Bangun Islamic Center, Pemkab butuh Rp 19 M

Wonogiri (Espos). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri membutuhkan anggaran sedikitnya Rp 19 miliar untuk membangun pusat kegiatan agama atau Islamic Center, yang direncanakan dibangun di lapangan seluas 2,2 hektare di belakang Kantor Kelurahan Giriwono, Wonogiri mulai 2010 mendatang.

Kendati anggaran yang diperlukan cukup besar, Bupati Wonogiri, H Begug Poernomosidi memastikan tidak akan menggunakan dana dari APBD. Dalam pembangunan yang akan dilaksanakan bertahap itu, Begug mengatakan akan mencari bantuan dana dari donatur baik kalangan masyarakat maupun lembaga sosial di tingkat nasional maupun internasional.

Informasi yang dihimpun Espos menyebutkan Begug bahkan sudah mengajukan proposal bantuan pendanaan untuk pembangunan Islamic Center itu ke Qatar Charity, sebuah lembaga internasional non pemerintah yang bergerak di bidang pembangunan fasilitas umum, sosial dan ekonomi.

Selasa (29/12) kemarin, dalam kunjungannya untuk meresmikan sejumlah masjid yang didanai pembangunannya di Wonogiri, direktur Qatar Charity untuk wilayah Indonesia, Hasan Asykur, bersama koordinator mitra Qatar Charity untuk wilayah Jateng dan Jatim, Hamid Nur Yassin dan Bupati Begug Poernomosidi melakukan peninjauan ke lokasi bakal pembangunan Islamic Center di Giriwono.

Anggaran Pilkada Wonogiri dipangkas lagi Rp 1,9 miliar

Wonogiri (Espos). Anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2010 Wonogiri akhirnya benar-benar dipangkas lagi. Tak tanggung-tanggung, pemangkasan anggaran itu mencapai Rp 1,9 miliar menjadi hanya Rp 14 miliar untuk dua putaran.

Demikian hasil hearing (rapat dengar pendapat) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi I DPRD Wonogiri yang digelar di Gedung Dewan setempat, Rabu (23/12).

Sebagaimana diinformasikan, menyusul kondisi keuangan RAPBD 2010 yang mengalami defisit, serta adanya komitmen dari pihak eksekutif dan legislatif untuk menutup defisit senilai Rp 806,6 juta itu, salah satu upaya yang dilakukan adalah memangkas sejumlah anggaran termasuk dari pos penyelenggaraan Pilkada 2010.

Ketua Komisi I DPRD Wonogiri, Soetarno, ditemui seusai hearing mengungkapkan untuk penyelenggaraan Pilkada tersebut, APBD hanya mampu menyediakan maksimal Rp 14 miliar. Untuk itu, KPU harus merasionalisasi lagi anggaran yang diajukan.

Tentukan ketua 25 PAC PDIP gelar rapat

Wonogiri (Espos). Sebanyak 25 pimpinan anak cabang (PAC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Kabupaten Wonogiri selama dua hari, Minggu-Senin (20-21/12), menggelar rapat PAC untuk menentukan nama-nama calon Ketua DPC, DPD dan ketua umum DPP. Informasi sementara yang dihimpun, empat nama disebut-sebut bakal bersaing dalam bursa calon ketua DPC.

Keempat nama dimaksud adalah Ketua DPC PDI-P Wonogiri yang juga Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri, Wawan Setya Nugraha, Joko Sutopo, Edi Purwanto, dan Bupati Wonogiri Begug Poernomosidi. Kendati demikian, jumlah maupun nama calon tersebut masih bisa berkurang atau bertambah setelah semua PAC menyerahkan nama-nama calon.

Sekretaris Internal yang juga Kepala Kesekretariatan DPC PDI-P Wonogiri, Ernawati, ditemui di ruang kerjanya, Minggu, mengungkapkan, rapat PAC untuk menentukan ketua DPC, DPD dan Ketua Umum DPP itu digelar dua tahap. Tahap pertama, Minggu, dilaksanakan di 15 PAC, sedangkan tahap kedua, Senin, diselenggarakan di 10 PAC.

