Koalisi PKS dan PPP Dideklarasikan

Jakarta, RMOL. Peta koalisi partai politik (Parpol) menuju Pilkada 2010 di Kota Mataram menunjukkan titik terang. Setelah beberapa partai mendeklarasikan koalisi, kini giliran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Jumat ini (11/12) akan dideklarasikan," kata Sekretaris DPW PPP NTB, Wartiah, sebagaimana dilansir JPNN (Rabu, 9/12).

Rencana koalisi PPP dan PKS memang sudah diungkapkan kedua kubu beberapa waktu lalu. Meski koalisi ini sudah pasti, tapi belum ada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang resmi akan diusung pada Pilkada Kota Mataram 2010.

"Kita masih melihat perkembangan politik," kata Wartiah. [yan]


Sumber: www.rakyatmerdeka.co.id

Pilkada Kota Banjarmasin : Alwi dan Zairullah Hadiri Konsolidasi Kader PKS

PK-Sejahtera Online. Pilkada Banjarmasin beberapa bulan lagi, namun, kader-kader PKS tidak mau berdiam diri. Setelah adanya keputusan DPP PKS agar PKS Banjarmasin mengusung Ketua DPD PKS Banjarmasin, H. Haryanto untuk menjadi calon wakil walikota Banjarmasin mendamping H. Yudhi Wahyuni. PKS langsung melakukan sosialisasi dan konsolidasi kader di Aula Yayasan Kanker Indonesia Banjarmasin (05/12).

Acara yang bertajuk konsolidasi kader Menuju Banua Sejahtera tersebut, dihadiri para petinggi partai baik tingkat Kota Banjarmasin maupun Provinsi Kalsel. Bahkan H. Alwi Sahlah yang diberitakan mundur oleh media massa juga hadir ditengah-tengah kader PKS Banjarmasin.

Kehadiran mantan ketua PKS Kalsel, Alwi Sahlan di hadapan kader PKS Banjarmasin untuk memberikan penjelasan kepada kader-kader PKS terkait pemberitaan yang berkembang selama ini.

Menurut Alwi Sahlan kemundurannya terhadap pencalonan Gubernur Kalsel, karena tidak mendapatkan dukungan dari keluarga, bahkan menurut Alwi Sahlan kemundurannya dari bursa calon wakil gubenur Kalsel tersebut diputuskan setelah melaksanakan sholat Istikharah.

Gubernur Jabar Usulkan Kawasan Khusus Bersepeda

PK-Sejahtera Online. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan melepas Kompas Fun Bike di Jalan Martadinata depan kantor Kompas, Minggu 6/12/2009. Acara ini juga dihadiri Wakil Menteri Perhubungan, Wakil Menteri Perindustrian, Sekda Kota Bandung dan Kasatlantas Polda Jabar. Seribu dua ratus peserta sepeda santai ini akan finish di Komplek Bumi Parahyangan.

Heryawan dalam sambutannya menyatakan cara menjaga kesehatan dapat dilakukan dengan cara berolah raga secara teratur dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Bersepeda secara rutin merupakan salah satu olahraga yang sangat bagus dalam menjaga kebugaran tubuh. Menggelorakan bersepeda menjadi salah satu upaya menjaga kesehatan, seiring dengan itu juga upaya menghindari pola hidup yang tidak sehat seperti merokok juga harus digelorakan.

“Semangat bersepeda juga sebaiknya dibarengi semangat menghindari merokok”, imbuhnya.

Menkominfo: SBY Tak Khawatir Aksi 9 Desember

Nograhany Widhi K - detikNews

Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak sekalipun takut dan khawatir terhadap aksi massa 9 Desember. Meskipun aksi ini disebut-sebut dilakukan untuk melengserkan dirinya dari kursi pemerintahan.

"Tidak ada, saya tidak menangkap presiden khawatir," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring usai acara penyampaian pidato Presiden SBY dalam rangka memperingati hari antikorupsi sedunia di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (8/12/2009) malam.

Isu-isu yang beredar mengenai aksi massa yang akan berujung pada upaya penggulingan kursi presiden ditanggapi Tifatul dengan santai. Dikatakan dia, tidak ada yang perlu dikhawatirkan meskipun akan ada ribuan orang yang turut serta dalam aksi tersebut.

