jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Jumat, 11 Desember 2009

Posko PKS kembali Berdiri Di Lokasi Bencana

Kebakaran di Tambora


PK-Sejahtera Online. Tidak hanya masa kampanye, PKS terus berkiprah untuk masyarakat. Pekan ini, DPC PKS Tambora Jakarta Barat mendirikan posko bantuan menyusul kebakaran yang terjadi kemarin (10/12) di jembatan besi, Tambora, Jakarta Barat.
"Posko kami buka sejak semalam. Bantuan sudah masuk seperti Mie instan dan pakaian layak pakai", ujar Ujang Komarudin PJS DPC Tambora.

"Posko kami dijaga paling tidak dua orang dan dibuka 24 jam. kami juga menerima bantuan uang untuk disalurkan", tambahnya.

Posko bantuan rencananya akan dibuka hingga tanggal 20 Desember 2009. Di hari itu sekaligus sebagai puncak penyelenggaraan penyaluran bantuan.

PDIP, PKS & Warga Buka Posko Bantuan

Kebakaran di Tambora


Jakarta. Kebakaran di Tambora yang menyebabkan ratusan rumah hangus menyentuh hati warga sekitar dan partai politik (parpol). PDIP, PKS dan warga membuka posko bantuan bagi korban.
"Warga sekitar membuka posko sumbangan untuk menerima bantuan dari masyarakat," ujar Idris, staf perwakilan RT 08 Kelurahan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat, Jumat (11/12/2009).

Menurut Idris, penyumbang di pokso yang dibuka mulai hari ini baru 8 orang. Sumbangan dari warga berupa indomie dan air mineral.

Usulan Nonaktif : FPKS Tak Mau Paksa, Hanya Minta Kesadaran Sri Mulyani & Boediono


Jakarta, Detik.Com. Usulan nonaktif bagi Sri Mulyani dan Boediono terus bergulir, termasuk dari Partai Golkar yang merupakan pendukung pemerintah. Menanggapi usulan itu, Fraksi PKS berpendapat tidak dalam posisi mendukung atau tidak, melainkan meminta kesadaran kedua pejabat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu.
"Terhadap usulan yang mendorong supaya nonaktif, PKS tidak mau masuk dalam perdebatan hukum dan adminsitrasi, tapi kesadaran individu," kata Ketua FPKS DPR Mustafa Kamal saat berbincang dengan detikcom, Jumat (11/12/2009).

Mustafa mencatat, Sri Mulyani dan Boediono adalah pejabat negara yang selalu mendengungkan good coorporate governance. Dengan kasus Bank Century yang menerpa keduanya, kata Mustafa, FPKS berharap pada kesadaran keduanya.

"Kami mempersilakan Pak Boediono dan Sri Mulyani melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Tidak dipaksa, tapi lebih ke kesadaran individu," ujarnya.

Kamis, 10 Desember 2009

Koalisi PKS dan PPP Dideklarasikan


Jakarta, RMOL. Peta koalisi partai politik (Parpol) menuju Pilkada 2010 di Kota Mataram menunjukkan titik terang. Setelah beberapa partai mendeklarasikan koalisi, kini giliran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Jumat ini (11/12) akan dideklarasikan," kata Sekretaris DPW PPP NTB, Wartiah, sebagaimana dilansir JPNN (Rabu, 9/12).


Rencana koalisi PPP dan PKS memang sudah diungkapkan kedua kubu beberapa waktu lalu. Meski koalisi ini sudah pasti, tapi belum ada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang resmi akan diusung pada Pilkada Kota Mataram 2010.

"Kita masih melihat perkembangan politik," kata Wartiah. [yan]


Sumber: www.rakyatmerdeka.co.id

Pilkada Kota Banjarmasin : Alwi dan Zairullah Hadiri Konsolidasi Kader PKS


PK-Sejahtera Online. Pilkada Banjarmasin beberapa bulan lagi, namun, kader-kader PKS tidak mau berdiam diri. Setelah adanya keputusan DPP PKS agar PKS Banjarmasin mengusung Ketua DPD PKS Banjarmasin, H. Haryanto untuk menjadi calon wakil walikota Banjarmasin mendamping H. Yudhi Wahyuni. PKS langsung melakukan sosialisasi dan konsolidasi kader di Aula Yayasan Kanker Indonesia Banjarmasin (05/12).
Acara yang bertajuk konsolidasi kader Menuju Banua Sejahtera tersebut, dihadiri para petinggi partai baik tingkat Kota Banjarmasin maupun Provinsi Kalsel. Bahkan H. Alwi Sahlah yang diberitakan mundur oleh media massa juga hadir ditengah-tengah kader PKS Banjarmasin.

Kehadiran mantan ketua PKS Kalsel, Alwi Sahlan di hadapan kader PKS Banjarmasin untuk memberikan penjelasan kepada kader-kader PKS terkait pemberitaan yang berkembang selama ini.

Menurut Alwi Sahlan kemundurannya terhadap pencalonan Gubernur Kalsel, karena tidak mendapatkan dukungan dari keluarga, bahkan menurut Alwi Sahlan kemundurannya dari bursa calon wakil gubenur Kalsel tersebut diputuskan setelah melaksanakan sholat Istikharah.

