Menpora Bantah Lakukan Iklan Kampanye Terselubung

JAKARTA-MI. Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Adhyaksa Dault membantah dirinya membuat iklan kampanye terselubung. Menurutnya iklan dirinya yang ditayangkan sejumlah stasiun televisi relevan dengan hari pahlawan, hari kemerdekaan, hari sumpah pemuda, dan gerakan berolahraga.
"Semua iklan (Menpora) yang ditayangkan relevan dengan hari pahlawan, kemerdekaan, sumpah pemuda, dan gerakan berolahraga. Baju saya juga merah putih. Kalau saya bilang pilih saya, itu baru salah. Jangan dipolitisasi. Kalau nggak boleh pejabat jadi caleg, saya mundur caleg, tapi kan tidak ada aturan yang melarang," kata Adhyaksa Dault di Jakarta, Kamis (13/11).
Adhyaksa mengatakan kasus ini supya jadi pembelajaran politik. "Seharusnya mereka (Pemuda Muhammadiyah sebagai pelapor) mengkaji dulu sebelum melaporkannya ke Bawaslu. Tapi saya tidak akan gugat balik, tapi orang tahu saya yang benar. Tak ada satu pun yg saya langgar," katanya.

PKS Akan Pertemukan Ahli Waris Soeharto dan Soekarno

Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mempertemukan ahli waris pemimpin bangsa untuk mewujudkan rekonsiliasi. Mereka yang diundang dalam acara itu antara lain adalah ahli waris mantan Presiden Soeharto dan ahli waris mantan Presiden Soekarno.
Pertemuan para ahli waris pemimpin tersebut merupakan lanjutan iklan Hari Pahlawan PKS yang menuai badai kritik. Menurut Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq tidak ada kesalahan dalam iklan PKS yang memasukkan Soeharto sebagai salah satu pahlawan dan guru bangsa. Soeharto ditampilkan dalam iklan itu sebagai upaya PKS untuk melakukan rekonsiliasi bangsa.
"Rencananya nanti Desember, akan ada dialog kebangsaan, temanya merajut sejarah kepemimpinan bangsa. Kita ingin membuat sebuah forum dialog ahli waris pemimpin bangsa. Kami undang keluarga Bung Karno, Bung Hatta, dan ahli waris Pak Harto," jelas Mahfudz, ketika berbincang dengan detikcom via telepon, Kamis (13/11/2008).
Selain itu, PKS juga akan mengundang keluarga Habibie dan Gus Dur. "Kami mengundang mereka sebagai generasi pemimpin bangsa. Kami ingin merajut sejarah kepemimpinan bangsa, bahwa mereka ini kesatuan yang utuh," terangnya.
Selain akan menggelar dialog kebangsaan pada Desember nanti, PKS juga dalam waktu dekat ini akan berencana membuat diskusi pada tanggal 19 November nanti. "Untuk acara yang bulan November, temanya membangkitkan kembali semangat kepahlawanan," ujarnya
Yang akan diundang pada diskusi ini, Mutia Hatta, ahli waris Bung Tomo, ahli waris Natsir, Salahuddin Wahid, dan ahli waris Hasyim As'yari. "Di diskusi ini kita tidak undang keluarga Pak Harto," ucapnya.

---------------
Sumber: detik.com

Iklan Soeharto Ajakan PKS untuk Rekonsiliasi

detikNews. Iklan Hari Pahlawan PKS yang menempatkan Soeharto di jajaran guru bangsa dan pahlawan telah selesai tayang. Namun kontroversi yang menyertainya masih saja jadi buah bibir.
Sekjen PKS Anis Matta menyatakan, iklan itu merupakan ajakan rekonsiliasi. "Iklan pahlawan PKS adalah ajakan rekonsiliasi," kata Anis dalam pesan singkatnya pada detikcom, Kamis (13/11/2008).
Menurutnya, sebagai generasi baru Indonesia, PKS menyadari posisinya sebagai bagian dari mata rantai sejarah bangsa, dan bahwa suatu kesinambungan sejarah merupakan syarat bagi kebangkitan Indonesia.
"Kita harus bisa mensikapi masa lalu kita secara adil, arif dan proporsional. Berhenti mengadili masa lalu tapi tetap menjadikannya sebagai inspirasi bagi masa depan kita," katanya.
Menurutnya, kita harus bisa melampaui "luka-luka masa lalu kita" tanpa dendam, belajar berdamai sebagai sesama anak bangsa dan bersatu kembali merebut masa depan bersama.
Anis melanjutkan, para pahlawan kita adalah manusia biasa. Tapi mereka telah melakukan kerja-kerja luar biasa bagi bangsa yang mempengaruhi hidup kita semua hari ini. Mereka disebut guru atau pahlawan bangsa bukan karena mereka jadi malaikat, tapi karena kontribusi mereka lebih besar dari kelemahan-kelemahan mereka.
"Mereka jelas punya banyak salah. Soekarno punya catatan pelanggaran HAM misalnya dengan memenjarakan Buya Hamka dan Natsir. Ketua Majlis Syuro PKS KH Hilmi Aminuddin juga pernah dipenjara oleh Soeharto selama 2 tahun. Tapi PKS adalah partai dakwah, misinya adalah perubahan dan tidak akan pernah ada perubahan kalau masih ada dendam," demikian Anis Matta.

