jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Kamis, 08 Oktober 2009

Presiden PKS: Bantuan Menumpuk di Gudang

Tifatul meminta Departemen Sosial sigap membagikan bantuan itu.
---------------------------------------------------------------------------

VIVAnews. Presiden PKS Tifatul Sembiring mengunjungi langsung kawasan terkena gempa Sumatera Barat, Senin 5 Oktober 2009. Tifatul yang kelahiran Bukittinggi itu menemui warga di Kelurahan Tarantang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Padang, Sumatera Barat.

Daerah Tarantang ini termasuk kawasan sangat parah, namun karena lokasinya agak ke kampung, sehingga bantuanpun sangat minim. Dalam kesempatan itu Tifatul menyerahkan bantuan sembako.

Saat berdialog dengan warga setempat, salah seorang ibu mengeluhkan belum adanya bantuan dari Pemerintah maupun dari para relawan. Tifatul lalu membagi-bagikan uang pecahan Rp 5.000 untuk anak-anak korban gempa setempat. Mereka sontak berlarian untuk mendapatkan uang Rp 5.000 tersebut. "Ini sekadar menghibur hati anak-anak," ujar Tifatul seperti disampaikan secara tertulis ke VIVAnews.

Ketika ditanya wartawan, berapa jumlah kader PKS yang diturunkan pd masa tanggap darurat ini. Tifatul mengatakan, "Ada 467 relawan, Rp 500 juta bantuan, tenda darurat, dapur umum dan RS darurat bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri dan 8 unit ambulans. Sementara Posko PKS ada 13 di Padang, 15 di Pariaman dan 3 di Kabupaten Agam," ujar Tifatul.

Dalam kesempatan itu, Tifatul meminta pemerintah, khusunya Departemen Sosial untuk segera meminta aparat TNI/Polri lebih gesit bekerja membantu distribusi bantuan. "Saya dengar bantuan di gudang sudah menumpuk, tapi di daerah Pariaman masih banyak yang tidak kebagian jatah makanan," katanya. "Untuk tanggap darurat ini perlu memotong rantai-rantai birokrasi dan terobosan-terobosan yang lebih efektif," ujar Tifatul.


Sumber: vivanews

DPRD bakal pangkas anggaran Pilkada


Klaten (Espos). DPRD Klaten bakal memangkas anggaran penyelenggaraan Pilkada 2010 yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat. Sejumlah anggota DPRD setempat menilai biaya yang diajukan oleh para lembaga penyelenggara Pemilu tersebut cukup besar.

“Kami berharap ada yang bisa dihemat dari ajuan itu. Kalau mengajukan dengan menulis anggaran secara besar nilainya, bisa-bisa saja,” jelas anggota DPRD Klaten asal Fraksi Keadilan Sejahtera (FKS) Sri Widada kepada Espos, pekan lalu di Gedung Dewan.

Kendati bisa saja mengajukan alokasi anggaran dengan nominal berapapun, Widada mengungkapkan, baik KPU maupun Panwaslu harus memperhatikan kondisi keuangan yang dimiliki Pemkab setempat. Pada tahun ini, APBD Klaten berada dalam kondisi defisit Rp 32 miliar, dan terpaksa berutang sekitar Rp 22 miliar untuk menutupnya. Utang tersebut, harus dilunasi dalam jangka pendek.

“Ini berarti pada 2010 masih ada beban untuk melunasi utang dengan nominal tersebut. Sementara dana cadangan Pilkada yang tersedia maksimal hanya Rp 10 miliar. Alokasinya kami cadangkan tiap tahun,” jelas pria yang pada periode sebelumnya menjadi anggota Panitia Anggaran (sekarang Badan Anggaran-red) itu.

Menurut dia, dengan melihat kondisi tersebut, maka, alokasi dana Rp 41 miliar yang diajukan KPU serta Rp 4 miliar dari Panwaslu menjadi sesuatu yang sulit dipenuhi. Dia menyatakan, di pembahasan anggaran nantinya ada kemungkinan pemangkasan anggaran terkait hal tersebut. Bagaimanapun juga, Dewan akan melihat sejumlah angka-angka yang harus memenuhi rasio anggaran. Lagipula, dia mempertanyakan mengenai besarnya jumlah tersebut.

