jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Selasa, 25 November 2008

PKS, Partai Paling Nasionalis?


Beberapa minggu belakangan ini berita mengenai iklan PKS memenuhi media massa cetak dan elektronik, website, blog serta media komunikasi lain, mulai dari milis, sms sampai diskusi warung kopi. Iklan yang benar-benar mengguncang media massa Indonesia, terlepas itu positif atau negatif bagi PKS.

Namun demikian terlihat secara jelas pesan yang disampaikan oleh PKS melalui iklan yang dilanjutkan dengan pertemuan keluarga pahlawan itu.

Pesan-pesan tersebut secara kuat menginduksi kesadaran kita bahwa, menghargai pendahulu bangsa ini, betapapun buruknya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.

Tidak harus kita memuja dan memuji pahlawan setinggi langit dan meletakkannya setingkat santa atau manusia suci. Karena kita harus sadar betul, bahwa banyak sekali orang-orang yang telah berjasa besar dalam memajukan bangsa ini tidak terlepas dari semua keburukannya.

Kesediaan untuk mengakui jasa dan kebaikan pendahulu akan memunculkan sifat positif, bahwa bangsa ini akan maju jika kita bersedia menghargai usaha anak-anak bangsa dari generasi ke generasi.

Kita sebagai generasi penerus memang sudah seharusnya untuk menghargai jasa-jasa besar generasi sebelumnya, tanpa terjebak dengan kesalahan yang pernah dilakukannya.

Nilai-nilai dan jasa baik pendahulu kita seharusnya kita kenang dan kita teruskan bahkan kita tingkatkan. Sedangkan keburukan-keburukannya kita reduksi dari ingatan dan biarlah menjadi catatan sejarah yang tidak akan kita ulangi.

Sikap menghargai hal-hal positif di masa lalu akan lebih konstruktif untuk membangkitkan motivasi seluruh komponen bangsa daripada sekadar 'sok suci' dengan memaki-maki, padahal tidak punya kontribusi kecuali hanya berupa komentar yang kontra produktif.

Jika ingin maju, maka kita harus menyatukan potensi bangsa tanpa memandang perbedaan yang ada. Kita satukan energi dan fokuskan pada hal-hal positif yang telah dilakukan oleh seluruh komponen anak bangsa.

Satu kata bertuahnya adalah rekonsiliasi. Lupakan perbedaan, lupakan kesalahan dan hal-hal yang menyakitkan. Mari bergandengan tangan, berikan kelebihan-kelebihan kita dan saling tutupi kelemahan-kelemahan yang ada.

Pesan yang tidak kalah kuatnya adalah kesan tentang kesadaran para pengurus PKS yang patriotik: Bersedia berkorban. Tidak berbicara menggunakan kata-kata tetapi tindakan.

Setelah sekian ribu atau puluh ribu aksi sosial dan penolakan terhadap korupsi, sekaligus berperan besar dalam pengungkapannya maka sekarang mereka meneriakkan jargon rekonsiliasi.

Dengan kata-kata itu pulalah PKS dihujat oleh para aktivis sebagai pengkhianat walaupun mereka yang paling bersih. Babak belur dihajar opini sebagai anti reformasi, walaupun mereka yang paling depan dalam berjuang. Dituduh menerima amplop dari Cendana dan beribu caci maki dan sumpah serapah lainnya. Tapi itu semua diterima sebagai resiko dalam memperjuangkan kebaikan bangsa.

Sikap patriotik itu jauh lebih mulia daripada pendapat-pendapat dari orang yang ingin dikesankan bersih dari Orba, padahal dalam hatinya penuh ambisi dan rasa dengki. Mereka berani dengan lantang berteriak rekonsiliasi, bahkan memelopori saat kata itu belum disadari arti pentingnya.

Mereka seakan tidak takut kehilangan suara dalam memperjuangkan kesatuan bangsa demi kejayaan Indonesia. Tidak 'jaim' demi kursi yang diincar, siap tidak populer demi bangkitnya tanah air.