Iklan Soeharto Sesuai Konsep PKS

JAKARTA. Ketua tim politik pemenangan pemilu Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq, mengatakan tak ada yang keliru dengan konsep iklan yang dibuat partainya dalam menyambut Hari Pahlawan 10 November. “Ide dasarnya memang seperti itu,” kata Mahfudz kemarin mengenai iklan yang menampilkan sosok mendiang mantan presiden Soeharto bersama para pahlawan nasional itu. “Tidak ada yang salah dengan iklan itu dan tidak akan ada revisi.”
Penegasan oleh Mahfudz ini membantah pernyataan Presiden PKS Tifatul Sembiring di beberapa media massa, yang mengatakan dalam iklan berdurasi 30 menit itu terdapat kesalahan karena tak sesuai dengan konsep awal yang disodorkan partai. Dalam beberapa kesempatan, termasuk kepada Tempo, Tifatul juga menegaskan PKS tidak pernah menganggap Soeharto sebagai pahlawan, melainkan sebagai “guru bangsa”.
“Soeharto bukan pahlawan,” katanya menanggapi banyaknya protes dari berbagai pihak atas iklan PKS. Mereka yang memprotes menganggap PKS menyetarakan Soeharto dengan pahlawan seperti Bung Karno, Bung Hatta, Jenderal Sudirman, dan lain-lain. Tifatul mengakui masih banyak perdebatan menyangkut sosok penguasa Orde Baru tersebut.
Mahfudz membenarkan bahwa iklan itu telah mengalami beberapa perubahan dari konsep yang dipresentasikan di hadapan Dewan Pimpinan Pusat PKS. “Memang ada beberapa perubahan sesuai dengan masukan-masukan dari pengurus partai,” katanya, sambil menjelaskan detail-detail perubahan tampilan dan pesan dalam iklan yang ia maksudkan. “Nah, pada perubahan terakhir itu Tifatul tidak menghadiri pertemuan.”
Ketua Fraksi PKS di Dewan Perwakilan Rakyat ini menyatakan siap memberikan klarifikasi perihal keterangannya yang berbeda dari Tifatul. “Siap. Tidak masalah,” katanya. “Bukan masalah besar.”
Setelah tiga hari tayang di beberapa saluran televisi, iklan Soeharto dan para pahlawan itu kemarin dihentikan. Tentang hal ini, Mahfudz kembali menegaskan bahwa berhentinya penayangan itu sama sekali bukan karena ada kesalahan atau disebabkan banyaknya protes. “Kontraknya sudah habis. Hanya tiga hari,” katanya.
Anggota Fraksi PKS, Agus Purnomo, mengatakan partainya telah mengkalkulasi dampak penayangan iklan dengan ongkos Rp 2 miliar itu. “Konsepnya sudah dibuat sejak Juni lalu,” katanya.
Tujuan pembuatan iklan, ia menjelaskan, adalah menjaring dukungan masyarakat dengan dana yang terbatas. “Jika berdampak pada citra partai, itu sudah risiko,” ujarnya. Ia mempersilakan pihak-pihak yang keberatan dengan iklan itu mengajukan gugatan ke Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers.
Meski iklan sudah dihentikan, hingga kemarin protes kepada PKS masih mengalir. Melalui siaran persnya, Serikat Pengacara Rakyat menyatakan PKS tidak punya hak menjadikan seseorang sebagai pahlawan atau guru bangsa.

