PKS: Golkar & PDIP ke Pemerintah, Koalisi Gemuk

JAKARTA. Partai Golkar sudah memastikan bergabung dengan pemerintah. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pun berpeluang merapat ke pemerintah. Lantas apakah empat "pasangan" pemerintah "cemburu" dengan kehadiran dua partai gajah itu?

"Soal koalisi PDIP dan Golkar secara resmi kita tidak pernah keberatan. Namun kalau terlalu gemuk. Kita khawatr reformasi tersendat," ujar Presiden PKS Tifatul Sembiring, usai penandatanganan kontrak politik partai koalisi, di Bravo Media Center, Jakarta, Kamis (15/10/2009) malam.

FPDIP-Bupati gelar pertemuan tertutup di Kantor Bupati

Sukoharjo (Espos). Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) bersama Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto menggelar pertemuan tertutup di Kantor Bupati, Kamis (15/10).

Berdasar pantauan Espos, pertemuan digelar seusai acara pelantikan direktur Bank Pasar yang baru. Menunggu Bupati selesai dari acara pelantikan, sejumlah anggota dewan nampak menunggu di Graha Satya Karya (GSK) serta bagian depan Kantor Bupati. Dengan busana seragam harian lengkap, belasan anggota dewan yang nampak saat itu dipersilakan menunggu di luar ruangan tempat Bupati menghadiri acara pelantikan.

Dengan adanya agenda rapat antara Bupati selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Makmur dengan FPDIP, acara pelantikan yang menurut jadwal dimulai pukul 09.00 WIB dipercepat beberapa menit lebih awal. Akibatnya, beberapa pejabat yang datang terlambat tidak bisa masuk ruangan karena acara sudah dimulai.

PKS: Aparat Harus Segera Ambil Tindakan

Fraksi-PKS Online. Beredarnya pin bergambar Nabi Muhammad SAW di Makassar, Sulawesi Selatan, dinilai dapat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu aparat keamanan diminta untuk segera mengambil tindakan.

"Aparat harus segera memeriksa dan menghentikan peredaran pin itu," ujar Ketua DPP PKS Muzammil Yusuf kepada detikcom, Rabu (14/10/2009) malam.

Menurut Muzammil, ulama seluruh dunia sudah sepakat untuk melarang melukis gambar Nabi Muhammad karena takut akan disalahgunakan. Apabila maksud dari perederan pin tersebut untuk memprovokasi kemarahan masyarakat, maka aparat diminta mengambil langkah hukum tegas.

PKS Tidak Minta Jatah Menteri ke SBY

Fraksi-PKS Online: YJakarta. Presiden Susilo Bambang udhoyono (SBY) sudah mulai disibukkan dengan audisi untuk memilih kabinetnya. Di tengah hiruk pikuk penjaringan calon menteri ini, PKS tidak mau latah meminta jatah menteri kepada SBY.

"Parpol tidak pada tempatnya minta jatah menteri," ujar Sekretaris Fraksi PKS di MPR Zulkifliemansyah, di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Selasa (13/10/2009).

Zulkiflie mengatakan, partainya menyerahkan sepenuhnya calon menteri kepada Presiden SBY. "Itu hak prerogatif sepenuhnya presiden," tambahnya.

Palestina Galang Dukungan

New York, Rabu. Palestina, Rabu (14/10), menyerukan adanya aksi global menghukum Israel atas tuduhan kejahatan perang saat melakukan operasi militer mematikan ke Gaza, akhir tahun lalu. Kredibilitas PBB menjadi taruhannya jika usulan resolusi ditolak.

Laporan yang disusun komisi khusus PBB dipimpin mantan hakim Afrika Selatan, Richard Goldstone, menjadi fokus pertemuan bulanan Dewan Keamanan (DK) PBB membahas masalah Timur Tengah, Rabu.

Menteri Luar Negeri Palestina Riad Al-Maliki dan Duta Besar Israel di PBB Gabriela Shalev membuka pertemuan dewan itu dengan bertukar tudingan mengenai laporan Goldstone. Sesi pertemuan itu berakhir Rabu malam setelah mendengarkan hampir 50 pidato.

5 Parpol Teken Kontrak Politik

Jakarta, Kompas. Lima pemimpin partai politik menandatangani kontrak politik untuk mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (15/10) malam.

Lima parpol itu adalah Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Penandatanganan disaksikan oleh Presiden Yudhoyono, Kamis pagi. Adapun penyerahan naskah kontrak politik dilakukan oleh wakil presiden terpilih, Boediono, di Gedung Bravo Media Center, Jalan Teuku Umar, Jakarta, malam harinya.

Dengan demikian, tiga parpol, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), tidak menandatangani kontrak tersebut.

