Hindari Politik Dendam

INILAH.COM, Jepara. Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan dalam berpolitik jangan hanya melihat ke belakang karena yang muncul hanya rasa dendam.

"Visi ke depan harus diutamakan untuk membangun politik yang santun," kata Hidayat ketika menghadiri silaturahmi dengan masyarakat dan sejumlah tokoh Kabupaten Jepara, Jawa Tengah di Jepara, Minggu (7/12).

Pernyataan itu terkait dengan kerapnya para tokoh politik menghasut atau mempengaruhi serta memberikan opini setelah kehendak dan kepentingan mereka tak terakomodasi. Salah satu contoh paling nyata adalah ajakan untuk tidak mencoblos dalam pemilu mendatang.

Dalam berpolitik, menurut Hidayat, Indonesia masih kalah dibanding negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Ia juga mengritisi sejumlah tokoh yang muncul melalui iklan dengan menghabiskan biaya besar tetapi tidak sesuai kenyataannya.[tra]

PKS dan PKB Halau Virus Golput

INILAH.COM, Jakarta. Angka golput yang terus meningkat kian mengusik ketenangan sejumlah parpol peserta Pemilu 2009. Berbagai upaya menghalau virus golput pun segera diintensifkan, termasuk dengan mengharamkan aksi golput. PKS dan PKB bahkan makin getol menggagas fatwa ini.

Kecenderungan aksi golput semakin menguat ketika Ketua Dewan Syura DPP PKB KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyerukan pendukungnya untuk tidak melakukan pencoblosan dalam pada Pemilu 2009. Padahal, tanpa seruan Gus Dur pun, angka golput relatif tinggi pun sebagaimana tercermin di sejumlah pilkada.

Pilkada Jawa Tengah dan Jawa Barat menjadi catatan paling aktual, kemenangan pilkada diraih oleh ‘gubernur golput’. Pilkada Jawa Barat yang dimenangkan pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf dengan perolehan suara 7,28 juta misalnya, belum mampu mengimbangi angka golput yang mencapai 9,13 juta.

Begitu juga Pilkada Jawa Tengah yang memenangkan pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih. Dari total pemilih sebanyak 25,8 juta, 45% di antaranya menyatakan golput. Sementara pasangan yang diusung PDI Perjuangan tersebut mengantongi 44,45% suara. Selain dua pilkada tersebut, di sejumlah daerah, jumlah golput juga cukup serius untuk dicermati.

Potret buram pilkada tampaknya menjadi catatan penting bagi politisi maupun partai politik untuk antisipasi angka golput dalam Pemilu 2009. Dalam catatan Jaringan Pendidikan untuk Pemilih Rakyat (JPPR) pelaksanaan Pilkada sejak 2005 hingga 2008 ini rata-rata golput di daerah mencapai 30-40%.

“Faktornya dari teknis hingga ideologis,” kata Koordinator Nasional JPPR Jeirry Sumampuow kepada INILAH.COM, Senin (1/12) di Jakarta.

Persoalan data pemilih, kejenuhan masyarakat atas proses politik yang memiliki intensitas tinggi, serta tidak adanya kandidat yang layak dipilih menjadi alasan pemilih untuk tak menggunakan haknya. “Ada juga masyarakat yang lebih mementingkan kerja daripada melakukan coblosan dalam pilkada,” paparnya.

Jeirry tidak menampik anggapan bahwa kondisi serupa berpotensi terjadi dalam Pemilu 2009 mendatang. Jika merujuk pada Pemilu 2004, partisipasi publik masih dalam pemilu legislatif memang tinggi, takni sebanyak 80%. Namun dalam Pilpres putaran II, partisipasi mereka turun menjadi 72-73%.

“Saya memperkirakan, dalam Pemilu 2009 mendatang angka golput mencapai 40%,” tegasnya.

Keyakinan Jeirry cukup berlasan. Selain alasan teknis penyelenggaraan pemilu, persolan politik di internal partai politik semakin melengkapi potensi jumlah golput.