(Nov.13, 2008 in Partai Politik, Politik Koran Tempo, Kamis, 13 November 2008)

Dikritik, Iklan PKS Tetap Efektif

INILAH.COM, Jakarta. Meskipun mendapat berbagai kritik, iklan politik PKS yang menampilkan delapan tokoh nasional dinilai memiliki 'nilai jual' yang efektif. Pemanfaatan Hari Pahlawan sebagai momentum, secara marketing politik juga dinilai berhasil.
"Kalau dilihat dari murni marketing politik, itu (iklan) sebetulnya berhasil dan juga kreatif," kata Dosen komunikasi FISIP UI, Ibnu Hamad, ketika berbincang dengan INILAH.COM di Jakarta, Rabu (12/11) pagi.
Menurut Hamad, iklan politik PKS berhasil karena mendapat perhatian dari masyarakat luas. Namun, Iklan yang menampilkan Soeharto sebagai salah salah satu tokohnya itu, belum tentu dapat menarik dukungan masyarakat memilih PKS.
"Sebelum mencapai ke dukungan, terlebih dahulu harus menjadi perhatian. Lalu kesadaran dan kemudian dukungan. Jadi, masih terlalu jauh untuk mencapai dukungan," ujar Profesor ilmu komunikasi yang berusia 41 tahun ini.
Belum lagi, lanjut Hamad, masyarakat tidak mudah percaya begitu saja terhadap kampanye atau iklan politik parpol. Sebab masyarakat kini semakin cedras.
Dari aspek angle, iklan itu dapat mencuri perhatian rakyat. Melihat polemik yang dihasilkan dari iklan politik PKS itu, Hamad menduga, iklan itu sengaja dibuat secara berseri seputar kepahlawanan.
"Jadi momentumnya yang dipenggang, yakni dengan pendekatannya seputar kepahlawanan," pungkas Hamad.

Tifatul: Din Geram Karena Tersaingi!

INILAH.COM, Jakarta. Kegeraman Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin atas iklan politik PKS dinilai Presiden PKS Tifatul Sembiring sebagai sekadar pelampiasan pribadi semata. Tifatul bilang, Din merasa tersaingi.
"Mungkin dia merasa tersaingi. Di PKS ada orang Muhammadiyah, NU, dan yang lain," kata Tifatul dengan nada santai kepada INILAH.COM, Jakarta, Rabu (12/11).
Sebelumnya Din Syamsuddin menilai iklan kampanye PKS yang menampilkan 8 tokoh bangsa telah menyalahi etika. Warga Muhammadiyah pun disebut Din akan antipati dengan PKS.
Menurut Tifatul, PKS tidak perlu meminta izin kepada pihak-pihak yang merasa memiliki tokoh-tokoh yang muncul dalam iklan itu. Sebab 8 tokoh yang ditayangkan dalam iklan tersebut merupakan milik seluruh rakyat Indonesia.
"Emangnya yang ngantongi izin siapa? Mereka kan milik bangsa. Justru dia (Din) yang telah memolitisir iklan yang tidak politis," cetus Tifatul.
Tak takut ditertawakan jika iklan itu tetap tayang? "Lebih bagus ketawa, kan senyum merupakan sedekah," sahutnya.
Namun Tifatul membantah bahwa apa yang dilakukan oleh PKS ini tidak sesuai dengan akhlak Islam. "Iklan itu sama sekali tidak menjelekkan tokoh-tokoh itu," katanya.
Memeringati Hari Pahlawan, PKS menayangkan iklan kampanye dengan menampilkan foto 8 tokoh nasional. Mereka adalah Soekarno, M Hatta, Soeharto, Bung Tomo, KH Ahmad Dahlan, KH Hasyim Asy’ari, Mohammad Natsir, dan Jenderal Besar Sudirman.
Tampilnya KH Ahmad Dahlan sebagai salah satunya pendiri Muhammadiyah inilah yang diprotes Din dan warga Muhammadiyah. Keberatannya lantaran tokoh sentral Muhammadiyah itu dikait-kaitkan dengan politik untuk menghadapi pemilu. Apalagi tidak ada pemberitahuan dan permintaan izin kepada Muhammadiyah.