Seandainya disuruh memilih tentang rasa nasionalisme partai-partai yang berlaga pada Pemilu 2009, secara fair saya harus yakini bahwa PKS adalah yang paling nasionalis, walaupun sayang sekali dasarnya menggunakan agama tertentu.

PKS masih harus meyakinkan kepada kalangan non Islam, bahwa perjuangan PKS benar-benar tulus untuk bangsa Indonesia secara keseluruhan bukan hanya untuk golongannya. Pertanyaan besarnya adalah apakah PKS serius memperjuangkan aspirasi kami?

Yacobus Meliala, y.meliala@gmail.com
http://smsplus.blogspot.com/2008/11/pks-partai-paling-nasionalis.html

Hidayat Nur Wahid Serukan ‘Golput’


Gowa. Setelah Ketua Dewan Syuro PKB Abdurrahman Wahid menyerukan golput, kini mantan Presiden PKS Hidayat Nurwahid juga menyerukan hal serupa. Hanya saja, golongan putih yang dimaksud memiliki makna yang berbeda.

Menurut Hidayat, seruan golput itu merupakan imbauan untuk memilih PKS. Pasalnya, hampir seluruh warna telah diambil oleh partai politik lain. Seperti warna merah untuk PDIP, kuning untuk Partai Golkar, biru untuk PAN dan Demokrat, serta hijau untuk PPP dan PKB.

" Jadi kalau Anda golput nanti dikira pendukung PKS juga. Jadi, daripada dikira PKS, mendingan mendukung PKS saja sekalian," gurau Hidayat, di sela-sela acara ramah tamah kader PKS di kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Minggu (23/11).

Lebih lanjut, Hidayat mengemukakan, jika seseorang kecewa dalam berpolitik janganlah menyerukan orang untuk tidak memilih alias golput. Apalagi pada Pemilu 2009, bangsa Indonesia dihadapakan pada banyak pilihan. Baik partai politik, caleg, DPD, dan sebagainya.

"Untuk itu, PKS insya Allah akan menjadi partai yang akan membuat kita puas semuanya. Bukan membuat kita kecewa semuanya," imbuhnya.


http://smsplus.blogspot.com/2008/11/hidayat-nur-wahid-serukan-golput.html

Senin, 24 November 2008

Fatwa Rokok MUI Keluar Januari 2009


INILAH.COM, Jakarta. Hukum haram pada rokok masih terus mengundang perdebatan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mengeluarkan fatwa tentang rokok pada Forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa yang akan diselenggarakan pada Januari 2009.

"Fatwa apakah hukum merokok bisa haram, makruh (tidak baik), mubah (diperbolehkan), mukhtalaf (diperselisihkan) dan tawaquf (ditunda)," kata Ketua MUI Ma'ruf Amin dalam seminar 'Fatwa MUI versus wacana antirokok' di Jakarta, Senin (24/11).

Forum Ijtima Ulama itu, terang Ma'ruf, akan diselenggarakan pada pertengahan Januari 2009, tetapi lokasinya belum ditentukan, apakah di Sumatra Barat atau di Pulau Jawa.

Menurut dia, masalah rokok merupakan masalah berat, karena itu harus ada hujjah (alasan) yang kuat, sehingga bagaimana masalah selesai tanpa mengundang masalah lain.

Sejumlah pihak, katanya, telah meminta MUI mengeluarkan fatwa tentang rokok, di antaranya LSM Anti Rokok dan Departemen Kesehatan. Ia menjelaskan, secara substansial rokok bisa masuk dalam kategori hukum haram, makruh, atau ikhtilaf (diperselisihkan).

"Kalau orang berpendapat rokok itu makruh karena ada kejelekan apabila mengonsumsinya," terangnya.

Karena berbagai perbedaan sudut pandang itu, serta penafsiran terhadap bahaya merokok, katanya, para ulama belum sepakat untuk mengharamkan rokok. "Baru sebatas memakruhkan saja," ujarnya.

Sementara itu, dr Muchtar Ikhsan, pakar kesehatan yang berbicara pada seminar itu mengatakan, racun yang terdapat pada rokok merupakan ancaman bagi kehidupan umat manusia.

"Satu batang rokok dapat memotong kehidupan kita selama 5 menit," katanya.