Panmus Tatib berakhir deadlock


Boyolali (Espos). Pembahasan Tata Terib DPRD di tingkat Panitia Perumus (Panmus), Senin (5/10), berakhir deadlock. Perbedaan persepsi antar anggota terhadap sejumlah materi pokok Tatib tak dapat diselesaikan.

Persoalan penyusunan Tatib ini kemungkinan besar baru bisa diselesaikan melalui voting dalam sidang paripurna.

Menurut Sekretaris Panmus, Tugiman B Semita, masih terdapat empat materi pokok yang belum disepakati oleh internal Panmus yang berjumlah 21 orang. Penentuan jumlah minimal anggota komisi, belum mencapai titik temu. Sebagian anggota menghendaki komisi minimal beranggotakan sembilan orang. Sebagian lainnya menginginkan minimal 10 orang.

Selain itu, persoalan menyangkut komposisi keanggotaan komisi. Menurut Tugiman, ada dua opsi yang mengemuka. Opsi pertama semua fraksi ada yang menempati komisi. Opsi lainnya penempatan anggota komisi oleh masing-masing fraksi dibuat berimbang dan merata.

Kemudian menyangkut pembidangan kerja komisi. Kendati akhirnya disepakati adanya perubahan pembidangan komisi dari semula mengacu pada satuan kerja kemudian berganti mengacu pada urusan, namun menyisakan persoalan pada pembidangan di Komisi II dan III.

“Pertanian dalam arti luas ada yang menghendaki masuk bidang kerja Komisi II, namun opsi lainnya menghendaki masuk bidang kerja Komisi III,” ujar Tugiman ketika ditemui di Ruang Fraksi PKS.

Materi terakhir yang belum disepakati adalah mekanisme pemilihan pimpinan komisi. Opsi pertama pemilihan pimpinan komisi dilakukan dengan sistem paket, opsi lainnya dengan sistem non paket.

Sementara mengenai penentuan jumlah anggota Badan Kehormatan disepakati lima orang dari sebelumnya enam orang.

Menurut Ketua Fraksi PKS, Basuni, pembahasan Tatib masih dimungkinkan dilakukan di tingkat fraksi, sehingga sudah ada kesepekatan tanpa melalui voting dalam sidang paripurna. Namun kemungkinan munculnya kata sepakat tanpa melalui voting kecil.

Pilbup Wonogiri telan dana Rp 22,15 miliar


Wonogiri (Espos). Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bupati Wonogiri 2010 membutuhkan anggaran senilai Rp 22,15 miliar. Dana tersebut terbagi atas kebutuhan KPU senilai Rp 21 M dan Panwaslu senilai Rp 1,15 M. Dana tersebut diharapkan bisa teranggarkan pada APBD 2010, karena tahapan Pilbup akan dimulai bulan Maret 2010.

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris KPU Wonogiri, Sugino dan tiga anggota KPU, Mat Nawir, Suyono dan Joko Wuryanto serta mantan Ketua Panwaslu Wonogiri, Tulus PE, saat ditemui Espos secara terpisah, Selasa (29/9).

“Pergantian Bupati Wonogiri dilakukan 1 November dan anggaran yang diajukan pada APBD 2010 untuk Pilbup senilai Rp 21 miliar,” kata Sugino.

Sugino menjelaskan regulasi belum dibuat, namun anggaran tersebut sudah meliputi kebutuhan pelaksanaan Pilbup seperti logistik ataupun honor panitia. Lebih lanjut Sugino mengatakan sesuai aturan perundang-undangan partai yang memenuhi 15% kursi DPRD Wonogiri hanya dua yakni PDI Perjuangan dan Partai Golkar.

“Dua partai itu bisa mengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati Wonogiri sendiri. Partai yang lain (PKS, PAN, PPP, PD dan Partai Gerindra) harus membentuk koalisi jika ingin mengusung calon sendiri.”