“Hasilnya nanti setiap PAC menyodorkan masing-masing satu nama calon untuk ketua DPC Wonogiri, ketua DPD Jateng dan ketua umum DPP. Setelah itu, seluruhnya akan direkap untuk mengetahui dari nama-nama calon yang diajukan PAC, siapa yang memperoleh suara terbanyak,” jelas Ernawati.

13.601 Lansia di Wonogiri telantar

Wonogiri (Espos). Sebanyak 13.601 orang lanjut usia (Lansia) di Kabupaten Wonogiri, berdasarkan data terakhir tahun 2009, dilaporkan dalam kondisi telantar.

Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 11.774 orang. Bentuk penelantaran dimaksud di antaranya karena ketidakmampuan ekonomi, tidak adanya anggota keluarga yang mau merawat dan sebagainya.

Dibandingkan dengan jumlah keseluruhan Lansia di Wonogiri yang mencapai 407.629 orang, jumlah Lansia telantar itu memang tergolong sedikit. Namun, hal itu menunjukkan fakta bahwa diperlukan perhatian yang lebih besar dalam penanganan para Lansia dan peningkatan kesejahteraan mereka.

Terlebih, hingga saat ini, seperti diungkapkan Kepala Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri, Siti Muchalimah SP, baru sebanyak 352 Lansia yang tertangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri pada 2008 dan sebanyak 245 Lansia yang tertangani pada 2009. Bentuk penanganan tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu di dalam dan di luar panti wreda.

Pilkada Wonogiri, Mulyadi nekad maju, Gapensi usung calon sendiri

Wonogiri (Espos). Trah Karyodikormo akan pecah, menyusul nekadnya mantan Sekda Wonogiri, H Mulyadi untuk maju sebagai bakal calon bupati (Bacabup) Wonogiri periode 2010-2015. Mulyadi akan maju baik dari jalur partai ataupun perseorangan atau independen.

Tekadnya untuk maju sebagai Cabup Wonogiri didorong oleh rasa tanggungjawab kepada keluarga. Sebab lima tahun lalu, dalam rapat keluarga diputuskan agar Mulyadi maju sebagai Cabup, sehingga amanah keluarga lima tahun lalu akan diwujudkan saat Pilkada 2010 mendatang. Demikian dikemukakan H Mulyadi di rumahnya, Wonokarto, Wonogiri, Rabu (16/12).

“Kudangan (cita-cita) orangtua saat saya menjadi PNS adalah agar menjadi bupati. Untuk itu, dalam Pilkada 2010 mendatang, saya akan maju lagi sebagai bakal calon bupati Wonogiri. Tekad kami ini dilandasi oleh rasa tanggungjawab anak kepada orangtua, demi memakmurkan rakyat Wonogiri,” ujarnya.

Diceritakan oleh Mulyadi, lima tahun lalu di Hotel Borobudur, Jakarta seluruh keluarga berkumpul dan memutuskan agar ada keturunan (Alm) Darmo Sutarno untuk maju sebagai bupati. “Akhirnya saat itu diputuskan saya untuk menjadi senapati dan menjadi Sumantri ngenger (mengabdi), walau pada saat itu kami tetap ewuh pakewuh karena yang dihadapi Bupati Begug yang masih kuat. Keputusan keluarga itu akan tetap kami laksanakan, karena amanah yang harus dilaksanakan oleh seorang anak sehingga saya akan maju sebagai Cabup Wonogiri.”

PKS minta pengelolaan sumbangan dana PMI transparan

Wonogiri (Espos). Penggalangan dana sumbangan dari PMI Wonogiri disoal. Pengelolaan dana PMI diminta transparan, karena dana yang terkumpul dalam bulan dana PMI cukup besar. Pengalaman tahun lalu, mampu terkumpul sekitar Rp 300 juta.

Permintaan transparansi itu dikemukakan oleh Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS Wonogiri, Abdullah Rabbani, Senin (14/12). Kepada Espos, dia mengaku dalam satu pekan terakhir ini dirinya mendapat keluhan dari masyarakat terkait pengedaran kupon bantuan kemanusiaan PMI 2009.

“Ada sekitar 10-an warga yang melapor ke kami. Inti laporan warga, di antaranya mengenai kupon PMI yang bersifat sukarela, namun dalam prakteknya sering terkesan memaksa,” ujarnya.

