jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Tampilkan postingan dengan label Makelar Kasus (Markus). Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Makelar Kasus (Markus). Tampilkan semua postingan

Selasa, 11 Mei 2010

Republik Mafia?

OPINI

KOMPAS.com. Susno Duaji, seorang mantan Kabareskrim yang belakangan getol menjadi ”peniup peluit” (whistleblower) membongkar mafia di kepolisian, akhirnya ditahan oleh kepolisian. Dia diduga menerima suap dalam sebuah kasus.

Sejauh mana itu benar tentu pengadilan yang akan mengujinya, tetapi penahanan ini mengindikasikan bahwa nyanyian soal mafia ini bukanlah nyanyian yang sumbang. Penyelidikan dan penyidikan harus secara tuntas dilakukan karena soal mafia yang selama lebih dari satu dasawarsa dibantah, nyatanya sekarang diakui ada oleh Pemerintah.

Persoalan korupsi, kolusi dan nepotisme di tubuh penegak hukum memang sangat serius dan bisa menghancurkan lembaga penegak hukum kalau tidak diberantas. Korupsi adalah persoalan global di mana tak sebuah negara pun yang tak terserang korupsi. Di banyak negara lain, gerakan pemberantasan korupsi menjadi gerakan nasional yang bergandeng tangan dengan gerakan global. Maka, muncul banyak terminologi yang dipakai untuk melawan korupsi, seperti perlunya good governance dan good corporate governance.

Sejalan dengan itu, berbagai survei dilakukan oleh beberapa lembaga internasional yang nyatanya menyedot perhatian dunia dan dijadikan rujukan di banyak negara termasuk Indonesia.

Rabu, 31 Maret 2010

Modus Mafia Pajak Versi PKS

VIVAnews. Penerimaan keuangan negara dari sektor pajak mestinya bisa meningkat tiga kali lipat dari target saat ini yang sebesar Rp 600 triliun. Namun praktek mafia perpajakan yang terjadi sejak puluhan tahun lalu, membuat pajak yang disetorkan ke kas negara hanya 50 persen saja.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, mafia pajak mempunyai modus kinerja tertentu, dengan menggunakan 'sistem kapling peternakan' wajib pajak.

Dengan sistem kapling peternakan wajib pajak ini, menurut Ketua DPP PKS, Mahfudz Siddiq, sejumlah wajib pajak khususnya perusahaan, dikapling-kapling untuk merampok uang pajak.

PKS: DPR Harus Sikapi Kasus Mafia Pajak

VIVAnews. Ketua DPP PKS, Mahfudz Siddiq, menduga bahwa kasus mafia perpajakan di Indonesia sudah sistemik dan merugikan keuangan negara dalam jumlah besar. Menurutnya, kasus Gayus Tambunan hanyalah puncak dari gunung es yang harus menjadi pemicu bagi pembongkaran kasus serupa dan perbaikan sistem perpajakan secara menyeluruh.
“DPR juga harus serius dalam menyikapi kasus mafia pajak ini,” kata Mahfudz dalam pesan tertulisnya kepada VIVAnews, Rabu 31 Maret 2010.

Ia mengingatkan, kasus serupa juga berpotensi terjadi di sektor bea cukai. Oleh karena itu, Mahfudz mengimbau DPR segera melakukan sejumlah langkah awal untuk turut mengatasi kasus mafia perpajakan di tanah air.

Anis Matta: Cina 'Mengasihani' Mereka dengan Hukuman Mati

Markus Pajak Rp 25 M

Jakarta. Tindakan Gayus Tambunan memicu kemarahan dari sebagian pembayar pajak yang taat. Bagaimana tidak, pajak yang dipungut dari warga negara untuk sumber pendapatan negara, malah digelapkan oleh aparatur negara sendiri.

Wakil Ketua DPR yang juga Sekjen PKS, Anis Matta, menyindir mafia pajak itu lewat situs jejaring sosial Twitter.

"Para pencoleng uang negara 'patut' dikasihani: hatinya sakit, jiwanya menderita sampai insomnia. Cina 'mengasihani' mereka dengan hukuman mati,"
tulis Anis lewat akun Twitternya @anismatta, Selasa (30/3/2010).