Aksi Gus Dur dengan menyerukan golput terhadap para pendukunmgnya, khususnya di Jawa Timur, misalnya menjadi ancaman serius dalam proses politik lima tahunan tersebut. Selain itu, fatwa haram pilih PKB yang diserukan oleh KH Fuad Amin dari Bangkalan Madura, juga menambah peliknya ancaman golput.

Tidak hanya itu, pergerakan mesin politik dengan pola nomor urut juga diyakini hanya akan menggerakkan caleg nomor urut awal. Sedangkan caleg yang menempati nomor urut sepatu, tak bakal turut menggerakkan mesin politik.

Upaya PKB, PKS, maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengharamkan golput menjadi langkah antitesa yang diyakini bakal sia-sia belaka. Aksi ancaman golput harusnya tidak dibalas dengan ‘ancaman’ fatwa haram atas golput.

Namun sebaliknya, penguatan peran penyelenggara pemilu dan peserta pemilu jauh lebih efektif dan elegan. Peningkatan kinerja KPU jelas akan mempengaruhi sukses tidaknya mengurangi angka golput.

Namun sayang, hingga empat bulan menjelang pemilu, kinerja KPU masih jauh api dari panggang. Pelansiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) versi terbaru jelas menimbulkan potensi gugatan di kemudian hari.

Sedangkan bagi peserta pemilu, penyuguhan program kerja dan paltform yang luar biasa juga diyakini bakal memancing animo pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Namun sayang, dari 38 peserta pemilu 2009 belum ada suguhan program kerja yang konkret. Bila pun ada, semuanya hampir sama satu sama lain. Lalu, siapa yang salah jika angka golput meningkat? [P1]

Nyoblos Tentukan Masa Depan

INILAH.COM, Jepara. Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif 2009, karena suara pemilih sangat penting bagi masa depan bangsa.

"Masyarakat tidak boleh mengabaikan hak pilihnya dengan menjadi 'golongan putih' (golput) atau tidak menggunakan hak pilihnya," katanya ketika menghadiri silaturahmi dengan masyarakat dan sejumlah tokoh Kabupaten Jepara, Jawa Tengah di Jepara, Minggu (7/12).

Khususnya umat muslim, ia mengajak untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu mendatang daripada menjadi golput.

Menurut dia, semua pihak harus ikut andil dalam mensukseskan pemilu mendatang dengan memberikan pencerahan kepada masyarakat luas sehingga muncul kemauan untuk menggunakan hak pilihnya.

Pernyataan mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera itu terkait dengan imbauan golput dari sejumlah kalangan setelah kepentingan dan keinginan mereka tak kesampaian.

PKS Berkurban 4.000 Sapi, Golkar Cuma Menghimbau

Jakarta, myRMnews. Partai Keadilan Sejahtera dan Golkar menyambut kurban ini dengan beriklan di media massa nasional, Minggu (7/12).

Iklan PKS lebih terkonsep dan memiliki tujuan yang jelas. Sementara iklan Golkar sangat normatif dan tidak menyentuh langsung ke sasaran.

Dalam iklan PKS tampak empat orang muda tengah memeluk seekor kambing. Di bawahnya ada tulisan: "Pahlawan bukanlah gelar. Ia melekat pada jiwa-jiwa yang rela berkurban."

Dalam tulisan lebih kecil di bawahnya terdapat kalimat yang memperjelas arti pahlawan versi PKS: “Keberanian dan kerelaan berkurban adalah jiwa seorang pahlawan.”

Untuk Idul Adha tahun ini DPC PKS se-Indonesia berkurban 4.000 sapi dan 16.000 kambing.

Sebaliknya iklan Idul Adha Golkar kurang menarik dan normatif berupa himbauan. Seperti iklan-iklan sebelumnya, Golkar lebih menonjolkan Yusuf Kalla-nya dengan tulisan “Mari Berbuat dan Berbagi untuk Kemajuan Bersama”.

