Jelang Pilkada Sukoharjo, PAN siap gandeng partai Islam

Sukoharjo (Espos). Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Sukoharjo siap menggandeng partai politik (Parpol) berhaluan Islam untuk menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2010 mendatang.

Hal itu ditegaskan Ketua DPD PAN, M Amin dalam jumpa pers, Kamis (19/11). Amin mengatakan, Parpol berhaluan Islam yang akan digandeng untuk menghadapi Pilkada adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta Partai Persatuan Pembangunan (P3).

Meski yang sudah dipastikan PAN untuk digandeng sebagai mitra koalisi adalah ketiga Parpol tersebut namun PAN sendiri juga masih membuka diri apabila ada partai politik (Parpol) lain yang akan bergabung.

Mensos Pimpin Shalat Jenazah Ibundanya

PALU, KOMPAS.com. Menteri Sosial Salim Seggaf Aljufrie memimpin shalat jenazah ibunda tercintanya Syarifa Lulu binti Idrus Aljufrie, sesaat sebelum dimakamkan di Palu, Rabu.

Salat jenazah tersebut berlangsung di masjid Alkhairaat, salah satu kompleks pusat perguruan Islam terbesar di kawasan timur Indonesia. Di belakang masjid itu juga terdapat kuburan Said Idrus bin Salim Aljufrie, salah satu ulama pendiri Alkhairaat yang juga ayahanda almarhumah.

Jenazah Ny Syarifa dimakamkan tepat di bagian kepala kuburan suaminya, Saggaf bin Syech Aljufrie. Almarhumah merupakan anak tertua dari turunan ulama terkenal Said Idrus bin Salim Aljufrie atau yang dikenal dengan "Guru Tua".

Hadir dalam pemakaman tersebut sejumlah pejabat di Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu, serta pelayat yang diperkirakan mencapai 1.000 orang lebih.

PKS: Ketua Panitia Angket Harus Inisiator

Hak Angket Kasus Century

VIVAnews. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tidak sepakat penentuan pimpinan panitia angket Century hanya berdasar asas proporsionalitas semata. PKS khawatir angket akan kehilangan esensi apabila pertimbangan utama dalam penyusunan panitia angket ialah ukuran fraksi.

"Pemilihan ketua angket bukan cuma ditentukan oleh kuantitas (anggota fraksinya), melainkan oleh kesepakatan bersama antarfraksi," kata Misbakhun, anggota Komisi XI sekaligus inisiator angket dari Fraksi PKS, di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 25 November 2009. "Jika tidak, bisa-bisa roh angket akan menguap. Ketua angket harus dipegang oleh inisiator," ujarnya.

Misbakhun menjelaskan, berdasarkan tata tertib DPR, panitia angket terdiri dari 30 orang anggota dewan. "Karena Demokrat ikut, maka pasti jumlah anggotanya pasti paling banyak di keanggotaan panitia angket," kata Misbakhun dalam sebuah diskusi di Gedung DPD RI. Bagaimanapun, menurut Misbakhun, jumlah keanggotaan terbanyak tidak otomatis menjamin posisi fraksi sebagai ketua angket.

Reses, tiap anggota Dewan dibekali Rp 7 juta

Wonogiri (Espos). Setiap anggota DPRD Kabupaten Wonogiri diharuskan mengadakan minimal lima kali pertemuan dengan konstituennya selama masa reses mulai Selasa (24/11) hingga Senin (30/11).

Masing-masing dari mereka dibekali Rp 7 juta. Sudah menjadi tradisi, untuk mengisi masa reses, setiap anggota Dewan harus turun ke masyarakat menemui konstituennya guna menjaring aspirasi terkait kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Aspirasi-aspirasi itulah nantinya akan menjadi bahan masukan untuk berbagai program pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui reses tersebut adalah sosialisasi perkembangan pemerintahan Wonogiri terutama terkait tugas anggota legislatif sebagai wakil rakyat, menyerap aspirasi, masukan, kritik, saran, dan kemajuan kinerja DPRD untuk pembangunan ke depan.

