jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Selasa, 27 April 2010

PKS Akan Tetap Bersama Gubsu Syamsul Arifin

PK-Sejahtera Online, MEDAN. Sejumlah pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terdiri dari unsur Dewan Syariah Pusat (DSP), Dewan Pengutus Pusat (DPP), dan Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), Minggu (24/4) bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin di Medan.

Rombongan PKS yang dipimpin oleh Presiden PKS Luthfi Hassan Ishaq tersebut sengaja mengunjungi Syamsul Arifin untuk melakukan klarifikasi secara langsung terhadap yang bersangkutan terkait penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) kepada Syamsul.

Luthfi mengatakan, selain untuk mendengar secara langsung masalah yang dihadapi mitra koalisi PKS dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di Sumut itu, PKS juga menawarkan bantuan advokasi hukum kepada Syamsul.

Survey KPK: Deptan Tertinggi Dalam Skor Integritas

PK-Sejahtera Online. Dalam hal upaya pencegahan korupsi dan penegakkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Departemen Pertanian kembali mendapat apresiasi dari KPK. Berdasarkan hasil Survey Integritas Sektor Publik 2009 secara nasional oleh KPK, Deptan meraih peringkat I (pertama) untuk dua katagori dan peringkat IV (keempat) untuk satu katagori.

Dari survey terhadap 11.413 responden pengguna jasa layanan publik, KPK mengumumkan Deptan mendapat skor integritas tertinggi sebagai Instansi Pusat dan skor integritas tertinggi sebagai Unit Pelayanan Publik dalam aspek Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih. Selain itu, Deptan juga apresiasi dengan menduduki peringkat IV untuk katagori Unit Pelayanan Publik dengan integritas tinggi dalam aspek Pengadaan Barang dan Jasa.

"Alhamdulillah," ungkap Mentan Suswono mengomentari hasil survey KPK. Hasil survey tersebut memberi indikasi bahwa upaya dalam pencegahan KKN dan penegakkan good and clean governance mulai membuahkan hasil yang baik. "Kita sudah berada pada track yang benar. Selamat dan terima kasih kepada segenap staf dan pejabat instansi terkait yang telah bekerja keras selama ini." Mentan berpesan, “mari kita jadikan apresiasi ini sebagai modal sekaligus spirit agar kita lebih baik lagi ke depan."

PKS Ngaku Tak Merasa Untung

Gubernur Sumut Tersangka

INILAH.COM, Jakarta. DPP dan Majelis Pertimbangan PKS menemui Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin. Pertemuan PKS dengan tersangka kasus dugaan korupsi Pemkab Langkat ini untuk mengklarifikasi kasus yang menimpanya. PKS merasa tak diuntungkan atas kasus itu.

"Untuk mendengarkan saja. Kami datang sebagai mitra koalisi untuk memverifikasi berita di media massa ingin mendengar kan langsung dari beliau (Syamsul Arifin) agar tidak salah persepsi," ujar Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq kepada INILAH.COM di Jakarta, Minggu (25/4).

Namun, ia buru-buru menyanggah jika pertemuan PKS dengan Syamsul Arifin tersebut bersifat politis. Pertemuan dengan Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara itu karena merupakan mitra koalisi.

Presiden PKS: Semoga PBB Kembali Jaya dan Sukses di Pemilu Berikutnya

Hadiri Pembukaan Muktamar III Partai Bulan Bintang

PK-Sejahtera Online, Medan. Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq memimpin rombongan DPP, MPP dan DSP serta Wakil Gubernur Sumatera Utara menghadiri undangan Pembukaan Muktamar III Partai Bulan Bintang di Medan, Sumatera Utara, Jumat 23/4. Lutfi merasa berbahagia dapat memenuhi undangan ini dengan harapan agar Muktamar dapat berjalan sukses, silaturrahmi antar kedia partai bisa terjaga dan dapat lebih ditingkatkan . Lutfi juga berharap agar kejayaan dan kesukseksan PBB dapat kembai diraih kembali pada Pemilu yang akan datang.

Presiden PKS mengikuti acara pembukaan Muktamar tersebut dengan sangat antusias, dari awal hingga berakhirnya acara yang ditandai dengan doa penutupan.

Presiden PKS Tawarkan Bantuan Advokasi Hukum

Kunjungi Gubernur Sumut Syamsul Arifin

PK-Sejahtera Online, Medan. Rombongan DPP PKS, yang dipimpin oleh Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq, mengunjungi mitra koalisinya, Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin. Presiden PKS didampingi oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho (yang merupakan kader PKS), jajaran pimpinan DPP, pimpinan MPP, dan anggota DSP untuk mengklarifikasi pemberitaan miring tentang diri Syamsul Arifin di media akhir-akhir ini.