Taliban Hancurkan 160 Kendaraan AS

INILAH.COM, Peshawar. Kelompok Taliban, Minggu (7/12), melakukan serangan terhadap dua terminal pelabuhan di Pakistan dan menghancurkan lebih 160 kendaraan yang dikirimkan untuk pasukan sekutu pimpinan AS di Afghanistan.

Serangan itu merupakan yang terbesar yang dilakukan Taliban terhadap jalur pasokan militer sekutu.

Militer AS mengatakan serangan yang menghancurkan 160-an kendaraan di wilayah baratlaut kota Peshawar, Pakistan, itu hanya memiliki dampak kecil terhadap operasi penumpasan Taliban di Afghanistan.

Namun, setidaknya serangan itu semakin menunjukkan bahwa kekuatan Taliban di sekitar Peshawar kian meningkat dan itu dapat menghambat pasokan barang bagi tentara sekutu melalui Khyber Pass.

Hingga 75% pasokan bagi pasukan Barat di Afghanistan dilakukan melalui Pakistan setelah sebelumnya dilakukan bongkar muat di pelabuhan Karachi. NATO saat ini tengah berupaya mencari rute alternatif untuk mengirimkan pasokan melalui Asia Tengah.

Bukti Kejahatan Kemanusiaan Israel

INILAH.COM, Jerusalem. Kekejian terhadap kemanusiaan dan standar ganda akan selalu mewarnai kebijakan pemerintahan zionis Israel.

Bukti terbaru kekejian itu muncul ketika pasukan keamanan Israel naik ke sebuah kapal di pelabuhan Jaffa, Minggu (7/12), untuk melarang upaya para anggota parlemen Arab menyampaikan bantuan ke Gaza. Padahal wilayah itu diblokade sehingga menyengsarakan penduduk wilayah yang dikuasai kelompok Hamas itu.

"Kami sedang bersiap-siap untuk menuju Jalur Gaza untuk menyerahkan ratusan kilogram obat-obatan dan barang-barang kebutuhan pokok, tetapi polisi maritim mencegah kami membongkar jangkar kapal kami," kata anggota parlemen Arab Israel Ahmed Tibi.

Ia mengatakan penguasa Israel selalu mengizinkan para pemukim Yahudi melakukan apa yang mereka ingin lakukan terhadap warga Palestina di Tepi Barat, tetapi pada saat yang sama mereka mencegah pemberian bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

"Kami tetap bertekad untuk memberikan bantuan," kata Tibi.

Para anggota parlemen Arab Israel lainnya termasuk Taleb al Sana dan Mohammed Barakah, juga berada di kapal itu bersama dengan para aktivis sayap kiri Yahudi dan perdamaian.

Jurubicara polisi Israel Micky Rosenfeld mengkonfirmasikan kapal itu dilarang meninggalkan pelabuhan itu.

Tiga warga Israel dari Galilee yang membawa satu truk pangan dan obat-obatan ke pelabuhan itu ditahan untuk diperiksa," tambahnya.

Israel memberlakukan satu brokade yang menyengsarakan terhadap Jalur Gaza sejak kelompok Hamas menguasai Jalur Gaza wilayah itu Juni tahun lalu.

Israel memperketat blokade itu sejak meletusnya aksi kekerasan lintas perbatasan 4 November, mengizinkan bantuan pangan dan bahan bakar minyak hanya empat hari dalam beberapa pekan.

Pekan lalu, kapal-kapal perang Israel melarang sebuah kapal kargo Libya yang membawa 3.000 ton barang mencapai Gaza dalam usaha pertama oleh satu pemerintah asing untuk melanggar blokade negara Yahudi itu.

‘Politisi Harus Bercermin pada Nabi Ibrahim’

INILAH.COM, Jakarta. Perayaan Idul Adha 1429 Hijriyah, Senin (8/11), seharusnya dijadikan momentum bagi para pemimpin politik yang akan bersaing pada Pilpres 2009. Mereka harus mencontoh perilaku Nabi Ibrahim AS untuk melakukan perlawanan pada nafsu kekuasaan, agar tidak mengorbankan masyarakat dengan berbagai hasutan yang bisa memicu konflik.