Menurutnya, jika dengan pola partai maka calon hanya tiga pasang, namun karena calon independen sudah bisa ikut maka jumlah pasangan calon akan bertambah.

“Cuma untuk pasangan calon dari jalur independen harus memenuhi syarat 3% dukungan masyarakat dengan pembuktian kopi KTP dan tersebar di 25 kecamatan di Wonogiri. Wonogiri memiliki jumlah penduduk 1 juta, sehingga setiap calon harus memiliki bukti 30.000 kopi KTP warga.”

Mantan Sekretaris Panwaslu Wonogiri ini menyatakan ketentuan UU, daerah dengan penduduk 500.000 ketentuan calon independen harus mampu menunjukkan bukti dukungan 5%, penduduk 500.001 hingga 999.999 orang (4%) dan penduduk 1 juta (3%).

Anggaran Pemkab minim, KPU ketar-ketir

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri ketar-ketir mengingat dana alokasi penyelenggaraan untuk Pilkada dari pemerintah kabupaten minim.

Menurut Ketua KPU Wonogiri, Joko Purnomo, dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2010 mendatang tidak sedikit, pasalnya untuk penyelenggaran Pilkada dua kali putaran yakni mencapai Rp 27 miliar. Sementara, untuk penyelenggaraan Pilkada sekali putaran membutuhkan biaya Rp 21 miliar.

“Beban biaya Pilkada tidak ada yang dari pusat, sepenuhnya biaya penyelenggaraan dari Pemerintah daerah,” jelasnya ketika dijumpai wartawan di Gedung Dewan, Senin (5/10).

Dia mengatakan, dari keseluruhan dana tersebut, alokasi pemerintah kabupaten (Pemkab) untuk penyelenggaran tersebut sekitar Rp 14 miliar. Menurutnya, meskipun total biaya tersebut belum final namun pihaknya telah mengupayakan perampingan tenaga pelaksana Pilkada maupun masa kerja petugas.

“Dari dasar perkiraan dana penyelenggaraan alokasi yang diberikan Pemkab jauh dari yang ditentukan,” jelasnya.

Lebih lanjut Joko menambahkan, untuk mensiasati minimnya dana anggaran tersebut pihaknya akan melakukan efisiensi, misalnya panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang memiliki masa kerja delapan bulan diefisiensi menjadi enam bulan masa kerja. Untuk panitia pemungutan suara (PPS) sambung dia masa kerja akan dikurangi dari enam bulan menjadi tiga bulan. Dia mengatakan untuk jumlah kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang semula ada sembilan anggota dikurangi menjadi tujuh orang.

Rabu, 07 Oktober 2009

Fraksi mulai incar jatah komisi Dewan


Karanganyar (Espos). Nama-nama pimpinan Dewan definitif saat ini baru diusulkan ke Gubernur. Kendati demikian, sejumah fraksi mulai merapatkan barisan untuk membidik jatah komisi di DPRD Karanganyar. Terutama posisi ketua dan wakil ketua komisi menjadi jabatan yang paling dincar oleh fraksi.

Pada periode sebelumnya, pembagian jatah komisi di DPRD setempat dilakukan secara proporsional. Perhitungan yang dianut yakni untuk jatah kursi ketua komisi dihargai lima kursi di tingkat fraksi. Sedangkan wakil ketua dihargai empat kursi.

“Dulu seperti itu. Misalnya fraksi tertentu beranggotakan 10 orang. Fraksi itu secara otomatis mendapat jatah satu kursi ketua komisi, yang nilainya dihargai lima kursi di fraksi itu. Jadi, sisanya tinggal lima kursi dan itu akan dialokasikan ke mana, terserah. Kalau fraksi lainnya hanya beranggotakan empat orang, paling hanya bisa mendapat jatah kursi wakil ketua komisi. Kalau fraksinya dominan, memliki anggota sangat besar, kemungkinan menguasai semua komisi juga ada,” terang Romdloni, Ketua Fraksi Persatuan Kebangsaan, saat ditemui Espos di Karanganyar, Sabtu (3/10).

