jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu
Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..
Selasa, 11 Mei 2010
PKS Minta SBY Jaga Koordinasi dengan Parpol Koalisi
Ical Pimpin Koalisi
"Semula Pak SBY mengambil sikap sendiri, sekarang ya koordinasi dengan parpol koalisi dalam sekretariat gabungan," kata Sekjen PKS Anis Matta kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/5/2010).
Menurut Anis, koordinasi antar parpol koalisi dengan SBY sebelum mengambil keputusan sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti selama ini. "Kita di koalisi ikut menyampaikan masukan terhadap jalannya pemerintahan," terang Anis.
Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta SBY berkoordinasi dengan partai koalisi pemerintah sebelum mengambil kebijakan. Sebab, salah satu kesepakatan pembentukan sekretariat gabungan adalah agar koordinasi SBY dengan parpol koalisi.
"Semula Pak SBY mengambil sikap sendiri, sekarang ya koordinasi dengan parpol koalisi dalam sekretariat gabungan," kata Sekjen PKS Anis Matta kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/5/2010).
Menurut Anis, koordinasi antar parpol koalisi dengan SBY sebelum mengambil keputusan sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti selama ini. "Kita di koalisi ikut menyampaikan masukan terhadap jalannya pemerintahan," terang Anis.
Tifatul: Aburizal Tak Punya Komando Koalisi
PKS tegaskan, tongkat komando koalisi bukan di tangan Aburizal
"PKS diajak bicara. Jadi penunnjukkan Bang Ical (Aburizal) sebagai koordinator tidak mempunyai kewenangan komando secara politik," kata mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring sebelum rapat paripurna kabinet, Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 11 Mei 2020.
Tifatul menegaskan, fungsi dan peran Ketua Harian yang dijabat Ketua Umum Partai Golkar itu, salah satunya untuk memperlancar komunikasi yang sempat tersumbat. Tifatul mengakui ada komunikasi partai koalisi yang kurang baik.
VIVAnews. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah tidak diajak bicara dalam pemilihan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Koalisi pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono. PKS tegaskan, tongkat komando koalisi bukan di tangan Aburizal.
"PKS diajak bicara. Jadi penunnjukkan Bang Ical (Aburizal) sebagai koordinator tidak mempunyai kewenangan komando secara politik," kata mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring sebelum rapat paripurna kabinet, Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 11 Mei 2020.
Tifatul menegaskan, fungsi dan peran Ketua Harian yang dijabat Ketua Umum Partai Golkar itu, salah satunya untuk memperlancar komunikasi yang sempat tersumbat. Tifatul mengakui ada komunikasi partai koalisi yang kurang baik.
Kades dan Perdes Dapat Tambahan Rp 13 M
SUKOHARJO. Para kepala desa (Kades) dan perangkat desa (Perdes) di seluruh kecamatan di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2010 ini akan mendapat tambahan penghasilan dari APBD senilai total Rp12 miliar. Dari nilai total tersebut, kini sudah cair 50 persen.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Sukoharjo, Agus Santoso menjelaskan, pencairan tunjangan itu nanti sangat tergantung pada pengajuan di masing-masing tingkat desa.
Dijelaskan Agus, sebenarnya tambahan penghasilan itu sudah diberlakukan tahun 2009 tahun lalu. Karena dalam Peraturan Daerah (Perda) hasil perubahan Perda Nomor 8/2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah jelas mengharuskan tambahan penghasilan bagi Perdes dan Kades.
“Kami hanya menjalankan Perda saja, sehingga tidak ada masalah jika nantinya kami memenuhi hak para Kades dan Perdes untuk memberikan tambahan penghasilan pada mereka,” ujar Agus, Senin (10/5).
Bahas LKPj Bupati DPRD Sukoharjo Boyongan ke Jogja
SUKOHARJO. Meski mendapat kritikan dari berbagai pihak, DPRD Sukoharjo tak menggubris, dan tetap ngotot hendak membahas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sukoharjo di Yogyakarta.
Para anggota dewan tersebut sudah berangkat hari Senin (10/5) sore, dan baru akan selesai Rabu (12/5) mendatang. Rombongan anggota Dewan tersebut disertai pula kalangan eksekutif.
