Calon Kapolri Miliki Tim Sukses

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA. Anggota Komisi Hukum DPR RI Nasir Djamil tidak memungkiri keberadaan tim sukses calon Kapolri. Tim sukses ini bekerja untuk mendongkrak citra calon Kapolri di mata SBY maupun anggota Dewan di Senayan serta partai politik.

"Kalau kita cermati masing-masing memang ada tim sukses. Jadi ini menunjukkan muatan politis lebih dominan," kata Nasir Djamil kepada wartawan di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (28/9/2010).

Politisi asal PKS ini menilai, promosi calon Kapolri yang dijajakan tim sukses berjalan sejak lama dengan tanpa menciderai profesionalitas pejabat Polri.

"Komunikasi yang dilakukan pun masih wajar. Yang perlu dihindari adalah barter kasus, dan money politic," ungkapnya seraya menyatakan, barter kasus justru memasung calon Kapolri berdinas di institusi kepolisian.

Pemerintah Didesak Revisi Peta Area Terdampak Lapindo

JAKARTA. Komisi V DPR RI memandang pemerintah terlalu lambat merespons keinginan warga Sidoarjo yang terkena dampak lumpur Lapindo.

Anggota Komisi V dari Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo mengingatkan pemerintah untuk menjalankan komitmennya menyelesaikan kasus semburan lumpur di Sidoarjo dengan segera merevisi peta area terdampak.

Menurut Sigit, pemerintah masih saja berpatokan pada kondisi lapangan dua sampai tiga tahun yang lalu. Padahal saat ini kondisi di lapangan sudah jauh berbeda.

Saat ini saja, lanjut Sigit, ada 180-an buble (sumur-sumur gas) yang bermunculan di sekitar area terdampak atau bahkan di sekitar rumah warga yang tersebar di empat desa sekitar area terdampak.

Suara Terbanyak Terancam Tergusur

Politisi Rancang Konsep Campuran

JAKARTA. Nada-nadanya, pemilu akan mengalami setback. Sistem pemilihan dengan suara terbanyak seperti Pemilu 2009 bakal tergusur. Politisi di Senayan kini merancang sistem penentuan calon terpilih dengan sistem mix member proportion atau campuran dari proporsional terbuka dan tertutup. Artinya kembali ke sistem Pemilu 2004.

Hampir seluruh partai koalisi pemerintahan mendukung gagasan untuk menggunakan sistem campuran itu. Sistem tersebut merupakan kombinasi dari sistem suara terbanyak dengan sistem proporsional tertutup. Dalam sistem terbuka, suara terbanyak adalah yang lolos tanpa melihat nomor urut. Untuk sistem tertutup, lolos tidaknya ditentukan nomor sehingga yang berkuasa adalah parpol yang mengatur nomor urut.

Sementara itu, dalam sistem campuran, calon yang meraih suara batas kursi langsung lolos. Bila tak ada yang mencapai suara senilai kursi, hal itu otomatis ditentukan nomor urut. Dalam praktiknya, seperti Pemilu 2004, hanya satu atau dua orang yang meraih suara dan langsung lolos. Sisanya berdasar nomor urut. Setidaknya empat fraksi menunjukkan respons positif dengan sistem campuran, yakni Partai Golkar, PKS, PAN, dan PPP. Sementara itu, PDIP lewat Arif Wibowo justru ingin secara tertutup. Wakil Ketua Kebijakan Publik DPP PKS Agus Purnomo setuju diberlakukannya kembali sistem proporsional tertutup dengan tetap mengakomodasi sistem suara terbanyak. “Saya setuju mix member proportion,” kata Agus kemarin (27/9).

Sukoharjo Juarai Festival Permainan

SUKOHARJO. Kabupaten Sukoharjo mendapatkan penghargaan sebagai juara pertama Festival Permainan Rakyat di Temanggung (Jateng) dari tanggal 22-25 September 2010. Sukoharjo meraih penghargaan lewat penampilan kesenian tradisional Ni Dhiwut.

