jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Jumat, 07 Mei 2010

Pengangguran Masih Jadi Masalah

SUKOHARJO. Pemkab Sukoharjo dinilai belum berhasil menangani masalah pengangguran. Indikasinya, di tahun 2009 ini, jumlah penganggur mencapai sekitar mencapai 20.823 jiwa. Sementara pada tahun 2005 lalu, jumlah pengangguran hanya sebanyak 13.482 jiwa.

“Ini membuktikan bahwa program yang direncanakan Bupati belum mampu menggerakkan perekonomian di wilayah Sukoharjo,” ujar anggota Komisi IV DPRD Sukoharjo, Heri Purwanto dalam rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) 2005-2010, Rabu (5/5).

Jika ekonomi digarap dengan maksimal, menurut Heri, secara otomatis dapat membuka peluang kerja yang luas dan angka jumlah pengangguran juga dapat ditekan. Salah satu alternatif untuk menekan pengangguran, jelas Heri, proyek Kawasan Industri Nguter (KIN) seluas 250 hektare harus segera direalisasikan.

Menelaah PAD Sukoharjo lima tahun terakhir (I) Modal berlimpah, keuntungan minim

Beberapa kali Pemkab Sukoharjo diperingatkan oleh Dewan setempat terkait minimnya PAD. Kondisi ini ironis jika dikaitkan dengan penyertaan modal Pemkab setiap tahun pada perusahaan daerah. Mengapa Perusda tidak mampu menjadi sumber PAD? Berikut laporan wartawan SOLOPOS.

Di tengah ruang rapat paripurna Gedung DPRD Sukoharjo yang megah, Selasa (1/12) silam, puluhan tamu undangan seperti mengulang “ritual” tahunan.

Setahun yang lalu, tamu undangan yang hadir juga mendapat suguhan serupa, dan nyaris tak ada bedanya bahkan pada dua hingga empat tahun lalu. Yang berbeda mungkin hanya jumlah orang yang maju ke depan karena apabila pada periode Dewan sebelumnya (2004-2009), hanya lima orang yang maju membacakan pandangan umum fraksi, sedang pada awal Desember 2009 silam itu menjadi enam orang yang maju lantaran fraksinya ada enam (2009-2014). Dari semua fraksi itu, kesemuanya lagi-lagi menyoroti tentang minimnya pendapatan asli daerah (PAD).

Rabu, 05 Mei 2010

Akun FB Pengurus PKS Dibajak, Diisi Gambar Porno

Persoalan penyalahgunaan penggunaan situs jejaring sosial, Facebook (FB), kembali mengemuka. Kali ini, menimpa seorang pengurus sekaligus mantan caleg PKS untuk DPRD Kota Surakarta, Jawa Tengah, Muhammad Ikhlas Thamrin. Seseorang yang tak bertanggungjawab telah menggunakan akun mirip dengan namanya untuk menampilkan sejumlah foto wanita berbikini dan link site video porno.

Sebuah akun bernama Ikhlas Muhammad Thamrin yang memiliki kemiripan dengan akun Muhammad Ikhlas muncul dengan foto profil yang sama dan album foto yang juga mirip. Belakangan diketahui, Ikhlas hanya mengakui memiliki satu akun saja dengan nama Muhammad Ikhlas.

Diyakini, pembuat akun Ikhlas Muhammad Thamrin hanyalah orang iseng dan orang yang tidak senang dengan pribadi Ikhlas. Belum ada konfirmasi dari Ikhlas perihal pembajakan namanya.

Tiga Tantangan Besar Ekonomi Syariah

BOGOR. Industri keuangan syariah kini tak hanya berkembang di negara-negara Islam, namun juga ke sejumlah negara lainnya. Kendati demikian pesatnya pertumbuhan ekonomi syariah masih menyisakan tiga tantangan besar.

Guru Besar IPB, Didin Hafiduddin, mengatakan tiga tantangan tersebut adalah pengembangan dari sisi keilmuan; penguatan dan pengembangan dari sisi SDM, kelembagaan, dan regulasi; serta advokasi dan sosialisasi tentang konsep dan praktek ekonomi syariah.

''Untuk menjawab ketiga tantangan tersebut peran perguruan tinggi di sini adalah menyiapkan sistem pendidikan dan kurikulum ekonomi syariah yang tepat,''
kata Didin dalam seminar internasional ekonomi syariah bertajuk 'Revitalizing Development Approach:Challenges and Prospects for Islamic Economics' di Botani Square, Bogor, Rabu (5/5).

Di Istana, Fachri Hamzah Luruskan SBY

Jakarta, RMOL. Wakil Ketua Komisi III DPR Fachry Hamzah menegaskan DPR tidak mempunyai alat untuk mengintervensi proses hukum. Hal ini ditegaskan Fahri menanggapi imbauan Presiden SBY yang meminta Pemerintah dan DPR untuk tidak mengintervensi hukum.

