jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Selasa, 01 Juni 2010

Dilarang datang, pemanggilan Kepsek gagal

Sukoharjo (Espos). Sebanyak 130 orang kepala sekolah (Kepsek) maupun kepala unit pelaksana teknis daerah Dinas Pendidikan ( UPTD Disdik) dipanggil ke Gedung Dewan untuk dimintai klarifikasi mengenai indikasi setoran Rp 700.000/orang untuk pasangan calon bupati nomor dua, Titik Suprapti. Namun demikian pemanggilan itu gagal lantaran Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto melarang mereka datang.

Sementara itu kalangan legislatif merasa dilecehkan dengan adanya larangan Bupati tersebut. Dengan latar belakang itu, acara dengar pendapat dengan kalangan pendidik itu akhirnya ditutup meski baru beberapa menit dimulai.

Berdasar informasi yang dihimpun, kalangan legislatif memanggil sebanyak 130 orang Kepsek dan kepala UPTD untuk dimintai klarifikasi di Gedung Dewan, Selasa (1/6). Dari 130 orang yang diundang, tidak ada satu pun yang datang. Sebaliknya yang memenuhi undangan dewan hanya tiga orang yang terdiri dari Kepala Disdik, Djoko Raino, Sekretaris Disdik, Sukimin serta Kepala Bidang SMP,SMA/SMK Disdik, Dwi Atmojo Heri.

KPU gandeng JSI lakukan quick count

Sukoharjo (Espos). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo menggandeng Jaringan Suara Indonesia (JSI) untuk melakukan perhitungan cepat atau quick count hasil perolehan sementara suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dihelat 3 Juni mendatang.

Ketua KPU Sukoharjo Kuswanto mengatakan, dengan program quick count, maka Cabup terpilih dengan perolehan suara terbanyak langsung bisa diketahui.

“Hasil Pilkada bisa langsung diketahui, kami perkirakan pukul 15.00 WIB sudah diketahui sebab kami menggunakan metode quick count, kebetulan JSI mau bekerja sama dengan kami,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (1/6) di ruang kerjanya.

PKS: Bawa Israel ke Mahkamah Internasional

Indonesia harus bersikap dengan memotori dibawanya Israel ke Mahkamah Internasional
Penembakan militer Israel atas kapal pembawa kemanusiaan, Mavi Marmara, yang menuju Jalur Gaza, Palestina, menuai kemarahan masyarakat internasional. Kecaman juga datang dari tanah air, termasuk dari Partai Keadilan Sejahtera, partai Islam terbesar di tanah air.

PKS bahkan mendorong Indonesia menjadi salah satu negara yang memotori dibawanya Israel ke Mahkamah Pidana Internasional. “DPP PKS mengutuk keras tindakan pemerintah Israel yang menyerang secara militer misi kemanusiaan internasional ke Gaza. Ini merupakan bentuk deklarasi perang terbuka dari Israel kepada masyarakat dunia,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Mahfudz Siddiq, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 31 Mei 2010.

Dari enam kapal yang diserang Israel, salah satunya, Kapal Mavi Marmara, mengangkut relawan kemanusiaan dari 50 negara, termasuk Indonesia. Terdapat 12 orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang ikut dalam pelayaran misi kemanusiaan ‘Flotilla to Gaza’ — Kebebasan untuk Gaza. Penyerangan Israel, termasuk jurnalis tvOne, M. Yasin.

Senin, 31 Mei 2010

PKS Tolak Dana Pembangunan Dapil Sebesar Rp 15 Miliar

Jakarta. PKS menolak keras rencana bagi-bagi jatah Rp 15 miliar per dapil untuk konstituen yang dilakukan oleh anggota DPR. PKS menyarankan agar anggota DPR menggunakan uang resesnya untuk membangun dapil masing-masing.

"Harus kita tegaskan, fungsi budgeting DPR adalah penyusun anggaran bukan pemakai anggaran. Wacana mengambil Rp 15 miliar per dapil dari APBN itu sudah salah," tegas Ketua DPP PKS Mahfudz Siddik kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2010).

Menurut Mahfudz, DPR masih mempunyai anggaran lain yang bisa dialokasikan untuk membantu dapilnya. Misalnya anggaran reses dan anggaran tunjangan lainnya.

FPKS Siap Kawal Kasus Makelar Jabatan

PK-Sejahtera Online. Perjalanan pembahasan kasus dugaan Makelar Jabatan (Marjab) akhirnya diserahkan kepada komisi I DPRD Kab. Brebes dengan batas waktu 30 hari sejak 19 Mei.

”Kami - Komisi I- menerima penugasan tersebut dari pimpinan dewan tertanggal 19/5”.Kata Ketua komisi I DPRD Kab. Brebes dari FPKS Warsudi Spd.i. penugasan tersebut merupakan kewenangan yang diberikan kepada Komisi I untuk membahas laporan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang Tim badan Pertimbangan Jabatan dan kepangkatan (Baperjakat). Adapun titik tekanya adalah mengenai posisi dan jabatan, penempatan oknum PNS, dan Rangkap jabatan.