Selain itu, jelasnya, masyarakat juga mengeluhkan dugaan duplikasi pengeluaran dan kegunaan dana yang terkumpul dalam bulan dana PMI tersebut. Abdullah yang kini menjadi anggota DPRD Wonogiri mencontohkan, duplikasi pengeluaran yang dimaksud adalah soal pola penarikan yang dititipkan pada anak sekolah, Samsat ataupun perbankan.

Reses, tiap anggota Dewan dibekali Rp 7 juta

Wonogiri (Espos). Setiap anggota DPRD Kabupaten Wonogiri diharuskan mengadakan minimal lima kali pertemuan dengan konstituennya selama masa reses mulai Selasa (24/11) hingga Senin (30/11).

Masing-masing dari mereka dibekali Rp 7 juta. Sudah menjadi tradisi, untuk mengisi masa reses, setiap anggota Dewan harus turun ke masyarakat menemui konstituennya guna menjaring aspirasi terkait kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Aspirasi-aspirasi itulah nantinya akan menjadi bahan masukan untuk berbagai program pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui reses tersebut adalah sosialisasi perkembangan pemerintahan Wonogiri terutama terkait tugas anggota legislatif sebagai wakil rakyat, menyerap aspirasi, masukan, kritik, saran, dan kemajuan kinerja DPRD untuk pembangunan ke depan.

Salah satu anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdullah Rabbani, kepada Espos, Selasa (24/11), mengungkapkan selama masa reses ini, menjadi tanggung jawab masing-masing anggota legislatif untuk menemui dan menjaring aspirasi dari konstituennya. Dana yang disediakan untuk masing-masing anggota legislatif senilai Rp 7.137.500. Semuanya untuk kepentingan masyarakat, sewa kursi, konsumsi, acara dan lain-lain.

10 Nama muncul dalam bursa Pilkada Wonogiri

Wonogiri (Espos). Persaingan memperebutkan kursi jabatan Bupati Wonogiri dalam Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2010 mendatang diperkirakan bakal cukup ketat. Hingga November ini, lebih dari 10 nama calon telah muncul dan meramaikan bursa tersebut.

Informasi yang dihimpun Espos, nama-nama tersebut di antaranya adalah mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Wonogiri, Mulyadi, Sekda saat ini, Suprapto, pejabat Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi Banten, Sutadi, Ketua Organda dan Ketua Paguyuban Pengusaha Bus, Danar Rahmanto, seorang mantan marinir, Giyarto, Asisten IV Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jateng, Suwarsono, mantan Ketua DPD PAN Wonogiri yang juga mantan anggota DPRD Wonogiri periode 1999-2004, Fuad, Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi (Gapensi), Kirno Sulieh, mantan Dandim Wonogiri, Suki, Ketua KPU Wonogiri, Joko Purnomo, dan seorang dosen Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo asal Wonogiri, Pranoto. Kendati sudah memunculkan diri ke permukaan, kebanyakan mereka belum memiliki “kendaraan” yang pasti.

Pemkab-Dewan Kunker, dana habis Rp 590 juta

Wonogiri (Espos). Sekitar 100 orang terdiri atas anggota DPRD dan pejabat Pemkab Wonogiri melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Jakarta dan Banjarmasin, Minggu-Rabu (15-18/11). Anggaran yang dipakai Kunker mencapai Rp 590 juta.

Informasi yang dihimpun Espos, DPRD Wonogiri memiliki jadwal Kunker ke luar daerah sebanyak tiga kali dalam setahun. Dari tiga kali kunjungan tersebut, dua di antaranya dengan tujuan di Pulau Jawa dan satu ke luar Pulau Jawa.

Pada Kunker kemarin, empat komisi dan sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait berangkat bersama-sama. Komisi I, II dan III menuju Jakarta untuk studi banding masalah ekonomi, politik, pengarsipan dan pemerintahan, sedangkan Komisi IV berangkat ke Banjarmasin untuk studi banding soal Perda Pendidikan.

RAPBD 2010 minim, Pemkab harus lakukan penghematan

Wonogiri (Espos). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri harus melakukan penghematan habis-habisan dalam penyusunan RAPBD 2010 menyusul minimnya pendapatan asli daerah (PAD) sementara banyak program/kegiatan yang tak bisa ditunda dan menyedot biaya besar.

