Pilkada, Semua Wilayah Rawan

SUKOHARJO. Kapolres Sukoharjo akan menyiapkan sekitar 800 personel atau sekitar tiga perempat kekuatan untuk menjaga keamanan Pilkada Sukoharjo. Pengamanan akan dilakukan sejak tahapan awal Pilkada sampai hari H Pilkada, 3 Juni mendatang.

“Kekuatan itu nanti akan kita sebar ke-12 kecamatan,” ujar Kapolres Sukoharjo AKBP Suharyono, Kamis (6/5).

Selain mengerahkan personel, jelas Kapolres, jajarannya juga akan melakukan sejumlah upaya dalam rangka cipta kondisi. Antara lain berkoordinasi dengan Parpol untuk bersama-sama menciptakan iklim kondusif serta menggelar acara gerak jalan bersama.

Pasangan TBR-Tarto Tak Hadiri Debat Kandidat

SUKOHARJO. Pasangan bakal calon (Balon) Titik Bambang Riyanto (TBR)-Sutarto tak menghadiri acara debat Balon Pilkada di Wisma Boga, Solo Baru, Kamis (6/5). Acara debat bertema Bagaimana Membangun Sukoharjo 5 Tahun ke Depan.

Debat yang dihadiri pengurus partai dan elemen masyarakat itu hanya dihadiri dua pasangan antara lain Wardoyo Wijaya-Haryanto (War-To) dan Mohamad Toha-Wahyudi (Ha-Di), sedangkan pasangan TBR-Tarto tidak hadir.

Bertindak selaku panelis pengamat politik dari UMS, Aidul Fitriciada Azhari, pengamat ekonomi UNS Riwi Sumantyo dan budayawan Ki Jlitheng Suparman.

Debat yang terdiri dari empat sesi itu berjalan lancar. Dalam sesi pertanyaan Aidul Fitriciada menanyakan permasalahan tentang politisasi birokrasi yang selama ini melanda tiap kali Pilkada.

3 Pengurus Golkar Diperiksa

SUKOHARJO. Polres Sukoharjo telah memeriksa tiga pengurus Golkar DPD II Sukoharjo, di antaranya Giyarto (Ketua), Jaka Wuryanta (Sekretaris) dan Suharsi (Bendahara) terkait dugaan pemalsuan surat dalam pengambilan dana partai senilai Rp 67 juta.

Ketiga pengurus Golkar tersebut sebelumnya merupakan pengurus Golkar hasil Musda 15 September 2009 yang telah dibatalkan oleh DPP Partai Golkar, tetapi masih mencairkan dana bantuan partai politik dari APBD II senilai Rp 67 juta.

“Memang benar tiga anggota pengurus Golkar DPD II sudah dimintai keterangan dan semuanya statusnya masih sebatas saksi sesuai dengan wewenang kami,” ujar Ketua DPD II Golkar Sukoharjo, Giyarto, Rabu (5/5).

Pengangguran Masih Jadi Masalah

SUKOHARJO. Pemkab Sukoharjo dinilai belum berhasil menangani masalah pengangguran. Indikasinya, di tahun 2009 ini, jumlah penganggur mencapai sekitar mencapai 20.823 jiwa. Sementara pada tahun 2005 lalu, jumlah pengangguran hanya sebanyak 13.482 jiwa.

“Ini membuktikan bahwa program yang direncanakan Bupati belum mampu menggerakkan perekonomian di wilayah Sukoharjo,” ujar anggota Komisi IV DPRD Sukoharjo, Heri Purwanto dalam rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) 2005-2010, Rabu (5/5).

Jika ekonomi digarap dengan maksimal, menurut Heri, secara otomatis dapat membuka peluang kerja yang luas dan angka jumlah pengangguran juga dapat ditekan. Salah satu alternatif untuk menekan pengangguran, jelas Heri, proyek Kawasan Industri Nguter (KIN) seluas 250 hektare harus segera direalisasikan.

Menelaah PAD Sukoharjo lima tahun terakhir (I) Modal berlimpah, keuntungan minim

Beberapa kali Pemkab Sukoharjo diperingatkan oleh Dewan setempat terkait minimnya PAD. Kondisi ini ironis jika dikaitkan dengan penyertaan modal Pemkab setiap tahun pada perusahaan daerah. Mengapa Perusda tidak mampu menjadi sumber PAD? Berikut laporan wartawan SOLOPOS.

Di tengah ruang rapat paripurna Gedung DPRD Sukoharjo yang megah, Selasa (1/12) silam, puluhan tamu undangan seperti mengulang “ritual” tahunan.

