Pemerintah Gagal Antisipasi Banjir Citarum

PK-Sejahtera Online. Banjir yang melanda sejumlah kabupaten di Jawa Barat yang dilalui oleh aliran Sungai Citarum terjadi akibat buruknya pola pikir yang mendasari kebijakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum selama ini. Dalam konteks banjir, pemerintah selama ini tidak menerapkan kebijakan antisipatif meski beberapa hari lalu Waduk Jatiluhur maupun Waduk Saguling yang berada di hulu Jatiluhur sudah memberikan sinyal kuat ancaman bahaya limpasan air ke kawasan hilir DAS Citarum.

Demikian dikatakan Anggota Panitia Kerja (Panja) Banjir DPR RI, Yudi Widiana Adia di Bandung, Rabu (24/3). Lebih lanjut Yudi mengatakan, sudah saatnya penanganan banjir sudah seharusnya berorientasi pada kebijakan antisipatif dengan pendekatan struktural dan non struktural.

“Dan itu harusnya menjadi sebuah gerakan masif yang melibatkan seluruh masyarakat yang diimbangi dengan tindakan tegas dari setiap pelanggaran aturan-aturan yang sudah dibuat berkaitan dengan tata ruang, khususnya disepanjang DAS Citarum,” ujar Yudi.

Pemkab setujui tambahan anggaran Panwas

Sukoharjo (Espos). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukohajo akhirnya menyetujui tambahan anggaran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sukoharjo sekitar Rp 200 juta.

Dengan begitu, total anggaran yang akan diterima Panwaslu Sukoharjo untuk kegiatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sekitar Rp 1,2 miliar. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Sukoharjo, Agus Santosa mengatakan, Pemkab Sukoharjo telah menyetujui memberikan alokasi dana tambahan untuk Panwaslu. Kendati begitu, lanjutnya, dari pengajuan sebesar Rp 800 juta dana tambahan yang diajukan Panwaslu, yang disetujui hanya sekitar Rp 200 juta.

“Pengajuan dana tambahan Panwaslu memang sudah disetujui, saat ini sudah ada di tangan Bupati. Tambahannya hanya sekitar Rp 200 juta diambil dari dana hibah, jadi total dana yang dialokasikan untuk Panwas mencapai Rp 1,2 miliar, pencairannya dilakukan secara bertahap,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (24/3) di Sukoharjo.

Ruang Transit DPRD Hancur

SUKOHARJO. Ruang transit yang biasanya dijadikan sebagai ruang tamu di DPRD Sukoharjo tiba-tiba hancur pada Rabu (24/3) pagi. Tidak ada korban dalam kejadian itu. Namun, rusaknya ruang transit itu sempat menghebohkan anggota dewan yang berada di tempat itu.

“Sebenarnya hari ini (Rabu-red) ada rapat Paripurna, tapi ditunda. Karena kalau tidak jadinya seperti apa,” kata Kabid Perlengkapan Sekretariat Dewan (Setwan), Rusdiono.

Selain itu, kata Rusdiono, ruang tersebut biasanya kalau rapat Raperda Paripurna sebelum dimulai digunakan sebagai jajaran Muspida untuk rapat. Informasi saksi menyebutkan hancurnya ruang transit itu diperkirakan pada pukul 08.00 WIB.

Saat kejadian itu, pada anggota Dewan mengaku merasakan seperti suara gemuruh dan saat dicari sumber suara ternyata ada di ruang transit. “Kemungkinan besar kerusakan tersebut dikarenakan kondisi bangunan yang sudah lama dan kemudian diperparah dengan rayap yang memakan fondasi bangunan,” jelasnya.

Dilarang, Rekrut Honorer Baru

SUKOHARJO. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sukoharjo mengeluarkan surat imbauan kepada setiap dinas di lingkungan Pemkab untuk tidak mengangkat tenaga honorer baru.

Imbauan itu dikeluarkan untuk menghindari adanya tenaga honorer yang tidak terkontrol, yang dapat membebani APBD. Kepala BKD Sukoharjo, Sardiono, mengatakan, sesuai PP Nomor 48 Tahun 2005 mengharuskan Pemkab tidak boleh merekrut tenaga honorer.

Meski demikian, Sardiono mengakui bahwa sampai saat ini, sebenarnya Pemkab masih kekurangan tenaga pegawai negeri sipil (PNS), terutama dari bidang tenaga pendidikan. Dari data yang masuk dalam bidang tenaga pendidikan, di tingkat guru TK hanya ada enam orang guru, SMP 183 orang, SD 369 guru, SMA 56 guru, SMK 15 guru yang totalnya 629 guru.

Penodaan Zionis Israel Terhadap Masjid Al-Aqsha

“Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya, agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

“Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya kami ini orang Nasrani.” Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karena sesungguhnya mereka tidak menymbongkan diri.“

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (التوبة8)

“Bagaimana bisa (ada perjanjian dari sisi Allah dan RasulNya dengan orang-orang musyrikin), padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (tidak menepati perjanjian).”