Meski demikian, lanjutnya, Indonesia ternyata tergolong sebagai "surga" bagi para perokok.

Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Ismanu Soemizan meminta MUI mempertimbangkan fatwa tentang rokok. Pasalnya, 95 persen dari 6,2 juta pekerja di pabrik rokok adalah umat Islam.

"Yang membiayai gerakan anti rokok itu pihak asing seperti Bill Gate," ujar Ismanu.[*/ana]

PKS Jaring 8 Wanita Inspiratif


PK-Sejahtera Online. Partai Keadilan Sejahtera akan menjaring 8 wanita Indonesia yang dianggap banyak memberikan inspirasi bagi bangsa Indonesia dan memberikan mereka penghargaan sebagai 8 Inspiring Women. Rencana ini diungkapkan Ketua Bidang Kewanitaan DPP PKS, Ledia Hanifa, M.Si. di kantor DPP PKS.

Penghargaan tersebut rencananya akan diberikan menjelang peringatan hari Kongres Perempuan ke-80, yang bertepatan dengan 22 Desember 2008. Menurut Ledia, peringatan Kongres Perempuan ke-80 atau biasa disebut Hari Ibu kali ini harus lebih bermakna. “Setiap perempuan Indonesia adalah anugerah untuk bangsa ini, maka perempuan yang telah memberikan inspirasi bagi bangsa, sudah sewajarnya diberi apresiasi tinggi,” ujar wanita lulusan pascasarjana UI ini.

Ledia lebih lanjut menjelaskan, delapan wanita tersebut merupakan hasil dari masukan yang diterima PKS dari masyarakat. “Kami mengundang masyarakat luas untuk mengusulkan wanita-wanita inspirator ini, karena masyarakat tentu bisa menilai kiprah para wanita Indonesia selama ini,” urai Ledia. Masyarakat bisa mengusulkan nama-nama calon 8 Inspiring Women tersebut melalui layanan pesan singkat (SMS) ke nomor 08567007699 dengan format: PKS (spasi) nama pengusul (spasi) usia pengusul (spasi) kota pengusul (spasi) nama yang diajukan (spasi) alasan.

Para penerima award ini akan terdiri dari berbagai kategori atau disiplin karya bakti mereka. Diantaranya akan ada kategori wanita yang berkarya di bidang kesehatan, pendidikan, sosial budaya, lingkungan dan beberapa kategori lainnya. Malam penganugerahan rencananya akan digelar pada 19 Desember 2008 dengan menghadirkan undangan dari berbagai kalangan. ”Kami berharap, peringatan Hari Ibu kali ini bisa mengingatkan bangsa ini pada peran besar perempuan Indonesia dalam membangun bangsa ini” pungkas Ledia.

WASHINGTON, SENIN. Dewan Intelijen Nasional Amerika Serikat (National Intelligence Council - NIC), bersama dengan 16 badan intelijen lain di negara itu, menganalisa, dalam 15 tahun mendatang Turki akan jadi negara kuat yang memadukan kekuatan Islam dan nasionalis. Turki bakal menjadi model untuk mempercepat modernisasi negara-negara di Timur Tengah.

Turki mungkin akan memegang lebih banyak peran secara ekonomi dan politik di dunia internasional pada 2025, namun negara itu akan menjadi lebih Islami dan Nasionalis. Analisa itu tertuang dalam satu laporan baru-baru ini yang berjudul "Global Trends 2025" yang disiarkan Kamis (20/11) lalu.

Laporan itu mengatakan, pengaruh AS akan mulai turun pada 15 hingga 20 tahun mendatang, sementara China dan India akan memperkuat posisi mereka. Adapun pengaruh Rusia diramalkan akan naik dan turun. NIC meramalkan, di kalangan negara Muslim yang akan memiliki kekuatan politik dan ekonomi dalam 15 tahun mendatang adalah Iran, Indonesia dan Turki.

"Turki sangat mungkin akan menuju perpaduan kekuatan Islam dan nasionalis, bakal menjadi model untuk mempercepat modernisasi negara-negara di Timur Tengah," kata laporan itu.

