VIVAnews. Wakil Ketua Komisi III Bidang Hukum DPR Fahri Hamzah mengingatkan, sejak awal DPR menyarankan agar kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dibawa ke pengadilan. Tetapi sayangnya, saran ini ditolak.
"Pilihan deponir pun tak diambil, karena deponir ialah penghentian kasus tapi orangnya dianggap salah dan ia tidak boleh menjabat lagi sebagai konsekuensi," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 21 April 2010.
Dia menilai, dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) itu adalah pilihan. Tapi perlu disadari bahwa SKPP ini bukan berarti kasusnya ditutup.








