jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Tampilkan postingan dengan label Info Politik Karanganyar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Info Politik Karanganyar. Tampilkan semua postingan

Selasa, 29 Desember 2009

Konfercab PDIP Karanganyar, 17 PAC bulat dukung Paryono


Karanganyar (Espos). Sebanyak 17 Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Karanganyar sepakat mengusung Paryono sebagai calon tunggal Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dalam konferensi cabang partai itu yang dijadwalkan berlangsung Januari 2010.
Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karanganyar, Bibit Suwanto, dalam penjelasannya kepada wartawan menyebutkan dukungan 17 PAC tersebut diputuskan melalui rapat kerja di wilayah masing-masing yang digelar Minggu dan Senin (20-21/12). Dukungan bulat juga disampaikan kepada Megawati Soekarnoputri untuk kembali memimpin partai moncong putih itu periode lima tahun mendatang.

“Jadi dalam Raker (rapat kerja) itu masing-masing PAC diberikan hak mengusulkan calon Ketua DPC, Ketua DPD, serta Ketua Umum. Di Karanganyar, dari Raker 17 PAC, semuanya kompak memberikan dukungan kepada Paryono sebagai Ketua DPC dan Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum. Sedangkan untuk Ketua DPD Jateng diserahkan kepada Konfercab (konferensi cabang),” ungkapnya saat ditemui di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Karanganyar, Senin (28/12).

Bibit memaparkan, Rapat PAC dilaksanakan setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) Nomor 435/KPTS/DPP/XI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Rapat PAC, Konferensi Cabang (Konfercab), Konferensi Daerah (Konferda), dan Konggres dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan. Mengenai keberadaan peraturan itu, kata dia, telah disosialisasikan melalui Rapat Kerja Cabang (Rakercab) yang digelar, Sabtu (12/12) lalu atau satu pekan sebelum rapat PAC.

Tragedi Gunung Lawu, 2 jenazah dievakuasi dan 6 pendaki lainnya masih hilang


Karanganyar (Espos). Regu penyelamat mulai mengevakuasi dua jenazah pendaki Gunung Lawu yang tewas dalam pendakian, Minggu (27/12) sore. Kedua jenazah tersebut masing-masing bernama Mujirahman, 18, warga Candi, Todanan, Blora ditemukan meninggal dunia (MD), Minggu (27/12) pukul 16.30 WIB di Pasar Dieng karena hipotermia dan Djumain, 32, warga Demak ditemukan dalam kondisi MD di Bulak Paperangan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Espos di lapangan, mereka ditemukan di bawah setengah jam dari puncak Gunung Lawu. Sementara enam pendaki lainnya masih dinyatakan hilang. Keenam pendaki ini adalah Nur Ahmadi, 25, warga Kudus; Fauzi, 20; Eko Suprianto, 19, warga Jambi; Puji, 25, warga Pati; Arif, 40, warga Candi Todanan, Blora; Muhklis, 30, warga Bojonegoro. Sedangkan 117 pendaki lainnya masih dirawat seadanya oleh tim leader Anak Gunung Lawu (AGL) di puncak.

“Regu penyelamat masih berupaya mencari enam pendaki lainnya yang juga dinyatakan hilang. Kami fokuskan pencarian di Jurang Mele, jurang tercuram di Gunung Lawu selain fokus pada evakuasi jenazah,” ujar Kabid Perlindungan Masyarakat Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Karanganyar, Aji Pratama Heru Kristanto kepada Espos, Senin (28/12).

Dikatakan Heru, pihaknya sudah memberangkatkan 80 orang relawan yang tergabung dalam Satlak Penanggulangan Bencana (Satlak PB) untuk melakukan pencarian. Mereka dibagi menjadi tim leader, penyapu, dan logistik.

Minggu, 13 Desember 2009

Dewan segera klarifikasi ke Pemprov soal program KPE


Karanganyar (Espos). DPRD Kabupaten Karanganyar menegaskan segera menglarifikasi ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) terkait program kartu pegawai kartu elektronik (KPE) di wilayah setempat yang dikhawatirkan menimbulkan berbagai ekses negatif.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, Rohadi Widodo, dalam pernyataannya kepada wartawan menyebutkan kebijakan KPE tak hanya akan menimbulkan dampak negatif berupa inefisiensi, melainkan pula merugikan pemerintah kabupaten (Pemkab) karena berpotensi menggerogoti pendapatan asli daerah (PAD).

Hal itu mengingat ancaman merosotnya kinerja dan pencapaian keuntungan badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai sumber utama pemasukan.

Rohadi memaparkan, penerapan program KPE di antaranya mengakibatkan proses penyaluran dan pengambilan gaji pegawai negeri sipil (PNS) yang dipusatkan melalui Bank Jateng.

