Koalisi Tambun dan Obesitas Politik

INILAH.COM, Jakarta. Bergabungnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar ke dalam koalisi besar SBY, semakin jelas. Namun sikap para politisi PDIP dan Golkar yang mudah bereaksi dan rapuh serta pragmatis, bakal membuat koalisi tambun SBY ini terancam obesitas politik, retak atau bubar di tengah jalan.

SBY-Boediono berhasil memenangi pemilihan presiden dengan dukungan koalisi yang terdiri atas Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)).

Koalisi itu juga sudah menguasai mayoritas parlemen karena mereka sudah menguasai 56% kursi. Atau tolal, 314 kursi yang telah mereka kuasai (Demokrat 148 kursi, PKS 59 kursi, PAN 42 kursi, PPP 39 kursi, dan PKB 26 kursi). "Ini koalisi besar, bahkan tambun," kata pengamat politik Ari Dwipayana dari Fisipol UGM.

Wah! PKS Lamar PDIP di Surabaya

INILAH.COM, Surabaya. Nuansa politik di tubuh PDIP menjelang Pilwali Surabaya semakin hangat. Meski telah mendeklarasikan diri untuk memilih kandidat dari internal partai, tawaran untuk berkoalisi dari partai lain terus berdatangan. Bahkan, dari partai yang selama ini dikenal selalu berseberangan dengan partai banteng moncong putih itu.

Sedikitnya tiga partai besar sudah merapat dan berkomunikasi politik dengan PDIP. Partai yang merapat tersebut, di antaranya adalah Partai Demokrat, Partai Gerindra, hingga PKS.

PKS: Pemekaran 15 Komisi Masuk Akal

INILAH.COM, Jakarta. Kendati belum diputuskan, PKS mengusulkan ada penambahan komisi di DPR menjadi 15. Hal ini bertujuan agar kerja anggota dewan lebih fokus dan tajam.

"Ya sebenarnya PKS sendiri menilai pemekaran jumlah komisi dari 11 ke 15 itu masih rasional, karena dengan 15 maka fokus kerja komisi itu akan lebih tajam tidak seperti sekarang terlalu lebar," kata mantan Ketua FPKS Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM di Jakarta, Selasa (13/10).

PKS Takut Golkar-PDIP Bikin Koalisi Kontraksi

INILAH.COM, Jakarta. Meski tidak kecewa, PKS khawatir keberadaan Golkar dan PDIP akan membuat kontraksi dalam koalisi. Seharusnya, Golkar dan PDIP memberi energi positif dalam koalisi pemerintahan.

"Kalau ternyata memang ada Golkar ada PDIP, kalau memang itu bisa jadi energi tambahan yang positif, ya silakan-silakan saja. Tetapi kalau Golkar dan PDIP kemudian menimbulkan kontraksi-kontraksi, ya saya kira Pak SBY sudah menghitunglah. Pak SBY kan cerdas dalam urusan begini," kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM di Jakarta, Selasa (13/10).

"PKS Dijatah Lebih dari Tiga Menteri"

Perkembangan terakhir, PKS mendapat lebih dari tiga kursi menteri.

VIVAnews. Politisi Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq, membeberkan partainya mendapat jatah lebih dari tiga kursi menteri dalam kabinet Susilo Bambang Yudhoyono. Namun kepastian itu tentu saja menunggu pengumuman sang presiden terpilih.

"Kalau Pak Tifatul (Presiden PKS) pernah mengisyaratkan tiga, maka perkembangan terbaru lebih dari itu," kata Mahfudz di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 12 Oktober 2009.

Namun perkembangan baru ini masih dibicarakan, "meski hak prerogatif di Presiden SBY," kata Mahfudz.

Editorial Selamat Pagi Indonesia : Kabinet SBY dan Akomodasi Kepentingan Elite

ADA kabar baik bahwa pos kementerian strategis dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) periode II di bawah duet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono tetap dipercayakan kepada kalangan profesional.

Ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan, terutama kepentingan politis, jika pos itu diserahkan kepada figur yang terafiliasi dengan partai politik.

Pos kementerian strategis dimaksud, kebanyakan di bidang ekonomi, seperti pos Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara BUMN.

Anggaran Pilkada Sukoharjo diusulkan Rp 16 miliar

Sukoharjo (Espos). Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sepakat mengajukan usulan anggaran untuk pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) di Kota Makmur senilai Rp 16 miliar.

Kesepakatan anggaran tersebut muncul setelah DPPKAD beserta KPU menggelar pertemuan pada pekan lalu. Usulan anggaran itu apabila dibandingkan dengan kebutuhan KPU pada hitungan awalnya senilai kurang lebih Rp 24 miliar, terdapat penurunan yang signifikan.

Salah seorang anggota KPU, Yulianto Sudrajat menjelaskan, berdasarkan pertemuan dengan DPPKAD disepakati usulan anggaran untuk Pilkada yang diajukan kepada legislatif senilai Rp 16 miliar.

Anggaran Pilkada 2010 membengkak jadi Rp 9,4 M

Solo (Espos). Anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) April 2010 mendatang yang akan diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo membengkak dari Rp 7,1 miliar pada rencana awal menjadi Rp 9,4 miliar.

Rencana anggaran Pilkada itu sudah disampaikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Solo dan sudah dilakukan pembahasan.

Ketua KPU Solo Didik Wahyudiono saat ditemui wartawan, Senin (12/10), seusai menghadap Pimpinan DPRD Kota Solo, mengungkapkan, dari hasil finalisasi pembahasan anggaran di KPU, untuk anggaran Pilkada 2010 mengalami pembengkakan menjadi sekitar Rp 9,4 miliar.

Kebutuhan anggaran itu, terangnya, sudah mencakup keseluruhan tahapan Pilkada selama dua putaran dan kebutuhan anggaran di tahun 2009 ini.

Pembukaan Rakernas PKS Tahun 2009

PKS selenggarakan Rakernas tahun 2009 selama tiga hari di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta. Presiden PKS, Tifatul Sembiring membuka acara ini secara resmi pada Jumat (9/10) pukul 16.00 WIB. Tema Rakernas kali ini adalah "Konsolidasi Nasional Menuju Kemenangan Pemilu 2009"

"Tifatul Jadi Menteri, Presiden PKS Diganti"

VIVAnews. Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan menjadikan ketua umum partai sebagai menteri di kabinet periode 2009 - 2014. Apakah ini berarti peluang Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring tertutup?

Juru Bicara PKS, Ahmad Mabruri, menyatakan tidak juga. Aturan PKS menyatakan, pimpinan partai yang menjadi pejabat publik memang otomatis harus menanggalkan jabatan di partai.

"PKS sudah otomatis, bila Presiden PKS jadi menteri, maka akan ada pejabat sementara Presiden PKS," kata Mabruri dalam perbincangan dengan VIVAnews melalui telepon, Senin 12 Oktober 2009.