Pembukaan Munas PKS Bertabur Bintang

PK-Sejahtera Online. Pembukaan Munas ke-2 PKS semalam, di Ballroom Hotel Ritz Carlton Jakarta dihadiri oleh banyak bintang, yang tak lain adalah para tokoh nasional.

Tepat puku 19.00, satu persatu tokoh nasional tersebut memasuki lokasi acara. Mereka adalah Presiden Republik Indonesia Bambang Susilo Yudhoyono beserta Ibu Ani Yudhoyono, Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, yakni Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, Menteri Pertanian Suswono dan Menteri Riset dan Teknologi Suharna.

Hadir pula Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfudz MD, Mantan Ketua MK yang juga dicalonkan menjadi Ketua KPK Jimly Assidiqi, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Ketua Parta Demokrat Anas Urbaningrum, Ketua Partai Amanat Nasional yang juga Menko Perekonomian Harta Rajasa, Ketua Partai Demokrat Aburizal Bakrie.

Mengenang Masa Lalu PKS

CATATAN BANG RAPI

Jakarta, RMOL. Kata orang bijak, kita hidup sejatinya harus mengikuti realitas zaman. Tak boleh stagnan,apalagi mundur ke belakang. Karena dunia ini terus bergerak maju dan tak pernah berjalan ke belakang.

Penggambaran itu rasanya pas buat Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai yang kelahirannya dibidani para aktivis dakwah kampus ini melangkah ke depan mengikuti realitas zaman. Itulah makanya, Munas II PKS menetapkan partai ini sebagai partai terbuka, insklusif, dan moderat. Tidak lagi eksklusif seperti pada era sebelumnya.

Ketika dilahirkan pada 20 Juli 1998, banyak orang memandang PKS berbeda dengan partai-partai lainnya, termasuk dengan partai Islam sekalipun. PKS adalah partai yang menjadikan dakwah sebagai basis gerakan.

Di masa lalu, ciri khas PKS itu begitu kental.Kader militan, ikhlas bekerja, patuh kepada pimpinan, berusaha menerapkan nilai-nilai Islam adalah bagian dari gambaran orang terhadap PKS. Banyak orang lantas memposisikan PKS berbeda dengan partai Islam lainnya.

Bukti Kepentingan Rakyat Masih Terabaikan

SUKOHARJO. APBD Sukoharjo tahun 2009 meninggalkan sisa dana yang tidak terserap sebesar Rp 70 miliar. Kondisi tersebut sangat disayangkan, karena faktanya selama ini hampir setiap dinas kekurangan dana untuk menjalankan programnya.

Hal itu terungkap dalam sidang Paripurna tentang pertanggung jawaban APBD tahun 2009 dan laporan reses di gedung DPRD, Sabtu (19/6). Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD, Dwi Jatmoko mengatakan, sisa dana sebesar itu sangat disayangkan karena selama ini banyak masyarakat yang belum tersentuh program pemerintah, karena adanya pembatasan dana.

Karena itu, Dwi Jatmoko meminta seluruh komisi di DPRD Sukoharjo mencermati setiap pos yang ada untuk mengetahui sejauh mana penyerapan dengan realisasi setiap anggaran dana pada pos tersebut.

Bupati Tak Hadiri Paripurna Penghentian Dirinya

SUKOHARJO. Mengigat masa jabatan bupati Sukoharjo Bambang Riyanto tinggal menyisakan dua bulan lagi anggota dewan DPRD Sukoharjo menggelar rapat Paripurna penetapan keputusan DPRD tentang usulan pemberhentian Bupati Sukoharjo masa jabatan 2005-2010 di gedung DPRD Sukoharjo, Jumat (18/6).

Namun, dalam rapat tersebut Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto tidak hadir, dan diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Indra Surya. “Rapat ini sebagai tindak lanjut surat usulan pelantikan Bupati Sukoharjo terpilih oleh KPU dan sebagai tindak lanjut masa akhir jabatan bupati yang tinggal sekitar dua bulan,” ujar Pimpinan DPRD Sukoharjo, Dwi Jatmoko, Jumat (18/6).

Oleh karena itu, pihaknya menggelar rapat Paripurna sebagai salah satu syarat yang harus dilakukan. Karena jika tidak, surat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait pelantikan bupati terpilih tidak akan diberikan.

PKS Dicela dan Dipuja

JAKARTA, KOMPAS.com. Menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional kedua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 16-20 Juni 2010, sudah muncul suara-suara yang menyoroti pilihan Hotel Ritz Carlton Pacific Palace Jakarta sebagai tempat pelaksanaan acara.

Semua tahu bahwa tempat itu adalah hotel mewah milik perusahaan Amerika Serikat (AS), negara yang kerap menjadi sasaran aksi massa PKS terkait dengan kebijakan standar ganda AS dalam konflik Palestina-Israel.

Apalagi, PKS juga mengundang Duta Besar AS Cameron R Hume sebagai salah satu pembicara dalam sebuah seminar internasional yang diselenggarakan saat Munas itu berlangsung.