Kasus dugaan korupsi Askes DPRD 2003, Mantan Sekwan segera disidang


Karanganyar (Espos). Mantan Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Karanganyar yang juga terdakwa kasus dugaan korupsi program asuransi kesehatan (Askes) tahun 2003, Sartono, dipastikan segera menjalani persidangan menyusul pelimpahan kasus itu ke Pengadilan Negeri (PN) setempat, pekan lalu.
Pejabat Humas PN Karanganyar, Heru Indarto SH, dalam penjelasannya kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (9/12), menyebutkan sidang perdana perkara itu akan digelar, Rabu (16/12) mendatang.

Sartono yang juga mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karanganyar diseret sebagai terdakwa terkait program asuransi kesehatan Pimpinan dan Anggota Dewan yang merugikan keuangan negara senilai Rp 779,9 juta.

Dewan soroti kebijakan pemakaian KPE


Karanganyar (Espos). Rencana pemakaian kartu pegawai elektronik (KPE) bagi PNS di lingkungan Pemkab Karanganyar pada 2010 mendatang, diimbau untuk tidak dilanjutkan.
Dikhawatirkan, kebijakan itu hanya akan menjadi ajang monopoli bisnis yang akan mematikan BUMD secara umum di Bumi Intanpari. Sebab pengaplikasian KPE itu, terutama dalam hal pengambilan gaji pegawai bakal disentralkan melalui Bank Jateng.

Selain itu, keterbatasan jumlah mesin ATM Bank Jateng di Karanganyar ditakutkan malah menyulitkan penerapan kebijakan tersebut di lapangan.

“Bayangkan saja, jumlah PNS di Karanganyar itu mencapai 15.000 lebih orang. Kalau ATM-nya hanya ada di kabupaten, dan itu jumlahnya tak seberapa, bukankah malah menyulitkan. Kalau belasan ribu PNS hendak mengambil gaji mereka di ATM, bisa dibayangkan seberapa panjang antreannya,” Ketua Komisi II DPRD Karanganyar, Abdul Saleh Purwanto, kepada wartawan di Karanganyar, Senin (7/12).

Dewan Karanganyar serukan evaluasi kinerja pejabat struktural


Karanganyar (Espos). Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, Juliyatmono, menegaskan perlunya evaluasi berjenjang dan berkelanjutan terhadap kinerja birokrasi di lingkungan pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat pascapengisian sejumlah posisi eselon II, belum lama ini.
Hal itu menyusul munculnya keraguan terhadap kompetensi para pejabat terpilih yang dikhawatirkan membuat pelayanan masyarakat menjadi tersendat dan tidak optimal.

Dia menekankan pula langkah tersebut penting guna menyambut Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang akan efektif diberlakukan di Indonesia pada tahuan 2010 mendatang.

“Dengan latar belakang itu lah Pemkab harus bersikap hati-hati. Perlu ada evaluasi menyangkut kinerja masing-masing pejabat struktural. Kira-kira sudah sampai sejauh mana keberhasilan yang diraih jika dibandingkan beban kerja yang diberikan,” ujarnya ditemui sesuai mengikuti Public Hearing Raperda Perlidungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Rabu (2/12), di Gedung Dewan.

Rabu, 18 November 2009

Berjudi, Ketua Partai Golkar Kecamatan Tawangmangu ditangkap polisi


Karanganyar (Espos). Daniel Sunaryo, 52, oknum guru salah satu SMK swasta di Karanganyar yang juga dikenal sebagai Ketua Partai Golkar Kecamatan Tawangmangu, ditangkap polisi saat asyik bermain judi kartu bersama kawan-kawannya di lingkungan Pasar Wisata Tawangmangu, Senin (16/11) dinihari.
Hingga kini, warga Desa Tawangmangu RT 01/RW I tersebut ditahan di Mapolres Karanganyar untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Selain Daniel, turut diamankan pula lima penjudi lainnya yakni Saiful Arianto, 23, warga Dusun Nano RT 03/RW IV, Tawangmangu; Ngadiyo, 41, warga Desa Tawangmangu RT 02/RW I, Tawangmangu; Kliwon Iswanto, 52, warga Dusun Plalar RT 02/RW I, Desa Tengklik, Tawangmangu; Darwanto, 45, warga Dusun Nuton RT 03/RW XII, Desa Tengklik, Tawangmangu; dan Seman, 51, Dusun Sodong RT 03/RW VIII, Desa Tengklik, Tawangmangu.