Rambu Memilih Pejabat

Khutbah Jum'at

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي يُنِيْرُ بِالْهُدَى دُرُوْبَ الْمُؤْمِنِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، الْمَبْعُوْثُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَاأَيُّهَاالْحَاضِرُوْنَ أُوْصِى نَفْسِى وَإِيَاكُمْ بِالتَّقْوَى اللهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ. فَقَدْ قَالَ اللهُ فِي تَنْـزِيْلِهِ: أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Hadirin Jama’ah Shalat Jum’at yang berbahagia,

Arti dari ayat yang baru saja kita dengar adalah:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai fitnah (cobaan) dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar” (QS. Al-Anfal: 27-28)

Kedua ayat ini, zahirnya, berisi larangan kepada orang-orang yang beriman agar tidak mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadanya, dan sejatinya harta dan anak-anak kita adalah bagian dari amanat tersebut yag tak boleh kita sia-siakan, jika kita benar-benar berharap pahala yang besar di sisi Allah swt. Yang sungguh menarik, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah – rahimahuLlah – berargumen dengan ayat ini atas kewajiban setiap orang yang memiliki kewenangan memilih pejabat, baik pejabat eksekutif, legislatif maupun yudikatif, bahkan pejabat militer dan lainnya, agar tidak gegabah dalam menentukan pilihannya. Orang yang memiliki kewenangan untuk memilih pejabat, hendaknya ia memilih orang yang terbaik dan paling tepat untuk jabatan yang akan diembannya, dari sekian banyak kandidat yang ada. Barangsiapa yang memberikan jabatan kepada seseorang semata-mata didasari atas relasi kekerabatan, nasab, teman, suku, ras, aliran atau karena disuap dengan harta atau keuntungan lainnya, atau karena ketidaksukaannya kepada orang yang semestinya berhak menerima jabatan tersebut, maka ia telah mengkhianati amanat Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman (as-Siyaasah asy-Syar’iyah: 14).

744 juta Rupiah Untuk Selamatkan Al Aqsha dan Palestina

Munasharah Palestina

Alhamdulillah. dari hasil penggalangan dana yang dilakukan pada Aksi Damai "Sematkan Al Aqsha", Sabtu, 20 Maret 2010 di Silang Monas Jakarta telah terkumpul Rp 744.429.000,-.

Jazaakumullohukhoiron kepada semua pihak yang telah mengulurkan tanganya. Semoga upaya yang telah dilakukan menjadi tabungan amal sholeh untuk mendapat Keridloan Allah. Serta dapat meringankan beban penderitaan rakyat Palestina, membantu mereka dalam mempertahankan masjid suci ketiga Umat Islam, Masjid Al Aqsha. Dan menjadi amanah KNRP untuk menyampaikannya kepada yang berhak, Rakyat Palestina.


Sumber: www.knrp.or.id

Panwaskab intensifkan pengawasan, mobilisasi PNS paling banyak dilaporkan

Sukoharjo (Espos). Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) mengintensifkan pengawasan menjelang pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) menyusul banyaknya laporan yang masuk mengenai mobilisasi pegawai negeri sipil (PNS).

Hal itu disampaikan Ketua Panwaskab, Subakti A Sidik dalam acara Forum Rembuk Parpol Kabupaten Sukoharjo 2010 yang digelar di Wisma Boga, Selasa (23/3). Mobilisasi PNS yang paling banyak dilaporkan khususnya mengenai instruksi pengumpulan kartu tanda penduduk (KTP) untuk calon tertentu.

“Terus terang memang laporan yang paling banyak diterima Panwas sekarang mengenai mobilisasi PNS khususnya instruksi pengumpulan KTP. Rumor tentang itu memang banyak kami terima,” jelasnya.

Tak peroleh rekomendasi DPP PDIP, TBR merapat ke Golkar

Sukoharjo (Espos). Titik Suprapti atau yang lebih dikenal dengan Titik Bambang Riyanto (TBR) dikabarkan merapat ke Partai Golkar setelah rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) turun untuk pasangan Wardoyo Wijaya – Haryanto.

Sementara itu mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP, Bambang Riyanto (BR) yang juga Bupati Sukoharjo sekaligus suami TBR mengaku sampai saat ini belum menerima instruksi dari DPP untuk mengamankan rekomendasi yang dimaksud.

Kendati demikian dia mengucapkan selamat atas terpilihnya Wardoyo Wijaya sebagai calon bupati yang diusung partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Wardoyo-Haryanto dipastikan kantongi rekomendasi DPP PDIP

Sukoharjo (Espos). Mantan Ketua DPRD periode 2004-2009, Wardoyo Wijaya dan mantan Plt Sekretaris Daerah (Sekda), Haryanto dipastikan mengantongi rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai calon bupati serta wakil bupati yang diusung partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Berdasar informasi yang dihimpun, surat rekomendasi untuk Wardoyo Wijaya dan Haryanto saat ini sudah terbit. Namun demikian surat yang diterbitkan pada 21 Maret tersebut saat ini masih berada di Jakarta sehingga belum diterima secara fisik baik oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Tengah (Jateng) maupun Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Sukoharjo.

Sekretaris DPD PDIP Jateng, Agustin Wilujeng menjelaskan, sampai saat ini belum melihat rekomendasi tertulis untuk Wardoyo Wijaya maupun Haryanto. “Kalau sekarang ini kami memang belum melihat bukti fisik rekomendasi untuk Bapak Wardoyo. Sebab, baru nanti malam rekomendasi itu kami ambil di Jakarta,” ujar Agustin ketika dihubungi wartawan, Senin (22/3).