Setahun yang lalu, tamu undangan yang hadir juga mendapat suguhan serupa, dan nyaris tak ada bedanya bahkan pada dua hingga empat tahun lalu. Yang berbeda mungkin hanya jumlah orang yang maju ke depan karena apabila pada periode Dewan sebelumnya (2004-2009), hanya lima orang yang maju membacakan pandangan umum fraksi, sedang pada awal Desember 2009 silam itu menjadi enam orang yang maju lantaran fraksinya ada enam (2009-2014). Dari semua fraksi itu, kesemuanya lagi-lagi menyoroti tentang minimnya pendapatan asli daerah (PAD).

Akun FB Pengurus PKS Dibajak, Diisi Gambar Porno

Persoalan penyalahgunaan penggunaan situs jejaring sosial, Facebook (FB), kembali mengemuka. Kali ini, menimpa seorang pengurus sekaligus mantan caleg PKS untuk DPRD Kota Surakarta, Jawa Tengah, Muhammad Ikhlas Thamrin. Seseorang yang tak bertanggungjawab telah menggunakan akun mirip dengan namanya untuk menampilkan sejumlah foto wanita berbikini dan link site video porno.

Sebuah akun bernama Ikhlas Muhammad Thamrin yang memiliki kemiripan dengan akun Muhammad Ikhlas muncul dengan foto profil yang sama dan album foto yang juga mirip. Belakangan diketahui, Ikhlas hanya mengakui memiliki satu akun saja dengan nama Muhammad Ikhlas.

Diyakini, pembuat akun Ikhlas Muhammad Thamrin hanyalah orang iseng dan orang yang tidak senang dengan pribadi Ikhlas. Belum ada konfirmasi dari Ikhlas perihal pembajakan namanya.

Tiga Tantangan Besar Ekonomi Syariah

BOGOR. Industri keuangan syariah kini tak hanya berkembang di negara-negara Islam, namun juga ke sejumlah negara lainnya. Kendati demikian pesatnya pertumbuhan ekonomi syariah masih menyisakan tiga tantangan besar.

Guru Besar IPB, Didin Hafiduddin, mengatakan tiga tantangan tersebut adalah pengembangan dari sisi keilmuan; penguatan dan pengembangan dari sisi SDM, kelembagaan, dan regulasi; serta advokasi dan sosialisasi tentang konsep dan praktek ekonomi syariah.

''Untuk menjawab ketiga tantangan tersebut peran perguruan tinggi di sini adalah menyiapkan sistem pendidikan dan kurikulum ekonomi syariah yang tepat,'' kata Didin dalam seminar internasional ekonomi syariah bertajuk 'Revitalizing Development Approach:Challenges and Prospects for Islamic Economics' di Botani Square, Bogor, Rabu (5/5).

Di Istana, Fachri Hamzah Luruskan SBY

Jakarta, RMOL. Wakil Ketua Komisi III DPR Fachry Hamzah menegaskan DPR tidak mempunyai alat untuk mengintervensi proses hukum. Hal ini ditegaskan Fahri menanggapi imbauan Presiden SBY yang meminta Pemerintah dan DPR untuk tidak mengintervensi hukum.

"Kalau legislatif tidak mempunyai alat menghentikan proses hukum. Kalau legislatif, kami cuma ngomong doang, kami digaji untuk ngomong. Kalau nggak nomong, gajinya dibalikin,” kata Fachri seusai menghadiri acara pembukaan rakor dan konsultasi penegak hukum di Istana Negara, Jakarta, (Selasa, 4/5).

Justru sebaliknya, lanjut politisi PKS ini, lembaga eksekutif lah yang mempunyai alat untuk menghentikan proses hukum.

Inilah Resep Islam Menjauhi Sikap Malas

"Seandainya..." Kata ini begitu akrab dalam kehidupan sehari-hari. Disadari atau tidak, sebagian besar orang boleh jadi biasa mengucapkannya, "Seandainya aku melakukan begini, tentunya begini dan begini, tidak begini..."

Nabi Muhammad SAW sangat tak menyukai umatnya mengumbar kata-kata 'seandainya'. Bahkan, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya, kalimat lau (seandainya) membawa kepada perbuatan setan."

Syekh Shaleh Ahmad asy-Syaami, menjelaskan, kata 'seandainya' tidak membawa manfaat sama sekali. Menurutnya, meskipun seseorang mengucapkan ungkapan itu, ia tidak akan mampu mengembalikan apa yang telah berlalu, dan menggagalkan kekeliruan yang telah terjadi. Dalam bukunya bertajuk Berakhlak dan Beradab Mulia, Syekh asy Syaami mewanti-wanti bahwa ungkapan 'seandainya' bisa berkonotasi sebagai angan-angan semu, dan sesuatu yang tidak mungkin terjadi.

DEBAT TERBUKA BAKAL CALON BUPATI SUKOHARJO -ON AIR-

SIMAK & IKUTI...!!!

"DEBAT TERBUKA BAKAL CALON BUPATI SUKOHARJO"

 -ON AIR-

TEMA : "BAGAIMANA MEMBANGUN SUKOHARJO 5 TAHUN KE DEPAN"