PDIP-PKS Lawan Golkar-Demokrat di Denpasar

VIVAnews. Pemilihan Walikota Denpasar 2010-2015 diikuti dua pasangan calon. Pasangan pertama merupakan calon dari koalisi Golkar dengan Demokrat serta 17 partai lainnya secara resmi. Sementara pasangan calon berikutnya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera.

Pasangan Golkar dengan Demokrat yakni I Wayan Subawa dengan Udiyana yang bernomor urut 2. Sementara itu pasangan nomor 1 adalah Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dengan Jaya Negara. Ketua KPU Kota Denpasar Made Gde Ray Misno mengatakan ada 17 partai kecil yang mendukung pasangan Subawa - Udiyana.

"Sementara pasangan Dharmawijaya Mantra dengan Jaya Negara yang diusung dari PDIP juga didukung banyak partai seperti PKS, PKPB, dan Gerinda namun hanya sebatas dukungan diberbagai spanduk," ujarnya, Senin 12 April 2010.

PKS: Alasan Penangkapan Susno Dibuat-buat

INILAH.COM, Jakarta. Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Komjen Pol Susno Duaji ditangkap saat hendak berangkat ke Singapura dengan alasan tidak mempunyai izin. Alasan ini pun dinilai dibuat-buat.

"Menurut saya, langkah polri membawa susno dengan alasan melanggar disiplin dan tanpa izin Kapolri, cenderung dibuat-buat," ujar Anggota Komisi III dari F PKS Nasir Jamil kepada INILAH.COM, Jakarta, Selasa (13/4).

Ia justru mempertanyakan alasan penangkapan mantan Kapolda Jawa Barat tersebut. Karena tindakan tersebut menurut Jamil, bisa menyudutkan Polri sendiri di mata publik. "Jika memang itu alasannya, kenapa baru ditangkap sekarang," tanya dia.

PKS Berencana Usung Kembali Irwan Prayitno pada Pilgub

Padang, (ANTARA). Menyikapi perkembangan yang muncul pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur 2010, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumbar berencana akan mengusung kembali Irwan Prayitno Sebagai Bacagub.

Menurut Humas DPW PKS Sumbar, erizal, setelah memperhatikan calon yang muncul, yakni, Marlis Rahman - Aristo Munandar (diusung Golkar), Endang Irzal - Asrul Syukur (diusung oleh Demokrat), dan Fauzi Bahar - Yohanes Dahlan (diusung PAN dan PPP), PKS saat ini mengapungkan kembali Irwan Prayitno, salah seorang kader terbaik PKS yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi I DPR-RI.

PKS kata Erizal, berkemungkinan akan kembali menugaskan Irwan Prayitno maju sebagai bakal calon gubernur untuk menyelamatkan kepemimpinan Sumbar lima tahun kedepan. PKS mesti ambil bagian dalam pilgub Sumbar kali ini. "Tidak mungkin PKS hanya mendukung saja calon yang sudah ada," katanya kepada antara-sumbar.com, Minggu (4/4) di Padang.

PDIP-PKS Lawan Demokrat di Solo

VIVAnews. Mulai Jumat 9 April 2010, Pemilihan Kepala Daerah Kota Surakarta memasuki masa kampanye. Ada dua pasangan calon yang bertarung dalam kampanye yang dijadwalkan sampai Kamis 22 April 2010 mendatang.

Pasangan calon pertama adalah Joko Widodo-Fx Hadi Rudyatmo (Jo-Dy) yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional. Joko saat ini juga masih Walikota Solo. Pasangan kedua adalah yang diusung Partai Demokrat, Partai Golkar dan Koalisi Partai Politik Surakarta (KPPS), Edi Wirabhumi-Supradi Kertamenawi (Wi-di).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, Didik Wahyudiono mengatakan bahwa kampanye akan berlangsung selama empat belas hari. ”Besok masing-masing calon akan memulai kampanye dengan melakukan penyampaian visi dan misi di depan sidang Paripurna DPRD. Kemudian akan berakhir pada hari Kamis, 22 April dengan penurunan alat peraga bersama,“ tutur dia kepada VIVAnews di Solo, Kamis, 08 April 2010.

Reses PKS, Membangun Tim Besar Untuk Kebaikan Jakarta

PK-Sejahtera Online. Masa istirahat sidang (reses) DPRD DKI Jakarta pada April 2010 ini, dimanfaatkan oleh aleg PKS untuk bertemu dengan para konstituennya. Oleh karena itu, empat aleg PKS asal Jakarta Selatan yang terdiri Triwisaksana, Igo Ilham, Nurjannah Khulwanih dan Kurniasih Mufidayati bertemu dengan para pengurus DPD, Ketua DPC dan DPRa PKS se Jakarta Selatan di Hostel Pradana Pasar Minggu Jaksel (6/4).

Pada kesempatan itu, Triwisaksana yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta memaparkan visi Fraksi PKS tahun 2014, yaitu menjadi fraksi terdepan yang berjuang mewujudkan masyarakat adil, sejahtera dan bermartabat. Untuk mewujudkan visi ini, lanjut Sani perlu adanya kerja sama antara aleg dan struktur PKS di tingkat wilayah hingga tingkat ranting.