Disebutkan, sekularisme di Timur Tengah akan menyurut sejalan dengan percontohan Turki. "Di Timur Tengah, sekularisme -- yang juga dianggap sebagai bagian integral model Barat -- mungkin menurun secara tajam karena partai-partai Islam mendominasi dan menguasai pemerintahan," katanya.


http://smsplus.blogspot.com/2008/11/indonesia-turki-dan-iran-akan-jadi.html

PKS: Golput Kawannya Setan


INILAH.COM, Gowa. Seruan Ketua Dewan Syuro PKB kubu Cipasung Abdurrahman Wahid untuk golput dinilai mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid sebagai hal yang mubazir.

Menurut Hidayat, Pemilu merupakan kesempatan yang sangat berharga, sehingga jangan dilewatkan dengan tidak memberikan hak suara alias golput.

“Jangan pula dilewatkan dengan sembarang memilih. Tapi dipergunakan pada sesuatu yang betul-betul sesuai dengan hati nuran iagar tidak mubazir. Karena Al-Quran sendiri melarang kita untuk mubazir,” kata Hidayat, di sela-sela acara ramah tamah kader PKS di kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Minggu (23/11).

Karena itu, Ketua MPR ini mengimbau rakyat Indonesia untuk tidak melewatkan atau membiarkan kesempatan emas pada Pemilu 2009 berlalu. Sehingga kemudian menjadi sia-sia, tapi jadikan pemilu sebagai sesuatu yang berharga.

Apalagi, lanjut Hidayat, dalam Islam, mubazir adalah kawannya setan. "Bagaimana mungkin, setiap pagi mengucapkan ‘audzubillahiminasyaitanirojim. Lalu kemudian, setelah kita kutuki kemudian kita jadikan kawan," pungkasnya.

Rupiah Jeblok, Utang RI Nambah 2,335 Miliar Dollar AS

JAKARTA, SENIN. Beban pembayaran utang luar negeri Pemerintah Indonesia periode Januari-Oktober 2008 dilaporkan meningkat 2,335 miliar dollar AS akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap tiga valuta asing utama, yakni yen Jepang, dollar AS, dan euro.

Tingginya peningkatan beban pembayaran utang itu disebabkan pada saat yang sama terjadi penguatan nilai tukar yen terhadap dollar AS dan pelemahan rupiah terhadap dollar AS.

”Perubahan outstanding (nilai total utang) yang ekuivalen dalam dollar AS dan juga rupiah sangat dipengaruhi oleh jumlah utang yang dicairkan (net disbursement) dan fluktuasi nilai tukarnya,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan (Depkeu) Rahmat Waluyanto, Minggu (23/11) di Jakarta.

Menurut Rahmat, dalam struktur portofolio pinjaman luar negeri, ada tiga valuta asing (valas) utama yang berpengaruh pada outstanding pinjaman luar negeri pemerintah, yakni dollar AS, yen, dan euro. Berdasarkan data September 2008, komposisi utang dalam dollar AS mencapai 29 persen dari total pinjaman luar negeri. Adapun utang dalam yen sebesar 44 persen dan euro sebanyak 16 persen terhadap total pinjaman luar negeri.

Berdasarkan data Depkeu per 31 Oktober 2008, nilai outstanding pinjaman luar negeri mencapai 62,103 miliar dollar AS. Maka, utang dalam yen menduduki komposisi terbesar, yakni sekitar 27,325 miliar dollar AS.

Besarnya pembayaran utang dalam yen membuat pembayaran pinjaman pemerintah melonjak akibat penguatan mata uang Jepang ini terhadap dollar AS. Setiap penguatan yen terhadap dollar AS sebesar 1 persen akan memengaruhi peningkatan pinjaman senilai 0,4 persen ekuivalen dollar AS. Outstanding pinjaman membengkak karena setiap utang yen, dibayar dengan dollar AS.

”Kecenderungan penguatan yen terhadap dollar AS saat ini akan mendorong peningkatan outstanding utang dalam ekuivalen dollar AS. Saat yang sama, penguatan dollar AS terhadap rupiah akan berpengaruh lebih besar terhadap outstanding utang dalam rupiah,” ujar Rahmat.

