Pemblokiran Situs Porno Tak Hanya Selama Ramadhan

JAKARTA, KOMPAS.com. Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan upayanya dalam melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang mengandung konten pornografi. Pemblokiran ini tidak hanya dilakukan selama bulan Ramadhan, tetapi juga untuk seterusnya.

"Ya, tidak hanya selama Ramadhan. Ini sesuai dengan undang-undang, harus berlaku seterusnya," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring dalam jumpa pers di Kemenkominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (10/8/2010).

Menurut Tifatul, pemblokiran situs porno ini tidak hanya bertepatan dengan momentum Ramadhan, tetapi juga sesuai amanat UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dan UU Antipornografi Nomor 44 Tahun 2008. "Target kami secara waktu memang sebelum Ramadhan ini, tapi ya harus terus dong," imbuh Tifatul.

Kominfo akan Buka Posko Pengaduan Pornografi Internet

Jakarta. Upaya pemblokiran konten pornografi di internet diakui Kementerian Kominfo tak mungkin bisa membendung seluruh konten esek-esek itu sampai 100%. Itu sebabnya, Kominfo akan terus mengajak masyarakat untuk mengadukan temuan konten porno di internet.

"Dengan pemblokiran ini, apa pornografi di internet berhenti begitu saja? Bisa saja nama situs-situs itu berubah. Memang tidak bisa 100%. Tapi sedikit demi sedikit tertutup. Dengan pemblokiran ini, mungkin lebih dari 80% tertutup," kata Menkominfo Tifatul Sembiring usai jumpa pers di kantor Kominfo, Jakarta, Selasa (10/8/2010).

"Kami akan terus ambil sampling di lapangan bersama operator. Selain itu, kami juga akan membuka posko pengaduan tentang adanya konten pornografi," lanjut dia.

Pungutan Jariyah Siswa Diprotes

SUKOHARJO. Sejumlah orangtua siswa merasa keberatan dengan adanya sumbangan Jariyah sebesar Rp 500 per hari dan pungutan biaya ekstrakurikuler Rp 25.000 di SMPN 2 Weru karena dianggap membebani. Akibatnya mereka mengadukan hal itu ke Komisi IV DPRD Sukoharjo.

“Banyak keluhan yang masuk pada komisi terkait dengan penerapan sumbangan tersebut,” ujar anggota Komisi IV Suryanto, Kamis (29/7).

Pungutan tersebut, menurut Suryanto bertentangan dengan surat edaran (SE) Dinas Pendidikan (Disdik) yang telah didistribusikan ke sekolah-sekolah negeri. Intinya, seluruh sekolah negeri dilarang melakukan pungutan pada siswa. Namun nyatanya di SMPN 2 Weru, wali murid ditarik sumbangan dengan nama berbeda-beda.

“Apalagi SE tersebut juga ditembuskan pada anggota Dewan dan hasilnya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan,” ujarnya.

Hanya Boroskan Anggaran Jumlah Satker Harus Dipangkas

SUKOHARJO. Untuk lebih ngirit biaya, membuat kinerja lebih efisien dan menghindari tumpang tindih, satuan kerja (Satker) di lingkungan Pemkab Sukoharjo perlu dipangkas.

Ketua Fraksi PAN, Sunoto menilai, jumlah Satker di lingkungan Pemkab Sukoharjo saat ini sangat banyak. Karena itu, dalam kinerjanya tidak jarang antar-Satker terjadi tumpang tindih.

“Artinya, Satker malah tidak bisa bekerja maksimal, berikut personel di dalamnya. Ini mestinya menjadi bahan evaluasi bagi bupati yang baru nanti,” ujarnya, Rabu (28/7).

Kinerja yang tumpang tindih dan tidak maksimal tersebut menurut Sunoto, pada akhirnya berimbas pada pemborosan dana. Padahal, setiap tahunnya dana yang diberikan Pemkab pada setiap Satker tidak sedikit, sehingga membebani pemerintah.

Pemerintah Dinilai Tak Serius Kuasai Inalum

JAKARTA. Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Idris Lutfi menilai, pemerintah kurang serius untuk menguasai 100 persen saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Alasannya, pemerintah masih membuka peluang perpanjangan kontrak baru kepada konsorsium perusahaan-perusahaan Jepang di bawah Nippon Asahan Aluminium (NAA) yang saat ini menguasai 58,88 persen saham Inalun tersebut.

"Saya lihat Menko Perekonomian belum tegas mengenai rencana itu, karena pemerintah masih membuat alternatif kemungkinan memperpanjang kontrak perusaahaan Jepang tersebut di Inalun. Saya pribadi dan dari Partai PKS juga menekankan bahwa pemerintah harus mengambil 100 persen saham di Inalun tersebut. Artinya, kontrak dengan perusahaan Jepang yang berakhir 2013 mendatang tidak diperpanjang,’’ kata Idris Lutfi kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Kamis (29/7).