Namun, lanjutnya, untuk periode sekarang ini belum diketahui secara pasti aturan yang bakal dianut DPRD Karanganyar untuk menentukan pembagian jatah komisi. Untuk itulah, saat ini fraksi-fraksi yang ada masih bersikap wait and see sambil mengincar jatah komisi yang bisa diperhitungkan.

“Kalau nanti perhitungannya sama seperti periode yang lalu, besar kemungkinan fraksi kami mendapat satu jatah kursi ketua komisi,” ungkap politisi asal PPP ini. Peluang itu sangat realistis baginya. Sebab, Fraksi PDIP (10 kursi), Fraksi Partai Golkar (9 kursi), Fraksi Partai Demokrat (6 kursi) dan Fraksi PKS (5 kursi), masing-masing sudah menempatkan satu wakilnya untuk duduk di kursi pimpinan Dewan dan itu mengurangi jumlah kursi mereka untuk penghitungan jatah komisi.

MK tolak uji materi UU Pemilu


Vivanews, Jakarta. Mahhkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima uji materi Pasal 205 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum legislatif. Menurut Mahkamah para pemohon yang merupakan calon legislator tidak memiliki kedudukan hukum.

“Mengadili, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua MK, Mahfud MD ketika membacakan putusan dalam persidangan di gedung MK, Jakarta, Kamis (8/10).

Permohonan ini diajukan oleh tiga orang, yakni Andi Jamaro Dulung, Hamka Haq, dan Edward Tanari.

Bunyi Pasal 205 Ayat 1 yang dipermasalahkan adalah “Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR Partai Politik peserta pemilu didasarkan atas hasil perhitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 202 di daerah pemilihan yang bersangkutan”.

Mereka menilai Pasal 205 Ayat 1 ini telah mengabaikan suara sah dari rakyat pemilih yang menyalurkan suaranya kepada partai-partai yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara 2.5 persen.

Dalam pendapat yang dibacakan hakim Achmad Sodiki, Mahkamah menyatakan pasal tersebut tidak ada kaitannya denga kerugian konstitusional para pemohon.

Menurut Mahkamah, Pasal itu hanya mengatur mekanisme penentuan perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan sebagai konsekuensi diterapkannya prinsip ‘parliamentary threshold’ sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 202 ayat (1). Sehingga, “yang punya kedudukan hukum adalah partai politik, bukan para calegnya. Dengan demikian para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum,” kata Sodiki.


Sumber: http://www.solopos.com/2009/channel/nasional/mk-tolak-uji-materi-uu-pemilu-5923

Jaring Bacalon Walikota/Wawali, PD siapkan tim 9


Solo (Espos). Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Solo segera siapkan tim sembilan untuk melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Walikota/Wakil Walikota (Wawali) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2010. Tim tersebut terdiri dari unsur Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan DPC PD.

Sekretaris DPC PD Solo, Supriyanto saat ditemui wartawan, Rabu (7/10), mengungkapkan, pihaknya bakal segera mengusulkan personel yang masuk dalam tim sembilan untuk persiapan Pilkada 2010.

Tim sembilan itu, kata dia, terdiri atas empat orang dari unsur DPP, tiga orang dari unsur DPD dan dua orang dari unsur DPC.

Menurut dia, penjadwalan tahapan Pilkada yang sudah disusun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo bakal dijadikan dasar bagi tim sembilan untuk melangkah lebih lanjut.

“Dari persyaratan administrasi dari KPU, PD sudah memenuhi kualifikasi dengan mengantongi 15% dari jumlah kursi di DPRD Solo. Namun untuk memperkuat dalam pemenangan di Pilkada, kami akan merangkul beberapa partai politik yang sebelumnya pernah berkoalisi dengan PD saat pemilihan presiden (Pilpres) lalu, yakni seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan partai lainnya. Kami juga akan menggandeng Partai Golkar untuk bisa bersama PD dalam pemenangan Pilkada,” tegasnya.

