Keterbukaan ala PKS

KOMPAS.com. Pengalaman tiga kali pemilihan umum cukup untuk membuat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghitung ulang strategi politiknya. Melalui semboyan "PKS untuk semua", partai Islam itu mulai membuka diri kepada semua golongan dan agama.

Setelah lebih dari satu dasawarsa berkiprah di kancah politik Indonesia, PKS mulai mempertimbangkan untuk melegalformalkan keanggotaan kalangan non-Muslim. Masalah keanggotaan non-Muslim itu menjadi salah satu usulan yang dibahas dalam Sidang Majelis Syura PKS, Rabu lalu.

Usulan itu membuat persidangan Majelis Syura dengan agenda amandemen anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) berjalan cukup alot. Salah seorang panitia Musyawarah Nasional (Munas) II PKS, Mahfudz Shiddiq, menuturkan, sidang sesi ke-2 yang dimulai pukul 14.00 baru selesai sekitar pukul 23.00. Usulan keanggotaan non-Muslim itu memang baru dibahas dalam sidang sesi ke-2.

Survey KOMPAS: Menimbang Dukungan untuk Keterbukaan PKS

Komitmen Partai Keadilan Sejahtera untuk mengubah diri menjadi partai terbuka disambut dengan dukungan cukup berimbang oleh publik, antara yang menerima dan menolak. Respons cukup positif terhadap perubahan ini tidak saja tecermin pada penilaian masyarakat terhadap citra partai, tetapi lebih dari itu, juga tampak dari kesediaan sebagian publik untuk masuk menjadi anggota.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai berasaskan Islam yang pendiriannya terkait dengan pertumbuhan aktivitas dakwah Islam sejak periode awal 1980-an. Gerakan dakwah ini berbasis di masjid-masjid kampus. Dalam perkembangannya, aktivitas dakwah ini menjalar pula ke masyarakat umum, bahkan ke kalangan pelajar dan mahasiswa di luar negeri, baik Eropa, Amerika, maupun Timur Tengah. Persaudaraan (ukhuwah) yang dibangun dengan corak ideologi Islam yang kuat menjadi sebuah alternatif cara hidup di tengah-tengah masyarakat perkotaan yang cenderung semakin individualistik (Litbang Kompas, ”Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009”, 2004).
Perubahan politik pada 1998 mendorong para aktivis dakwah ini untuk merumuskan secara lebih konkret upaya peraihan cita-cita mereka. Pendirian partai politik yang berorientasi pada ajaran Islam perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dakwah Islam. Partai Keadilan pun dideklarasikan di Jakarta pada 9 Agustus 1998. Tak perlu waktu lama, pada Pemilu 1999, Partai Keadilan yang menjadi cikal bakal Partai Keadilan Sejahtera menduduki peringkat ketujuh dari 48 partai politik peserta Pemilu 1999 dengan perolehan suara 1.436.565 atau 1,36 persen. Sayangnya, peringkat ketujuh dan perolehan suara sebanyak itu tak mampu meloloskan Partai Keadilan dari ambang batas perolehan suara untuk bertahan pada pemilu berikutnya.

PKS Bertaktik 'Jengis Khan' Raih Tiga Besar

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menarget masuk tiga besar partai pemenang pemilu 2014. PKS sudah menyiapkan rencana strategis untuk meraih target partai tiga besar.

"Kita adalah generasi baru yang tumbuh di zaman baru (reformasi) dan sudah waktunya memimpin," kata Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta di Ballroom Ritz Carlton, Jakarta, Jumat 18 Juni 2010.

Menurut Anis, ada empat fase perjalanan partai yang sudah dilalui. Yakni fase integrasi ke politik Indonesia pada 1998, fase eksistensi dengan raihan suara signifikan pada 2004, fase mainstream pasca pemilu 2009. "Ke depan, kita memasuki fase leading," kata Anis.

MUNAS PKS Himpun 5 Milyar untuk Palestina

Munas ke-2 PKS yang digelar di Hotel Ritz Carlton tidak hanya sebagai wadah untuk konsolidasi struktur PKS seluruh Indonesia, tetapi juga menjadi ajang penghimpunan dana bagi rakyat Palestina.

Menurut Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq, sejak berlangsungnya Munas 16-20 Juni 2010, Panitia berhasil menghimpun dana sebesar 1.5 milyar yang akan disumbangkan melalui Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP).

“Alhamdulilah, Kami berhasil menggalang dana 1.5 milyar yang dikumpulkan dari berbagai wilayah dakwah, dari bagian Barat hingga bagian Timur”, ungkap Luthfi.

PKS Perkuat Keseragaman Parpol

Jakarta, RMOL. Dalam Musyawarah Nasional yang berakhir kemarin, Partai Keadilan Sejahtera menegaskan niatnya untuk bermetamorfosis menjadi partai inklusif yang menjaring kader non Muslim dan membuka dialog dengan Amerika Serikat yang dinilai banyak kalangan sebagai musuh Islam.

Kepala Divisi Penelitian Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Fajar Nursahid, menyatakan, jika benar niat itu dijalankan, PKS akan membuat dinamika partai politik di Indonesia cenderung seragam.

