Golkar Jateng incar kemenangan 10 Pilkada

Semarang (Espos). Partai Golkar Jawa Tengah mengincar kemenangan di 10 dari 17 wilayah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di provinsi ini pada 2010.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Tengah Bambang Sadono di Semarang, Sabtu (24/10), mengatakan pada 10 daerah tersebut, posisi bupati/wali kota atau wakilnya dijabat oleh sosok yang diusung oleh Golkar.

“Target kami mempertahankan posisi kepala daerah yang saat ini dipegang oleh kader Golkar,” kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah ini.

Sejumlah daerah yang saat ini kepala daerahnya dijabat oleh kader Golkar, kata dia, antara lain Kabupaten Blora, Kendal, Grobogan, Purworejo, Klaten, Boyolali serta Kota Pekalongan.

Seleksi CPNS Jateng gunakan online

Semarang (Espos), Proses seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 akan menggunakan sistem online.

“Saat ini, sistemnya sedang dipersiapkan dengan matang agar jangan sampai merugikan masyarakat,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah Agus Setianto, di Semarang, Jumat (23/10).

Menurut dia, penggunaan sistem ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya calo yang mungkin bermunculan saat proses seleksi pegawai negeri berlangsung.

Jateng berpotensi kehilangan PAD Rp 50 miliar

Semarang (Espos). Pemprov Jawa Tengah berpotensi kehilangan pendapatan asil daerah (PAD) Rp 50 miliar pada tahun anggaran 2010, dengan akan diberlakukannya toleransi muatan nol persen dan pelimpahan pengelolaan TPI ke kabupaten/kota.

Sementara Gubernur Bibit Waluyo mengajukan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jawa Tengah (Jateng) 2010 senilai Rp 5,377 triliun.

Menurut anggota Komisi C DPRD Jateng, Bambang Eko Purnomo dengan diberlakukannya ketentuan toleransi muatan di jalan raya nol persen pada 2010 berdampak terhadap penutupan seluruh jembatan timbang yang ada.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Klaten meningkat

Klaten (Espos). Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Klaten yang terungkap pada tahun 2009 cenderung mengalami peningkatan di banding tahun 2008.

Pada tahun 2008, terdapat 86 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan masyarakat kepada pihak berwenang. Sedangkan pada tahun 2009, hingga menjelang akhir Oktober sudah ada 70 kasus yang sudah dilaporkan.

Demikian disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (PPKB dan Budpapor) Bagian Kesra Pemkab Klaten, Naning saat ditemui wartawan usai acara pemaparan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak 2010-2014, Kamis (22/10), di Ruang B1 Pemkab Klaten.

2010, APBN anggarkan Rp 15,2 M untuk Klaten

Klaten (Espos). Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) tahun 2010 di Kabupaten Klaten yaitu sebesar Rp 15,2 milyar. Anggaran itu rencananya akan diperuntukkan bagi 11 kecamatan.

Koordinator Sekretariat PNPM MP Pusat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Prabawa Eka Soesanta mengatakan dengan alokasi yang dianggarkan dari APBN sebesar itu diharapkan dari Pemkab Klaten bisa memberikan alokasi Rp 3,8 milyar.

“Pelaksanaan PNPM MP di Kabupaten Klaten termasuk bagus dan komitmen dari daerah sudah bagus. Di tingkat nasional tingkat penyimpangan dalam PNPM MP kurang dari 0,1 persen. Jika dibanding program-program lain, PNPM MP sudah bagus,” ucap Prabawa.

Fraksi gabungan terancam tak dapat jatah pimpinan komisi

Klaten (Espos). Proses pengisian komisi di DPRD Klaten mulai memasuki tahapan bagi-bagi kursi pimpinan. Berdasarkan keterangan yang dihimpun Espos, fraksi gabungan yang ada di DPRD Klaten terancam tak mendapatkan jatah kursi di unsur pimpinan komisi.

Kondisi tersebut mungkin terjadi bila menilik proses pembagian kursi pimpinan secara proporsionalitas. Dengan perhitungan proporsionalitas, maka jatah bagi-bagi kursi pimpinan komisi hanya diraup oleh fraksi utuh saja.