Menurut Direktur Pusat Studi Islam Dan Kenegaraan Universitas Paramadina Muhammad Shubhi, ada peristiwa di balik ritual kurban yang ditradisikan kepada mat Islam. Yakni, nilai-nilai pengorbanan dalam segala aspek kehidupan.

Seorang peimpin, menurutnya, harus mengorbankan yang terbaik demi kepentingan yang lebih besar. "Pemimpin politik Indonesia seharusnya bercermin pada Nabi Ibrahim dengan sikap rela berkorban sebagai pemimpin," katanya, saat berbincang dengan INILAH.COM, di Jakarta, Minggu (07/12).

Shubhi juga menambahkan, bahwa seorang pemimpin harus diuji dengan bentuk pengorbanan yang paling terbaik dimiliki dalam hidupnya. Baik kekuasaan, kekayaan, maupun keluarga yang dicintainya.

"Ibrahim memberikan inspirasi bagi para pemimpin untuk mempersembahkan hidupnya untuk pengabdian. Termasuk di Indonesia yang masih sulit berkorban, yang lebih mementingkan citra dan status sosial," imbuhnya

Shubhi memaparkan pentingnya bagi para pemimpin politik di Indonesia yang akan bersaing pada pilpres 2009 untuk melakukan perlawanan pada nafsu kekuasaan. Sehingga, tidak mengorbankan rakyat dengan berbagai hasutan yang bisa memicu konflik.

"Saya kira perlu adanya zuhud politik. Supaya pemimpin bisa terbiasa bahwa memimpin adalah mengabdi, bukan kuasa semata yang tak jarang rakyat jadi korban," pungkasnya.

Tifatul: Tidak Ada Uang Cendana di PKS

INILAH.COM, Jakarta. PKS terkesan 'dekat' dengan keluarga Cendana atas beberapa manuver yang dilakukan. Namun Presiden PKS Tifatul Sembiring memastikan tidak ada sepeserpun uang dari keluarga mantan Presiden HM Soeharto yang mengalir ke partai yang dipimpinnya.

"Saya berani pastikan, tidak ada sepeserpun uang Cendana yang masuk atau mengalir ke dalam struktural kepengurusan DPP PKS," kata Tifatul di Jakarta, Minggu (7/12).

Menurut Tifatul, dua peristiwa yang belakangan memunculkan citra PKS sebagai partai 'keluarga Cendana' yaitu kasus pemuatan figur mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional dalam iklan politik PKS, dan rencana pemberian penghargaan 'PKS Award' kepada putri sulung penguasa Orde Baru itu, Siti Hardijanti Rukmana alias Mbak Tutut.

"Itu semua merupakan sebuah kesalahkaprahan," cetus Tifatul.

Tifatul menjelaskan, soal HM Soeharto, sampai detik ini DPP PKS belum pernah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengusulan pemberian penghargaan, atau menetapkan Soeharto sebagai pahlawan.

"Kalau boleh saya bilang, materi iklan yang akhirnya menimbulkan polemik itu adalah sebuah kecelakaan. Karena materi kalimat yang ditawarkan pada awal rencana dibuat, dirobah oleh biro iklan yang menggarapnya," terang Tifatul.

Sementara soal pemberian penghargaan 'PKS Award' kepada Mbak Tutut, Tifatul mengatakan, belum ada rencana untuk itu.

Munculnya nama Mbak Tutut sendiri, katanya, datang dari layanan pesan singkat (SMS) masyarakat ke Divisi Perempuan PKS yang memang ingin menggelar acara Inspirations Woment Award.

Sebelum menggelar acara tersebut dan agar penjaringannya dapat seobyektif mungkin, kata Tifatul, Divisi Perempuan PKS mempersilakan kepada masyarakat untuk mengusulkan nama tokoh-tokoh perempuan yang dianggap layak sebagai inspirasi bagi kaumnya lewat SMS.

Dari SMS yang dikirim masyarakat itulah muncul nama Mbak Tutut. Selain itu, ada juga yang mengusulkan sosok mantan Presiden Megawati Soekarnoputri.

