23 Desa di Sukoharjo terima program PKP

Sukoharjo (Espos). Sedikitnya 23 desa di wilayah Sukoharjo mendapat program padat karya produktif (PKP). Desa penerima program itu, kini mulai melaksanakan proyek pengerjaan pembangunan fisik untuk menunjang kegiatan usaha yang telah mereka tentukan.

Salah seorang petugas pengawas program PKP dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sukoharjo, Daru Noorhadi mengatakan dari 167 desa/kelurahan di Sukoharjo, hanya 23 desa/kelurahan yang mendapat bantuan program PKP dari pemerintah pusat.

“Penerima bantuan ini merata yakni dua di masing-masing kecamatan kecuali Mojolaban. Untuk sementara sudah ada delapan desa yang telah menyelesaikan pembangunan fisik kegiatan unit usaha, sementara 15 desa lainnya masih dalam proses pembangunan unit usaha,” katanya ketika dijumpai Espos, Selasa (3/11) di Mojolaban.

Pengaduan masyarakat diproses, delapan PNS dikenai sanksi

Sukoharjo (Espos). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo telah memproses 35 pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran birokrat.

Dari total pengaduan tersebut, sebanyak 28 pengaduan bisa dibuktikan sementara tujuh lainnya tidak. Atas kasus-kasus yang telah ditemukan buktinya, sebanyak delapan orang PNS saat ini telah dikenai sanksi. Dari delapan orang yang mendapatkan sanksi, staf Kecamatan Kartasura mendapat sanksi terberat yaitu dipecat sebagai PNS lantaran dinilai telah merugikan keuangan daerah.

Sekda Sukoharjo yang saat ini merangkap sebagai Plt Inspektorat, Indra Surya menjelaskan, sanksi yang dikenakan kepada delapan orang PNS sekarang ini merupakan hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional pemerintah (APFP) atas dasar pengaduan masyarakat. “Sosialiasi hasil pemeriksaan APFP merupakan pembuktian kami bahwa apa yang dilaporkan masyarakat direspons oleh Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto,” jelasnya kepada wartawan, Senin (2/11).

Isteri Bupati Sukoharjo siap maju Bacabup

Sukoharjo (Espos). Isteri Bupati Sukoharjo, Titik Suprapti atau yang lebih dikenal dengan sebutan Titik Bambang Riyanto (TBR) menyatakan siap bersaing dalam bursa penjaringan bakal calon bupati (Bacabup) Sukoharjo periode 2010-2015, melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sementara, DPC PDIP Sukoharjo akan melaksanakan penjaringan serta Rakercabsus membahas kandidat Cagub-Cawabup pada November 2009.

Saat dicegat wartawan seusai menghadiri serah terima jabatan (Sertijab) Kapolres di Mapolres Sukoharjo, Jumat (30/10), Titik mengaku telah mempersiapkan diri untuk mendaftar ke PDIP sebagai salah satu kandidat Bacagub.

Setelah Kader PKS Masuk Kabinet

Sorang politisi masuk ke ruang sidang parlemen yang akan membahas suatu isu penting, sebut saja Kebijakan A. Ia menenteng dua bundel dokumen dengan ketebalan yang hampir sama. Ketika ditanya wartawan tentang isi kedua bundel dokumen itu, ia menjawab: "Bundel yang ada di tangan kanan saya ini berisi data serta argumen yang tak terbantahkan untuk mendukung Kebijakan A."

"Lalu apa isi bundle yang ada di tangan kiri Anda?"

"Bundel ini berisi data dan argumen yang tak terbantahkan pula untuk menentang Kebijakan A, bila pihak lawan mendukung kebijakan itu."

Inilah salah satu di antara ribuan anekdot tentang politik dan politisi. Anekdot ini mendekati kenyataan yang terjadi di dunia politik modern. Platform sebenarnya nyaris tak pernah eksis. Yang ada hanyalah pilihan-pilihan politik atas suatu isu, yang tentu saja harus berbeda dengan pilihan yang diambil kelompok lawan. Pilihan yang berbeda ini adalah sebuah keharusan, karena politik adalah kompetisi. Mengambil pilihan yang sama dengan pihak lawan bagi seorang politisi atau sebuah kekuatan politik berarti menghilangkan kompetisi itu, dan lebih celaka lagi, bisa membuat ia kehilangan popularitas, karena dianggap sekedar mengekor.

Pilkada Halsel, Incumbent Ambil Formulir PKS

Jakarta, RMOL. Hingga Rabu, (4/11), jumlah bakal calon bupati dan wakil bupati Halmahera Selatan yang telah mengambil formulir pendaftaran ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjumlah sembilan orang.

Beberapa diantaranya bahkan telah mengembalikan formulir sekaligus mendaftar secara resmi. Menurut Ketua Tim Optimalisasi Musyaraqoh (TOM) DPD PKS Halsel, Asnawi Lagalante, dari sembilan nama yang sudah mengambil formulir, Bupati Halsel, Muhammad Kasuba, termasuk belum mendaftar.

Sementara mereka yang telah mengembalikan formulir dan telah mendaftar diantaranya Rusdan T Haruna, Ikbal Amin, dan Ruslan Hafel. Hingga sore kemarin (Rabu, 4/11), sebagian besar belum mengembalikan formulirnya.

Berharap Gebrakan Menristek Baru

Jakarta. Terlepas dari proses seleksi menteri yang tidak lazim untuk posisi pembantu presiden (proses rekrutmen terbuka disertai wawancara dan disoroti media) seluruh posisi menteri untuk kabinet Presiden SBY periode 2009-2014 sudah terisi. Banyak kalangan yang menganggap komposisi menteri kali ini adalah hasil dari dagang sapi SBY dengan parpol pendukungnya.