Ketika Organ Tubuh Diperdagangkan

Dunia makin materialistis. Apa pun bisa diperdagangan, tak terkecuali organ tubuh manusia. Kini pasar gelap organ tubuh manusia bertebaran di pelbagai negara. Data yang dipublikasikan The China International Transplantation Network Assistance Center, Shenyang, Cina, mengungkapkan bahwa harga sebuah ginjal mencapai US$ 62.000.
Sedangkan jurnal kesehatan The Lancet menyebutkan, harga ginjal di pasaran mencapai US$ 15.000. Sepotong hati manusia dihargai US$ 130.000, sama dengan harga sebuah jantung. Sedangkan harga paru-paru bisa mencapai US$ 150.000. Tinggi-rendahnya harga organ tubuh manusia berjalan seirama dengan mekanisme pasar: makin besar permintaan, kian melabung pula harganya.
Diperkirakan jutaan orang mengantre untuk mendapatkan transplantasi organ tubuh, seperti jantung, ginjal, dan hati. Di Indonesia, diperkirakan ada 70.000 penderita gagal ginjal kronis yang membutuhkan cangkok ginjal. Di Jepang terdapat 11.000-an penderita gagal ginjal. Penyakit yang sama menjangkiti 66.000 warga Brasil. Semuanya membutuhkan cangkok ginjal.
Jumlah pasien itu tak sebanding dengan jumlah donor yang merelakan organnya dipakai orang lain setelah sang donor meninggal. Penduduk yang paling banyak bersedia menjadi donor ada di negara-negara Eropa, yang rata-rata 12% penduduknya memiliki kartu donor. Timpangnya jumlah permintaan organ tubuh dibandingkan dengan jumlah pasien inilah yang kemudian menyuburkan praktek ilegal jual-beli organ tubuh.
Modus jual-beli organ tubuh manusia itu sangat beragam. Ada yang menjual organ tubuh lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Banyak pula yang dilakukan dengan cara menipu sang donor. Bahkan ditengarai ada kasus pembunuhan dengan tujuan mengambil organ tubuh korban, kemudian dijual. Dua warga negara Indonesia, Sulaiman Damanik dan Toni, diadili di Sigapura karena kedapatan mengomersialkan organ tubuh mereka.
Sulaiman dan Toni menjual ginjal mereka kepada Tang Wee Sung, seorang Kepala Eksekutif CK Tang, sebuah jaringan supermarket besar di Singapura, seharga S$ 16.290 atau Rp 150 juta. Transaksi itu batal karena ketahuan oleh aparat.
Motif lain bisa lebih kejam lagi. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Meutia Hatta, misalnya, pernah melansir adanya motif pencurian organ tubuh lewat adopsi. Ada juga yang lewat jalur perdagangan manusia dengan membujuk anak-anak untuk bekerja di luar negeri secara ilegal, padahal sudah masuk dalam sindikat penjualan organ tubuh.
Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan pernah melansir dugaan praktek jual-beli bayi untuk dimanfaatkan organ tubuhnya. Bayi-bayi itu dijual Rp 3 juta-Rp 5 juta. Oleh si pembeli, bayi-bayi tersebut dipelihara hingga berusia tujuh tahun. Setelah beranjak remaja, kemudian mereka dibunuh dan organnya dijual hingga ratusan juta rupiah. Gila!
Data Lembaga Cegah Kriminal Indonesia (LCKI) mengungkapkan, kejahatan pada anak Indonesia meningkat menjadi nomor tiga di dunia. ''Kalau kita mendiamkannya, maka kita membiarkan masa depan bangsa ini hancur di tangan sindikat kriminalitas pada anak-anak,'' kata Ketua LCKI, Da'i Bachtiar. Selain itu, para mafia jual-beli organ tubuh juga menggunakan modus memanfaatkan organ tubuh tenaga kerja Indonesia (TKI) yang meninggal di luar negeri.
Kasus ini pernah terjadi pada TKI asal Nusa Tenggara Barat yang meninggal di luar negeri. Sebelum ia dikembalikan ke kampung halamannya, sejumlah organ tubuhnya diambil. Sebenarnya ada perangkat hukum untuk menjerat pelaku kejahatan jual-beli organ tubuh itu, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pasal 33 ayat (2) undang-undang itu menyebutkan, transplantasi organ dan atau jaringan tubuh serta transfusi darah dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersial.
Pelanggaran terhadap pasal itu diancam dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp 300 juta. Sayang, belum ada penjabaran jelas tentang apa yang dimaksud dengan kemanusiaan dan definisi komersialisasi itu. Karena itu, kebanyakan penegak hukum kesulitan melakukan penyidikan hukum atas kasus-kasus penjualan organ tubuh.
Apalagi, Pasal 34 ayat 3 undang-undang itu menyebutkan, ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Namun, hingga kini, peraturan pemerintah itu tak juga dibuat. Aturan tentang transplantasi organ tubuh di Indonesia memang masih ketinggalan dari negara-negara lain.
Di Iran, misalnya, transplantasi dikoordinasikan oleh negara. Pemerintah mengampanyekan bahwa transplantasi itu boleh dilakukan dengan alasan kemanusiaan. Ini berlangsung sejak dilakukannya LURD (living unrelated donor) yang terkontrol pada 1988. Dari hanya 791 pasien tranplantasi ginjal pada 1988, meningkat hingga 8.399 pasien pada tahun 2000. Pemerintah menyediakan dana untuk biaya ganti rugi.
Kampanye ini terbukti berhasil. Dalam setahun, donor ginjal mencapai lebih dari 10.000 pasien. ''Ini merupakan fenomena yang menarik di dunia,'' katanya. Tapi program ini hanya berlaku bagi warga Iran. ''Orang asing tidak diperkenankan ikut program ini,'' kata Suhardjono, Ketua Perhimpunan Nefrologi Indonesia.
Sementara itu, di negara-negara lain, soal trasplantasi diatur dengan Human Organ Transplant Act. ''Ini perlu untuk melindungi pasien, rakyat, dan petugas kesehatan,'' ujar Suhardjono. Donor organ tubuh juga harus dilakukan dengan sukarela tanpa ada iming-iming uang. Dengan demikian, penyimpangan dan praktek ilegal jual-beli organ tubuh bisa diminimalkan.
Kita harus segera membuat aturan ketat soal ini. Selain itu, tentu pemerintah juga harus meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat agar tak nekat menjual organ tubuhnya hanya lantaran miskin.