Salah satu anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdullah Rabbani, kepada Espos, Selasa (24/11), mengungkapkan selama masa reses ini, menjadi tanggung jawab masing-masing anggota legislatif untuk menemui dan menjaring aspirasi dari konstituennya. Dana yang disediakan untuk masing-masing anggota legislatif senilai Rp 7.137.500. Semuanya untuk kepentingan masyarakat, sewa kursi, konsumsi, acara dan lain-lain.

10 Nama muncul dalam bursa Pilkada Wonogiri

Wonogiri (Espos). Persaingan memperebutkan kursi jabatan Bupati Wonogiri dalam Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2010 mendatang diperkirakan bakal cukup ketat. Hingga November ini, lebih dari 10 nama calon telah muncul dan meramaikan bursa tersebut.

Informasi yang dihimpun Espos, nama-nama tersebut di antaranya adalah mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Wonogiri, Mulyadi, Sekda saat ini, Suprapto, pejabat Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi Banten, Sutadi, Ketua Organda dan Ketua Paguyuban Pengusaha Bus, Danar Rahmanto, seorang mantan marinir, Giyarto, Asisten IV Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jateng, Suwarsono, mantan Ketua DPD PAN Wonogiri yang juga mantan anggota DPRD Wonogiri periode 1999-2004, Fuad, Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi (Gapensi), Kirno Sulieh, mantan Dandim Wonogiri, Suki, Ketua KPU Wonogiri, Joko Purnomo, dan seorang dosen Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo asal Wonogiri, Pranoto. Kendati sudah memunculkan diri ke permukaan, kebanyakan mereka belum memiliki “kendaraan” yang pasti.

'SBY Tunggu Waktu yang Tepat untuk Copot Jaksa Agung & Kapolri'

Jakarta. Selain merekomendasikan agar kasus Bibit-Chandra distop, Tim 8 juga merekomendasikan reposisi personel di tubuh Kepolisian dan Kejaksaan. Presiden SBY diprediksi akan mencopot Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji pada saat yang tepat nantinya.

"Pada waktunya kedua orang itu (Kapolri dan Jaksa Agung) akan diturunkan," ujar Ketua Dewan Pengurus Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Hamid Chalid kepada detikcom, Selasa (17/11/2009) malam.

Hamid menganggap, desakan masyarakat agar Kapolri dan Jaksa Agung dicopot adalah wajar. Namun, presiden tidak bisa serta merta mengikuti kehendak masyarakat yang terus mendesaknya.

"Jadi presiden akan menunda itu dan akan menunggu timing yang tepat. Saya rasa SBY sudah berpikir bahwa realitanya dua pimpinan itu tidak mampu menyelesaikan masalah ini," kata Hamid.

FPKS: Keluarkan Perppu Untuk PPATK

INILAH.COM, Jakarta. Presiden SBY didesak segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang PPATK. Ini penting agar PPATK memiliki landasan hukum untuk membuka aliran dana Bank Century.

Hal tersebut diungkapkan anggota komisi III dari Fraksi PKS Nasir Djamil dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (23/11). "Audit BPK lebih fokus pada kebijakan Pemerintah menggelontorkan dana ke bank century," ujarnya.

Menurutnya, kondisi saat ini tergolong genting dan memaksa. Jika tidak ada Perppu PPATK, upaya untuk mengusut dugaaan kejahatan perbankan di bank century akan berhenti di tengah jalan.

"Penerbitan Perppu adalah indikator yang nyata dan serius bahwa Presiden ingin kasus ini menjadi terang benderang," imbuhnya.