Warsudi menjelaskan proses penelusuran tersebut akan diawali dari pemanggilan Kepala BKD yang dalam hal ini sebagai penanggung jawab kepegawaian di lingkungan Pemda, pemanggilan tersebut dilakukan guna menanyakan seputar data kepegawaian dan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian, apakah hasilnya nanti akan mengarah kepada penyalahgunaan wewenang atau memang telah sesuai prosedur. Dari BKD akan beralih kepada Tim Badan pertimbangan jabatan dan pangkat (Baperjakat) yang terdiri dari Bupati, Sekda dan BKD, Dinas Inspektorat, dan beberapa dinas terkait diantaranya DKK dan Dinas Pendidikan. Apabila penelusuran berkembang masih memungkinkan didatangkan pemanggilan berikutnya.

Jelang Munas, PKS Jateng Minta Isu Koalisi Dicuekin

Semarang. Menjelang Munas pertengahan Juni mendatang, banyak hal yang perlu dibahas PKS. Jawa Tengah (Jateng) mengusul isu koalisi dicuekin, karena ada yang lebih penting.
"Lebih baik fokus ke pelipatgandaan suara pada pemilu mendatang," kata Ketua DPW PKS Jateng, Arif Awaluddin ketika ditemui di Kantor DPRD Jateng, Jl. Pahlawan Semarang, Senin (31/5/2010).

Arif mengatakan, pada pemilu 2009 suara PKS tidak luar biasa. Berbeda dibanding pemilu sebelumnya. Hal itu perlu dipikirkan agar keberlangsungan partai.

"PKS memang telah dipahami, tapi kehadirannya belum bisa dirasakan. Sebab itu, kita harus menunjukkan secara langsung ke masyarakat,"
jelasnya.

Mensos: Dukungan Indonesia Perkuat Kemerdekan Palestina

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA. Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufri menegaskan bahwa dukungan rakyat Indonesia bisa memperkuat kemerdekaan Palestina, selain berbagai bantuan sosial kemanusiaan yang selama ini telah diberikan secara konsisten.
 "Di samping bantuan kemanusiaan, Indonesia bisa memberi ilham urgensi persatuan nasional untuk mencapai merdeka. Jika bangsa Palestina masih terpecah-pecah, kemerdekaan sulit tercapai," kata Mensos melalui pernyataan yang dikeluarkan Pusat Media Kementerian Sosial, Senin (31/5).

Menurut Mensos yang tidak sempat menemani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyambut Presiden Palestina Mahmoud Abbas karena sedang melakukan kunjungan kerja ke daerah di kawasan timur Indonesia, termasuk ke Provinsi Sulawesi Utara (29-31/5), pihaknya juga menepis isu pemindahan lokasi pembangunan rumah sakit (RS) Indonesia dari Gaza ke Tepi Barat.

Kepsek diindikasikan setor Rp 700.000/orang, dewan berang

Sukoharjo (Espos). Jajaran legislatif berang menyusul laporan mengenai setoran senilai Rp 700.000/orang dari kepala sekolah (Kepsek) untuk tim kampanye Titik Bambang Riyanto (TBR).

Berdasar pantauan, jajaran legislatif yang terdiri dari empat orang dipimpin langsung Ketua DPRD, Dwi Jatmoko melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan (Disdik) Mojolaban. Sidak tersebut dilakukan menyusul adanya laporan dari tiga orang Kepsek mengenai setoran senilai Rp 700.000/orang untuk tim sukses TBR. Tiga orang Kepsek tersebut sekarang dalam perlindungan dewan.

Menurut informasi yang didapat kalangan legislatif, UPTD Disdik Mojolaban menginstruksikan 48 orang Kepsek berkumpul di kantor setempat, Senin (31/5) sekitar pukul 10.00 WIB. Instruksi tersebut dalam rangka penyetoran uang senilai Rp 700.000/orang untuk kepala UPTD setempat yang kemudian disetor lagi kepada tim sukses.

Desa Masih Kesulitan Buat LPj 105 Desa Belum Serahkan Laporan

SUKOHARJO. Dari 150 desa yang ada di wilayah Kabupaten Sukoharjo, sampai saat ini baru sekitar 30 persen yang sudah menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPj) dana desa tahun 2009.

LPj tersebut sebagai salah satu syarat ketentuan yang mutlak harus dibuat jajaran pengurus desa untuk mendapatkan dana yang sama di tahun 2010 ini.

Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Desa Pemkab Sukoharjo, Seno mengatakan, sampai saat ini dari data yang sudah masuk dalam database, dari 150 desa di wilayah Sukoharjo yang sudah menyerahkan LPj dana APBDes baru mencapai sekitar 30 persen.

Remaja Pakistan Bikin Situs 'Kloningan' Facebook

Jakarta. Aksi protes terhadap Facebook yang mengadakan kontes karikatur Nabi Muhammad justru membuat para remaja Pakistan berinovasi. Enam anak muda ahli TI asal Lahore ini membuat situs jejaring sosial yang diklaim dapat menghubungkan 1,57 miliar umat muslim dunia.

Dikutip detikINET dari Rediff, Selasa (1/6/2010), situs bernama www.millatfacebook.com yang diluncurkan pekan lalu itu adalah situs jaringan sosial pertama milik Pakistan. Sampai berita ini dirilis, situs tersebut telah memikat 9.000 umat muslim yang tersebar di seluruh dunia.

Sayangnya, pengguna dalam situs tersebut tak punya akses untuk bermain game maupun terhubung dengan teman lainnya yang berada di Facebook. Namun, para pengguna masih bisa menikmati layanan email, berbagi foto, video, melakukan chatting dan berdiskusi di layanan yang tersedia.