jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Senin, 05 Juli 2010

PKS: Politik Bukan Gigit Menggigit

Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghargai Golkar yang memilih berpolitik bergaya tikus. Namun PKS mengajak Golkar berpolitik yang sehat tanpa mengendus apalagi menggigit.

"Kalau itu ingin dibangun menjadi gaya politik Partai Golkar, ini hak politik masing-masing. Bagi kami politik bukan gigit mengigit tapi menebar kebaikan," ujar Wasekjen DPP PKS Mahfudz Siddik kepada wartawan, Senin (5/7/2010).

Mahfudz mengingatkan bahwa tujuan berpolitik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Mahfudz berharap tidak ada parpol yang saling serang.

Irwan-MK Dipastikan Menang

PADANG. Meski kepastian legal hasil Pilkada Gubernur Sumatera Barat 2010 baru diumumkan KPU Sumbar 14 Juli nanti, namun pasangan Irwan Prayitno-Muslim Kasim bisa dipastikan memenangkan pilkada dalam satu putaran.

Hasil real count terakhir Tim Irwan-MK Pukul 12.30 WIB, Sabtu 3 Juli 2010, pasangan nomor 3 yang diusung PKS, PBR, dan Hanura itu meraih 32,86 persen dari total 98,38 persen suara atau 1.936.415 suara sah.

"Yang tinggal dan belum dicatat itu suara dari beberapa TPS di Mentawai," ujar sumber PadangKini.com di Tim Irwan-MK.

Mensos: Masih Banyak Potensi untuk Galang Dana Selain dari Judi

Jakarta. Usulan legalisasi judi di pulau terpencil ditolak Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al Jufri. Alasan dana judi bisa dipakai untuk mensejahterakan rakyat pun dinilai tidak tepat. Masih banyak potensi lain yang bisa digali.
"Potensi pajak kita masih banyak yang belum tergali. Ilegal logging dan ilegal fishing juga membuat kehilangan dana sangat besar, lebih besar dari potensi hasil legalisasi judi," kata Mensos dalam siaran pers, Sabtu (3/7/2010).

Perjudian, lanjut Mensos, justru jadi sarana cuci uang untuk dana haram hasil kejahatan. Selain itu Peraturan UU tidak memungkinkan legalisasi judi.

Golkar dan PKS Penentu Nasib Darmin

CALON GUBERNUR BI

Molornya seleksi calon Gubernur Bank Indonesia (BI) menimbulkan persepsi beragam. Ada yang menilai gara-gara belum sepakat mendukung Darmin Nasution.

Tapi ada juga pendapat karena masih terjadi perbedaan pan­dangan dan penolakan terkait pencalonan tunggal dan track record-nya Darmin. Apalagi dalam hasil rekomendasi Pansus Bank Century DPR dan kasus pajak Ramayana, nama Darmin disebut-sebut ikut bertanggung jawab.

Seharusnya fit and proper test dilaksanakan 16 Juni 2010, tapi ditunda sampai waktu yang belum ditentukan (baca berita: Seusai Reses Dilakukan Seleksi).

Peta kekuatan di DPR sampai kemarin, ada empat fraksi yang menerima pencalonan Darmin, sedangkan yang menolak 2 fraksi. Sedangkan dua fraksi belum (baca tabel).

PKS: Konfederasi Buka Pintu Politik Uang

VIVAnews. Partai Keadilan Sejahtera menolak wacana konfederasi yang diajukan Partai Amanat Nasional. Wakil Ketua Bidang Politik, Pemerintahan, Hukum, dan Keamanan PKS, Agoes Poernomo, menyatakan konfederasi membuka peluang politik uang.

"Kami mungkin tidak setuju dengan konfederasi itu," kata Agoes diwawancara VIVAnews melalui telepon, Senin 5 Juli 2010. "Bisa jadi ajang money politics," kata anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat itu.

