Kajari: Kasus dana purnabakti jalan terus

Sukoharjo (Espos). Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo terus melakukan konsultasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejakti Jateng), terkait dengan kasus dugaan korupsi dana purnabakti anggota Dewan periode 1999-2004.

Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sukoharjo, Kardi, ketika dijumpai Espos di ruang kerjanya belum lama ini.

Didampingi sejumlah Kasi, Kardi menegaskan pengusutan kasus dugaan korupsi dana purnabakti tetap dilanjutkan. Sebagai informasi, kasus dugaan korupsi dana purnabakti merupakan kasus lama yang melibatkan 25 orang anggota Dewan periode 1999-2004. Kasus ini diperkirakan merugikan keuangan negara senilai Rp 2,5 miliar.

Ketika itu, kendati payung hukumnya belum ada, masing-masing anggota Dewan menerima dana purnabakti senilai Rp 34 juta. Dari ke-25 anggota Dewan periode 1999-2004 yang terlibat, saat ini hanya tinggal tiga orang yang aktif, namun ketiganya masuk dalam jajaran pimpinan Dewan.


Sumber: www.solopos.com/sukoharjo

APBD habis, bantuan pengobatan 85.229 warga miskin terhenti

Sukoharjo (Espos). Bantuan berobat untuk 85.229 warga miskin yang selama ini ditanggung APBD melalui kegiatan pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) lantaran tidak terkover dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), per 1 November lalu dihentikan lantaran alokasi dana dari APBD sudah habis.

Penghentian pelayanan tersebut menurut informasi sementara, baru terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) atau tidak terjadi di Puskesmas yang masih menerapkan pengobatan gratis namun khusus untuk pelayanan kesehatan dasar. Untuk pelayanan kesehatan lanjutan, seperti operasi dan sejenisnya masih belum ada kejelasan.

Berdasar surat pemberitahuan dari RSUD no 445/3328/2009 perihal penghentian pelayanan Jamkesda, disebutkan bahwa pelayanan pasien Jamkesda atau mereka yang tidak terkover melalui Jamkesmas dihentikan per 1 November lalu. Pasalnya mengacu kepada surat yang ditandatangani Direktur RSUD dr Machmud Surjanto Sp B, alokasi APBD sudah habis sejak awal bulan ini.

Swiss Larang Menara Masjid

BBC BERNE. Rakyat Swiss, lewat referendum hari Minggu, memilih untuk melarang pembangunan menara-menara azan. Lebih dari 57 persen rakyat mendukung larangan itu.

Usulan larang itu juga didukung oleh propinsi-propinsi utama, atau kanton istilahnya di Swiss, dan karena itu resmi menjadi undang undang.

Pemerintah mengatakan pihaknya menerima hasil itu, walaupun pemerintah menolak larangan yang diajukan oleh Partai Rakyat Swiss yang berhaluan kanan.

Partai Rakyat Swiss dan kelompok-kelompok Kristen di Swiss mengatakan, pembangunan menara mesjid merupakan tanda pertama Islamisasi Swiss.

Pendukung pelarangan menara itu menyebut pembangunan menara akan mencerminkan pertumbuhan sebuah ideologi dan sistem hukum yang tidak sejalan dengan demokrasi Swiss.

Tertimpa pohon, dua polisi Sukoharjo tewas, satu kritis

Sukoharjo (Espos). Dua anggota kepolisian di Sukoharjo, Jateng tewas setelah mobil patroli yang mereka tumpangi tertimpa pohon, Minggu (29/11) malam. Sementara satu anggota polisi lainnya kondisinya kritis dan kini dalam perawatan intensif di rumah sakit karena luka serius di kepala.

Informasi yang dihimpun Espos, pohon jenis jaranan tiba-tiba roboh saat mobil yang ditumpangi tiga anggota Polsek Weru itu melintas. Saat kejadian mereka bermaksud melakukan pengamanan pertunjukan wayang di Dusun Namengan, sekitar 1,5 km dari Mapolsek Weru. Di buku penjagaan tertulis, ketiganya berangkat menggunakan mobil patroli pada Minggu, pukul 21.40 WIB.