"Kalau untuk presiden, 1 juta massa ya monggo (silakan). Gimana kalau cuma 100 ribu orang coba. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan besok. Seruan boleh saja, asal jangan sampai terpancing," tuturnya.

Prasangka Terhadap Jilbab

"Merujuk pada konvensi antidiskriminasi, aturan ketenagakerjaan tidak boleh mengandung diskriminasi. Tidak boleh ada klausul apa pun dalam kontrak kerja yang mengandung diskriminasi, baik eksplisit maupun implisit." Hilman Rosyad Syihab Wakil ketua Komisi XIII DPR Bidang Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan

Berita larangan penggunaan jilbab di beberapa negara Eropa adalah hal biasa. Namun, kalau itu terjadi di Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim, hal itu menjadi sangat luar biasa.

Adalah Wine Dwi Mandela, karyawati RS Mitra Keluarga Bekasi, yang berani menggugat perusahaannya karena dilarang menggunakan jilbab ketika bekerja. Kasus ini kemudian mendapatkan tanggapan dari banyak kalangan. Untungnya, kasus ini kemudian mereda ketika perusahaan tempat Wine bekerja mengabulkan tuntutan Wine.

Ternyata, tak hanya Wine yang mengalami kejadian ini. Pekan lalu, enam karyawati di bagian laboratorium Rumah Sakit Mitra Internasional Jatinegara dijatuhi Surat Teguran oleh pihak SDM rumah sakit karena mengenakan jilbab saat bekerja. Pada Jumat (22/11), tiba-tiba Surat Teguran tersebut berubah menjadi Surat Peringatan I. Padahal, berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2008- 2010, tenggat waktu minimal perubahan status Surat Teguran menjadi Surat Peringatan I ialah empat bulan. Dalam masa tenggat tersebut, karyawan yang dianggap melanggar aturan diberi waktu untuk melakukan perubahan. Status surat sanksi ini akan terus meningkat jika mereka tetap melanggar: memakai jilbab.

Ya, Kami Kader PKS

Kisah 3 Perawat Berjilbab (2)

INILAH.COM, Jakarta. Pernah, ketiga perawat ini memakai jilbab yang tidak terlalu longgar. Mereka memakai jilbab bandana dan jilbab yang dimasukkan ke dalam baju. Tapi, mereka ingat syariah.

“Kami sudah ikuti aturan itu, termasuk kewajiban memakai bandana dan pakaian ketat. Tapi menurut keyakinan kami, berjilbab yang sesuai syariah adalah jilbab yang menutup dada hingga tak terlihat lekukan tubuh, seperti tercantum dalam Al-Quran,” kata Suharti, bersemangat.

Mereka juga mengenakan seragam berkerudung lebar menutup hingga sebatas punggung. Juga mengenakan kaos kaki untuk menutup telapak kakinya.

“Alasan pihak perusahaan terlalu dibuat-buat, yaotu menuntut agar kerudung mereka dimasukkan ke dalam baju. Jadi, tidak ada persoalan dalam performance atau keluhan dari pasien,” kata M. Luthfie Hakim, pengacara dari tiga perawat ini.

FPKS: Rapat ke-2 Pansus Century Sengit

INILAH.COM, Jakarta. Pansus akan menggelar rapat pleno untuk yang keduakalinya. Wakil Ketua Pansus Angket Century Mahfudz Siddiq memperkirakan terjadi perdebatan sengit dalam rapat itu.

"Pada pleno ke-2 rapat panitia angket, diperkirakan akan terjadi perdebatan sengit tentang sifat rapat-rapat penyelidikan, apakah tertutup atau terbuka," ujar anggota Fraksi PKS itu.

Menurutnya, perdebatan akan terjadi karena ada dua acuan undang-undang yang berbeda. Yakni Pasal 23 UU no 6/54 tentang Hak Angket yang menegaskan semua pemeriksaan dilakukan dalam rapat tertutup.

"Sementara UU no 27/2009 ttg MD-3 menyebutkan rapat-rapat DPR pada prinsipnya terbuka, sebagaimana diperjelas dalam tatib DPR," katanya.

