jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Rabu, 28 Oktober 2009

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Klaten meningkat


Klaten (Espos). Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Klaten yang terungkap pada tahun 2009 cenderung mengalami peningkatan di banding tahun 2008.
Pada tahun 2008, terdapat 86 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan masyarakat kepada pihak berwenang. Sedangkan pada tahun 2009, hingga menjelang akhir Oktober sudah ada 70 kasus yang sudah dilaporkan.

Demikian disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (PPKB dan Budpapor) Bagian Kesra Pemkab Klaten, Naning saat ditemui wartawan usai acara pemaparan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak 2010-2014, Kamis (22/10), di Ruang B1 Pemkab Klaten.

2010, APBN anggarkan Rp 15,2 M untuk Klaten


Klaten (Espos). Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) tahun 2010 di Kabupaten Klaten yaitu sebesar Rp 15,2 milyar. Anggaran itu rencananya akan diperuntukkan bagi 11 kecamatan.
Koordinator Sekretariat PNPM MP Pusat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Prabawa Eka Soesanta mengatakan dengan alokasi yang dianggarkan dari APBN sebesar itu diharapkan dari Pemkab Klaten bisa memberikan alokasi Rp 3,8 milyar.

“Pelaksanaan PNPM MP di Kabupaten Klaten termasuk bagus dan komitmen dari daerah sudah bagus. Di tingkat nasional tingkat penyimpangan dalam PNPM MP kurang dari 0,1 persen. Jika dibanding program-program lain, PNPM MP sudah bagus,” ucap Prabawa.

Fraksi gabungan terancam tak dapat jatah pimpinan komisi


Klaten (Espos). Proses pengisian komisi di DPRD Klaten mulai memasuki tahapan bagi-bagi kursi pimpinan. Berdasarkan keterangan yang dihimpun Espos, fraksi gabungan yang ada di DPRD Klaten terancam tak mendapatkan jatah kursi di unsur pimpinan komisi.
Kondisi tersebut mungkin terjadi bila menilik proses pembagian kursi pimpinan secara proporsionalitas. Dengan perhitungan proporsionalitas, maka jatah bagi-bagi kursi pimpinan komisi hanya diraup oleh fraksi utuh saja.

“Lobi-lobi memang telah dilakukan. Dengan melihat proporsionalitas, kami mendapat satu kursi pimpinan,” kata Wakil Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera (FKS) DPRD Klaten, Marjuki ketika ditemui Espos, Jumat (15/10) di Gedung Dewan.

Angka kematian ibu dan bayi di Boyolali masih tinggi


Boyolali (Espos). Angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Boyolali saat ini masih tinggi. Dari data yang terkumpul hingga tahun 2009, tercatat angka kematian ibu (AKI) sebanyak 19 kasus dari 15.844 kelahiran atau 119,91/100.000 kelahiran hidup.
Sementara jumlah bayi lahir mati sebanyak 141 kasus dari 15.985 kelahiran dan jumlah kematian bayi sebanyak 203 kasus dari 15.844 kelahiran hidup. Angka kematian Balita tak besar, yakni 11 kasusu dari 15.985 kelahiran.

Demikian diungkapkan Bupati Boyolali, pada cara Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pelaksanaan Kecamatan Sayanng Ibu dan Bayi serta Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi di Pendopo Pemkab setempat, Jumat (23/10).

Ia memaparkan dari 19 kasus kematian ibu, kematian pada masa nifas paling besar yakni 15 kasus. Jika ditilik dari kelompok umur, delapan kasus terjadi pada kelompok umur di atas 35 tahun.

Ketua DPRD dilaporkan ke kepolisian


Boyolali (Espos). Situasi politik di Kabupaten Boyolali semakin memanas, menyusul dilaporkannya Ketua DPRD setempat, Slamet Paryanto ke kepolisian oleh Fraksi PAN dan Fraksi Nurani Partai Golkar (FNPG), Selasa (20/10). Pelaporan ini merupakan buntut kekisruhan yang terjadi dalam sidang paripurna istimewa pelantikan pimpinan DPRD Senin kemarin.
Paryanto dilaporkan karena diduga telah membuat surat palsu. Barang bukti yang diajukan adalah dua lembar surat yakni surat undangan sidang paripurna penetapan Tata Tertib DPRD dan pembentukan alat kelengkapan serta surat permohonan usulan nama-nama untuk dimasukkan dalam alat kelengkapan (Alkap).

Ketua Fraksi PAN, Thontowi Jauhari dan Agus Ari Aji dari Fraksi Nurani Partai Golkar ditemani dua pengacaranya, Siswoyo SH dan Turmurni Ningsih SH, melaporkan secara langsung dugaan pelanggaran pidana tersebut. Laporan mereka diterima oleh petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Polres Boyolali.

