RSUD untuk Kesehatan Masyarakat

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tengah merencanakan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Untuk keperluan tersebut, Pemkot Solo telah mengajukan bantuan dana ke pemerintah pusat sebesar Rp 10 miliar. Bantuan juga akan diperoleh dari pemerintah provinsi.

Pembangunan RSUD yang rencananya akan dilaksanakan di daerah kawasan Solo Utara tersebut tentunya akan menjadi bagian fasilitas kesehatan yang dimiliki masyarakat Kota Solo. Yang harus dikritisi dari rencana itu adalah urgensi dari sisi kemanfaatannya bagi masyarakat miskin di Solo.

Selama ini, pembangunan rumah sakit khususnya oleh swasta cenderung hanya dijadikan sebagai tambahan objek mencari keuntungan. Sehingga banyak masyarakat miskin yang tidak ter-cover dalam penanganan kesehatannya. Banyak kita jumpai di sejumlah daerah yang menceritakan bagaimana perjuangan kaum miskin untuk mendapatkan pengobatan yang layak. Banyak pula cerita-cerita anggota masyarakat yang kesulitan menebus harga obat, lalu kesulitan membayar biaya perawatan di rumah sakit. Ada pula yang rela melarikan diri dari rumah sakit karena tak mampu membayar.

Menyiapkan Pimpinan Berkualitas

Pada tahun 2010 ini merupakan tahun pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Tanah Air. Setidaknya ada 244 pemilihan umum tingkat lokal baik untuk pemilihan gubernur dan bupati/walikota. Yang paling banyak merupakan pemilihan bupati/walikota dan wakilnya.

Tugas yang tidak ringan bagi masyarakat khususnya dari kalangan partai politik. Karena dari tangan partai politik itulah akan digodok dan dimunculkan calon-calon pimpinan-pimpinan daerah yang mumpuni. Tugas berat partai politik saat ini adalah menyiapkan para calon pimpinan masyarakat yang berkualitas baik dari sisi kinerja, wawasan, hingga moralitas mereka.

Kalau pemerintah bertugas menyiapkan proses pelaksanaan Pemilukada agar lancar dan sukses, maka tugas partai politik dan masyarakatnya adalah menyiapkan calon pimpinan yang baik. Kabupaten, kotamadya dan provinsi akan maju atau terpuruk tergantung oleh kepemimpinan yang ada. Selama Pilkada di sebuah wilayah bisa menghasilkan pimpinan yang mumpuni maka itu akan menjadi modal yang sangat berarti untuk membangun sebuah wilayah. Tapi sebaliknya, jika Pilkada menghasilkan pimpinan yang biasa-biasa saja atau malah tak berkualitas maka pembangunan wilayah tersebut dipastikan juga akan jalan di tempat atau yang dikhawatirkan malah terjadi kemunduran.

PKS: DPR Tak Lindungi Misbakhun

INILAH.COM, Jakarta. Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PKS Fahri Hamzah menyatakan, DPR tidak bisa memberikan perlindungan hukum kepada politisi PKS Misbakhun.

"Memang DPR tidak bisa memberikan perlindungan hukum, tapi proses politik yang dilakukan," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/4).

Menurut Fahri, proses politik yang bisa dilakukan adalah mengawasi pemeriksaan Misbakhun.

Irwan Prayitno - Muslim Kasim Siap Pimpin Sumbar 2010 -2015

Pilkada Gubernur Sumbar 2010

PK-Sejahtera Online. Satu lagi kader terbaik PKS siap bertarung di ajang Pilkada. Irwan Prayitno yang berpasangan dengan Muslim Kasim (Bupati Padang Pariaman) siap melakukan perubahan untuk Sumatera Barat yang lebih baik. Pasangan yang secara resmi sudah mendaftarkan diri ke KPUD pada tanggal 8 April 2010 ini disusung oleh PKS, Hanura dan PBR. Konsolidasi internal dengan kader dan para tokoh masyarakat digelar pada hari Ahad 18 April 2010, dan dihadiri oleh Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq, mantan Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Ketua Wilda Sumbagut Khairul, Ketua Bapilu M Razikun, beberapa pengurus DPP PKS lainnya, serta seluruh jajaran pengurus wilayah PKS Sumatera Barat. Kader dan tokoh yang hadir terlihat memenuhi ruangan yang bergelora penuh semangat kemenangan yang akan ditentukan pada tanggal 30 Juni 2010 nanti secara serentak se-Sumatera Barat.

PKS juga menjagokan kader-kadernya sebagai kandidat di beberapa kabupaten di Sumbar, yaitu:

Tifatul: PKS Bukan Organisasi Malaikat

VIVAnews. Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menilai kasus politisi PKS M Misbakhun manusiawi. Terjadinya kasus ini merupakan ujian Partai yang harus dihadapi.

"Ini semua manusiawsi, (PKS) bukan organisasi malaikat," kata Menteri Komunikasi dan Informatika itu di Kemayoran, Jakarta, Kamis 15 April 2010.

Menurutnya status Misbakhun baru tersangka. Sementara yang tertuduh dan disidangkan berkali-kali biasa saja. Ketika ditanya Misbakhun merupakan anggota DPR yang pertama menjadi tersangka, dia mengatakan, "kan ini bukan malaikat."

