SUKOHARJO. Pengurusan izin dan administrasi di Pemkab Sukoharjo, sejauh ini masih ruwet dan berbelit-belit. Kondisi tersebut sampai kini pun masih dikeluhkan oleh sebagian besar masyarakat Sukoharjo, misalnya dalam pembuatan KTP maupun KK.
”Ini sangat ironis jika terus dibudayakan karena sebagai pemerintahan, seharusnya bisa mempermudah rakyat dan bukan malah mempersulitnya,” ujar Hendra Gunawan dari Pansus Satu dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (26/5).
Rapat Paripurna yang dihadiri anggota DPRD bersama jajaran eksekutif dari berbagai dinas tersebut untuk menetapkan hasil keputusan tentang rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) akhir masa jabatan Bupati Sukoharjo periode 2005-2010.