Konfederasi yang dibayangkan PKS itu seperti sistem Pemilu 1999 yakni model Stembus Accord. Partai-partai yang gagal meraih kursi dalam Pemilu, memberikan suaranya kepada partai tertentu supaya bisa meningkatkan jumlah kursinya di parlemen.

"Sistem itu kemudian dihapus karena menjadi ajang money politics," kata Agoes. "Partai-partai itu menjual suaranya pada yang mau membeli."

PKS: 'Yusril' Sisminbakum Terlalu Kecil Benamkan Century

INILAH.COM, Jakarta. Yusril Ihza Mahendra berpendapat penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi Sisminbakum karena untuk membenamkan kasus Century. Namun, bagi PKS kasus tersebut terlalu kecil untuk menandingi Century.

"Tidak. Terlalu kecil kasus ini untuk membenamkan kasus Century," ujar Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM di Jakarta, Senin (5/7).

Di lain hal, Mahfudz sempat menyayangkan terseretnya Mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Romli Atmasasmita dalam kasus ini. Namun, lanjutnya, motif apapun dibalik penetapan Yusril sebagai tersangka tidak ada kaitannya dengan kasus Bank Century.

"Kami menyayangkan Romi yang penggiat anti korupsi ikut terseret. Terlepas ada motif-motif lain dibalik itu, saya rasa tak ada kaitannya dengan Century, ini kan kasus lama," tutur Mahfudz.

Minggu, 04 Juli 2010

"Rekening Gendut" Momentum Pulihkan Citra Polri

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Hifdzil Alim menilai munculnya pemberitaan temuan "rekening gendut" sejumlah perwira merupakan momentum untuk memulihkan citra institusi polisi.

"Sebenarnya pemberitaan tersebut justru membuka jalan bagi institusi Polri untuk melakukan pembenahan ke dalam dan reformasi birokrasi di kepolisian," katanya di Yogyakarta.

Menurut dia, pemberitaan tersebut merupakan jalan masuk yang tepat bagi Polri untuk membongkar perbuatan oknum polisi yang merusak citra salah satu pilar institusi penegak hukum di Indonesia.

PAN Akhirnya Gandeng PKS

Pemilukada Depok
REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK. Menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Depok 2010, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Depok akhirnya memutuskan berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera. Hal ini diutarakan Sutikno, ketua tim pemenangan PAN.

“Ini sikap politik PAN yang resmi untuk pemilukada mendatang,” katanya, Ahad (4/7).

Menurutnya, pihaknya telah memberikan sejumlah draf kerjasama. Kini, partai tersebut sedang menunggu jawaban atas materi koalisi yang disampaikan.

Politisi PKS: Ratusan Perwira Polri Dikumpulkan Bahas Isu Rekening Gendut

Jakarta. Politisi PKS Nasir Jamil mengatakan sejumlah perwira Polri berpangkat komisaris besar dikumpulkan menyusul isu rekening gendut. Menurut anggota Komisi III DPR ini, perwira Polri yang dikumpulkan jumlahnya ratusan orang.
"Seorang polisi yang berpangkat komisaris besar itu mengatakan, mereka dikumpulkan gara-gara kasus pemberitaan di Majalah Tempo itu," kata Nasir.

Hal ini disampaikan Nasir usai diskusi bertajuk Polisiku Ulang Tahun yang diselenggarakan Radio Trijaya FM di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/7/2010).

Lokalisasi Judi, Pemerintah Perlu Minta Nasihat Pemuka Agama

Jakarta. Wacana lokalisasi judi dinilai sebagai masalah yang sensitif. Pemerintah harus meminta masukan pemuka agama sebelum merealisasikan gagasan itu.

"Saya yakin masing-masing agama punya pandangan yang sama dengan kegiatan judi. Karena itu, pemerintah perlu mendapat masukan meminta nasihat kepada pemuka agama," kata anggota Komisi III DPR Nasir Jamil.

Hal ini disampaikan Nasir usai diskusi bertajuk Polisiku Ulang Tahun yang diselenggarakan Radio Trijaya FM di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/7/2010).