Sejumlah kalangan mempertanyakan sikap PKS yang dinilai telah mendua dan berubah sehingga dikhawatirkan melemahkan respons partai ini terhadap isu-isu yang terkait dengan AS dan perjuangan rakyat Palestina. Publik mempertanyakan agenda terselubung apa di balik perubahan sikap PKS itu.

Sebuah Penjelasan dari Ketua Dewan Syuro PKS: Ustadz Hilmi Aminuddin

Di tengah kesibukannya menggelar Munas II, Ketua Dewan Syuro PKS Ustadz Hilmi Aminuddin, yang akrab disapa Ustadz Hilmi, menyempatkan diri berbincang-bincang dengan wartawan selama kurang lebih satu jam.

Dalam-bincang yang penuh persahabatan itu, Ustadz Hilmi mengaku baru pertama kali berlama-lama dialog dengan wartawan. Karuan saja diskusi ringan hingga yang berat pun dijawabnya dengan renyah.

Mulai dari isu PKS menjadi partai inklusif, kehadiran kader non muslim, bahkan isu kecurigaan sejumlah jenderal soal PKS, isu asas tunggal, Pancasila hingga syariat Islam pun dipaparnya. Termasuk isu aktual soal kasus video porno 'Ariel-Luna Maya-Cut Tari, tak luput dari pengamatannya.

Untuk lebih jelasnya saya menurunkan lengkap wawancara langka ini via facebook. Berikut petikannya:

SUSUNAN PENGURUS PKS TINGKAT PUSAT

KETUA MAJELIS SYURA : K.H. HILMI AMINUDDIN

DEWAN SYARI'AH PUSAT
Ketua : K.H. DR. SURAHMAN HIDAYAT
Sekretaris : KH. BAKRUN SYAFEI, Lc.
Ketua Tanfiziyah : KH. BUKHORI YUSUF, MA.

MAJELIS PERTIMBANGAN PUSAT
Ketua : UNTUNG WAHONO
Sekretaris : MARDANI ALI SERA
ARIFINTO

“Kalau bukan kita, siapa lagi,”

Meski menggunakan slogan bersih, Partai Keadilan Sejahtera menegaskan diri tidak terbebas dari kesalahan. “Kami bukan partai malaikat,” kata Ketua Bidang Konstitusi dan Legislasi Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PKS, Soenmandjaja, di Jakarta hari ini.

Dia mengungkapkan hal itu menanggapi adanya kasus hukum yang menimpa kader PKS, seperti Misbakhun dan istri Adang Darajatun, Nunun Nurbaeti.

Menurut dia, kasus yang menimpa Misbakhun jauh terjadi sebelum dia masuk ke PKS. Kasus Misbakhun terjadi pada 2007 dan dia baru bergagung ke PKS pada 2009. Itu pun bukan sebagai kader asli PKS, tapi atas usulan masyarakat. Adapun isteri Adang, kata dia, meskipun jadi bagian Adang, bukan merupakan anggota PKS.

Politik Pencitraan PKS

Wacana

ADA yang menarik jika mengamati percaturan politik nasional akhir-akhir ini. Politik pencitraan atau bisa diistilahkan political marketing menjadi salah satu gaya khas para politikus. Sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang melakukan politik pencitraan berhasil mendongkrak popularitas sehingga kembali terpilih menjadi presiden.

Tradisi politik citra di Indonesia berkembang pesat setelah bergulirnya reformasi yang memberikan ruang bagi media. Tidak heran banyak bermunculan lembaga survei dan iklan politik di berbagai media massa ketika reformasi melahirkan pemilihan langsung presiden ataupun kepala daerah. Gambaran itu makin sering terlihat dalam proses politik yang hangat seperti dalam pilkada. Fenomena politik citra ini tidak bisa lepas dari strategi pemasaran untuk mendongkrak suara atau menutupi sebuah kebusukan politik.

Membangun citra dalam dunia politik penting karena terkait dengan kosntituen. Bahkan, menjadi faktor utama bagi politikus atau sebuah partai untuk mencapai tujuan politiknya. Tidak mengherankan citra politik seringkali tidak berdasarkan pada realita. Dinamika politik belakangan beranggapan bahwa citra lebih penting daripada realitas yang membentuknya.

Hilmi Aminudin, Ketua Majelis Syuro PKS: Kami Tak Mau Main di Pinggiran

Sejumlah langkah kontroversial muncul dalam Musyawarah Nasional Partai Keadilan Sejahtera yang berakhir kemarin. Mulai tempat penyelenggaraan di Hotel Ritz-Carlton, yang identik dengan Amerika; menjadi partai terbuka; hingga koalisi permanen dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminudin menjelaskan langkah kontroversial itu kepada Sandy Indra Pratama dari Tempo. Berikut ini petikannya.

Kenapa PKS harus menjadi partai terbuka?
Untuk PKS, masalah partai terbuka atau moderat itu bukan taktis atau strategi politik. Terbuka adalah ajaran Islam yang muncul dari keimanan. Konsekuensinya, kita juga harus menerima pluralitas, dan memang keberagaman itu merupakan karakter dari ciptaan Allah.