“Kesenian tradisional Ni Dhiwut Sukoharjo yang mewakili wilayah eks Karesidenan Surakarta mendapatkan juara pertama dalam Festival Permainan Rakyat di Temanggung,” ujar Kasi Seni Seni dan Budaya, Dinas Pemuda Olah Raga Pariwisata dan Kebudayaan (DPOPK) Sukoharjo Sri Raharjo, Sabtu (25/9).

Dengan adanya penghargaan tersebut, menurut Sri Raharjo berhak membawa pulang hadiah uang pembinaan sebesar Rp 2,2 juta dan piagam penghargaan. Dikatakan dia, kesenian tradisional Ni Dhiwut lebih menghibur dibandingkan permainan lainnya seperti Egrang yang ditampilkan eks Karesidenan Semarang, Uka-uka Kedu dan Betengan dari eks Karasidenan Pati.

Tumbuh Bersama Saling Menguntungkan

Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di eks-Karesidenan Surakarta sangat pesat. Berbagai jenis usaha tumbuh, seperti garmen yang menjadi denyut nadi wilayah ini, kuliner, mebel, cenderamata, dan sebagainya. Bagaimana perjalanan para pelaku UMKM dan sosok-sosok yang mendukungnya?

Cuaca yang bersahabat mengantarkan Joglosemar menuju Dukuh Kalimider Desa Tegalsari Kecamatan Weru, Sukoharjo, Selasa (28/9) pagi. Untuk mencapai daerah tersebut tidak terlalu sulit, akses jalan beraspal sudah mencapai ke jalan-jalan kampung di daerah itu. Hanya saja dibutuhkan kesabaran menjangkau daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Klaten, tepatnya Kecamatan Cawas, yakni sekitar 20 kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Sukoharjo.

Walau tak terlalu terkenal, ternyata penduduk daerah ini beberapa di antaranya menggantungkan hidup dari menenun, seperti Sugiyem (60). “Saya sudah sejak kecil menenun, tahun berapa saya lupa. Kira-kira waktu usia saya 10 tahun lah. Masih ingat saat itu, kaki saya saja belum bisa menjangkau alat ini (Alat Tenun Bukan Mesin/ATBM-red),” katanya saat ditemui di teras rumahnya.

Walau penghasilannya tidak banyak, tapi dia bahagia karena dari menenun dia bisa membantu tiga orang saudara kandungnya serta menyekolahkan anak-anaknya sampai tingkat SMA.

Sukoharjo Dapat Hibah Rp 2 M

SUKOHARJO. Pemkab Sukoharjo mendapatkan dana hibah Rp 2 miliar dari negara Australia. Bantuan dana tersebut akan diperuntukkan bagi pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sukoharjo.

“Dana tersebut baru bisa dicairkan pada tahun 2011 nanti,” ujar Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya usai rapat Paripurna di gedung DPRD Sukoharjo, Senin (27/9).

Dikatakan Bupati, dana hibah dari Australia itu diberikan melalui pemerintah pusat dan diteruskan ke Sukoharjo. Sebelumnya Pemkab yang diwakili Bupati sudah melakukan pembukuan tanda tangan naskah kesepakatan di Jakarta pada tanggal 23 September lalu. Namun terkait mekanisme teknis pencairan belum dibahas dalam forum tersebut.

“Surat resmi perjanjian belum ada dan hanya surat penandatanganan saja,” jelasnya.

UMK Sukoharjo Jadi Rp 790.500

SUKOHARJO. Dewan pengupahan Sukoharjo akhirnya menyepakati Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sukoharjo tahun 2011 menjadi Rp 790.500. Hal itu merupakan hasil kesepakatan dalam forum yang digelar bersama di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Senin (27/9).

“Hasil rapat bersama terkait UMK di Sukoharjo telah disepakati sebesar Rp 790.500,” ujar Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja, Disnakertrans, Langgeng Wiyana.

Dikatakan, kesepakatan mengenai besaran UMK tersebut didasari oleh beberapa pertimbangan di antaranya dari hasil survei sebelumnya mengenai kebutuhan hidup layak (KHL) di Kabupaten Sukoharjo yang mengalami peningkatan menjadi 2,71 Persen.