Masalah itu, lanjut dia, terjadi di sepanjang zaman. Yang penting jika terdapat kesalahan ada yang mengkoreksi. Namun PKS tak akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kasus ini. "Nggak besar-besaranlah, satu orang ini," ujarnya.

Menangkan Irwan-MK, Hidayat Nur Wahid ke Sumbar

Padang, (ANTARA). Dalam rangka turut memenangkan pasangan bakal calon Gubernur (bacagub) Irwan Prayitno- Muslim Kasim (Irwan-MK) pada pilgub Sumbar 2010, mantan ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nur Wahid, dijadwalkan akan berkunjung ke Sumbar, pada Minggu (18/4).

Kunjungan itu dilakukan dalam rangka, temu kader dan struktur PKS serta tokoh masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, akan ikut Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishak, Ketua Majelis Syuro PKS, KH Hilmi Aminudin, serta mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Adhiyaksa Dault.

Hidayat Nur Wahid, Lutfi Hasan Ishak dan KH Hilmi Aminudin akan tampil sebagai pembicara dalam acara temu tokoh dengan tema, "Menuju Suatu Perubahan yang Lebih Baik" pada Minggu (18/4) tersebut.

Anggota FPKS: Itu Hal yang Positif

Pezina Dilarang Nyalon Pilkada

Jakarta. Semua gagasan yang dimaksudkan untuk memperkuat integritas moral adalah hal yang positif. Termasuk salah satunya klausul syarat larangan bagi pezina untuk mencalonkan diri dalam Pilkada.

"Gagasan-gagasan untuk memperkuat integritas moral, itu hal yang positif sepanjang dituangkan dalam undang-undang. Tidak dituangkan dalam peraturan di bawah undang-undang," kata anggota Komisi II dari FPKS Mahfudz Siddiq dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (16/4/2010).

Namun demikian, lanjut Mahfudz, menuangkan gagasan moral dalam UU bukanlah persoalan yang sederhana. "Harus punya indikator yang baik agar tidak multitafsir," kata mantan Ketua Fraksi PKS DPR ini.

PKS Kepri Panaskan Mesin Pilgub

PK-Sejahtera Online. Karena bertekad untuk memenangkan NKRI dengan satu putaran, PKS Kepri terus berupaya mensosialisikan pasangan cagub – cawagun Drs. H. Nyat Kadir – Drs. H. Zulbahri M, M.Pd yang popular dengan sebutan NKRI ke kader, simpatisan dan masyarakat.

Seperti yang digelar pada Ahad (18/4), seribuan orang bersemangat mengikuti senam nusantara PKS yang mendatangkan instruktur langsung dari DPP PKS, Unggul Wibawa di lapangan Genta. Tak hanya para kader dan masyarakat yang terlihat, Ketua DPW PKS Kepri Wildan Hadi Purnama.

Nampak juga Ketua Timses Gabungan NKRI, Aris Hardy Halim, Ketua Timses Internal PKS, Raden Hari Tjahyono dan Sekretaris PKS Batam, Syarifudin Fauzi juga mengikuti kegiatan senam tersebut. kegiatan ini sekaligus untuk memanaskan mesin politik menjelang pemilu kada yang akan digelar 26 Mei mendatang.

Mantan Anggota Dewan Jualan Ikan

Catatan dari Tanah Air

PK-Sejahtera Online, Pati. Sejak bergulirnya reformasi, peran DPR/DPRD sebagai lembaga pengawas pemerintah diakui relatif lebih baik dijalankan. Namun sayangnya pada saat yang sama, kebrobrokan moral anggota dewan justru membuat masyarakat apatis akan adanya perbaikan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Rasanya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Kolusi, Korupsi & Nepotisme (KKN) telah mendarah daging dalam tubuh para anggota dewan yang terhormat. Jumlah kekayaan mereka meningkat pesat setelah menjabat sebagai anggota dewan. Selain berbagai fasilitas dan tunjangan dinas yang menggiurkan, pendapatan tidak resmi dari legal sampai illegal seperti proyek-proyek negara juga turut menggelembungan pundi-pundi kekayaan anggota dewan.

Setidaknya begitulah kesan yang saya tangkap dari pemberitaan media selama ini, sampai akhirnya saya mendapatkan kesempatan liburan ke tanah air pekan lalu. Ternyata penilaian saya bahwa penyakit moral semua anggota dewan sudah kronis tidak sepenuhnya benar. Adalah Ir. Kuntoyo, seorang anggota DPRD periode 2004 - 2009 kabupaten kota Pati yang telah membuka mata saya tentang fakta ini. Ia telah mengajarkan kepada saya tentang makna sebuah pengabdian.

PKS: Dibiayai Uang Rakyat, Aparat Harus Lindungi Rakyat

Jakarta. Bentrokan antara polisi dan satpol PP melawan massa di Koja, Jakarta Utara, disesalkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq pun meminta agar aparat keamanan melindungi masyarakat, bukan menyakiti masyarakat.

"Jangan sampai aparat yang dibiayai dari uang rakyat, justru melukai masyarakat. Ini sangat disayangkan," ujar Luthfi dalam keterangan pers yang diterima detikcom, Kamis (15/3/2010).

Dalam pandangan anggota Komisi I DPR RI ini, semestinya hal seperti ini tidak terjadi jika pendekatan persuasif yang dikedepankan.