Informasi yang dihimpun Espos, Selasa (17/11), penangkapan Daniel dan kawan-kawannya itu bermula dari laporan warga sekitar Pasar Tawangmangu yang gerah dengan aksi perjudian yang mereka lakukan. Saat itu, mereka berjudi semalam suntuk hingga dinihari di kios dalam pasar milik Wagiman.

Senin, 09 November 2009

Bendahara BKD dijambret, Rp 40 juta amblas


Karanganyar (Espos). Penjambretan di siang bolong terjadi di wilayah Karanganyar, Senin (9/11). Uang kas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar senilai Rp 40 juta yang baru saja diambil Budi Triyono, pembantu bendahara BKD, amblas digasak kawanan penjambret.
Informasi yang dihimpun Espos dari berbagai sumber menyebutkan, kejadian berawal saat korban yang sudah biasa mengambil uang kantor itu mendatangi Bank Jateng Karanganyar di Jl Raya Lawu Karanganyar kota, sekitar pukul 09.00 WIB.

Saat itu, dia bermaksud mengambil uang kas kantor untuk membayar pembelian alat-alat kantornya senilai Rp 40 juta. Sekitar setengah jam kemudian, korban keluar dari bank sambil membawa uang yang telah dimasukkan ke tas kertas cokelat dan dijepit di bagian tengah sepeda motor miliknya.

Dia sama sekali tak menaruh curiga dengan keberadaan dua orang warga yang sedari awal mengamati gerak-geriknya di sekitar loket bank. Korban dengan tenang mengendarai motornya keluar bank, menuju ke kantornya yang berlokasi di kompleks Perkantoran Cangakan, sekitar 500 meter dari bank.

Selasa, 27 Oktober 2009

107 sekolah penerima DAK cari utangan


Karanganyar (Espos). Sebanyak 107 sekolah dasar (SD) yang menerima bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) terpaksa mencari utangan untuk melaksanakan proyek rehab bangunan di lingkungan sekolah setempat.(23 Oktober 2009)
Hal itu terpaksa dilakukan untuk mengejar waktu pengerjaan, sebelum tiba musim penghujan. Apalagi, pada akhir Oktober ini surat pertanggungjawaban (SPj) dana DAK tahap I sudah harus disetor ke Pemkab agar dapat mencairkan DAK termin II.

“Kebetulan, sebanyak 107 sekolah itu hanya menerima satu paket, jadi kalau dananya diberikan agak belakangan tidak masalah. Sebab, pengerjaannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan sekolah yang mendapat jatah dua paket atau lebih. Hanya saja, ketika sudah tiba pencairan DAK, kas daerah malah kosong,” kata Kasi Sarana Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karanganyar, Nur Halimah, saat ditemui wartawan di sela-sela inspeksi mendadak (Sidak) DAK di sejumlah SD di wilayah Kecamatan Jumantono dan Jumapolo, Jumat (23/10).

Kamis, 22 Oktober 2009

Dana minim, 14.900 siswa miskin belum tertangani


Karanganyar (Espos). Jumlah anak usia sekolah keluarga miskin (AUS KM) di Bumi Intanpari saat ini mencapai 15.447 siswa. Namun dari jumlah itu yang dapat tertangani hanya 547 siswa.

Sisanya, yang sebanyak 14.900 siswa itu belum tertangani karena terkendala masalah dana. Diperkirakan, dana yang dibutuhkan untuk penanganan AUS KM dari murid SD hingga SMA sederajat itu mencapai Rp 2,9 miliar.

Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kooordinasi (Rakor) Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGNOTA) Karanganyar di Pendapa Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Kamis (22/10).

2 bulan lepas jabatan, 2 Mobdin DPRD belum kembali


Karanganyar (Espos). Dua unit mobil dinas DPRD Karanganyar yakni mobil komisi II bernomor polisi AD 9502 JF dan mobil fraksi bernomor polisi AD 81 F, setelah dua bulan pelantikan anggota dewan baru periode 2009-2014 berlalu, belum juga kembali.

Berdasar informasi yang dihimpun Espos di Kantor Sekretariat Dewan (Setwan) Karanganyar, Rabu (21/10), mobil AD 9502 JF saat ini masih dibawa Sugiyanto dari Fraksi Demokrat atau mantan anggota komisi II periode 2004-2009. Sementara, mobil AD 81 F masih dibawa mantan Ketua Komisi B yang juga dari Fraksi Demokrat, Agustinus Kurniawan.

Belum kembali dua Mobdin tersebut mengundang reaksi sejumlah pihak mulai dari Bina Pengembangan Insan Mandiri (BPIM) Karanganyar, maupun fraksi yang sampai saat ini belum menerima kendaraan operasional karena kendaraan tersebut masih dibawa anggota dewan lama.