Menanggapi pernyataan Walikota Joko Widodo soal dorongan agar munculnya wajah-wajah baru, bagi Supriyanto merupakan sesuatu yang wajar.

Dia mengaku menghargai posisi Joko Widodo yang saat ini masih menjadi Walikota Solo. Sebelumnya PD sudah mengantongi empat nama yang bakal diusung menjadi bakal calon Walikota/Wawali, di antaranya Jokowi sendiri dan KP Eddy S Wirabhumi yang juga Ketua DPC PD Solo. Sedangkan dua bakal kandidat lainnya yang konon berasal dari pengusaha, terangnya, belum bisa disebut-sebut namanya hingga sekarang.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Solo, YF Soekasno menyatakan, dukungan dari para kader PDIP di tingkat bawah masih mengharapkan pasangan Jokowi-Rudy (FX Hadi Rudyatmo) masih mencalonkan diri dalam Pilkada mendatang.

Namun pernyataan dari Walikota incumbent, kata dia, masih ingin menyelesaikan masa tugasnya hingga 2010 mendatang.

Aklamasi, Aburizal Bakrie Ketua Umum Golkar 2009-2015


PEKANBARU, KOMPAS.com. Aburizal Bakrie alias Ical secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar 2009-2015 . Ical memenangi lebih dari 50 persen suara dalam pemungutan suara putaran pertama, dalam Musyawarah Nasional VIII Partai Golkar yang berlangsung di Ballroom Hotel Labersa, Pekanbaru, Riau, Kamis ( 8/10 ) pagi.

Para pendukung Ical langsung merangsek memeluk Ical begitu suara memasuki suara ke 270 . Hingga berita ini diturunkan, penghitungan suara masih berlangsung. Akan tetapi, Ical dipastikan menang setelah meraih lebih dari 270 suara dari suara total 538 . Perolehan suara Surya Paloh di kisaran 200 suara, sedangkan dua calon lain, Tommy Soeharto dan Yuddy Chrisnandi meraih 0 suara.

Ical Berterimakasih

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar (DPP PG) terpilih Aburizal Bakrie mengaku sangat berterima kasih kepada mantan Ketua Partai Golkar dan Ketua DPR Akbar Tandjung serta mantan Ketua DPR Agung Laksono. Menurutnya, keduanya telah mengorganisasikan dengan baik sehingga dirinya menang dalam pemilihan ketua umum PG.

Hal itu disampaikan pria yang akrab dipanggil Ical itu dalam keterangan pers pada Kamis (8/10) subuh di lounge Lantai 8 Hotel Labersa, Pekanbaru. Dalam keterangan pers yang pertama dilakukan setelah dirinya terpilih, Ical diapit oleh Akbar Tandjung dan Agung Laksono.

Hadir pula dalam keterangan pers itu Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Riau Rusli Zaenal yang juga Gubernur Riau serta Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Timur Mahyudin.

"Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Pak Akbar dan Pak Agung Laksono yang telah mengorganisasi kerja besar ini dengan baik. Sehingga saya bisa memenangkan pemilihan," ujar Ical.

Selain menilai jasa besar Akbar dan Agung Laksono, Ical juga mengucapkan terima kasih kepada Rusli Zaenal yang telah menyelenggarakan Munas VIII PG dengan lancar. Tak lupa, Ical juga berterima kasih kepada aparat keamanan baik TNI maupun Polri.

Namun, dalam keterangan pers itu, Ical sama sekali tidak menyinggung jasa yang telah dilakukan perusahaan konsultasi politik Fox Indonesia. Perusahaan yang dipimpin Mallarangeng bersaudara, yakni Choel dan Rizal, ini ikut menentukan kemenangan Ical. Sebelumnya, Fox juga telah berhasil membawa kemenangan bagi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Lelang Mobdin ketua dewan dilanjutkan


Sukoharjo (Espos). Lelang pengadaan mobil dinas (Mobdin) yang diperuntukkan sejumlah pimpinan dewan senilai kurang lebih Rp 1,5 miliar, termasuk di dalamnya pengadaan Mobdin untuk ketua dewan berjenis Toyota Fortuner tetap dilanjutkan.