Indikasinya adalah banyaknya menteri yang ditempatkan tidak sesuai dengan latar belakang keilmuannya atau pengalamannya. Padahal seseorang tanpa keahlian di bidangnya akan mudah distorsi dan dipengaruh pihak lain. Pemimpin harus show the way lead the way. Bagaimana bisa menunjukkan teladan kalau tidak faham pekerjaannya.

Para elit parpol yang terpilih tentu saja bereaksi dengan mengatakan bahwa menteri adalah jabatan politis. Yang menentukan kinerja kementerian adalah kepemimpinan sang menteri. Bukan keahlian spesifiknya.

Menteri diumpamakan manager tim sepak bola. Tidak harus seorang mantan pemain hebat. Yang penting bisa menggunakan dan memotivasi pemain hebat. Rasa-rasanya argumentasi keduanya ada sisi benarnya. Marilah kita lihat bukti seiring dengan akan berjalannya waktu.

Pilkada Kalsel, Habib dan Alwi Calon Kuat dari Internal PKS

Jakarta, RMOL. Nama Habib Aboe Bakar dan Alwi Syahlan tampaknya akan menjadi pilihan kuat bagi Partai Kedailan Sejahtera (PKS) untuk bisa diusung mewakili kader partai dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Selatan 2010 mendatang.

“Untuk kader partai, Habib dan Alwi yang terkuat kita usung,” kata Ketua DPW PKS Kalsel, Riyadi, di Banjarbaru, sebagaimana dilansir JPNN (Senin, 03/11).

Meski sudah berani menyebut nama, Riyadi belum memastikan posisi untuk kedua kader itu. Terlebih lagi, saat ini proses verifikasi untuk cagub yang melamar di partainya sedang berjalan. Meski begitu, jauh-jauh hari, arah politik PKS yang mendapatkan tujuh kursi di DPRD Kalsel memang menginginkan posisi wakil gubernur. Sesuai pendaftaran dari eksternal partai, kata Riyadi, PKS telah menerima pendaftaran empat cagub. Mereka adalah Zairullah Azhar (Bupati Tanbu), Sjachrani Mataja (Bupati Kotabaru), Rosehan (Wagub) dan Ramlan (pengusaha).

“Kita ingin secepatnya. Target dulu Oktober sudah selesai, namun molor lagi,” kata Riyadi. [yan]


Sumber: www.rakyatmerdeka.co.id

Anggota FPKS Persoalkan Klarifikasi Kapolri Soal Pencekalan Putronefo

Jakarta. Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri tiba-tiba mengklarifikasi terkait pencekalan Dirut PT Masaro Radiokom Putronefo A Prayugo. Anggota FPKS Nasir Jamil ternyata jeli dan melihat keanehan itu dan mempertanyakan kepada Kapolri tentang klarifikasi itu.

"Di akhir penjelasan tadi, mengapa Kapolri tiba-tiba mengklarifikai terkait pencekalan Putronefo. Padahal, di awal penjelasan tadi, Kapolri mempersoalkan pencekalan Putronefo yang tersusun dalam rangkaian argumentasi," kata Nasir Jamil dalam rapat kerja (Raker) antara Komisi III DPR dengan Kapolri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/11/2009) pukul 23.30 WIB.

Nasir meminta penjelasan mengapa Kapolri sampai mengeluarkan klarifikasi di akhir penjelasan. Padahal, menurut Nasir, informasi yang didapatkan dirinya, KPK telah meminta pelarangan ke luar negeri untuk Anggoro Widjojo dan Putronefo per 22 Agustus 2008. Selain dua nama itu, KPK juga telah mencekal dua nama lain, yaitu Anggono Widjojo dan David Angkawijaya pada tanggal yang sama.

Kisah Muhammad akan Difilmkan Produser Hollywood

HOLLYWOOD. Islam dan Nabi Muhammad selalu saja menjadi daya tarik besar buat 'orang Barat'. Jika tak ada aral melintang, persepsi yang mungkin selama ini kerap keliru dalam menyikapi Islam dan Muhammad bakal dapat diluruskan.

Seperti dilansir dari laman http://www.reuters.com/Reuters, produser dari film "The Lord of the Rings" dan "The Matrix" dikabarkan tengah menyiapkan sebuah film epic tentang Nabi Muhammad. Diharapkan rencana pembuatan film ini dapat menjadi semacam 'jembatan kebudayaan' dalam menyikapi Islam dan Muhammad yang selama ini kerap disalah-artikan.

Untuk mewujudkan rencana film epic ini, Reuters menyebutkan, nantinya suntikan dana diberikan dari sebuah perusahaan asal Qatar, Alnoor Holding. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa hiburan ini mengungkapkan, pihaknya menyiapkan dana sekitar 150 juta dolar AS dengan subtittle utamanya menggunakan bahasa Inggris.

Lebih dari 90 Persen Bangsa Indonesia Dukung Palestina.

JAKARTA. Hampir seluruh bangsa Indonesia mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk memperoleh kemerdekaannya. “Seluruh bangsa Indonesia bersama Palestina. Kalau tidak seratus persen, hanya kurang nol sekian persen saja.”

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budisantoso mengemukakan hal itu ketika membuka diskusi dengan tema Al Aqsha dalam Perspektif HAM Internasional, Rabu (4/11) di Gedung DPR/MPR, Jakarta. Diskusi diselenggarakan oleh Kaukus Anggota DPR RI untuk Palestina dalam rangka menyikapi penyerbuan dan provokasi terhadap Masjid Al Aqsha belakangan ini.

Priyo mengatakan, Parlemen Indonesia juga akan terus berjuang membantu perjuangan bangsa Palestina untuk memperoleh kemerdekaannya, baik di level nasional maupun internasional.