Melalui kunjungan tersebut PKS dapat mendengar langsung masalah yang terjadi versi mitra koalisinya. PKS mendengarkan dengan seksama semua permasalahan yang yang terjadi pad saat Syamsul Arifin menjabat sebagai Bupati Langkat selama 2 periode, sebelum berkoalisi dengan PKS.

Pada kesempatan yang penuh keakraban itu Presiden PKS menawarkan bantuan advokasi hukum untuk kasus yang dihadapi Syamsul Arifin.

Fahri: Sekarang Siapa Cicak dan Siapa Buaya?

VIVAnews. Wakil Ketua Komisi III Bidang Hukum DPR Fahri Hamzah mengingatkan, sejak awal DPR menyarankan agar kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dibawa ke pengadilan. Tetapi sayangnya, saran ini ditolak.

"Pilihan deponir pun tak diambil, karena deponir ialah penghentian kasus tapi orangnya dianggap salah dan ia tidak boleh menjabat lagi sebagai konsekuensi," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 21 April 2010.

Dia menilai, dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) itu adalah pilihan. Tapi perlu disadari bahwa SKPP ini bukan berarti kasusnya ditutup.

Demi Bertemu Tokoh Idola, Riyadi Rela Jalan Kaki 35 Km dengan Bertelanjang Dada

Biasanya, orang kalau sudah punya nazar akan melakukan apa pun, termasuk tindakan yang mungkin di mata awam aneh. Hal itu pula yang dilakukan Riyadi (35), warga Kampung Sendangrejo RT 2/III Desa Pundungrejo, Kecamatan Tawangsari, Sukoharjo.

Pria bertampang kurus itu rela berjalan kaki sepanjang 35 kilometer dengan keadaan telanjang dada dan bersandal jepit. Tubuhnya dipenuhi lukisan yang bertuliskan Wardoyo-Haryanto dan dengan logo PDIP di tubuhnya.

Maklum saja, lelaki asal Tawangsari itu sejak lama mengagumi tokoh pasangan Cabup dan Cawabup Wardoyo-Haryanto sehingga rela melakukan apa saja asalkan bisa bertemu dengan tokoh idolanya tersebut.

BUMD Belum Untungkan Daerah

SUKOHARJO. Nilai kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sukoharjo merosot. Hal itu merupakan salah satu dari 48 catatan yang diberikan oleh Pansus DPRD Sukoharjo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) bupati tahun 2009.
“Pemkab melalui Bagian Perekonomian seharusnya bisa membina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) supaya dapat berkembang sebagaimana mestinya,” ujar Sekretaris Pansus, Giyarto di DPRD Sukoharjo, Selasa (27/4).

Giyarto mengatakan bahwa penurunan PAD di Sukoharjo sangat signifikan. Hingga tanggal 31 Desember, penyertaan modal dasar untuk percetakan daerah hanya mencapai Rp 1,7 miliar. Akan tetapi, kontribusi PAD justru turun mencapai 87 persen.

KPU Sukoharjo tidak akan ubah keputusan

Sukoharjo (Espos). Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan mengubah keputusan terkait digugurkannya salah satu pasangan bakal calon (Balon) yang diusung Partai Golkar kubu Langenharjo, Bambang Margono (BM)-Sumarno.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua KPU, Kuswanto ketika dijumpai wartawan seusai aksi unjuk rasa di kantor KPU setempat, Selasa (27/4). Menurut Kuswanto, apa yang dilakukan lembaganya sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku alias masih on the track.

“Dalam Undang-undang (UU) Pemilu No 10 Tahun 2008 disebutkan bahwa satu Parpol hanya boleh mengajukan satu Balon. Apabila ada dua Balon yang diajukan dari satu Parpol, maka salah satunya harus digugurkan,”
jelasnya.

Simpatisan Golkar Langenharjo Demo KPU

SUKOHARJO. Pencoretan KPU terhadap pasangan Bambang Margono (BM)-Sumarno yang mencalonkan diri lewat Partai Golkar versi Langenharjo, PPP, dan Partai Hanura ternyata masih menyisakan reaksi. Puluhan simpatisan Golkar Langenharjo, Selasa (27/4) kemarin menggeruduk kantor KPU Sukoharjo untuk menyatakan protes.

Para simpatisan yang mengatasnamakan elemen Partai Golkar Kabupaten Sukoharjo itu mendatangi KPU untuk menuntut agar KPU Sukoharjo bersikap adil dan menjunjung tinggi independensi sebagaimana tugas sebagai penyelenggara Pilkada.

“Kami melihat KPU bersikap tidak adil, di mana telah menganulir salah satu pasangan Balon atas nama BM-Sumarno dan menerima pasangan TBR-Sutarto. Padahal semua pihak tahu di internal Golkar sedang ada sengketa mengenai keabsahan pengurus. Tapi KPU tetap tidak menghiraukan hal itu,” ujar salah satu kader Golkar, Purno dalam orasinya.