Berdasar data yang diperoleh Espos, persiapan lelang pengadaan Mobdin untuk sejumlah pimpinan dewan masih diteruskan. Meski sejumlah pihak menyayangkan pengadaan Mobdin karena dinilai berlebihan, namun persiapan lelang tersebut sampai saat ini masih tetap dilakukan yaitu sampai tahap penawaran.

Tahapan ini adalah tahapan kelanjutan dari proses aanwijzing yang digelar pada Jumat (3/10).

Dari total belanja senilai Rp 1.449.000.000,00 belanja Mobdin pimpinan dewan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah belanja modal alat-alat angkutan darat bermotor sedan senilai Rp 300 juta sementara bagian kedua adalah belanja modal alat angkutan darat station wagon senilai Rp 1,1 miliar. Belanja Mobdin ketua dewan, menurut sejumlah anggota dewan, diperkirakan masuk dalam jenis belanja kedua yaitu pembelian angkutan darat station wagon.

Mantan Ketua Dewan periode 2004-2009 yang juga ketua tim panitia anggaran (Panggar), Wardoyo Wijaya menjelaskan, pengadaan Mobdin ketua dewan yang baru pada awalnya memang tidak termasuk dalam kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS). Namun demikian sebelum APBD-Perubahan digedok, tim Panggar telah membuat KUA-PPAS susulan di mana di dalamnya sudah dicantumkan rencana pembelian Mobdin untuk ketua dewan baru.

“Kalau rencana pembelian Mobdin ketua dewan dinilai melanggar prosedur, saya tidak sepakat. Karena usulan pengadaan Mobdin sudah dituangkan dalam KUA-PPAS meskipun susulan. Kecuali usulan itu tidak dilengkapi dengan KUA-PPAS, baru bisa dikatakan salah,” jelas Wardoyo ketika dijumpai wartawan, Selasa (6/10).

Wardoyo menambahkan, dalam KUA-PPAS susulan ada sejumlah item usulan tambahan yang dimasukkan. Di antaranya, pengadaan Mobdin untuk ketua dewan, dana aspirasi Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto dan rehab Pasar Tawangkuno.

Pilkada diprediksi habiskan Rp 24 miliar


Sukoharjo (Espos). Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Makmur yang bakal digelar 2010 mendatang diprediksi akan menghabiskan dana minimal Rp 24 miliar.

Meski demikian Komisi Pemilihan Umum (KPU) memprediksi biaya Pilkada membutuhkan dana lebih besar lagi. Berdasar informasi yang dihimpun, usulan tersebut nantinya masih akan dibahas dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sebelum nantinya diajukan kepada Dewan.

Dijumpai di ruang kerjanya, Ketua KPU, Kuswanto menjelaskan, pekan depan KPU akan bertemu dengan DPPKAD untuk membahas anggaran Pilkada.

“Kalau mengenai usulan anggaran Pilkada, terus terang sampai sekarang kami belum mengajukan. Tapi pekan depan, kami memang punya agenda untuk bertemu dengan DPPKAD guna membahas kebutuhan Pilkada. Pertemuan itu selain membahas usulan anggaran yang kami ajukan, juga untuk sinkronisasi antara usulan itu dengan kemampuan pemerintah kabupaten (Pemkab),” jelas dia, Senin (5/9).

Sementara itu Wakil Ketua Dewan, Nurdin menjelaskan, KPU sebelum ini sudah mengajukan usulan anggaran untuk biaya Pilkada senilai Rp 13 miliar. Angka tersebut menurut Nurdin adalah prediksi biaya Pilkada selama dua putaran.

“Sebelum ini KPU sudah mengajukan anggaran Pilkada senilai Rp 13 miliar. Nah, mengenai apakah dana sebesar itu disetujui ataukah tidak tergantung dalam rapat panitia anggaran (Panggar),” terang dia.