"Kalau legislatif tidak mempunyai alat menghentikan proses hukum. Kalau legislatif, kami cuma ngomong doang, kami digaji untuk ngomong. Kalau nggak nomong, gajinya dibalikin,” kata Fachri seusai menghadiri acara pembukaan rakor dan konsultasi penegak hukum di Istana Negara, Jakarta, (Selasa, 4/5).

Justru sebaliknya, lanjut politisi PKS ini, lembaga eksekutif lah yang mempunyai alat untuk menghentikan proses hukum.

Inilah Resep Islam Menjauhi Sikap Malas

"Seandainya..." Kata ini begitu akrab dalam kehidupan sehari-hari. Disadari atau tidak, sebagian besar orang boleh jadi biasa mengucapkannya, "Seandainya aku melakukan begini, tentunya begini dan begini, tidak begini..."

Nabi Muhammad SAW sangat tak menyukai umatnya mengumbar kata-kata 'seandainya'. Bahkan, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya, kalimat lau (seandainya) membawa kepada perbuatan setan."

Syekh Shaleh Ahmad asy-Syaami, menjelaskan, kata 'seandainya' tidak membawa manfaat sama sekali. Menurutnya, meskipun seseorang mengucapkan ungkapan itu, ia tidak akan mampu mengembalikan apa yang telah berlalu, dan menggagalkan kekeliruan yang telah terjadi. Dalam bukunya bertajuk Berakhlak dan Beradab Mulia, Syekh asy Syaami mewanti-wanti bahwa ungkapan 'seandainya' bisa berkonotasi sebagai angan-angan semu, dan sesuatu yang tidak mungkin terjadi.

Selasa, 04 Mei 2010

DEBAT TERBUKA BAKAL CALON BUPATI SUKOHARJO -ON AIR-

SIMAK & IKUTI...!!!


"DEBAT TERBUKA BAKAL CALON BUPATI SUKOHARJO"
 -ON AIR-
TEMA : "BAGAIMANA MEMBANGUN SUKOHARJO 5 TAHUN KE DEPAN"

Mensos siap ditilang karena terobos jalur busway

Jakarta. Menteri Sosial Salim Assegaf Aljufri, Rabu (5/5), akan datang ke kantor Polisi Sektor (Polsek) Mampang, Jakarta Selatan, untuk memberi keterangan sekaligus bersedia menanggung akibat dari mobil dinas yang ditumpanginya menyerobot jalur bus Transjakarta (busway).

“Menteri Sosial akan memberikan penjelasan mengenai duduk persoalannya sehingga sampai masuk jalur Transjakarta,” kata Yasmin, pegawai Bidang Hubungan Masyarakat Departemen Sosial, Rabu.

Yasmin mengatakan Salim datang ke kantor polisi bukan karena dipanggil, melainkan atas dasar kesadaran hukum setelah melakukan pelanggaran lalu lintas.

Golkar Langenharjo Dukung Haryanto

SUKOHARJO. Belum selesainya konflik internal di tubuh Partai Golkar Sukoharjo tidak mengubah dukungan Partai Golkar Langenharjo kepada bakal calon (Balon) wakil bupati (Cawabup) Haryanto yang berpasangan dengan Wardoyo Wijaya dalam Pilkada Sukoharjo 3 Juni mendatang.

Seperti diketahui, Haryanto sampai saat ini masih termasuk dalam catatan sebagai kader asli Golkar yang berperan sebagai pengurus struktural DPD II dengan tugas pokok Ketua Dewan Pertimbangan DPD II Partai Golkar Sukoharjo.

“Kami yakinkan, kami mendukung Haryanto maju sebagai Cawabup bersama Wardoyo sebagai Cabup dari PDIP. Namun karena proses di Pengadilan Negeri (PN) atas konflik internal partai ini belum selesai, sementara KPU juga belum menetapkan, kami tetap akan mendukungnya,”
kata Sekretaris DPD II Partai Golkar Langeharjo, Mudjijono, Selasa (4/5).

TBR resmi berhenti dari DPRD

Sukoharjo (Espos). Titik Suprapti atau lebih dikenal dengan Titik Bambang Riyanto (TBR) resmi berhenti sebagai anggota DPRD Sukoharjo setelah surat persetujuan dari Gubernur Jateng turun.

Berdasar surat persetujuan Gubernur Jateng, Bibit Waluyo, No 170/16/2010 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu DPRD Kabupaten Sukoharjo, TBR kini sudah tidak lagi menjabat sebagai anggota DPRD Sukoharjo. Sebelumnya Titik menjadi anggota Komisi IV. Dengan demikian, posisi satu kursi di Komisi IV kini resmi kosong.

Ketua DPRD sukoharjo, Dwi Jatmoko, menjelaskan, surat persetujuan dari Gubernur baru saja dia terima, Selasa (4/5). “Surat baru saja kami terima. Sesudah ini, kami akan langsung mengirim surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo sekaligus meminta data mengenai nama pengganti Bu Titik,” jelas dia.