jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Tampilkan postingan dengan label Gusdur sebagai Pahlawan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Gusdur sebagai Pahlawan. Tampilkan semua postingan

Kamis, 07 Januari 2010

Hidayat: MPR Harus Rehabilitasi Gus Dur


INILAH.COM, Jakarta. Pemberian gelar pahlawan kepada Gus Dur harus merehabilitasi nama mantan Presiden RI itu terlebih dahulu. MPR disarankan menggelar sidang khusus untuk merehabilitasi Gus Dur.
"Saran saya,Impeachment yang dikeluarkan MPR pada waktu itu, ya seharusnya MPR yang sekarang bisa melakukan sidang khusus untuk membuat rehabilitasi, supaya clear," ujar Mantan Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/1).

Hidayat menambahkan, rehabilitasi tersebut dilakukan agar tidak terjadi kontroversi dalam pemberian gelar kepahlawanan bagi Gus Dur. "Rehabilitasi itu dilakukan agar tidak terjadi kontroversi dalam pemberian gelar pahlawan, jadi orang tidak ingat lagi dulu pernah diberi gelar impeachment," ujar hidayat.

Minggu, 03 Januari 2010

Mensos: Peluang Soeharto Jadi Pahlawan Masih Terbuka


Jakarta. Pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto masih terbuka. Meski pernah mengalami penolakan pada 2009, namun untuk 2010 ini peluangnya masih ada, bergantung pada masukan masyarakat.
"Masih terbuka, yang masih ditolak pun kalau ada catatan dan bukti-bukti bisa mengajukan lagi. Jadi nanti semakin banyak alasan," jelas Mensos Salim Segaf Al Jufri melalui telepon, Minggu (3/1/2009).

Menurut dia, pembahasan untuk menetapkan gelar pahlawan dilakukan pada setiap bulan Juni. Dan untuk 2010 ini, mulai Januari Depsos menerima masukan dari masyarakat.

"Kita punya 10 pakar sejarah untuk membahas kepahlawanan tersebut. Selanjutnya kita angkat ke Presiden, dan nanti Dewan Tanda Jasa dan kehormatan itulah yang akan menentukan," terangnya.