"Nama Mbak Tutut baru dalam tahap usulan dari masyarakat. Belum masuk nominasi. Bahkan setahu saya, ranking Mbak Tutut dan Megawati berada pada posisi bawah, sekitar urutan 20 dan 21-an," katanya.

Padahal, lanjut Tifatul, penghargaan yang akan diberikan hanya untuk 8 sosok yang dianggap pemberi inspirasi bagi kaum perempuan Indonesia.

"Kami sendiri bingung, kok tiba-tiba muncul anggapan kalau PKS telah memasukkan nama Mbak Tutut sebagai salah satu nominator. Tahapan itu masih jauh," pungkas Tifatul. [*/nng]

Mer-C Tolak Pekan Kondom Nasional

Lembaga sosial di bidang medis, Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), menyayangkan dan menolak program Pekan Kondom Nasional (PKN), 1-7 Desember 2008, yang dilaksanakan pemerintah dalam memperingati Hari AIDS Sedunia (HAS). Demikian pernyataan tertulis MER-C yang di Jakarta, Sabtu.

Program PKN diawali dengan Konferensi Kondom pada 1 Desember di Hotel Marriott, dibuka Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Aburizal Bakrie.

Konferensi Kondom ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang penggunaan kondom sebagai alat kesehatan dalam mengatasi penyebaran penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk HIV.

Namun kampanye kondom ini justru bisa menimbulkan pemahaman yang salah terhadap penggunaan kondom yang kelak malah meningkatkan penyebaran penyakit yang sudah menjangkiti 194 kabupaten di Indonesia.

MER-C mengingatkan bahwa kondom tidak akan berpengaruh terhadap penyebaran HIV karena proses penularan virus HIV terbesar di Indonesia adalah melalui jarum suntik pengguna narkotika dan zat adiktif (49,1 persen), lalu hubungan seksual 46,2 persen (heteroseksual 42,1 persen dan homoseksual 4,1 persen).

Dengan kata lain, narkotika dan perilaku seks bebas adalah penyebab utama menyebarnya HIV/AIDS di Indonesia.

Metode kampanye penggunaan kondom sebagai "penangkal" penularan HIV juga dinilai MER-C tidak tepat karena ukuran pori-pori kondom lebih besar daripada ukuran virus HIV.

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa ukuran pori-pori kondom lebih besar daripada virus HIV sudah tersebar luas, tapi ternyata tidak diperhatikan atau sengaja diabaikan oleh para aktivis penanggulangan HIV/AIDS, demikian pernyataan MER-C.

Data menunjukkan bahwa ukuran pori kondom adalah 1/6 mikron, sementara ukuran virus HIV adala 1/250 mikron, itu sebabnya virus HIV bisa sangat leluasa menembus kondom.

Ketidakamanan kondom ini juga sudah diserukan oleh berbagai pihak di antaranya ketua Gereja Katolik Mozambik (September 2007) dan Gereja Katolik Vatikan (tahun 2003).

Aldonso Lopez Trujillo, seorang kardinal senior di Vatikan bahkan menyerukan bahwa kondom tidak aman dan justru menyebabkan AIDS kian meluas.

Berangkat dari data ilmiah ini, MER-C menghimbau agar secara bersama-sama penduduk Indonesia memutus mata rantai penularan virus HIV/AIDS dengan cara melarang serta menghukum tegas para pengguna narkoba dan pelaku seks bebas.

Pemerintah dan pihak yang terlibat aktif dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS harus memberikan penjelasan yang transparan dan benar mengenai kondom.

Data Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) menyebutkan bahwa setiap satu jam terdapat seorang pemuda yang menjadi penderita baru HIV di Indonesia.

Departemen Kesehatan memperkirakan hingga September 2008, jumlah kasus HIV/AIDS di Indonesia sudah mencapai 21.151 kasus, terdiri atas 15.135 kasus AIDS dan 6.015 kasus positif HIV.

