Koalisi PDIP, PKS dan PD resmi usung Sunarna-Sri Hartini

Klaten (Espos). Koalisi PDIP, PKS dan Partai Demokrat, Rabu (7/7) sekitar pukul 10.00 WIB resmi mendaftarkan pasangan incumbent Sunarna-Sri Hartini ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasangan tersebut diusung ketiga partai politik (Parpol) menjadi bupati dan wakil bupati (Wabup) Klaten periode 2010-2015.

Berdasarkan pantauan Espos di lapangan, sebelum mendaftarkan diri ke KPU, pasangan Sunarna-Sri Hartini berpakaian kejawen diarak dengan berjalan kaki dari rumah dinas bupati di Jalan Pemuda menuju Kantor Sekretariat KPU Klaten. Mereka diiringi ratusan pendukung dari lintas Parpol dan para relawan.

Arak-arakan dimeriahkan musik hadrah dan kesenian kuda lumping. Ketua DPC PDIP Klaten Agus Riyanto mengatakan keputusan mengusung pasangan Sunarna-Sri Hartini sudah melalui proses demokratis yang dilakukan di masing-masing Parpol.

Takut Kehilangan Kekuasaan

Dua partai besar di Kabupaten Klaten, Golkar dan PDIP terlibat perseteruan cukup sengit. Kedua partai ini tengah memperebutkan Sunarna untuk dijadikan calon bupati dari masing-masing partai.

Golkar sebagai pihak yang merasa sebagai “pemilik” Sunarna (karena pada Pilkada lalu yang mengajukan nama Sunarna dan menang) menyatakan sebagai partai yang lebih berhak mengajukan Sunarna. Tapi sebaliknya, PDIP yang menjadi partai besar juga merasa berhak mengajukan nama Sunarna. Apalagi, PDIP mengaku sudah melakukan lobi-lobi politik dengan orang yang akan dicalonkan tersebut.

Perebutan nama Sunarna bisa dimaklumi, lantaran posisi sebagai incumbent ini menjadi modal tersendiri untuk bisa menang dalam Pilkada. Apalagi, selama ini belum terlihat munculnya tokoh-tokoh lain yang bisa menyaingi keberadaan incumbent.

Kontroversi program Tilik Desa,Golkar bela Bupati

Klaten (Espos). Fraksi Partai Golkar DPRD Klaten membela program Tilik Desa yang sempat disorot oleh anggota Komisi I legislatif setempat, dalam pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) 2010.

Golkar menganggap program Tilik Desa bukan sebagai aksi politik, namun sebagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Klaten, FX Setyawan mengatakan, program tersebut justru sangat bermanfaat bagi masyarakat. “Toh, kalaupun dianggap bernuansa politik, itu terjadi karena hajatan Pilkada semakin dekat. “Siapapun Bupati-nya, Tilik Desa tetap digelar,” kata dia di Gedung Dewan, Selasa (29/12).

Dia mengatakan, program tersebut telah berjalan baik sejak tiga tahun silam. Bahkan, masyarakat merasakan manfaatnya saat berada dekat dengan pucuk pimpinan Pemkab Klaten itu. “Hanya karena semakin dekat dengan Pilkada, sensitifitasnya menjadi semakin naik,” tandas dia.

Sebagaimana diketahui, Partai Golkar merupakan partai pengusung pasangan yang saat ini terpilih menjadi kepala daerah yakni Sunarna-Samiadji pada periode 2005-2010. Untuk Pilkada tahun depan, Golkar juga kembali mencalonkan Sunarna sebagai petarung di hajatan pesta demokrasi itu.

Pemkab temukan indikasi pelanggaran DAK Klaten

Klaten (Espos). Pemkab Klaten menemukan adanya indikasi pelanggaran penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2009. Sejumlah sekolah yang menerima kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan diketahui menggarap tidak melalui mekanisme swakelola. Padahal, dalam aturan terkait, pelaksanaan DAK harus dilaksanakan lewat swakelola.

Hal tersebut terungkap dalam jawaban Bupati Klaten Sunarna atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait RAPBD 2010, yang disampaikan Rabu (23/12), di ruang sidang DPRD Klaten. Pada kesempatan itu, Bupati membeberkan adanya sejumlah sekolah yang tidak melakukan proses swakelola. Temuan itu dia paparkan berdasarkan pengambilan sampel sekolah di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan (Disdik) Ngawen, Gantiwarno dan Klaten Utara.

“Banyak dijumpai adanya perubahan RAB (Rencana Anggaran Belanja-red) dan adanya pelaksanaan kegiatan tidak dikerjakan secara swakelola,” jelasnya di hadapan para anggota DPRD setempat.

Bupati melakukan pengambilan sampel penerima DAK di empat Sekolah Dasar (SD) di Ngawen, tiga SD di Gantiwarno dan dua SD di Klaten Utara.
Bupati menyampaikan hal tersebut menjawab pertanyaan sejumlah fraksi terkait pelaksanaan DAK tahun 2009 yang rentan penyimpangan.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Klaten meningkat

Klaten (Espos). Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Klaten yang terungkap pada tahun 2009 cenderung mengalami peningkatan di banding tahun 2008.

Pada tahun 2008, terdapat 86 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan masyarakat kepada pihak berwenang. Sedangkan pada tahun 2009, hingga menjelang akhir Oktober sudah ada 70 kasus yang sudah dilaporkan.

Demikian disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (PPKB dan Budpapor) Bagian Kesra Pemkab Klaten, Naning saat ditemui wartawan usai acara pemaparan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak 2010-2014, Kamis (22/10), di Ruang B1 Pemkab Klaten.