Kegiatan dimaksud di antaranya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) senilai lebih dari Rp 21 miliar. Selain itu, juga anggaran rutin seperti gaji pegawai yang diproyeksikan naik pada 2010 mendatang. Akibatnya, diperkirakan banyak usulan proyek fisik yang terpaksa tak bisa dianggarkan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Wonogiri, Suprapto, serta Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Budi Sena, dihubungi terpisah, Selasa (17/11) mengungkapkan, dalam pekan ini akan menyelesaikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBP 2010.

“Ya, ini kan DPRD masih Kunker (kunjungan kerja-red), setelah itu masih menunggu rapat Banmus (Badan Musyawarah-red) DPRD. Rencananya kalau nggak pekan ini, ya pekan depan, KUA PPAS diajukan,” kata Suprapto.

Masa jabatan Panwaslu Wonogiri segera berakhir

Wonogiri (Espos). Masa jabatan anggota panitia pengawas Pemilu (Panwaslu) di Kabupaten Wonogiri akan berakhir Desember 2009. Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat diharapkan segera memulai proses rekrutmen sehingga Panwaslu bisa terbentuk sebelum tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dimulai Maret 2010 mendatang.

Hal itu untuk menghindari kejadian seperti pada penyelenggaraan Pemilu presiden lalu di mana anggota Panwaslu baru terbentuk setelah tahapan Pemilu dimulai. Sehingga beberapa tahapan berlangsung tanpa pengawasan. Tak hanya itu, KPU juga harus mengantisipasi adanya kesulitan mencari personel lantaran faktor umur di mana dalam UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, disyaratkan anggota Panwas berusia minimal 35 tahun.

KPU sendiri seperti diungkapkan anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Mat Nawir, akan memulai proses seleksi anggota Panwaslu, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, pada Februari-Maret 2010. Padahal, tahapan Pilkada Wonogiri akan dimulai Maret. Proses seleksi seperti biasa, yaitu dengan tes tertulis dan wawancara serta uji kelayakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pusat bagi calon anggota Panwaslu tingkat kabupaten.

6 Bakal calon Ketum KONI muncul dari Pengkab

Wonogiri (Espos). Sebanyak enam bakal calon Ketua Umum (Bacaketum) KONI periode 2009-2013 muncul meramaikan bursa pencalonan dalam musyawarah olahraga kabupaten luar biasa (Musorkablub). Musorkablub KONI Wonogiri akan digelar 14 November mendatang dan keenam Bacaketum itu akan segera disodori surat kesanggupan oleh Tim inventarisasi KONI Wonogiri.

Surat kesanggupan ataupun ketidaksanggupan harus diserahkan kembali ke tim H-3 pelaksanaan Musorkablub.

Keenam Bacaketum KONI Wonogiri adalah Sih Giyono, Bram Nusantara, Ma’ruf Irianto, Mulyadi, Joko Sutopo dan Edy Purwanto.

Dewan tolak cabut Perda

Wonogiri (Espos). Anggota Dewan menolak pencabutan peraturan daerah mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil (PNS) dengan batas usia pensiun 56 tahun. Sementara itu, terkait Perda pemberian tunjangan prestasi yang diajukan harus ditinjau ulang.

Anggota Dewan, Setyo Sukarno dengan tegas menolak pencabutan Peraturan Daerah (Perda) No 16 Tahun 2002 tentang pemberhentian PNS dengan batas usia pensiun 56 tahun, Perda tersebut dinilai relevan meskipun pada PP No 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS tertera batas usia PNS dapat diperpanjang hingga 60 tahun. Namun demikian, dia mengatakan, dengan memperpanjang batas usia pensiun hal itu menghambat regenerasi pegawai.

Jelang Pilkada, PDIP mulai jajaki untuk berkoalisi

Wonogiri (Espos). Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Wonogiri atau suksesi kepemimpinan di Wonogiri akan berlangsung 2010, namun partai-partai sudah mulai melakukan komunikasi politik. Sedangkan calon yang akan maju lewat jalur independen pun sudah mulai melakukan penggalangan massa.

Partai-partai yang telah mulai bergeliat di antaranya, PKS, Partai Golkar dan PDIP. PKS telah membentuk tim penjaringan calon, Partai Golkar telah menjalin komunikasi dengan KPU dan PDIP segera menggelar rapat internal untuk menentukan.