Seusai melapor, Thontowi mengutarakan, tindakan yang dilakukan Paryanto dengan menandatangani surat undangan dan surat permohonan usulan atas nama ketua definitif, sementara dia belum dilantik dinilai sebagai penyalahgunaan wewenang.

Warga desak Pemkab gratiskan KTP dan akta kelahiran


Sragen (Espos). Kalangan masyarakat Bumi Sukowati mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat segera merevisi Perda No 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Biaya Penggantian Cetak KTP dan Akta Kelahiran.
Hal ini dilakukan guna menggratiskan seluruh biaya pengurusan pembuatan akta kelahiran maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selama ini, pembuatan akta kelahiran gratis hanya dibatasi untuk bayi yang berusia maksimal 60 hari. Sedangkan pengurusan akta kelahiran melebihi batas waktu tersebut dikenakan biaya Rp 12.500. Sementara, pembuatan satu lembar KTP juga dikenakan biaya hingga Rp 5.000.

Salah satu warga Sragen, Panut kepada Espos, Jumat (23/10) mengatakan penggratisan biaya pengurusan akta kelahiran dan KTP mestinya sudah mulai diberlakukan di wilayah Sragen.

6 Bakal calon Ketum KONI muncul dari Pengkab


Wonogiri (Espos). Sebanyak enam bakal calon Ketua Umum (Bacaketum) KONI periode 2009-2013 muncul meramaikan bursa pencalonan dalam musyawarah olahraga kabupaten luar biasa (Musorkablub). Musorkablub KONI Wonogiri akan digelar 14 November mendatang dan keenam Bacaketum itu akan segera disodori surat kesanggupan oleh Tim inventarisasi KONI Wonogiri.
Surat kesanggupan ataupun ketidaksanggupan harus diserahkan kembali ke tim H-3 pelaksanaan Musorkablub.

Keenam Bacaketum KONI Wonogiri adalah Sih Giyono, Bram Nusantara, Ma’ruf Irianto, Mulyadi, Joko Sutopo dan Edy Purwanto.

Selasa, 27 Oktober 2009

107 sekolah penerima DAK cari utangan


Karanganyar (Espos). Sebanyak 107 sekolah dasar (SD) yang menerima bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) terpaksa mencari utangan untuk melaksanakan proyek rehab bangunan di lingkungan sekolah setempat.(23 Oktober 2009)
Hal itu terpaksa dilakukan untuk mengejar waktu pengerjaan, sebelum tiba musim penghujan. Apalagi, pada akhir Oktober ini surat pertanggungjawaban (SPj) dana DAK tahap I sudah harus disetor ke Pemkab agar dapat mencairkan DAK termin II.

“Kebetulan, sebanyak 107 sekolah itu hanya menerima satu paket, jadi kalau dananya diberikan agak belakangan tidak masalah. Sebab, pengerjaannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan sekolah yang mendapat jatah dua paket atau lebih. Hanya saja, ketika sudah tiba pencairan DAK, kas daerah malah kosong,” kata Kasi Sarana Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karanganyar, Nur Halimah, saat ditemui wartawan di sela-sela inspeksi mendadak (Sidak) DAK di sejumlah SD di wilayah Kecamatan Jumantono dan Jumapolo, Jumat (23/10).

44 Perusahaan di Sukoharjo bermasalah dilaporkan


Sukoharjo (Espos). Sebanyak 44 perusahaan yang dinilai bermasalah dalam pembayaran Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dilaporkan buruh kepada dewan serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).
Menurut informasi yang dihimpun Serikat Pekerja Nasional (SPN) berdasarkan laporan bulanan PT Jamsostek, banyak sekali perusahaan di Kota Makmur yang bermasalah dalam hal pembayaran Jamsostek.

Di antaranya yang dicatat oleh SPN adalah perusahaan yang tidak menyebutkan secara jujur jumlah gaji karyawan mereka, jumlah pekerja, serta menunggak premi per bulan kepada PT Jamsostek.

Seorang anggota Dewan Pengupahan, Sukarno menjelaskan, berdasarkan penelusuran SPN banyak perusahaan yang bermasalah dalam hal memenuhi kewajiban mereka melindungi para karyawannya.

Desak usulan UMK disahkan, Dewan surati Dewan Pengupahan


Sukoharjo (Espos). DPRD Sukoharjo mendesak Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mensahkan usulan upah minimum kabupaten (UMK) yang diajukan Bupati pada 2010 mendatang senilai Rp 769.000. Desakan tersebut disampaikan dalam bentuk surat resmi yang dikirim Selasa (27/10).
Demikian hasil kesimpulan rapat antara Komisi IV, Dewan Pengupahan, Serikat Pekerja Nasional (SPN) Sukoharjo, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) yang digelar Selasa di Gedung Dewan.

Setelah sebelumnya buruh meminta dukungan kepada Komisi IV pada Selasa (20/10) lalu, kini seluruh anggota maupun ketua komisi setuju memberikan tanda tangan mereka sebagai bentuk dukungan bagi para buruh.