"Kalau saya jadi menteri akan saya tolak," tegas Miftah saat dikonfirmasi republika pada Selasa (29/12). Miftah mengatakan untuk ukuran pejabat yang kinerjanya masih awal dan belum maksimal, fasilitas mobil mewah tidak pantas diberikan.JAKARTA. Rencana pengadaan mobil mewah bagi para menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II mendapat keprihatinan. Pakar administrasi negara dari UGM, Miftah Toha, menganjurkan agar para menteri menolak saja fasilitas mobil mewah tersebut.
Menurut Miftah, mobil Toyota Camry warisan menteri kabinet terdahulu sebenarnya sudah cukup untuk mendukung operasional menteri. Mobil mewah, ungkapnya, hanya akan menambah biaya lain seperti pajak mobil mewah untuk para menteri tersebut yang dapat mencapai Rp62,805 Miliar.
Ia pun mengingatkan bahwa program 100 hari pemerintahan SBY adalah untuk kesejahteraan rakyat. Jadi seharusnya para menteri fokus kepada pekerjaan untuk menyejahterakan rakyat.
Saat ini, ungkap Miftah, rakyat Indonesia masih banyak yang miskin. "Antrian dimana-mana, antri sembako, antri zakat,apa tidak malu sama rakyat," jelas Miftah. Miftah lalu mengatakan program-program mercusuar seperti pengadaan mobil mewah seharusnya dihindari. Karena, tuturnya, hanya akan mencederai rakyat yang masih dalam keadaan miskin. "Hanya akan menambah kesenjangan antara rakyat dengan pejabat," tuturnya.
Lebih lanjut, ia pun meminta agar dana untuk mobil mewah tersebut direlokasi saja ke pos anggaran pengentasan kemiskinan. Karena, ungkap Miftah, dana pengadaan mobil untuk para menteri tersebut diambil dari APBN yang notabene merupakan uang rakyat dan uang pinjaman. "Seharusnya kembali untuk kepentingan rakyat," jelasnya. (C01/taq)
Sumber: Republika Newsroom
Tidak ada komentar:
Posting Komentar