Download Lagu di Internet Bisa Dibui 12 Tahun

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring, mengatakan bagi yang melakukan download lagu karya musisi Indonesia di situs penyedia jasa download lagu gratis atau illegal downloading bisa dipenjara 12 tahun.

"Ancamannya penjara 12 tahun, itu sesuai dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik," katanya di halaman Gedung Sate, Senin (8/8/2011).

Ia mengatakan, untuk pencegahan pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Menurutnya, selama ini masyarakat Indonesia khususnya anak muda sudah terbiasa dengan layanan download lagu gratis.

Menkominfo Bantah UU ITE Ancam Kebebasan Pers

Bahagia Prita Bebas

Jakarta. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai pasal 27 UU ITE dapat berpotensi menghancurkan kebebasan pers, khususnya media online. Namun hal itu dibantah oleh pihak pemerintah.

"Pers tidak bisa diberedel, harus ada etika. Tapi harus ada etika juga, kita tidak boleh memfitnah orang," ujar Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Tifatul Sembiring di kantornya Jl Medan Merderka Barat, Selasa (29/12/2009).

Tifatul menambahkan, apabila UU ITE harus dikoreksi, maka pihaknya siap berdiskusi dan menerima masukan dari masyarakat.

"Kita akan diskusikan banyak dengan pakar dan ahli hukum. Kita juga menerima masukan dari masyarakat," jelas mantan presiden PKS tersebut.

Tifatul: UU ITE Miliki Beberapa Kejanggalan

Pemerintah menyatakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bisa direvisi. Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, mengatakan UU ITE memang memiliki beberapa kejanggalan.

Tifatul mengatakan akan mengumpulkan beberapa hal yang dalam UU ITE itu dianggap bermasalah. "Kita kumpulkan dulu tentang ini," katanya di kantor Menteri Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu 23 Desember 2009.

Tifatul sendiri misalnya melihat tentang pasal masalah penghinaan hukuman yang ada seharusnya 6 bulan. Tapi dalam pasal dikenakan 6 tahun.

Sebelumnya Ketua Mahkamah Konsitusi (MK) Mahfud MD menegaskan lembaga yang dia pimpin tidak mempunyai wewenang untuk menghapus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).