Namun baru sekitar 700 meter keluar dari Mapolsek, mobil mereka tertimpa pohon yang tiba-tiba roboh. Akibatnya badan mobil ringsek. Padahal saat kejadian cuaca di lokasi cerah, tidak ada hujan maupun angin kencang.

Peran Pos WK di Akar Rumput

PK-Sejahtera Online. “Pos Wanita Keadilan (Pos WK) adalah kerja kader PKS di tingkat akar rumput yang menjadi cikal bakal mengelola konstituen loyal. Saat ini ada 5000 titik Pos WK di seluruh Indonesia. Di 5000 titik itu, Pos WK melakukan berbagai variasi program yang memfokuskan pada strategi pemberdayaan masyarakat atau community development.” Ujar Ledia Hanifa, Ketua DPP PKS Bidang Kewanitaan saat acara pertemuan koordinasi untuk optimalisasi peran istri anggota DPR RI di kantor DPP PKS Senin (30/11) kemarin.

Pada kesempatan yang sama, Dra. Dwi Septiawati, Ketua Departemen Pemberdayaan Wanita, Bidang Kewanitaan DPP PKS, menjelaskan tentang program nasional (pronas) Pos WK. Menurut Septi, Pronas Pos WK sudah digulirkan sejak tahun 2006 dan menjadi stimulus bagi perempuan PKS di wilayah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di masyarakatnya.

“Pos WK merupakan program unggulan dan andalan Bidang Kewanitaan yang telah terbukti memberikan konstribusi dalam perolehan suara perempuan”, ungkap Septi.

Siap Revitalisasi Desa Binaan Di Dapil

Istri Anggota DPR RI Fraksi PKS

PK-Sejahtera Online, Jakarta. Bagai sebuah gangsing, gerak perempuan PKS di masyarakat selalu berputar dan memberikan kebaikan di masyarakat, tak terkecuali istri anggota dewan PKS. Kerja-kerja, para istri anggota dewan PKS tersebut bisa disinergikan dengan kerja suaminya di Daerah Pilihan (Dapil). Dalam rangka mengkoordinasikan peran dan kerja istri anggota DPR RI di Dapil, Bidang Kewanitaan, Senin (30/11) kemarin melakukan pertemuan koordinasi untuk optimalisasi peran istri anggota DPR RI dalam merevitalisasi desa binaan.

“Peran serta akhwat (perempuan, red) ditunggu dan diharapkan, bukan hanya satu sayap saja tetapi juga sayap lainnya”, demikian dikatakan DR. Mardani, Wakil Sekjen DPP PKS, dalam sambutan pertama pada acara tersebut.

Dalam kesempatan yang dihadiri lebih dari 25 istri aleg DPR RI itu, Ledia Hanifa, S.Si, M.Psi.T, Ketua Bidang Kewanitaan, juga mengatakan bahwa kerja dan konstribusi anggota dewan, istri-istrinya, dan para pengurus struktur di wilayah bisa saling bersinergi. Dalam kegiatan-kegiatan reses anggota dewan misalnya, tambah Ledia, para istri anggota dewan bisa mendampingi suami ikut turun ke Dapil dan melakukan kerja-kerja produktif di masyarakat.

Penerapan Ujian Nasional Mungkin 2-3 Tahun Lagi

PK-Sejahtera Online. Dalam rangka meningkatkan hasil mutu pendidikan nasional, DPR-RI melalui komisi X mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) periode 2009-2013 guna mendapatkan masukan-masukan dalam meningkatkan mutu pendidikan Indonesia.

Hampir semua pertanyaan menanyakan tentang permasalahan Ujian Nasional. Khususnya delapan standar penilaian yang kurang adil bagi setiap daerah. Tidak semua daerah memiiki standarisasi yang sama sedangkan secara standar penilaianya semua disamakan sehingga hasilnya perbeda.

Delapan standar itu adalah Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan,Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian Pendidikan.