DIPA baru

Sebelumnya, Dirjen Perbendaharaan Negara Depkeu Herry Purnomo menyebutkan, jika pada akhir tahun anggaran 2008 terjadi peningkatan beban pembayaran utang, pihaknya akan menerbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) baru untuk pelunasan utang. Itu perlu sebab satu-satunya dokumen penting yang harus disediakan dalam setiap perubahan pagu anggaran adalah DIPA

”Saya masih menunggu perhitungan yang dilakukan oleh Pak Rahmat (Rahmat Waluyanto, Dirjen Pengelolaan Utang Depkeu) atas perubahan pembayaran utang itu,” ujarnya.

Hingga tanggal 14 November 2008, Depkeu mencatat pembayaran utang luar negeri telah mencapai Rp 22,6 triliun atau 78 persen dari pagu di APBN Perubahan (APBN-P) 2008, yang ditetapkan sekitar Rp 28,97 triliun. Adapun pembayaran utang dalam negeri, yang sebagian besar merupakan utang pokok dan bunga atas obligasi negara telah mencapai Rp 51,4 triliun atau 78 persen terhadap pagu pada APBN-P 2008, yakni sekitar Rp 65,897 triliun.

Meskipun sebagian besar pinjaman berdenominasi yen, pemerintah tidak memiliki stok yen dalam jumlah besar. Adapun dana dalam bentuk valas terbesar yang dimiliki pemerintah ada dalam denominasi dollar AS.


http://smsplus.blogspot.com/2008/11/rupiah-jeblok-utang-ri-nambah-2335.html

Anggota Dewan Asal PKS Dianiaya


UNGARAN. Anggota DPRD Kabupaten Semarang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Agus Warsito diamankan petugas Polres Semarang karena dituduh mengganggu jalannya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang.

Sampai petang ini, dia masih dimintai keterangan sebagai saksi di Mapolres Semarang.

Kejadian ini berawal saat proses pencoblosan Pilkades Jetak yang diikuti calon tunggal Sutrimo akan dimulai di balai desa setempat, pagi tadi, Minggu (23/11/2008).

Sebelum pencoblosan dimulai, Agus Warsito yang juga warga Jetak menemui panitia dan panwas guna menyampaikan temuan pelanggaran yang dilakukan calon kades. Temuan tersebut adalah beredarnya kartu suara sehari sebelum pelaksanaan pilkades. Selain itu, kartu suara juga digunakan sebagai alat peraga kampanye.

"Setelah menerima tamuan itu, panitia dan panwas segera melakukan rapat. Karena masih ragu-ragu, kami mengarahkan supaya meminta pendapat BPD (Badan Permusyawaratan Desa). BPD melalui kesepatakan meminta supaya pilkades ditunda. Panitia dan panwas kemudian dipanggil BPD untuk menyampaikan hasil ini. Namun, beberapa orang yang berada di luar termasuk Camat Getasan meminta supaya pilkades tetap dilanjutkan," kata Agus Warsito di Mapolres Semarang.

Setelah itu, dengan menggunakan mikrofon, panitia dan panwas lantas mengumumkan penundaan pilkades kepada puluhan warga yang sudah berada di lokasi pencoblosan. Sebagian warga meminta supaya pilkades tetap dilanjutkan. Panitia pilkades kemudian memberikan mikrofon tersebut kepada dirinya.

Saat Agus Warsito menyampaikan prolog, tiba-tiba salah satu panitia sudah melakukan pemanggilan kepada warga untuk menyalurkan hak pilihnya. Melihat hal itu, Agus Warsito lantas menghampiri panitia. Namun, sesaat kemudian tubuhnya ditarik dari belakang oleh sekitar delapan petugas kepolisian.

"Saya sempat meronta. Bagaimana pun, saya ini anggota Dewan yang datang selain sebagai pemegang hak pilih juga melakukan fungsi pengawasan. Saya diborgol dan diseret-seret hinga kaki terluka. Saya tidak terima dengan perlakuan ini. Saya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pengacara sebelum melakukan langkah hukum," tambah Agus Warsito.