M. Agung Riyadi dan Rach Alida Bahaweres
[Laporan Utama, Gatra Nomor 1 Beredar Kamis, 13 November 2008]

Ustadz Mahmud Mahfudz adakan Reses Tahap Terakhir

Selasa (11/11/2008), anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ustadz Mahmud Mahfudz adakan Reses tahap ke-3 di RM. Pondok Dhahar Nusantara, Solo Baru, Grogol, Sukoharjo. Acara tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat se-kabupaten sukoharjo.

Fachry Ali Nilai PKS Punya Imajinasi

Jakarta, (ANTARA News). Pengamat politik Fachry Ali menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah mulai memiliki imajinasi politik dengan memunculkan mantan Presiden Alm. HM Soeharto dalam iklannya.
"Langkah PKS ini mengejutkan, karena ia mulai punya imajinasi. Dalam artian tidak lagi terkungkung sebagai partai Islam yang memilih-milih teman," katanya di Jakarta, Selasa, ketika ditanya soal iklan PKS yang memunculkan tokoh Soeharto.
Menurut dia, dengan iklan tersebut PKS sudah mulai mengambil peran seakan-akan dia merupakan warisan paling sah anak bangsa.
Dengan merangkum seluruh tokoh nasional dari Soekarno, Soeharto hingga Ahmad Dahlan, PKS ingin mengatakan bahwa dia sekarang bukan hanya parti Islam tetapi sudah lebih terbuka dan nasionalis, katanya.
"Ini mengejutkan, meskipun dampatknya, sebenarnya mereka berjudi juga, tapi mereka melakukan perluasan pasar," katanya.

Kenapa Takut Iklan PKS ?