Mengapa pemerintah harus menguasai 100 persen saham Inalun? Idris mengatakan, produksi Inalun yang mencapai 250 metrik ton bauksit per tahun itu bisa mengembangkan industri-industri dalam negeri. "Saat ini kita kan hanya mendapat 100 metrik ton bauksit, sisanya untuk perusahaan Jepang tersebut. Kalau pemerintah tidak bisa menguasai 100 persen saham pemerintah di Inalun, saya kira ditutup saja. Biar listriknya bisa diberikan kepada masyarakat Sumut dengan harga yang murah,’’ ujar anggota DPR dari dapil Sumut itu.

Transkrip Wawancara dengan Penggagas Hari Membakar Alquran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA. Masih ingat dengan ide komunitas non-Muslim Florida untuk meluncurkan Hari Membakar Alquran? Acara itu rencananya akan mereka langsungnkan 11 September mendatang. Penggagas ide menyimpang itu adalah World Dove Outreach Center di Gainesville.

Salah satu blog bernama Friendlyatheist mengaku sempat mewawancarai tokoh di balik ide tersebut, Pastor Terry D Jones. Berikut ini adalah transkrip wawancaranya yang diterjemahkan secara bebas dari bahasa Inggris.

Siapa audiens yang Anda tuju dengan program Hari Membakar Alquran?

Kami berharap bisa menjangkau kalangan Muslim maupun non-Muslim untuk bangkit dan sadar bahwa Alquran adalah buku penuh dusta dan hanya dalam Yesus Kristus keimanan yang sejati.

Selamat Pengurus Baru MUI

Sahal Mahfudh Jadi Ketua Umum MUI

dakwatuna.com, Jakarta. KH MA Sahal Mahfudh kembali terpilih menjadi ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk periode 2010-2015, sesuai hasil keputusan tim formatur yang terdiri atas 17 orang.

“Pemilihan jajaran kepengurusan Dewan Pimpinan MUI telah berlangsung sejak semalam dan hari ini sekitar pukul 07.00 pagi (WIB) berhasil merumuskan susunan kepengurusan yang baru,” kata Sekretaris Formatur Ichwan Sam, saat mengumumkan kepengurusan Dewan Pimpinan MUI, di Jakarta, Rabu.

Posisi wakil ketua umum diisi oleh Din Syamsuddin yang selama ini juga menjadi ketua umum PP Muhammadiyah.

MUI tak Persulit Pengurusan Sertifikasi Halal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan mengatakan selama ini pihaknya selaku pemberi sertifikasi halal berupaya tak memberatkan pelaku usaha. Biaya sertifikasi yang dikutip, katanya, hanya untuk biaya laboratorium dan persidangan.

"Bahkan, khusus untuk usaha kecil dan menengah, pihaknya menggratiskan. Untuk UKM kita tidak tarik biaya, karena semua dibayarkan oleh Pemda," katanya.

Ia menjelaskan saat ini setidaknya untuk biaya satu sertifikasi halal dikenai biaya Rp 200 ribu hingga Rp 2 juta. Masa berlaku sertifikat sampai dua tahun yang bisa diajukan untuk diperpanjang kembali.

Aklamasi, DPR Setuju Darmin Jadi Gubernur Bank Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA. Deputi Gubernur Senior, Darmin Nasution, akhirnya menjadi gubernur Bank Indonesia (BI) setelah terpilih secara aklamasi oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan selama dua hari.

Ketua Komisi XI DPR RI, Emir Moeis, yang memimpin rapat Kamis malam ini, di Jakarta, mengatakan bahwa semua fraksi di Komisi XI DPR menyetujui memilih Darmin menjadi Gubernur BI meski dengan berbagai catatan.

"Dengan demikian semua fraksi setuju (Darmin menjadi Gubernur BI)," ujar Emir yang dilanjutkan dengan mengetuk palu tanda persetujuan disahkan oleh rapat itu. Sebelumnya, rapat tersebut direncanakan untuk melakukan voting, namun akhirnya diputuskan dengan aklamasi Darmin terpilih. Namun, usai Emir mengetuk palu, sejumlah anggota meminta agar "catatan-catatan" yang menempel dalam keputusan aklamasi itu dijelaskan dan ditegaskan berlakunya "catatan" itu.

Perlindungan Anak dari Kekerasan Perlu Tindakan Nyata

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA. Kekerasan terhadap anak masih terus berlangsung. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan, perlindungan terhadap anak hanya dapat diatasi dengan tindakan yang nyata.

Presiden SBY menegaskan, ada tiga tanggung jawab yang perlu dilakukan dengan tindakan nyata dalam pidato peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2010, yakni perlindungan, pendidikan, dan kasih ayang kepada anak. Pasalnya, tindakan kejahatan terhadap anak, seperti kekerasan, ekspoitasi, diskriminasi, diterlantarkan, sanksi dari hukum tidak tepat, dan pergaulan sesat masih kerap terjadi.

''Kami perlu melindungi anak dari berbagai tindak kejahatan. Itu bagian child protection dan child security,'' ujar Presiden SBY, Kamis (23/7).