"Marilah Kita menjadi tim besar, tidak membedakan antara struktur maupun anggota legislatif. Mari Kita memiliki harapan yang besar untuk kebaikan Jakarta. Karena menyerahkan nasib Kota Jakarta kepada 18 anggota dewan PKS, sungguh Kami tidak akan kuat. Kalau aleg dan struktur menjadi satu, Insya Allah Kita akan mampu membangun Jakarta," ungkap pria yang akrab dipanggil Sani ini.

PKS Nilai Sikap Tegas Mega Soal Oposisi Menarik

Kongres III PDIP

Denpasar. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi ketegasan sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang tertuang dalam pidato politiknya. Presiden PKS, Luthfie Hasan Ishaq, menilai pidato Megawati menarik.

"Bagus. Sikapnya menarik. Kita memberi apresiasi tehadap sikap tersebut," kata Luthfie usai menghadiri acara pembukaan Kongres III PDIP di Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Selasa (6/4/2010).

Dalam pidatonya, Megawati menegaskan tidak akan pernah menjadi bagian dari kekuasaan yang tidak berpihak kepada rakyat. Banyak kalangan menilai, pernyataan tersebut adalah keinginan Megawati agar PDIP ke depan tetap menjadi penyeimbang pemerintahan SBY.

Politisi PKS: Ditjen Pajak Terlalu Kuat

VIVAnews. Anggota Badan Anggaran DPR, Andi Rahmat, menilai kedudukan Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan saat ini terlalu kuat, sehingga menimbulkan banyak diskresi. Oleh karena itu, sejumlah anggota DPR mengusulkan agar Ditjen Pajak dipisahkan dari Kementerian Keuangan.

"Posisi Ditjen Pajak sekarang terlalu powerful. Semua aturan-aturan dibuat oleh Dirjen," kata Andi yang juga anggota Komisi XI (finansial perbankan) dari Fraksi PKS. Andi mengungkapkan, sebetulnya DPR sudah pernah meminta agar Ditjen Pajak dikeluarkan dari Kementerian Keuangan. Namun hal itu ternyata ditentang pemerintah.

"Usul pemisahan itu ditentang habis oleh Kemenkeu," ujar Andi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 5 April 2010. Ia menambahkan, saat itu Kemenkeu beralasan bahwa pemisahan Ditjen Pajak dari kementerian mereka akan menimbulkan dampak yang serius.

PKS Tunggu Pemeriksaan Sri Mulyani-Boediono

JAKARTA, KOMPAS.com. Partai Keadilan Sejahtera masih memberi toleransi kepada aparat penegak hukum dalam penanganan skandal Bank Century. Toleransi ini akan mengikis habis bila aparat penegak hukum tak kunjung memeriksa Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mantan Gubernur Bank Indonesia, Boediono. Hasilnya, hak pamungkas DPR untuk menggunakan hak menyatakan pendapat pada skandal Bank Century akan mendapat sokongan penuh dari Fraksi PKS.

"Kami menunggu pemeriksaan Sri Mulyani dan Boediono. Kita lihat saja, kalau tidak ada kemajuan di ranah hukum, ya kami bisa dukung (hak menyatakan pendapat)," kata Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (5/4/2010) sore.

Menurut Anis, maju dan mundurnya penanganan aparat hukum ini akan terus dipantau oleh PKS. Dalam pemantauan PKS, kinerja Kejaksaan Agung, kepolisian, dan KPK dalam penanganan skandal bank Century hingga kini belum juga membuahkan kejelasan. "Memang belum ada kejelasan hingga kini," ungkap Anis perihal keseriusan pemeriksaan Sri Mulyani dan Boediono.

Bidang Kewanitaan DPP PKS Gelar Serial Diskusi

PK-Sejahtera Online. Bidang Kewanitaan DPP PKS menuntaskan serial diskusi terakhirnyanya pada Kamis (8/4) sore kemarin di Aula DPP PKS, Pasar Minggu. Diskusi ini menghadirkan Femina Sagita Barualogo,Phd, peneliti dari PERAK Institute, Netty Praseyani, Istri dari Gubernur Jawa Barat, dan KH. Bukhori Yusuf,Lc.MA., Sekretaris Dewan Syariah Pusat PKS. Tentang Isu feminisme, Perempuan di ranah publik dan kaitan dengan hukum dari sudut pandang Islam dibahas dengan sangat menarik dalam diskusi ini.

PKS: Kasus Gayus Puncak dari Gunung Es

Metrotvnews.com, Jakarta. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq mengatakan, kasus korupsi pegawai Direktorat Jenderal Pajak Gayus Tambunan hanyalah puncak dari gunung es. Kasus ini harus menjadi pemicu membongkar kasus serupa serta memperbaiki sistem perpajakan secara menyeluruh.

Melalui pesan singkat kepada wartawan, Rabu (31/3), Mahfudz mengatakan, akibat mafia kasus pajak kerugikan keuangan Indonesia cukup besar. Karena itu, DPR harus serius dalam menyikapi kasus mafia ini.

Menurut Mahfudz, kasus serupa juga berpotensi terjadi di Bea dan Cukai. DPR harus segera melakukan sejumlah langkah. Pertama, meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit investigatif atas penerimaan pajak. Kedua, DPR harus segera meminta Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara untuk bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam mengaudit kekayaan pejabat di jajaran perpajakan.