Tifatul: UU ITE Miliki Beberapa Kejanggalan

Pemerintah menyatakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bisa direvisi. Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, mengatakan UU ITE memang memiliki beberapa kejanggalan.

Tifatul mengatakan akan mengumpulkan beberapa hal yang dalam UU ITE itu dianggap bermasalah. "Kita kumpulkan dulu tentang ini," katanya di kantor Menteri Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu 23 Desember 2009.

Tifatul sendiri misalnya melihat tentang pasal masalah penghinaan hukuman yang ada seharusnya 6 bulan. Tapi dalam pasal dikenakan 6 tahun.

Sebelumnya Ketua Mahkamah Konsitusi (MK) Mahfud MD menegaskan lembaga yang dia pimpin tidak mempunyai wewenang untuk menghapus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kontroversi RPP Penyadapan Turunkan Citra PKS

Jakarta. Nama Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring akhir-akhir ini menjadi sorotan publik seiring dengan kontroversi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyadapan. Sebagai mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sikap Tifatul justru menurunkan citra PKS sebagai partai yang bebas korupsi.

"Ini menurunkan kredibilitas PKS, karena selama ini mengklaim partai bersih dari korupsi," ujar Wakil Koordinator ICW Danang Widoyoko usai acara diskusi bertajuk 'Refleksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi 2009' di Hotel Le Meredien, Jl Sudirman, Jakarta, Senin (21/12/2009).

Danang mengatakan, saat ini Tifatul tidak memikirkan bahwa kebijakannya soal RPP Penyadapan itu menguntungkan para koruptor. Karena RPP itu jelas akan mengkriminalisasikan KPK.

"Kalau dia tetap mengasumsikan RPP itu sejalan undang-undang itu naif," imbuhnya.