"Jadi memang menurut saya sayang saja, karena idealnya kita disuguhi berbagai macam format Parpol, ada yang ideologi nasional dan religius, dan ini tunjukkkan keberagaman," kata Fajar saat dihubungi Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Senin, 21/6).

11 Nonmuslim Jadi Legislator PKS di Papua

VIVAnews. Meski berasas Islam, Partai Keadilan Sejahtera Wilayah Papua memiliki sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bukan muslim. Bahkan, sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Daerah (setingkat kabupaten/kota) juga diisi kader nonmuslim.

Hal itu diungkapkan Ketua DPW PKS Provinsi Papua, Ichwanul Muslimin, kepada VIVAnews, Senin 21 Juni 2010. “Memang partai kami berasas Islam, namun itu sama sekali tidak menjadi masalah di Papua, buktinya ada beberapa Ketua DPC Kabupaten/Kota yang non muslim, bahkan anggota legislatif di tingkat II ada sebelas orang kader PKS nonmuslim," ujarnya. Selain nonmuslim, mereka juga rata-rata putra daerah.

Meski nonmuslim, Ichwanul menyatakan mereka sangat loyal terhadap partai dan saling menghargai sesama kader partai yang muslim. “Tidak ada masalah walau mereka nonmuslim, dan kami pun sama sekali tidak menariknya untuk menjadi muslim. Yang kami tekankan pada seluruh kader adalah, jika seorang muslim jadilah muslim yang baik dan taat, dan jika seorang kristen jadilah kristiani yang taat,’’ ucapnya.

PKS Siap Gusur Posisi PDIP di Tiga Besar

INILAH.COM, Jakarta. Usai menegaskan diri menjadi partai terbuka, PKS menatap Pemilu 2014 mendatang dengan penuh optimisme. Berada diurutan tiga besar pun menjadi target utama. Posisi PDIP diurutan tiga Pemilu 2009 kemungkinan bergeser.

Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera KH Hilmi Aminudin menyatakan bahwa target PKS menjadi tiga besar pada Pemilu 2014 adalah mimpi besar yang harus terwujud. "PKS memang sering membuat mimpi besar dan bisa terwujud secara bertahap," ujar Hilmi di sela-sela Munas PKS di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Sabtu (19/6).

Target tiga besar PKS pada Pemilu 2014, menurut dia, posisinya tidak harus berada nomor tiga. Tapi bisa nomor berapa saja. "Prinsipnya masuk dalam tiga besar," tegasnya.

Luthfi: PKS Besar Karena Kontribusi Para Kader

INILAH.COM, Jakarta. Partai Keadilan Sejahtra (PKS) menganggap posisinya sebagai partai yang diperhitungkan karena dukungan para kader dan konstituen di seluruh Indonesia.

Presiden Luthfi Hasan Ishaaq mengatakan hal itu. Luthfi Hasan Ishaaq usai dilantik sebagai Presiden PKS periode 2010-2015 di Jakarta, Minggu (20/6). "Sejak berdiri pada 1998 PKS maju bukan karena figur tokoh yang memimpin, tapi karena dibesarkan oleh para kader dan konstituen yang setia," ujarnya.

Luthfi Hasan mengatakan jajaran pimpinan PKS tidak akan populer dan menjadi tokoh nasional tanpa dukungan para kader dan konstituen. "Tanpa dukungan dan kontribusi dari para kader dan konstituen, jajaran pimpinan buka apa-apa," kata anggota DPR RI ini.

PKS: Sudah Waktunya TNI Punya Hak Pilih

INILAH.COM, Jakarta. TNI pada pemilu 2014 dinilai sudah waktunya memiliki hak pilih. Karena situasinya sudah normal sejak haknya dihilangkan pada masa lalu.

Hal itu dikatakan Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta usai penutupan Munas II di Jakarta, Minggu (20/6). "Saya secara pribadi mendukung pada pemilu 2014 nanti TNI sudah boleh mempunyai hak pilih. Saya kira situasinya sudah normal, jadi saya kira sudah waktunya TNI punya hak pilih," tegasnya.

Peluang TNI mengikuti pemilu 2014, lanjutnya, karena dualime atau dwi fungsi sudah tidak dimiliki TNI. Apalagi sistem politik Indonesia sudah kokoh sehingga tidak menjadi masalah lagi.

Usai Munas, PKS Gelar Musda

INILAH.COM, Jakarta. Pelaksanaan Musyawarah Nasional PKS yang berlangsung lima hari pekan kemarin telah selesai digelar. Namun, kali ini PKS bakal menggelar Musyawarah daerah guna memilih pengurus wilayah yang baru.

"Setelah agenda Munas PKS selesai, akan segera disusul dengan agenda Muswil untuk memilih pengurus baru DPW dan Musda untuk memilih pengurus baru DPD," ujar Wakil Sekjen Bidang Media Mahfudz Shiddiq dalam pesan singkatnya kepada INILAH.COM di Jakarta, Senin (21/6).

Seluruh proses konsolidasi struktural PKS, tutur dia dijadwalkan akan selesai pada akhir Desember mendatang. "Sehingga mulai awal 2011 seluruh jajaran struktur dan kader PKS sudah mengoperasikan program kerjanya hingga 2015," ungkap mantan Ketua Fraksi PKS ini.