INILAH.COM, Jakarta. Siapa sebenarnya pemilik KH Hasyim Asyari dan KH Ahmad Dahlan? Jika dia tokoh nasional, kenapa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dilarang menampilkan dan memujinya? “Mereka bukan milik satu golongan saja,” kata Anis Matta.
Empat tahun lalu, situasi politik Indonesia hampir sama panasnya dengan saat ini. Pemilihan Presiden akan berlangsung. Pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi yang diusung PDI Perjuangan menampilkan foto Hasyim Asyari dalam iklan kampanyenya.
Dalam konstelasi politik praktis, Hasyim bukan mewakili parpol mana-mana. Dia Ketua Umum PBNU dan secara struktural tak ada kaitannya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PKB sendiri menyodorkan Solahuddin Wahid sebagai calon wapres mendampingi Wiranto yang diusung Partai Golar.
Keluarga Hasyim Asyari marah karena Mega-Muzadi mengusung foto Hasyim Asyari. KH Yusuf Hasyim, salah satu putra pendiri NU itu bahkan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, itu menuntut ganti rugi materiil Rp 500 juta dan immateriil Rp 9 miliar.
Hingga kini, tak jelas bagaimana kelanjutan laporan tersebut. Pun, secara legal, pasangan Mega-Hasyim juga tak pernah membayarkan ganti rugi sebesar yang dituntut Pak Ud, panggilan akrab Yusuf Hasyim.
Bukan berarti persoalannya sudah selesai. Pertanyaannya adalah Hasyim Asyari punya siapa? Pertanyaan serupa kembali membuncah saat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengudarakan iklan mereka seputar peringatan Sumpah Pemuda belum lama ini.
PKS menampilkan Hasyim Asyari, Ahmad Dahlan, dan proklamator Soekarno. “Jelas, itu iklan politik PKS. Iklan itu akan berpengaruh kepada pemilih yang berasal dari NU, Muhammadiyah dan nasionalis,” kata pakar komunikasi politik UI, Dedi Nur Hidayat.
Keyakinan serupa juga diakui pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, KH Solahuddin Wahid. Cucu Hasyim Asyari itu berpendapat, tidak mungkin PKS menampilkan iklan tersebut tanpa tendensi politik. “Tidak mungkin PKS tidak bertendensi politik. PKS kan partai politik,” katanya.
Lain lagi reaksi dari kalangan Muhammadiyah. Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin menilai iklan PKS tidak etis. “Iklan itu sebenarnya tidak etis. Walaupun KH Ahmad Dahlan adalah milik ummat dan bangsa sebagai pahlawan nasional, dia juga adalah pendiri dan tidak bisa dilupakan dari Muhammadiyah,” kata Din.
Hasyim Asyari, Ahmad Dahlan dan Bung Karno adalah pahlawan nasional milik bangsa ini. Argumen ini pula yang meyakini PKS untuk memasang gambar tiga tokoh kemerdekaan tersebut.
“Harusnya masyarakat NU merasa bangga. Sebagai generasi baru, kami memberikan apresiasi kepada guru bangsa,” ujar Sekjen PKS, Anis Matta.
Karena itu, PKS pun tak berniat mencabut iklan tersebut, sebagaimana desakan sejumlah tokoh NU. “Tak ada rencana kita mencabut iklan itu. Iklan itu tujuannya untuk mengangkat nilai kepemimpinan di mata masyarakat,” tambah Anis.
Dalam pandangan Sosiolog Islam dan Guru Besar IAIN Sumut, Nur Ahmad Fadhil Lubis, sikap penolakan yang ditunjukkan NU dan Muhammadiyah bahkan bisa berbahaya buat Hasyim Asyari dan Ahmad Dahlan. Sikap itu, menurutnya, bisa dibaca pula sebagai upaya memperkecil ketokohan Ahmad Dahlan karena dianggap semata hanya milik warga Muhammadiyah.
Dalam kaitan Muhammadiyah, penyesalan yang disampaikan Din Syamsuddin juga bisa merugikan organisasi umat itu. “Muhammadiyah seolah-olah terjebak dengan perbuatan yang selama ini selalu dihindarinya, yakni pengkultusan terhadap seseorang,” katanya.
Jika saja keberatan Din karena iklan PKS dianggap sebagai iklan politik, tidak pulakah langkah Ketua Umum PP Muhammadiyah itu bisa dibaca sebagai langkah politik. Pasalnya, Din pun bakal maju ke panggung politik 2009. Tidakkah majunya Din bakal menyeret-nyeret warga Muhammadiyah, sebuah organisasi nonpolitik, yang dipimpinnya ke wilayah politik?
Maka, tidaklah bisa dipungkiri pula, bahwa keberatan yang dilakukan orang-perorang di NU dan Muhammadiyah adalah keberatan politis pula. Artinya, muncul ketakutan-ketakutan bahwa pengaruh PKS sebagai sebuah parpol terhadap warga mereka yang nantinya diniatkan menjadi komoditas politik pula.
Lalu, kalau orang-orang NU bisa memanfaatkan Hasyim Asyari sebagai pendiri NU, kenapa PKS tak bisa dalam kapasitas ulama itu sebagai tokoh nasional? Jika orang-orang Muhammadiyah bisa mendompleng Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah, kenapa PKS tak bisa dalam kapasitas tokoh karismatik itu sebagai figur milik nasional?