Terpisah, Kapolres Semarang AKBP Hafidh Yuhaz melalui Kasatreskrim AKP Marsudi Raharjo membenarkan kejadian ini. Pihaknya masih meminta keterangan dari Agus Warsito terkait kejadian di Balai Desa Jetak. Agus dijerat dengan Pasal 355 KHUP, yakni memaksa orang lain untuk berbuat atau tidak berbuat.

"Kami masih meminta keterangan dari dia, karena yang bersangkutan dinilai telah mengganggu kelancaran Pilkades Jetak," jelasnya.

http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/11/23/1/166974/anggota-dewan-asal-pks-diborgol-diseret-polisi

Survei Politik Pesanan Muncul Lagi?


Jakarta. Menjelang Pemilu 2009 surrvei-survei tumbuh bak cendawan di musim hujan. Kehadirannya ikut mewarnai proses demokratisasi yang terjadi di ranah politik nasional. Sayangnya tak semua survei politik bisa dipercaya kesahihannya. Mengapa?

Survei politik menjadi tak lapuk oleh krisis karena pasarnya memang sedang ranum-ranumnya. Sebentar lagi, bakal berlangsung pesta demokrasi, Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden. Partai politik dan politisi papan atas membutuhkan hasil survei untuk mengukur diri.

Persoalannya adalah sejauh mana kredibilitas dan akurasi hasil survei? Sejauh mana pula independensi lembaga survei? Bagaimana pula mereka menyingkirkan kecurigaan bahwa parpol dan politisi ikut berperan secara finansial untuk membuahkan hasil survei.

Tak ada yang memastikan hitam-putih, peran parpol dan politisi papan atas terhadap hasil akhir sebuah survei. Tapi, gelagat tak sedap bisa terlihat dari tanda-tanda yang dengan gampang dibaca. Apa itu? Hasil survei para lembaga tersebut tak lagi memiliki akurasi yang meyakinkan. Itulah yang membuat lembaga survei mendapat kritik dan gugatan dari publik, media, konsumen survei, hingga masyarakat madani.

Tengoklah hasil Pilkada Jawa Timur. Hasil Lingkaran Survei Indonesia, Lembaga Survei Indonesia, Lembaga Survei Nasional, dan Puskaptis, terbukti meragukan dan membingungkan masyarakat.Banyak yang mempertanyakan dan menggugat.

Buktinya, penetapan KPUD Jatim mengenai kemenangan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf berbeda dengan hasil prediksi quick count LSI Saiful Mujani maupun Denny JA. Jika lembaga survei memperhitungkan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono yang menang tipis, KPUD menentukan lain.

Tentu, ini menyisakan persoalan besar bagi eksistensi penyelenggaraan survei di negeri ini. Kualitas survei mereka patut dipertanyakan. Demikian halnya kualitas survei LSN dan Puskaptis. Semua digugat dan dipertanyakan publik.

Di tahun 2008, publik juga mencatat keberhasilan pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf memenangkan Pilkada Jawa Barat. Ini membuat ‘pucat’ wajah LSI Mujani maupun Denny. Pasalnya, sebelumnya mereka mengunggulkan Agum Gumelar atau Denny Setiawan.

Ada kecenderungan sosial yang kuat bahwa survei sudah tak layak dipercaya. Apalagi, survei-survei itu menelan biaya milyaran rupiah. Sehingga, tentu saja, akurasi survei itu pantas digugat. Dan, layak juga diusung tanda tanya, sejauh mana tanggung jawab moral lembaga-lembaga survei itu tatkala pasangan yang diusungnya kalah dan merasa dipermalukan.

Belakangan, hasil survei LSI Saiful Mujani soal kemungkinan naiknya suara Partai Demokrat di luar perhitungan banyak orang. Katanya, Partai Demokrat berpeluang menang Pemilu 2009 karena menangguk swing voter. Persoalannya, dari mana hitung-hitungan itu?

Padahal LSI Mujani punya slogan: akurat, terpercaya, berpengaruh. Demikian halnya lembaga-lembaga survei lainnya juga punya slogan serupa tapi tak sama. “Jangan terlalu percaya survei LSI,” kata Presiden PKS, Tifatul Sembiring.