Di-PHK Karena Tak Tonjolkan Lekukan Dada

Kisah 3 Perawat Berjilbab (1)

INILAH.COM, Jakarta. Wajah tiga perempuan ini begitu tenang. Ada keyakinan yang sedang mereka perjuangkan. Meski, untuk itu mereka harus membayar mahal: dipecat setelah 15 tahun mengabdi.

Suharti, Sutiyem dan Wiwin Winarti tak banyak bicara. Senin siang (7/11), ketiga wanita ini mendatangi Komnas HAM. Mereka sedang memperjuangkan keyakinannya: jilbab.

Tiga wanita ini adalah perawat di Rumah Sakit Mitra Internasional, Jatinegara, Jakarta Timur. Saat ini, mereka sedang menunggu proses pemecatan resmi dari tempat dimana mereka sudah 15 tahun mengabdi.

Suharti, 42 tahun, Sutiyem, 36 tahun dan Wiwin Winarti, 40 tahun terpaksa menuntut keadilan lewat Komnas HAM. Ketiganya mengaku telah dizalimi keyakinannya.

“Saya masih ingin tetap bekerja di RS Mitra Internasional. Saya merasa ini cubitan dari Allah, teguran dari Tuhan karena kelalaian saya di masa lalu. Saya harus tabah menghadapi cobaan ini,” kata Suharti, perempuan yang mulai berjihad mengenakan jilbab sejak 2000 ini.

Pemerintah Harus Hentikan Ujian Nasional

PK-Sejahtera Online, Jakarta. Pemerintah harus mentaati Putusan MA dengan menunda penyelenggaraan UN sebelum ada perbaikan pada implementasi delapan standar pendidikan selain standar penilaian. Bila belum ada perbaikan dan tetap melaksanakan UN, berarti pemerintah melakukan kezaliman pada anak didik.

“Jika (UN) tetap dilaksanakan, ini preseden buruk bagi pendidikan nasional kita. Karena pemerintah mengesankan tidak taat atas putusan MA tersebut,” kata Anggota Komisi X FPKS DPR RI Ahmad Zainuddin, Senin(7/12).

Ahmad Zainuddin yang merupakan anggota dewan dari Dapil Jakarta Timur mengatakan hal tersebut menanggapi hasil putusan MA yang menolak kasasi perkara Ujian Nasional yang diajukan pemerintah.

Zainuddin menganggap pelaksanaan UN adalah kebijakan yang tidak adil, sebab menafikkan realitas aktual pendidikan nasional. Hal ini ditunjukkan dengan adanya disparitas dan kesenjangan yang mencolok baik antar sekolah maupun antar siswa.

Nasir Djamil: Pecat Polisi Penganiaya Rizal!

VIVAnews. Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Nasir Djamil, mengecam keras tindakan polisi yang tanpa alasan yang jelas memukuli dan menodong dengan pistol JJ Rizal, seorang dosen dan juga pengamat sejarah Universitas Indonesia. Rizal diduga dianiaya pada Sabtu 5 Desember 2009 pukul 23.45 di depan mall Depok Town Square.

"Tindakan polisi itu sudah di luar kepatutan," ujar anggota Komisi Hukum itu dalam pernyataan tertulis ke VIVAnews, Senin 7 Desember 2009. "Saya mendesak Kapolres Depok agar memecat sejumlah polisi yang terlibat tersebut."

Tindakan mereka, ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, telah menodai korps polisi. "Seharusnya mereka itu melindungi dan mengayomi warga, bukan bertindak arogan" ujar Nasir Djamil.

JJ Rizal sendiri akan mendatangi Kontras dan LBH untuk mengadukan kasus penganiayaan yang dialaminya, hari ini, Senin 7 Desember 2009. Saat berbicang dengan VIVAnews, JJ Rizal mengatakan, bahwa dirinya akan tetap melanjutkan kasus ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini yang membuat Rizal melaporkan kasus yang dialaminya ke Kontras dan LBH.

Menurutnya ada sistem dan etika yang tidak dilaksanakan petugas Polsek Beji saat menjalankan tugasnya. Pagi ini, Rizal akan melakukan rapat dengan kuasa hukumnya untuk mengevaluasi dan menentukan langkah lanjutan terhadap kasus itu.