Raihan Iskandar Lc, MM. salah satu anggota DPR-RI komisi X asal PKS dari Aceh menyampaikan “Ujian Nasional (UN) saat ini belumlah perlu, yang diperlukan adalah Ujian Akhir Sekolah Bertaraf Nasional (UASBN), sambil pemerintah dan BSNP menyiapkan pencapaian delapan standarisasi pendidikan di setiap daerah dengan mempunyai target kapan penerapan UN akan di terapkan apakah 2 atau 3 tahun kedepan”

Raihan: Status Lembaga KONI Perlu Dipertegas

RUDP DPR, KONI dan KOI

PK-Sejahtera Online. KONI mengadukan permasalahan anggaran serta minimnya sarana dan prasarana untuk mempersiapkan atlet berprestasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua KONI, Rita Subowo saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) KONI, KOI dan Komisi X DPR RI di senayan Senin (30/11) kemarin.

Rita mengatakan bahwa permasalahan yang mendasar dari prestasi olah raga Indonesia adalah masalah sarana dan prasarana dan anggaran, dimana kita tidak memiliki sarana pemusatan latihan atlet yang memadai. Selama ini hanya Hotel Atlet Century dan Gelora Bung Karno.

Rita juga menyoroti minimnya sekolah-sekolah atlet. Oleh karena itu KONI meminta dukungan melalui Komisi X untuk membantu dalam kebijakan anggaran untuk membangun lima pusat pelatihan atlet serta sekolah-sekolah atlet di setiap propinsi guna menyiapkan atlet-atlet berprestasi.

13 Sapi Qurban Keadilan untuk Daerah Pinggiran

Idul Adha di Bengkalis Riau

PK-Sejahtera Online. “Saat kita berqurban, berinfak atau beramal, secara lahiriah harta kita berkurang.Tetapi logika keimanan seorang mukmin mengatakan sebaliknya. Sungguh, harta yang di tumpuk atau dibelanjakan untuk berfoya akan lenyap ditelan masa. Sedangkan harta yang dimanfaatkan untuk 'berjual beli' dgn Allah SWT, akan berlipat ganda bukan hanya di Akherat, tetapi juga keberkahan-nya di dunia”

DPD PKS Bengkalis berkomitmen untuk terus peduli dan melayani. Setidaknya itulah yang ingin di buktilkan kader dan simpatisan PKS khususnya yang dengan penuh semangat mau berqurban dalam Idul Adha 1430 H meskipun dalam kondisi yang sulit saat ini.

Tercatat 13 ekor sapi yang diserahkan kader dan simpatisan sebagai hewan qurban. Ini belum termasuk sebagian dari kader dan simpatisan yang berqurban untuk korban gempa di Sumbar.

Sekjen PKS: Koalisi Tidak untuk Hal Negatif

JAKARTA, KOMPAS.com. Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta menyatakan, partainya baru mengetahui adanya skandal aliran dana ke Bank Century setelah pemilihan Presiden usai. Anis kemudian menegaskan, partainya tidak akan berkoalisi dengan hal yang negatif.

Seusai menerima tim 9 inisiator Hak Angket Century di Gedung DPR, Senin (30/11), Anis Matta mengaku, PKS sampai saat ini masih memiliki tanggungjawab untuk mengungkapkan hal-hal negatif. "Kita bukan untuk koalisi atas hal-hal yang negatif," kata Anis Matta.

Terkait banyaknya desakan dari berbagai pihak yang mendesak agar Wapres Boediono dinonaktifkan terlebih dahulu agar Pansus Angket Century bisa berjalan dengan baik, Anis menyatakan hal itu harus mengunggu perjalanan ke depan Pansus Angket.

"Lebih baik, kita tunggu dulu mekanisme di Pansusnya. Kita tunggu dulu Pansus ini berjalan, barulah kita akan melihat dalam pemanggilan awalnya. Apakah itu (Wapres Boediono harus nonaktif) diperlukan demi kelancaran pemeriksaan atau tidak. Kalau sekarang masih terlalu dini," papar Anis.