Minggu, 11 Oktober 2009

Pimpinan Dewan ditetapkan, fraksi mulai ploting nama

Karanganyar (Espos). Sejumlah fraksi mulai memploting nama anggota yang akan mengisi kursi-kursi komisi yang ada di DPRD Karanganyar.

Kendati belum melalui pembahasan resmi, tetapi masing-masing fraksi sudah mulai melakukan komunikasi informal dan lobi-lobi terkait ploting anggota ke komisi. Dipastikan, untuk pengisian anggota komisi nanti, berdasar tata tertib (Tatib) yang sudah disusun DPRD Karanganyar, akan melalui mekanisme musyawarah. Jika tidak tercapai dengan musyawarah, maka akan dilakukan melalui mekanisme suara terbanyak.

Sementara itu, Sabtu (10/10), pimpinan DPRD Kabupaten Karanganyar resmi dilantik. Disampaikan Sekretaris Dewan (Setwan) Karanganyar, Achmad Sapari, pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur No 270/III/2009 Tentang Peresmian Pimpinan Dewan Kabupaten Karanganyar Periode 2009-2014. Sehingga, DPRD siap dengan agenda selanjutnya yakni penyusunan alat kelengkapan berupa komisi dan alat kelengkapan yang lain.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Ir Joko Tri Susilo mengatakan, untuk pengisian kursi komisi PKS sudah memploting nama-nama yang akan mengisi komisi mulai dari Komisi A hingga Komisi D.

“Belum bisa kami sebutkan satu per satu. Tapi yang jelas, karena personel PKS sama dengan periode sebelumnya, ada beberapa anggota yang minta untuk tetap di komisi yang sama dengan periode 2004-2009, tetapi ada juga yang minta ganti. Tapi, rata-rata minta tetap. Seperti saya, kemungkinan nanti tetap di komisi B,” tutur Joko.

Joko mengatakan, pengisian kursi komisi ini nanti akan dilakukan secara musyawarah. Jika tidak tercapai, akan dilakukan voting.

“Ini yang saya khawatirkan akan rawan money politic.” Sementara, terkait jatah posisi ketua komisi, Joko belum bisa memastikan. Karena, jika menggunakan mekanisme proporsional, FPKS dan Fraksi Demokrat (FD) adalah fraksi yang terancam tidak mendapat jatah ketua komisi. (haw)

Rabu, 07 Oktober 2009

Fraksi mulai incar jatah komisi Dewan


Karanganyar (Espos). Nama-nama pimpinan Dewan definitif saat ini baru diusulkan ke Gubernur. Kendati demikian, sejumah fraksi mulai merapatkan barisan untuk membidik jatah komisi di DPRD Karanganyar. Terutama posisi ketua dan wakil ketua komisi menjadi jabatan yang paling dincar oleh fraksi.

Pada periode sebelumnya, pembagian jatah komisi di DPRD setempat dilakukan secara proporsional. Perhitungan yang dianut yakni untuk jatah kursi ketua komisi dihargai lima kursi di tingkat fraksi. Sedangkan wakil ketua dihargai empat kursi.

“Dulu seperti itu. Misalnya fraksi tertentu beranggotakan 10 orang. Fraksi itu secara otomatis mendapat jatah satu kursi ketua komisi, yang nilainya dihargai lima kursi di fraksi itu. Jadi, sisanya tinggal lima kursi dan itu akan dialokasikan ke mana, terserah. Kalau fraksi lainnya hanya beranggotakan empat orang, paling hanya bisa mendapat jatah kursi wakil ketua komisi. Kalau fraksinya dominan, memliki anggota sangat besar, kemungkinan menguasai semua komisi juga ada,” terang Romdloni, Ketua Fraksi Persatuan Kebangsaan, saat ditemui Espos di Karanganyar, Sabtu (3/10).

Namun, lanjutnya, untuk periode sekarang ini belum diketahui secara pasti aturan yang bakal dianut DPRD Karanganyar untuk menentukan pembagian jatah komisi. Untuk itulah, saat ini fraksi-fraksi yang ada masih bersikap wait and see sambil mengincar jatah komisi yang bisa diperhitungkan.

“Kalau nanti perhitungannya sama seperti periode yang lalu, besar kemungkinan fraksi kami mendapat satu jatah kursi ketua komisi,” ungkap politisi asal PPP ini. Peluang itu sangat realistis baginya. Sebab, Fraksi PDIP (10 kursi), Fraksi Partai Golkar (9 kursi), Fraksi Partai Demokrat (6 kursi) dan Fraksi PKS (5 kursi), masing-masing sudah menempatkan satu wakilnya untuk duduk di kursi pimpinan Dewan dan itu mengurangi jumlah kursi mereka untuk penghitungan jatah komisi.