Nasir Djamil: Mendesak Dikeluarkan Perppu PPATK

JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah melaporkan hasil audit atas Bank Century ke DPR siang tadi. Meski dinilai sangat membantu DPR, namun hasil audit itu perlu didukung dengan diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"DPR perlu segera mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera mengeluarkan Perppu tentang PPATK. Ini penting agar PPATK memiliki landasan hukum untuk membuka aliran dana Bank Century. Audit BPK lebih fokus pada kebijakan pemerintah menggelontorkan dana ke Bank Century," kata anggota Komisi IIII DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil dalam pesan singkatnya kepada okezone, Senin (23/11/2009).

Menurutnya, kondisi saat ini tergolong genting dan memaksa. Jika ada Perppu PPATK bisa bertindak. Jika tidak ada Perppu upaya untuk mengusut dugaan kejahatan perbankan di Bank Century akan berhenti di tengah jalan. "Penerbitan Perppu adalah indikator yang nyata dan serius bahwa Presiden ingin kasus ini menjadi terang benderang. Penerbitan Perppu tentang PPATK juga akan menghemat waktu dan biaya, terutama biaya sosial," tandasnya.

PKS Desak Pemerintah Lakukan Reformasi Perbankan

JAKARTA. PKS mendesak dilakukannya reformasi perbankan. Desakan itu muncul setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan lima pelanggaran dalam bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun.

"Reformasi sebagai salah satu agenda utama pemerintah," ujar Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mustafa Kamal di Jakarta, Senin (23/11). Upaya tersebut, menurut Mustafa dapat dimulai dengan mereformasi sistem pengawasan perbankan oleh bank sentral.

"Pasca krisis 1997 fungsi pengawasan BI sebenarnya telah membaik, namun sejak fungsi pemeriksaaan dan fungsi pengawasan perbankan di BI dipisah, kinerja pengawasan BI mengalami kemunduran," ujarnya. Hal ini semakin diperparah oleh lemahnya upaya investigasi untuk penyidikan dan penuntutan kejahatan perbankan dan keuangan, yang umumnya berskala besar dan signifikan merugikan keuangan negara.

Oleh karena itu, Fraksi PKS mendorong dilakukannya perubahan aturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana kejahatan di sektor perbankan dan keuangan. “Kami telah mengusulkan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Kejahatan Perbankan dan Keuangan dalam Prolegnas 2010-2014,” kata Mustafa yang anggota komisi keuangan dan Perbankan DPR ini .

Angket dan Nalar Publik

Oleh: Mukhamad Misbakhun, Anggota FPKS DPR RI

Kucuran dana pun tak terhindari setelah memperoleh legitimasi sebagai bank gagal. Proses kebijakan semakin menuai persoalan.

Rekomendasi Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Bibit-Chandra menyibak selubung misteri di balik kucuran dana Rp 6,7 triliun ke Bank Century. Konstruksi kebijakan bailout dikategorikan sebagai kasus korupsi. Fakta hukum yang terkandung di dalamnya menuntut Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menuntaskan kasus tersebut.

Kegundahan publik sebelumnya telah terkuak. Pernyataan pemerintah yang mengategorikan Bank Century sebagai bank gagal pada Oktober 2008 justru kembali beroperasi pada 20 November 2008. Keesokan harinya, Bank Century kembali dinyatakan gagal.

Kucuran dana pun tak terhindari setelah memperoleh legitimasi sebagai bank gagal. Proses kebijakan semakin menuai persoalan.

Perubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI) pada 30 Oktober 2008, dari PBI No 10/26/PBI/2008 yang menyebut persyaratan pengajuan fasilitas pembiayaan jangka pendek (FPJP) kepada bank-bank yang memiliki minimum CAR 8 persen, berubah dalam kurun waktu yang sangat singkat. Pada 14 November 2008, BI mengeluarkan PBI No 10/30/PBI/2008 tentang perubahan persyaratan minimum CAR 8 persen menjadi positif. Bank Century pun memenuhi kualifikasi menerima fasilitas pembiayaan darurat (FPD).