Proporsi kelompok umur tertinggi kasus AIDS adalah pada usia 20-29 tahun, 51,5 persen. Dari kelompok usia ini, diketahui bahwa transmisi dan penularan HIV terjadi saat usia mereka baru 10-19 tahun.


Jakarta , 7 Desember 2008 08:48
http://smsplus.blogspot.com/2008/12/mer-c-tolak-pekan-kondom-nasional.html

Kasus Perusahaan Israel Terus Berlanjut: DPR Tuntut Perusahaan Minta Maaf Di Media

Jakarta, myRMnews. Kasus masuknya perusahaan asal Israel ke Indonesia terus menggelinding. Anggota DPR meminta perusahaan yang memamerkan produk Israel meminta maaf di media.

”Harus diumumkan secara terbuka di koran dan janji untuk tidak mengulanginya lagi,” ujar anggota Komisi 1 (Bidang Hubungan Luar Negeri) DPR Al Muzammil Yusuf kepada Jawa Pos, Sabtu (6/12).

Menurut Muzammil, pihaknya akan melakukan pengecekan langsung di lapangan hari Selasa (9/12) depan.

”Sekarang kita masih libur. Nanti teman-teman akan minta klarifikasi resmi dari pemerintah dan penyelenggara,” kata politisi PKS itu.

Perusahaan asal Israel Shaviv ikut memamerkan produknya dalam pameran International Manufacturing Machinery, Equipment, Materials and Services Exhibitions ke-19 di PRJ, Kemayoran, Jakarta. Sejumlah anggota DPR mengirim surat protes ke Departemen Luar Negeri. Sebab, selama ini Indonesia tidak punya hubungan dagang maupun hubungan diplomatik dengan Israel.

Menurut Muzammil, tiga instansi pemerintah terkait harus segera memberi klarifikasi resmi pada masyarakat.

”Isu ini sensitif bagi mayoritas rakyat Indonesia. Jadi Departemen Luar Negeri, Departemen Prindustrian dan Departemen Perdagangan harus memberi tahu hasil penyelidikan,” katanya.

DPR, kata Muzammil , bukan bermaksud menghambat investasi maupun inovasi di bidang teknologi industri.

”Justru sebaliknya, kami sangat mendukung pameran itu. Yang kami permasalahkan hanya Israelnya saja karena mereka di negaranya masih menjajah bangsa Palestina. Itu bertentangan dengan UUD 1945,” katanya.

Di bagian lain, PT Pamerindo Buana Abadi, penyelenggara pameran International Manufacturing Machinery, Equipment, Materials and Services Exhibitions ke-19 di arena Pekan Raya Jakarta merasa kecolongan dengan hadirnya produk Israel dalam pameran itu. Event organizer ini menyayangkan tindakan PT Yakin Maju Sentosa memasarkan produk Israel bernama Shaviv.

”Kami merasa kecolongan. Saya tak bisa mengecek semua barang yang dipamerkan. Kita tahunya mereka akan dipamerkan," kata Maysia Stephanie, Project Manager PT Pamerindo Buana Abadi.

Menurut Maysia, produk Shaviv menyempil di antara produk 2.680 perusahaan dari 32 negara dengan peserta paling banyak dari Eropa Barat, Asia dan Amerika. Produk Shaviv itu didatangkan PT Yakin Maju Sentosa, sebuah perusahaan distribusi barang impor.

PT Yakin Maju, menurut Maysia, tak menginformasikan dari awal bahwa terdapat produk Israel yang akan mereka pasarkan dalam pameran yang berlangsung untuk ke-19 kalinya itu.

”Di katalog mereka tak ada barang Israel. Di iklan mereka tak ada produk Shaviv,” kata Maysia.

Ke depan, PT Pamerindo Buana Abadi berencana meninjau keterlibatan PT Yakin Maju Sentosa dalam pameran ini meski sudah menjadi pelanggan tetap pameran sejak 20 tahun lalu.

”Mudah-mudahan tahun depan, mereka tidak memasang atau memasarkan barang ini lagi,” ujarnya. [hta]