Peningkatan KHL di Sukoharjo tersebut, menurut Langgeng, secara tidak langsung juga mendongkrak kenaikan UMK. Jika tahun 2010 ini UMK di Sukoharjo sebesar Rp 769.000, maka tahun 2011 nanti naik menjadi Rp 790.500.

PAD Sukoharjo Minus Rp 137 J

SUKOHARJO. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi (Dishubinfokom) di tahun 2010 ini minus Rp 137 juta. Penyebab minusnya PAD tersebut dipengaruhi banyak faktor salah satunya adanya penyimpangan jual beli kios terminal Kartasura.

Anggota Badan Anggaran (Banang) Sri Joko mengatakan, PAD retribusi terminal yang ada di bawah Dishubinfokom pada tahun ini mengalami minus Rp 137 juta. “Akibat penurunan tersebut target PAD di awal tahun untuk termasuk retribusi terminal sebesar Rp 800 juta menjadi tidak terpenuhi,” ujar Sri Joko, Sabtu (25/9).

Menurut dia, banyak persoalan yang membuat PAD tersebut tidak terpenuhi. Bahkan dari laporan Dishubinfokom minusnya PAS, salah satunya karena faktor penyimpangan jual beli kios terminal Kartasura, pungutan keluar masuk bus yang tidak terkelola dengan baik. Bahkan dari dua faktor tersebut PAD dari jual beli kios yang paling banyak mengalami kehilangan jumlah pendapatan.

Pejabat Dijangkiti Virus Matirasa

Akeh manungsa lali asale.
Ukuman Ratu ora adil.
Akeh pangkat sing jahat lan ganjil.

Akeh kelakuan sing ganjil.
Wong apik-apik padha
kapencil.
Akeh wong nyambut gawe apik-apik padha krasa isin.
Luwih utama ngapusi.
Wegah nyambut gawe.
Kepingin urip mewah.
Ngumbar nafsu angkara
murka, nggedhekake duraka.

Wong bener thenger-thenger.
Wong salah bungah.

Bait-bait di atas merupakan cuplikan tanda-tanda zaman Kalabendu yang termaktub dalam Ramalan Jayabaya. Ramalan ini sangat populer di kalangan masyarakat Jawa. Sebagian besar orang meyakini, bangsa Indonesia tengah berada di era Kalabendu. Zaman yang tidak menentu, penuh intrik dan kekacauan. Ciri-ciri ramalan di atas sudah tampak di depan mata dan dapat kita rasakan bersama. 

Di tengah-tengah pusaran kemiskinan yang masih membelit sebagian besar masyarakat Indonesia, perilaku para pejabat negara baik eksekutif maupun legislatif sungguh tidak terpuji. Mereka berlomba menghambur-hamburkan uang rakyat dan tidak segan-segan pamer kemewahan, tanpa merasa berdosa sama sekali.

Dengan dalih demi kepentingan rakyat, mereka minta dibangunkan gedung baru 36 lantai senilai Rp 1,6 triliun dengan fasilitas yang supermewah. Belum reda kecaman masyarakat, kembali membuat ulah lain. Tanpa ada hujan dan angin, tiba-tiba mereka membuat agenda pelesir ke luar negeri.

Tes Keperawanan Siswi, Bukan Solusi

Wacana penerapan tes keperawanan bagi siswi SLTP dan SLTA menuai sejumlah kritikan. Satu di antaranya datang dari Henry Mashur, Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Provinsi Jambi.

Henry yang ditemui wartawan, Minggu (26/09) menilai wacana penerapan tes keperawanan bagi siswi tersebut bukan solusi yang tepat. Karena itu, tidak dapat diterapkan.

Katimbang mewacanakan tes keperawanan tersebut, menurutnya lebih baik tanamkan nilai-nilai keagamaan sejak dini kepada generasi muda. “Program itulah yang perlu diperkuat pemerintah saat ini,” ujarnya.