Menurut Boediono, kontrak politik berisi prinsip-prinsip dasar yang mengatur mekanisme dan etika parpol dalam koalisi pemerintahan Yudhoyono-Boediono.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Suryadharma Ali yang ditanya pers mengaku belum ada pembicaraan mengenai jatah posisi menteri. ”Ini masih sebatas perjanjian dan aturan koalisi parpol pendukung,” ujarnya.

Pihaknya mengaku mengirimkan 17 nama calon untuk menjadi menteri. ”Kalau cuma dua, ya, itu diterima saja,” ujarnya kepada Kompas.

Adapun Presiden PKS Tifatul Sembiring mengaku mengirimkan nama 20 orang. ”Bagusnya kalau 20-nya dijadikan menteri,” ujarnya.

RUU KESEHATAN: Penghilangan Ayat Diragukan Soal Teknis

Jakarta, Kompas. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera meragukan bahwa hilangnya Ayat (2), yang mengategorikan tembakau sebagai zat adiktif, dalam Pasal 113 Rancangan Undang-Undang Kesehatan merupakan kesalahan teknis belaka.

Anggota Komisi IX DPR 2004-2009 dari F-PKS, Zuber Safawi, menduga penghilangan itu dilakukan secara sengaja oleh pihak-pihak tertentu.

”Penghilangan pasal itu, kalau hanya persoalan teknis, saya sulit memahami. Menghilangkan pasal itu pasti ada upaya,” kata Zuber, Kamis (15/10).

Namun, sampai saat ini Zuber mengaku belum bisa menerka-terka pelakunya. Mengingat, dalam rapat-rapat di DPR, Pasal 113 itu tidak ada yang memperdebatkan. Demikian pula dalam rapat tim perumus ataupun tim sinkronisasi. Dia juga tidak yakin hal ini dilakukan oleh pihak sekretariat komisi.

Atas dasar itu, Zuber mendesak pemerintah untuk melakukan pengusutan kasus tersebut.

Pimwan perketat penggunaan mobil dinas

Sragen (Espos). Pimpinan DPRD Sragen mulai memperketat pengawasan fasilitas kendaraan operasional mobil dinas (Mobdin) yang diperoleh unsur pimpinan Dewan dan komisi.

Hal ini menyusul terjadinya penyalahgunaan penggunaan Mobdin yang dibawa lari oknum anggota Dewan periode sebelumnya hingga berbulan-bulan tanpa kejelasan. Sedikitnya delapan kendaraan operasional Mobdin mulai diserahkan kepada masing-masing unsur pimpinan komisi di DPRD Kabupaten Sragen, Rabu (14/10).

Pengawasan ketat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan Mobdin yang telah didistribusikan kepada seluruh alat kelengkapan terbentuk seperti pimpinan dan komisi.

PDIP harapkan tiga pasangan calon dalam Pilkada

Solo (Espos). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengharapkan adanya tiga pasangan kandidat Walikota/Wakil Walikota (Walikota/Wawali) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2010 mendatang, lantaran akan ada perubahan konstelasi politik di Solo pascaterpilihnya Abu Rizal Bakrie (Ical) dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar dan pascapelantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Penegasan itu disampaikan Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Solo, Maryuwono saat ditemui wartawan, Selasa (13/10), di Gedung Dewan, Karangasem, Solo.

“Dari perhitungan saya memang akan ada perubahan konstelasi politik menjelang Pilkada 2010 pascaterpilihnya Ical menjadi Ketua Umum Partai Golkar dan pelantikan SBY. Konstelasi politik baru nanti seperti apa, dilihat saja. Yang jelas akan ada tiga kekuatan besar pada Pilkada mendatang,” tegasnya.

PAN Solo berencana pinang Purnomo lagi dalam Pilkada 2010

Solo (Espos). Partai Amanat Nasional (PAN) Solo berencana meminang kembali Achmad Purnomo yang sebelumnya pernah menjadi kandidat Walikota pada pemilihan kepala derah (Pilkada) 2005 untuk maju kembali menjadi kandidat dalam Pilkada 2010. Namun rencana tersebut masih menunggu hasil komunikasi PAN dengan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PAN se-Kota Solo.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Solo, Hami Mujadid Irsyad saat ditemui wartawan, Selasa (13/10), di Gedung Dewan, mengungkapkan, DPD PAN bakal melakukan konsolidasi internal dengan lima DPC PAN di Kota Solo pada Selasa malam kemarin di Kantor DPD PAN Solo.

Dalam rapat tersebut, terangnya, DPD akan meminta masukan dari para pengurus DPC PAN dalam rangka persiapan Pilkada, terutama untuk membentuk tim penjaringan bakal calon Walikota/Wakil Walikota (Walikota/Wawali).