Laporan Harta Kekayaan PKS Paling Rajin, PDIP Paling Rendah Lapor

VIVAnews. Partai Keadilan Sejahtera, tercatat paling tertib dalam menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hanya lima orang yang belum menyerahkan LHKPN dari 57 orang anggota FPKS yang ada di DPR.

"Atau sebanyak 91,23 persen," kata Wakil Ketua Bidang Pencegahan KPK, M. Jasin, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa 19 Januari 2010.

Setelah PKS, fraksi yang termasuk rajin menyerahkan LHKPN adalah Partai Kebangkitan Bangsa, yakni sebesar 85,71 persen. "Empat orang yang belum menyerahkan," tambah Jasin.

Sementara itu partai pemenang pemilu, Partai Demokrat, baru 60 orang yang melapor dari 148 wakil demokrat di parlemen.

Sementara partai pimpinan Prabowo Subianto, Gerindra, terhitung cukup tertib. Data KPK menyebut hanya 6 orang yang belum melapor dari 20 orang wakil.

Legislator Tak Lapor Harta

Laporan Kekayaan Indikator Integritas Anggota DPR

Jakarta, Kompas. Mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 mengabaikan kewajiban untuk melaporkan kekayaan mereka. Dari 560 anggota Dewan, baru 229 anggota yang melaporkan harta kekayaan atau hanya 40,89 persen. Padahal, batas akhir yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah 1 Desember 2009.

Anggota Dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tercatat paling tertib dalam menyerahkan laporan kekayaan mereka kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan anggota Dewan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tercatat yang paling tidak berdisiplin melapor.

Demikian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diungkapkan Wakil Ketua KPK M Jasin di Jakarta, Senin (18/1).

Dalam laporan LHKPN tersebut, hanya lima dari 57 anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera periode 2009-2014 yang be- lum melaporkan harta kekayaan. ”Atau yang sudah melapor sebanyak 91,23 persen,” kata Jasin.