Pilbup Wonogiri telan dana Rp 22,15 miliar

Wonogiri (Espos). Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bupati Wonogiri 2010 membutuhkan anggaran senilai Rp 22,15 miliar. Dana tersebut terbagi atas kebutuhan KPU senilai Rp 21 M dan Panwaslu senilai Rp 1,15 M. Dana tersebut diharapkan bisa teranggarkan pada APBD 2010, karena tahapan Pilbup akan dimulai bulan Maret 2010.

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris KPU Wonogiri, Sugino dan tiga anggota KPU, Mat Nawir, Suyono dan Joko Wuryanto serta mantan Ketua Panwaslu Wonogiri, Tulus PE, saat ditemui Espos secara terpisah, Selasa (29/9).

“Pergantian Bupati Wonogiri dilakukan 1 November dan anggaran yang diajukan pada APBD 2010 untuk Pilbup senilai Rp 21 miliar,” kata Sugino.

Sugino menjelaskan regulasi belum dibuat, namun anggaran tersebut sudah meliputi kebutuhan pelaksanaan Pilbup seperti logistik ataupun honor panitia. Lebih lanjut Sugino mengatakan sesuai aturan perundang-undangan partai yang memenuhi 15% kursi DPRD Wonogiri hanya dua yakni PDI Perjuangan dan Partai Golkar.

“Dua partai itu bisa mengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati Wonogiri sendiri. Partai yang lain (PKS, PAN, PPP, PD dan Partai Gerindra) harus membentuk koalisi jika ingin mengusung calon sendiri.”

Menurutnya, jika dengan pola partai maka calon hanya tiga pasang, namun karena calon independen sudah bisa ikut maka jumlah pasangan calon akan bertambah.

“Cuma untuk pasangan calon dari jalur independen harus memenuhi syarat 3% dukungan masyarakat dengan pembuktian kopi KTP dan tersebar di 25 kecamatan di Wonogiri. Wonogiri memiliki jumlah penduduk 1 juta, sehingga setiap calon harus memiliki bukti 30.000 kopi KTP warga.”

Mantan Sekretaris Panwaslu Wonogiri ini menyatakan ketentuan UU, daerah dengan penduduk 500.000 ketentuan calon independen harus mampu menunjukkan bukti dukungan 5%, penduduk 500.001 hingga 999.999 orang (4%) dan penduduk 1 juta (3%).

Anggaran Pemkab minim, KPU ketar-ketir

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri ketar-ketir mengingat dana alokasi penyelenggaraan untuk Pilkada dari pemerintah kabupaten minim.

Menurut Ketua KPU Wonogiri, Joko Purnomo, dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2010 mendatang tidak sedikit, pasalnya untuk penyelenggaran Pilkada dua kali putaran yakni mencapai Rp 27 miliar. Sementara, untuk penyelenggaraan Pilkada sekali putaran membutuhkan biaya Rp 21 miliar.

“Beban biaya Pilkada tidak ada yang dari pusat, sepenuhnya biaya penyelenggaraan dari Pemerintah daerah,” jelasnya ketika dijumpai wartawan di Gedung Dewan, Senin (5/10).

Dia mengatakan, dari keseluruhan dana tersebut, alokasi pemerintah kabupaten (Pemkab) untuk penyelenggaran tersebut sekitar Rp 14 miliar. Menurutnya, meskipun total biaya tersebut belum final namun pihaknya telah mengupayakan perampingan tenaga pelaksana Pilkada maupun masa kerja petugas.

“Dari dasar perkiraan dana penyelenggaraan alokasi yang diberikan Pemkab jauh dari yang ditentukan,” jelasnya.

Lebih lanjut Joko menambahkan, untuk mensiasati minimnya dana anggaran tersebut pihaknya akan melakukan efisiensi, misalnya panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang memiliki masa kerja delapan bulan diefisiensi menjadi enam bulan masa kerja. Untuk panitia pemungutan suara (PPS) sambung dia masa kerja akan dikurangi dari enam bulan menjadi tiga bulan. Dia mengatakan untuk jumlah kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang semula ada sembilan anggota dikurangi menjadi tujuh orang.