Gubernur Jabar Usulkan Kawasan Khusus Bersepeda


PK-Sejahtera Online. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan melepas Kompas Fun Bike di Jalan Martadinata depan kantor Kompas, Minggu 6/12/2009. Acara ini juga dihadiri Wakil Menteri Perhubungan, Wakil Menteri Perindustrian, Sekda Kota Bandung dan Kasatlantas Polda Jabar. Seribu dua ratus peserta sepeda santai ini akan finish di Komplek Bumi Parahyangan.
Heryawan dalam sambutannya menyatakan cara menjaga kesehatan dapat dilakukan dengan cara berolah raga secara teratur dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Bersepeda secara rutin merupakan salah satu olahraga yang sangat bagus dalam menjaga kebugaran tubuh. Menggelorakan bersepeda menjadi salah satu upaya menjaga kesehatan, seiring dengan itu juga upaya menghindari pola hidup yang tidak sehat seperti merokok juga harus digelorakan.

“Semangat bersepeda juga sebaiknya dibarengi semangat menghindari merokok”, imbuhnya.

Menkominfo: SBY Tak Khawatir Aksi 9 Desember

Nograhany Widhi K - detikNews


Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak sekalipun takut dan khawatir terhadap aksi massa 9 Desember. Meskipun aksi ini disebut-sebut dilakukan untuk melengserkan dirinya dari kursi pemerintahan.
"Tidak ada, saya tidak menangkap presiden khawatir," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring usai acara penyampaian pidato Presiden SBY dalam rangka memperingati hari antikorupsi sedunia di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (8/12/2009) malam.

Isu-isu yang beredar mengenai aksi massa yang akan berujung pada upaya penggulingan kursi presiden ditanggapi Tifatul dengan santai. Dikatakan dia, tidak ada yang perlu dikhawatirkan meskipun akan ada ribuan orang yang turut serta dalam aksi tersebut.

"Kalau untuk presiden, 1 juta massa ya monggo (silakan). Gimana kalau cuma 100 ribu orang coba. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan besok. Seruan boleh saja, asal jangan sampai terpancing," tuturnya.

Selasa, 08 Desember 2009

Prasangka Terhadap Jilbab


"Merujuk pada konvensi antidiskriminasi, aturan ketenagakerjaan tidak boleh mengandung diskriminasi. Tidak boleh ada klausul apa pun dalam kontrak kerja yang mengandung diskriminasi, baik eksplisit maupun implisit." Hilman Rosyad Syihab Wakil ketua Komisi XIII DPR Bidang Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan
Berita larangan penggunaan jilbab di beberapa negara Eropa adalah hal biasa. Namun, kalau itu terjadi di Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim, hal itu menjadi sangat luar biasa.

Adalah Wine Dwi Mandela, karyawati RS Mitra Keluarga Bekasi, yang berani menggugat perusahaannya karena dilarang menggunakan jilbab ketika bekerja. Kasus ini kemudian mendapatkan tanggapan dari banyak kalangan. Untungnya, kasus ini kemudian mereda ketika perusahaan tempat Wine bekerja mengabulkan tuntutan Wine.

Ternyata, tak hanya Wine yang mengalami kejadian ini. Pekan lalu, enam karyawati di bagian laboratorium Rumah Sakit Mitra Internasional Jatinegara dijatuhi Surat Teguran oleh pihak SDM rumah sakit karena mengenakan jilbab saat bekerja. Pada Jumat (22/11), tiba-tiba Surat Teguran tersebut berubah menjadi Surat Peringatan I. Padahal, berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2008- 2010, tenggat waktu minimal perubahan status Surat Teguran menjadi Surat Peringatan I ialah empat bulan. Dalam masa tenggat tersebut, karyawan yang dianggap melanggar aturan diberi waktu untuk melakukan perubahan. Status surat sanksi ini akan terus meningkat jika mereka tetap melanggar: memakai jilbab.

Ya, Kami Kader PKS

Kisah 3 Perawat Berjilbab (2)


INILAH.COM, Jakarta. Pernah, ketiga perawat ini memakai jilbab yang tidak terlalu longgar. Mereka memakai jilbab bandana dan jilbab yang dimasukkan ke dalam baju. Tapi, mereka ingat syariah.
“Kami sudah ikuti aturan itu, termasuk kewajiban memakai bandana dan pakaian ketat. Tapi menurut keyakinan kami, berjilbab yang sesuai syariah adalah jilbab yang menutup dada hingga tak terlihat lekukan tubuh, seperti tercantum dalam Al-Quran,” kata Suharti, bersemangat.

Mereka juga mengenakan seragam berkerudung lebar menutup hingga sebatas punggung. Juga mengenakan kaos kaki untuk menutup telapak kakinya.

“Alasan pihak perusahaan terlalu dibuat-buat, yaotu menuntut agar kerudung mereka dimasukkan ke dalam baju. Jadi, tidak ada persoalan dalam performance atau keluhan dari pasien,” kata M. Luthfie Hakim, pengacara dari tiga perawat ini.

FPKS: Rapat ke-2 Pansus Century Sengit



INILAH.COM, Jakarta. Pansus akan menggelar rapat pleno untuk yang keduakalinya. Wakil Ketua Pansus Angket Century Mahfudz Siddiq memperkirakan terjadi perdebatan sengit dalam rapat itu.
"Pada pleno ke-2 rapat panitia angket, diperkirakan akan terjadi perdebatan sengit tentang sifat rapat-rapat penyelidikan, apakah tertutup atau terbuka," ujar anggota Fraksi PKS itu.

Menurutnya, perdebatan akan terjadi karena ada dua acuan undang-undang yang berbeda. Yakni Pasal 23 UU no 6/54 tentang Hak Angket yang menegaskan semua pemeriksaan dilakukan dalam rapat tertutup.

"Sementara UU no 27/2009 ttg MD-3 menyebutkan rapat-rapat DPR pada prinsipnya terbuka, sebagaimana diperjelas dalam tatib DPR," katanya.