Politisi PKS: Ditjen Pajak Terlalu Kuat

VIVAnews. Anggota Badan Anggaran DPR, Andi Rahmat, menilai kedudukan Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan saat ini terlalu kuat, sehingga menimbulkan banyak diskresi. Oleh karena itu, sejumlah anggota DPR mengusulkan agar Ditjen Pajak dipisahkan dari Kementerian Keuangan.

"Posisi Ditjen Pajak sekarang terlalu powerful. Semua aturan-aturan dibuat oleh Dirjen," kata Andi yang juga anggota Komisi XI (finansial perbankan) dari Fraksi PKS. Andi mengungkapkan, sebetulnya DPR sudah pernah meminta agar Ditjen Pajak dikeluarkan dari Kementerian Keuangan. Namun hal itu ternyata ditentang pemerintah.

"Usul pemisahan itu ditentang habis oleh Kemenkeu," ujar Andi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 5 April 2010. Ia menambahkan, saat itu Kemenkeu beralasan bahwa pemisahan Ditjen Pajak dari kementerian mereka akan menimbulkan dampak yang serius.

PKS: Kasus Gayus Puncak dari Gunung Es

Metrotvnews.com, Jakarta. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq mengatakan, kasus korupsi pegawai Direktorat Jenderal Pajak Gayus Tambunan hanyalah puncak dari gunung es. Kasus ini harus menjadi pemicu membongkar kasus serupa serta memperbaiki sistem perpajakan secara menyeluruh.

Melalui pesan singkat kepada wartawan, Rabu (31/3), Mahfudz mengatakan, akibat mafia kasus pajak kerugikan keuangan Indonesia cukup besar. Karena itu, DPR harus serius dalam menyikapi kasus mafia ini.

Menurut Mahfudz, kasus serupa juga berpotensi terjadi di Bea dan Cukai. DPR harus segera melakukan sejumlah langkah. Pertama, meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit investigatif atas penerimaan pajak. Kedua, DPR harus segera meminta Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara untuk bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam mengaudit kekayaan pejabat di jajaran perpajakan.

Modus Mafia Pajak Versi PKS

VIVAnews. Penerimaan keuangan negara dari sektor pajak mestinya bisa meningkat tiga kali lipat dari target saat ini yang sebesar Rp 600 triliun. Namun praktek mafia perpajakan yang terjadi sejak puluhan tahun lalu, membuat pajak yang disetorkan ke kas negara hanya 50 persen saja.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, mafia pajak mempunyai modus kinerja tertentu, dengan menggunakan 'sistem kapling peternakan' wajib pajak.

Dengan sistem kapling peternakan wajib pajak ini, menurut Ketua DPP PKS, Mahfudz Siddiq, sejumlah wajib pajak khususnya perusahaan, dikapling-kapling untuk merampok uang pajak.