Ratusan kendaraan ramaikan kampanye damai

Sukoharjo (Espos). Ribuan simpatisan dan ratusan kendaraan meramaikan kampanye damai pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (18/5).

Berdasar pantauan, kampanye damai yang digelar mulai dari kantor KPU setempat kurang lebih pukul 10.00 WIB. Sebelum pawai kendaraan dimulai, terlebih dulu masing-masing pasangan calon diminta menandatangani ikrar kampanye damai. Pun, KPU juga meminta masing-masing ketua dan sekretaris tim sukses bertanda tangan. Sejumlah pejabat Muspida selanjutnya bertindak sebagai saksi.

Dalam sembilan poin ikrar kampanye damai, beberapa poin di antaranya mengharuskan semua pasangan calon maupun tim sukses tidak menghina pasangan calon yang lain. Semua pasangan juga diminta selalu menjaga kondusivitas wilayah, menyelesaikan sengketa Pilkada sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menghormati kemandirian pers yang bertanggungjawab yang memberikan informasi kepada masyarakat.

Kapolres sebut tegas sembilan pelanggaran kampanye

Sukoharjo (Espos). Kapolres Sukoharjo, AKBP Suharyono menyebut secara tegas sembilan bentuk pelanggaran kampanye yang tidak boleh dilakukan masyarakat terhitung mulai hari ini hingga akhir bulan nanti.

Kesembilan hal yang dilarang itu disebut Kapolres dalam kampanye damai yang digelar di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (18/5). Kesembilan bentuk pelanggaran kampanye tersebut yakni :

1. Kampanye tanpa pemberitahuan pihak terkait, contoh Polres
2. Alat peraga yang tidak sesuai dengan ketentuan atau berlebihan
3. Black campaign
4. Money politics
5. Pengrusakan atribut
6. Bentrok antarpartisan dan simpatisan
7. Pengrusakan fasilitas umum milik masyarakat
8. Kampanye yang tidak diperbolehkan misal di tempat ibadah
9. Pelanggaran lalu lintas
10. ... dll

Negeri yang membodohi diri sendiri...

Seorang teman, pribumi Singapura, memberitahu saya bahwa Indonesia sebenarnya dapat menghemat setidaknya Rp 60 triliun per tahun kalau pemerintah berani menghentikan program rekapitalisasi perbankan yang sudah berjalan sekitar satu dekade ini.

“Dengan program rekapitalisasi yang sangat besar itu, yang paling menderita tentu saja rakyat, termasuk mereka yang setia membayar pajak. Duit hasil jerih payah mereka dihambur-hamburkan untuk membiayai krisis ciptaan para konglomerat yang menggembosi banknya sendiri,” katanya mencoba meyakinkan.

Informasi yang disampaikannya itu tentu saja membuat saya terperangah dan dalam sekejap bayangan wajah-wajah pengusaha yang sering menghiasi media massa pun berkelebatan di benak saya.

“Wah, bener juga informasi itu. Bangsa Indonesia hampir melupakannya… Asem tenan ki…” demikian saya membatin.

Beli Barang Israel? No Way

Boikot membeli barang Israel

REPUBLIKA.CO.ID,RAMALLAH. Warga Palestina pada Selasa melancarkan kampanye dari pintu ke pintu untuk melarang pembelian barang dagangan Israel."Kampanye dari pintu ke pintu ini merupakan bagian dari kampanye nasional untuk mencegah barang dagangan Israel masuk ke wilayah Palestina, dan hari ini kampanye itu mulai berlangsung di seantero Palestina," kata Koordinator kampanye, Haitham Kayali.

Menurut dia, sekitar 3.000 pemuda Palestina akan menyambangi 427.000 rumah di seluruh Tepi Barat untuk mendistribusi pamflet-pamflet dan daftar nama-nama barang dagangan pemukim Yahudi yang dilarang dibeli.

Para pemuda itu akan menempelkan poster-poster kampanye di pintu dan tembok-tembol luar rumah di seantero negeri.

Pilkada Kampanye Rawan Konflik

SUKOHARJO. Kampanye damai antartiga pasangan calon bupati wakil bupati di Sukoharjo secara bersama-sama sudah dimulai Selasa (18/5). Kampanye bersama itu menandai awal masa kampanye yang akan berakhir hingga 30 Mei mendatang.

Namun begitu, pembagian tiga titik zona kampanye yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo dinilai rawan terjadi gesekan di antara pendukung masing-masing pasangan calon.

Ketua Panwas Kecamatan (Panwascam) Tawangsari, Dwijo Sutarmin menengarai, pembagian zona dan sistem kampanye yang ditetapkan oleh KPU rawan gesekan. Pasalnya, KPU menetapkan setiap harinya ada tiga pasangan yang secara bersamaan menggelar kampanye.