Swing voter bisa saja berpindah ke berbagai parpol, tak hanya ke PD. Bisa juga ke Hanura, PKS, Gerindra, PDI-P, Partai Golkar dan lain-lain. Mereka yang kemarin berpaham nasionalis, bisa saja lima tahun ini berubah jadi Islamis dan sebaliknya. Banyak faktornya.

Pertanyaan radikalnya: survei LSI itu dananya dari mana? Sebab bukan rahasia lagi, dana juga berpengaruh kepada hasil survei terkait makin langkanya sumber dana akibat krisis finansial global yang menerjang ekonomi nasional.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa survei-survei berbagai lembaga kini sulit mencari sponsor independen. Yang ada dana dari politisi, parpol, atau cukong para politisi.

Jika hasil survei ini melegakan atau memuaskan sang pemesan, biasanya ada bonus, perpanjangan kontrak, menjadi konsultan politik, meraih proyek atau pekerjaan sejenisnya. LSI, Fox Indonesia, dan jaringannya dikenal dekat dengan elit Partai Demokrat dan parpol lain. Sehingga bisa ditebak kecenderungannya.

Kritik tajam dari media semisal Kompas dan Tempo dan media lain terhadap kredibilitas institusi-institusi survei, menunjukkan kekecewaan terhadap kualitas lembaga-lembaga survei yang kadung komersial itu. Baik komersil secara terbuka maupun terselubung.

“Kita khawatir, survei-survei tidak lagi berpengaruh dan tidak lagi terpercaya. Ini pelajaran berharga,” kata Arbi Sanit, pakar politik UI..

Institusi survei telah mengenyam banyak sekali pengalaman dalam kurun waktu 1999-2008. Jika beragam kegagalan terus berlanjut, patut dipertanyakan, ada apa dengan institusi survei di negeri ini? Kepercayaan publik nyaris hilang sama sekali.


http://smsplus.blogspot.com/2008/11/survei-politik-pesanan-muncul-lagi.html

DPC PKS Grogol adakan ”Jaring Asmara”





Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera kecamatan Grogol kabupaten Sukoharjo mengadakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat (jaring asmara) bersama Ketua Fraksi PKS kabupaten Sukoharjo yang juga anggota Komisi I, Hasman Budiadi, SE. MM. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka masa reses tahap ketiga di tahun 2008 tersebut, diadakan selama tiga hari berturut-turut (17-19 November 2008) bertempat di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah (PAYM) Putra Telukan, Grogol. di kecamatan Grogol.

Adapun perwakilan masyarakat yang diundang pada acara tersebut adalah para tokoh masyarakat (Tomas), tokoh agama (Toma), serta Kepala Desa dan perangkat desa se-kecamatan Grogol. Beberapa tema utama yang dimunculkan oleh peserta dalam jaring asmara kali ini adalah keprihatinan perihal kasus yang menimpa Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto terkait dengan aksi premanisme yang mulai merasuk ke jajaran Pemerintahan kabupaten (Pemkab) Sukoharjo, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kuswanto, seorang tokoh agama dari desa Parangjoro. Harapannya, agar Bapak Hasman sebagai anggota dewan di Komisi I mengagendakan untuk memanggil dan meminta keterangan terhadap Bupati Sukoharjo, sesuai dengan tugas anggota dewan yaitu controlling, pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan.

Seorang penderita difabel (cacat tubuh) dari desa Kadokan, Widodo menyampaikan tentang kurangnya perhatian dan dukungan Pemkab Sukoharjo terhadap kaum difabel yang ada di Sukoharjo. Teramat jauh sekali, jika dibandingkan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta yang sangat memperhatikan warganya yang menderita difabel.

Sedangkan Kepala Desa Gedangan, H. Agus Tri Raharjo menyampaikan perihal Penghasilan Tetap dan Tambahan Tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Karena sampai saat ini, masih banyak penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berada di bawah standar tersebut. ”Untuk itulah, saya nitip agar Bapak Hasman berkenan untuk membawa dan memperjuangkan aspirasi kami ini,” ungkapnya. (Ayy)