Direktur Pusat Kajian Keuangan Daerah Sukoharjo, Eko Raharjo menegaskan, pembahasan LKPj nglurug ke daerah lain seperti itu merupakan bentuk pemborosan. Dewan sebagai lembaga legislatif dinilai tidak memperhitungkan aspek tersebut.
Puluhan ribu orang hadiri peresmian cabang MTA
Sukoharjo (Espos). Puluhan ribu jamaah Majelis Tafsir Alquran (MTA) menghadiri pengajian akbar dalam rangka peresmian cabang MTA, Minggu (9/5) di alun-alun Satya Negara Sukoharjo.
Dalam acara yang dihadiri oleh Pimpinan Pusat MTA Ahmad Sukino, Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto beserta Muspida dan bakal calon bupati dan wakil bupati tersebut sebanyak delapan cabang MTA diresmikan, di antaranya terdiri dari MTA cabang Baki, Weru, Grogol, Kartasura, Mojolaban, Polokarto dan Sukoharjo.
Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Cholil Ridwan yang hadir memberikan tausiah mengatakan, tidak ada masalah dengan ajaran MTA. pada kesempatan itu Cholil juga mengajak, kepada jamaah yang hadir untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah dan menggiatkan salat berjamaah.
Acara jalan sehat Hardiknas diwarnai aksi kampanye
Sukoharjo (Espos). Acara jalan sehat memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Desa Gumpang, Kartasura, Minggu (9/5) diwarnai aksi kampanye pasangan bakal calon (Balon) bupati dan wakil bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya-Haryanto (War-to).
Di tempat terpisah, pasangan Warto juga turut hadir melakukan tebar pesona pada acara jalan sehat dan pengobatan gratis yang digelar pimpinan ranting Muhammadiyah Kelurahan Ngadirejo, Kartasura.
Dalam acara jalan sehat yang diadakan di lapangan Gumpang, Wardoyo Wijaya yang hadir bersama pasangannya Haryanto diberi kesempatan oleh Kades Gumpang, Budi Santosa untuk memberi sambutan dan justru digunakan untuk menyampaikan visi misinya dalam Pilkada.
”Saya Tak Akan Terpancing”
SUKOHARJO. Meski digoyang isu pemalsuan ijazah oleh Lembaga Studi Lingkungan (LSL) Surakarta, Titik Suprapti atau TBR tetap optimis, isu ijazah palsu tersebut tidak akan berpengaruh pada popularitas dirinya di masyarakat. Dia juga yakin bakal memenangi Pilkada Sukoharjo 3 Juni mendatang.
“Kami tidak akan terpancing oleh isu ijazah palsu ini, karena masyarakat sekarang sudah cerdas dan bisa menilai mana yang benar dan yang salah,” ujar Titik, Senin (10/5).
TBR juga menyayangkan sikap LSL yang notabene bukan lembaga dari Sukoharjo, ikut campur dengan daerah lain. Dikatakan, pemberitaan tersebut dianggap tidak rasional.
Senin, 10 Mei 2010
Unisri Ikut Berang
SOLO. Panasnya berita dugaan pemalsuan ijazah D3 dan S1 yang dilakukan Balon Bupati Sukoharjo, Titik Suprapti (TBR), tak urung membuat kampus Universitas Slamet Riyadi (Unisri) ikut-ikutan merasa gemas dan berang.
Pasalnya, sebagai lembaga pendidikan di mana TBR menyelesaikan studi lanjutan S1 Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, pihak Unisri menegaskan tak pernah mengeluarkan ijazah palsu. Justru, pihak Unisri merasa dirugikan, karena berita miring tersebut telah mencoreng citra dan nama baik kampus Unisri di tengah masyarakat.
“Kami menegaskan bahwa kami tidak pernah mengeluarkan ijazah palsu. Titik Suprapti merupakan mahasiswa D3 transfer Jurusan Administrasi Keuangan Universitas Jenderal Sudirman (Unsoed). Kami menerima Bu Titik sebagai mahasiswa program transfer karena kami menerima legalisir ijazah dari universitas sebelumnya,” ungkap Rektor Unisri, Prof Dr Ir Kapti Rahayu Kuswanto kepada wartawan saat menggelar jumpa pers, Senin (10/5).
Langganan:
Postingan (Atom)