Birokrasi Ala Feodalis

Tidak bisa dimungkiri, realita sejarah menunjukan, jika, nuansa feodalis kolonialis telah ratusan tahun membayangi Indonesia sebelum merdeka. Secara rasional, sebagai negara yang belum genap seabad menganut sistem baru pemerintahan, bukanlah suatu hal yang mudah untuk begitu saja menghapus corak feodalis tersebut dari napas birokrasi yang ada.

Meski rezim penguasa telah berkali-kali berganti, tetapi hasilnya sama saja. Aroma feodalis mulai dari adanya setoran upeti gelap, hingga prinsip asal raja senang pun masih sangat terasa hingga tahun 2010 ini.

Tentu saja sebagai konsekuensinya, celah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pun terbuka lebar bagi siapa pun yang dekat atau pun bersinggungan dengan kekuasaan. Di sisi lain sistem tak berjalan sesuai aturan, tapi lebih apa yang diinginkan para tetua dan penguasa.

Tim Sukses Harus Patuhi Aturan

SUKOHARJO. Untuk menjamin kampanye Pilkada di Sukoharjo berjalan dengan damai dan aman, Kapolres Sukoharjo, AKBP Suharyono mengimbau masing-masing tim sukses dari tiga pasangan calon untuk mematuhi ikrar kampanye damai yang berlangsung mulai dari tanggal 19 Mei hingga 30 Mei mendatang.

Menurut Kapolres, terlaksananya kampanye damai, tidak bisa menggantungkan sepenuhnya pada polisi. Dikatakan, upaya polisi tak akan banyak bermanfaat jika tidak didukung dengan pengertian dari masing-masing tim sukses.

”Pengamanan kampanye damai tidak bisa terwujud jika tidak adanya kerja sama antara kepolisian masyarakat dan tim sukses,” katanya, Selasa (18/5).

3 Calon Gelar Kampanye Damai

SUKOHARJO. Panasnya suasana internal di Partai Golkar Sukoharjo dan PDIP menjelang Pilkada 3 Juni, tampaknya tidak sampai terbawa dalam ikrar dan pawai kampanye damai bersama antartiga pasangan calon, Selasa (18/5).

Ketiga pasangan calon, Moh Toha-Wahyudi (Ha-Di), Titik Suprapti-Sutarto (TBR-Tarto) dan Wardoyo Wijaya-Haryanto (War-To) melakukan pawai damai bersama melintasi 12 kecamatan di Sukoharjo, dengan diiringi ratusan mobil dan sepeda motor.

Sebelum menggelar kampanye damai bersama, ketiga pasangan calon harus menandatangani ikrar janji kampanye damai yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Setelah itu, diikuti tim sukses masing-masing pasangan yang juga tanda tangan.

Gabung Yuk...!!!

Bagi warga Kabupaten Sukoharjo yang Pro-Perubahan gabung dengan kami yuk, di sini...!!!

Pertarungan Gengsi di Sukoharjo

JIKA Anda warga Kabupaten Sukoharjo pasti gregeten melihat dimanika politik menjelang pilkada (terminologi KPU=pemilihan umum kepada daerah-pemilukada). Pasalnya, tahapan demi tahapan pesta demokrasi dilalui dengan perasaan yang cukup mendebarkan.

Betapa tidak, pada awal penjaringan calon di internal partai, terutama partai berkuasa dan peraih kursi terbanyak di DPR, PDIP dengan cukup menegangkan akhirnya memilih pasangan Wardoyo Wijaya-Haryanto (Warto), sebagai calon bupati dan calon wakil bupati mengalahkan Titik Suprapti (istri Bupati Bambang Riyanto).

Setelah tersingkir dari calon bupati dari PDIP, Titik Suprapti atau yang akrab disapai TBR (Titik Bambang Riyanto) ini banting stir/pindah haluan mencari kendaraan politik baru. TBR akhirnya dipinang Partai Golkar versi Giyarto berpasangan dengan Sutarto (TBR-Tarto). Di sisi lain, Partai Golkar versi Langenharjo di bawah pimpinan Mudjijono (Sekretaris DPD II Partai Golkar 2004-2009), juga mengusung pasangan Bambang Margono (BM)-Sumarmo.
Sebagai informasi BM merupakan calon bupati Kabupaten Sukoharjo pada pilkada 2005 yang bersaing ketat dengan pasangan Bambang Riyanto-Muhammad Thoha (Barito). Pasangan Barito kala itu menang tipis 800 suara dari BM.

Dengan penetapan KPU ini, berarti laga final pilkada Sukoharjo akan diikuti oleh tiga pasang calon yaitu Warto, TBR-Tarto, dan Hadi (Muhammad Thoha-Wahyudi).