, 10/3).

Bekas pimpinan Pansus Centurygate ini mengakui Sri Mulyani memiliki persoalan dengan skandal Bank Century. Tapi, dalam pembahasan APBN, Sri Mulyani sebagai penanggung jawab. Dia menambahkan, selama ini pembahasan APBN juga melibatkan lintas sektor departemen, seperti Bappenas

Tifatul Minta DPR Berhenti Campuri Century

INILAH.COM, Jakarta. Menkominfo Tifatul Sembiring meminta semua pihak khususnya para elit politik di DPR, untuk menahan diri dan istirahat sejenak dari perdebatan panjang masalah Bank Century.

"Legislatif sudah merampungkan tugasnya, sekarang bola di yudikatif, jadi eksekutif dan legislatif tidak ikut campur dulu, sama-sama menghormati ranah masing-masing," kata Tifatul di Jakarta, Senin (8/3).

Menurutnya, semua komponen bangsa berhak menyampaikan aspirasinya secara bebas dan terbuka di era demokrasi saat ini. Ia mengimbau semua pihak agar tidak menimbulkan suasana provokatif, karena masyarakat umum sudah mulai kelelahan menyaksikan suasana debat dan kericuhan setiap hari di forum Pansus DPR-RI, maupun sejumlah aksi demonstrasi yang diliput oleh berbagai media massa secara langsung.

Bantah Barter Kasus, PD Klaim Lebih Bersih Dari PKS

INILAH.COM, Jakarta. Politisi Partai Demokrat Ramadhan Pohan menampik kabar telah terjadi barter kasus hukum antara partainya dengan PDIP soal kasus pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda S Gultom.

"Kami di Demokrat tak pernah tahu barter-barteran hukum. Tak pernah terlibat dan tak sekalipun setuju barter hukum dengan politik. Ranah hukum itu jelas, dan semata-mata soal pembuktian. Siapa pun yang terindikasi melanggar hukum, silakan diperiksa," ujar Ramadhan melalui pesan singkatnya kepada INILAH.COM, Jakarta, Selasa (9/3).

Politisi PDIP Dudhie Makmun Murod, yang telah dijadikan tersangka, dalam dakwaannya memebeberkan bahwa Ketua Fraksi PDIP, Tjahjo Kumolo berserta Sekretaris Fraksi PDIP Panda Nababan, intensif arahkan anggota untuk memenangkan Miranda S Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior BI. Kemenangan Miranda, berbuah dengan penggelontoran uang sebesar Rp 9,8 miliar untuk fraksi PDIP.

Misbakhun: Saya Dipaksa Hidup Dalam Imajinasi

INILAH.COM, Jakarta. Anggota Fraksi PKS Misbakhun menegaskan kalau Letter of Credit (LC) miliknya tidaklah fiktif. Untuk itu dia meminta semua pihak agar tidak memaksanya berimajinasi kalau dirinya bersalah.

"Belum apa-apa blow-up-nya luar biasa. Dan menurut masyarakat saya bermasalah. Saya dan masyarakat dipaksa menerima imajinasi salah sebagai bentuk barter," ujar Misbakhun dalam diskusi 'Benang kusut pasca Angket Century' di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/3).

Menurut dia, pihak bank sudah menyatakan dengan jelas bahwa LC-nya tidak fiktif begitu juga dengan perusahannya PT Selalang. Misbakhun menambahkan, ketika kemudian bergeser bahwa restrukturisasi LC bermasalah bisa ditanyakan kepada BPK.

PKS tak Boikot Sri Mulyani

INILAH.COM, Jakarta. Berbeda dengan yang lain, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) di DPR memberi isyarat tidak akan memboikot rapat dengan Menkeu Sri Mulyani Indrawati membahas RAPBN-P 2010.

“Kami melihatnya dari sudut subtansi masalah. Kalau RAPBN-P itu sudah lengkap dan mengakomodasi sebagian besar kepentingan rakyat dalam jangka pendek, kami siap mengikuti pembahasan,” ujar Ketua F-PKS Mustafa Kamal yang dihubungi INILAH.COM di Jakarta, Kamis.

Mustafa menilai, secara subtansial ada beberapa bagian dalam draft RAPN-P yang harus diperbaiki dalam rangka memberikan kesejahteraan pada rakyat.

PKS Bengkulu Usung Wagub 'Incumbent' Jadi Cagub

BENGKULU-MI. Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Provinsi Bengkulu Lukman mengatakan, partainya telah sepakat untuk mengusung Wagub Bengkulu Syamlan sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Bengkulu pada Juli 2010 mendatang.

"Kami di DPW sudah sepakat untuk menempatkan Pak Syamlan Lc di posisi nomor satu dan tinggal menunggu keputusan DPP," kata Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Provinsi Bengkulu Lukman.

Keputusan ini merupakan hasil survei yang dilakukan oleh PKS terhadap figur cagub yang digelar beberapa waktu lalu dan merupakan amanah dari kader partai.

Selain nama Syamlan, muncul juga nama Sudirman Ail, tokoh masyarakat yang merupakan purnawirawan Polri, dan Nasirwan Thoha, kader PPP.

Ketua DPR Sebut Ruhut Akting Terus

Pansus Century

Jakarta. Ketua DPR Marzuki Alie ternyata punya penilaian sendiri untuk politisi heboh dari Partai Demokrat (PD), Ruhut Sitompul. Marzuki menyebut Ruhut terlalu sering akting tanpa tahu substansi.

"Di sini karena para artis berakting semua, temannya di DPR itu Bang Ruhut, yang tidak melihat substansi lagi. Isinya akting semua," ujar Marzuki.

Hal ini disampaikan Marzuki saat menjawab desakan Persatuan Artis Sinetron Indonesia (PARSI) yang meminta pemotongan pajak di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/3/2010).

PDIP: Jangan Ada Intervensi Politik dalam Proses Hukum Century

Barter Perkara

Jakarta. Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo mengaku sangat kecewa dengan beredarnya kabar adanya barter perkara. PDIP berharap tidak ada yang mengintervensi kelanjutan Century di penegak hukum.

"Jangan ada siapapun yang menodai kemandirian pengadilan dan penegakan hukum terhadap kasus Century. Jangan diintervensi kekuasaan dan politik apalagi upaya adanya barter politik kekuasaan dengan barter hukum," kecam Tjahjo dalam pesan singkat kepada detikcom, Selasa (9/3/2010).

Lebih dari itu, menurut Tjahjo, isu tgersebut sangat menodai nurani rakyat. "Menurut Saya kok sangat tidak etis ya, ada istilah proses barter perkara, ini melukai masyarakat Indonesia dan menodai negara hukum," keluh Tjahjo.

Tak Ngerti Pajak, Eko Patrio Belum Pernah Bayar Pajak?

Jakarta. Siapa sangka artis lawak terkenal yang kini duduk di kursi wakil rakyat, Eko Patrio, ternyata masih buta soal pajak. Ketua DPR Marzuki Alie pun membuka 'borok' Eko ini saat menerima para artis yang menemui dirinya.

"Mas Eko saja ternyata tidak mengerti pajak. Yang jadi masalah, artis ini rata-rata tidak punya NPWP. Tadi Eko Patrio waktu makan mengakui tidak ngerti pajak, jadi selama ini tidak membayar pajak," kata Marzuki menunjuk Eko yang duduk disebelah kirinya.

Hal ini disampaikan Marzuki saat menyambut anggota Persatuan Artis Sinetron Indonesia (Parsi). Eko Patrio mendampingi Marzuki menerima teman-temannya di ruang tamu Ketua DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/3/2010).