2010, APBN anggarkan Rp 15,2 M untuk Klaten

Klaten (Espos). Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) tahun 2010 di Kabupaten Klaten yaitu sebesar Rp 15,2 milyar. Anggaran itu rencananya akan diperuntukkan bagi 11 kecamatan.

Koordinator Sekretariat PNPM MP Pusat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Prabawa Eka Soesanta mengatakan dengan alokasi yang dianggarkan dari APBN sebesar itu diharapkan dari Pemkab Klaten bisa memberikan alokasi Rp 3,8 milyar.

“Pelaksanaan PNPM MP di Kabupaten Klaten termasuk bagus dan komitmen dari daerah sudah bagus. Di tingkat nasional tingkat penyimpangan dalam PNPM MP kurang dari 0,1 persen. Jika dibanding program-program lain, PNPM MP sudah bagus,” ucap Prabawa.

Fraksi gabungan terancam tak dapat jatah pimpinan komisi

Klaten (Espos). Proses pengisian komisi di DPRD Klaten mulai memasuki tahapan bagi-bagi kursi pimpinan. Berdasarkan keterangan yang dihimpun Espos, fraksi gabungan yang ada di DPRD Klaten terancam tak mendapatkan jatah kursi di unsur pimpinan komisi.

Kondisi tersebut mungkin terjadi bila menilik proses pembagian kursi pimpinan secara proporsionalitas. Dengan perhitungan proporsionalitas, maka jatah bagi-bagi kursi pimpinan komisi hanya diraup oleh fraksi utuh saja.

“Lobi-lobi memang telah dilakukan. Dengan melihat proporsionalitas, kami mendapat satu kursi pimpinan,” kata Wakil Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera (FKS) DPRD Klaten, Marjuki ketika ditemui Espos, Jumat (15/10) di Gedung Dewan.

Pilkada 2010, Golkar resmi usung Sunarna

Klaten (Espos). DPD II Partai Golkar Klaten membulatkan suaranya untuk kembali mencalonkan Bupati Klaten Sunarna sebagai calon bupati (Cabup) dalam Pilkada 2010 mendatang.

Kepastian pencalonan incumbent oleh partai pohon beringin itu semakin mantap dan tercantum dalam salah satu rekomendasi rapat pimpinan daerah (Rapimda) DPD II Partai Golkar Klaten, Rabu (14/10).

Rapimda yang digelar di Wisma Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Klaten itu, diikuti oleh seluruh pimpinan kecamatan dan jajaran pengurus DPD II Partai Golkar. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Tengah (Jateng) Bambang Sadono; Ketua DPD II Partai Golkar Klaten Anang Widayaka, dan jajaran pengurus.

Dewan kurangi hari kerja

Klaten (Espos). DPRD Klaten bakal mengurangi hari kerja mereka untuk menyesuaikan dengan jam kerja para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab setempat. Hari kerja para anggota legislatif bakal berkurang dari enam hari menjadi lima hari kerja.

“Ini kemungkinan karena ada surat dari Mendagri yang menyetujui perubahan hari kerja PNS di Klaten,” jelas Ketua DPRD Klaten Agus Riyanto kepada wartawan di Gedung Dewan, Selasa (13/10).

Kendati hari kerja bakal berubah, DPRD justru masih menyoroti soal lima hari kerja yang dinikmati oleh para PNS. Agus menandaskan, lima hari kerja yang dinikmati para PNS tidak efektif.

DPRD bakal pangkas anggaran Pilkada

Klaten (Espos). DPRD Klaten bakal memangkas anggaran penyelenggaraan Pilkada 2010 yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat. Sejumlah anggota DPRD setempat menilai biaya yang diajukan oleh para lembaga penyelenggara Pemilu tersebut cukup besar.

“Kami berharap ada yang bisa dihemat dari ajuan itu. Kalau mengajukan dengan menulis anggaran secara besar nilainya, bisa-bisa saja,” jelas anggota DPRD Klaten asal Fraksi Keadilan Sejahtera (FKS) Sri Widada kepada Espos, pekan lalu di Gedung Dewan.

Kendati bisa saja mengajukan alokasi anggaran dengan nominal berapapun, Widada mengungkapkan, baik KPU maupun Panwaslu harus memperhatikan kondisi keuangan yang dimiliki Pemkab setempat. Pada tahun ini, APBD Klaten berada dalam kondisi defisit Rp 32 miliar, dan terpaksa berutang sekitar Rp 22 miliar untuk menutupnya. Utang tersebut, harus dilunasi dalam jangka pendek.

“Ini berarti pada 2010 masih ada beban untuk melunasi utang dengan nominal tersebut. Sementara dana cadangan Pilkada yang tersedia maksimal hanya Rp 10 miliar. Alokasinya kami cadangkan tiap tahun,” jelas pria yang pada periode sebelumnya menjadi anggota Panitia Anggaran (sekarang Badan Anggaran-red) itu.

Menurut dia, dengan melihat kondisi tersebut, maka, alokasi dana Rp 41 miliar yang diajukan KPU serta Rp 4 miliar dari Panwaslu menjadi sesuatu yang sulit dipenuhi. Dia menyatakan, di pembahasan anggaran nantinya ada kemungkinan pemangkasan anggaran terkait hal tersebut. Bagaimanapun juga, Dewan akan melihat sejumlah angka-angka yang harus memenuhi rasio anggaran. Lagipula, dia mempertanyakan mengenai besarnya jumlah tersebut.