“Lobi-lobi memang telah dilakukan. Dengan melihat proporsionalitas, kami mendapat satu kursi pimpinan,” kata Wakil Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera (FKS) DPRD Klaten, Marjuki ketika ditemui Espos, Jumat (15/10) di Gedung Dewan.

Angka kematian ibu dan bayi di Boyolali masih tinggi

Boyolali (Espos). Angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Boyolali saat ini masih tinggi. Dari data yang terkumpul hingga tahun 2009, tercatat angka kematian ibu (AKI) sebanyak 19 kasus dari 15.844 kelahiran atau 119,91/100.000 kelahiran hidup.

Sementara jumlah bayi lahir mati sebanyak 141 kasus dari 15.985 kelahiran dan jumlah kematian bayi sebanyak 203 kasus dari 15.844 kelahiran hidup. Angka kematian Balita tak besar, yakni 11 kasusu dari 15.985 kelahiran.

Demikian diungkapkan Bupati Boyolali, pada cara Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pelaksanaan Kecamatan Sayanng Ibu dan Bayi serta Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi di Pendopo Pemkab setempat, Jumat (23/10).

Ia memaparkan dari 19 kasus kematian ibu, kematian pada masa nifas paling besar yakni 15 kasus. Jika ditilik dari kelompok umur, delapan kasus terjadi pada kelompok umur di atas 35 tahun.

Ketua DPRD dilaporkan ke kepolisian

Boyolali (Espos). Situasi politik di Kabupaten Boyolali semakin memanas, menyusul dilaporkannya Ketua DPRD setempat, Slamet Paryanto ke kepolisian oleh Fraksi PAN dan Fraksi Nurani Partai Golkar (FNPG), Selasa (20/10). Pelaporan ini merupakan buntut kekisruhan yang terjadi dalam sidang paripurna istimewa pelantikan pimpinan DPRD Senin kemarin.

Paryanto dilaporkan karena diduga telah membuat surat palsu. Barang bukti yang diajukan adalah dua lembar surat yakni surat undangan sidang paripurna penetapan Tata Tertib DPRD dan pembentukan alat kelengkapan serta surat permohonan usulan nama-nama untuk dimasukkan dalam alat kelengkapan (Alkap).

Ketua Fraksi PAN, Thontowi Jauhari dan Agus Ari Aji dari Fraksi Nurani Partai Golkar ditemani dua pengacaranya, Siswoyo SH dan Turmurni Ningsih SH, melaporkan secara langsung dugaan pelanggaran pidana tersebut. Laporan mereka diterima oleh petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Polres Boyolali.

Seusai melapor, Thontowi mengutarakan, tindakan yang dilakukan Paryanto dengan menandatangani surat undangan dan surat permohonan usulan atas nama ketua definitif, sementara dia belum dilantik dinilai sebagai penyalahgunaan wewenang.

Warga desak Pemkab gratiskan KTP dan akta kelahiran

Sragen (Espos). Kalangan masyarakat Bumi Sukowati mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat segera merevisi Perda No 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Biaya Penggantian Cetak KTP dan Akta Kelahiran.

Hal ini dilakukan guna menggratiskan seluruh biaya pengurusan pembuatan akta kelahiran maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selama ini, pembuatan akta kelahiran gratis hanya dibatasi untuk bayi yang berusia maksimal 60 hari. Sedangkan pengurusan akta kelahiran melebihi batas waktu tersebut dikenakan biaya Rp 12.500. Sementara, pembuatan satu lembar KTP juga dikenakan biaya hingga Rp 5.000.

Salah satu warga Sragen, Panut kepada Espos, Jumat (23/10) mengatakan penggratisan biaya pengurusan akta kelahiran dan KTP mestinya sudah mulai diberlakukan di wilayah Sragen.

6 Bakal calon Ketum KONI muncul dari Pengkab

Wonogiri (Espos). Sebanyak enam bakal calon Ketua Umum (Bacaketum) KONI periode 2009-2013 muncul meramaikan bursa pencalonan dalam musyawarah olahraga kabupaten luar biasa (Musorkablub). Musorkablub KONI Wonogiri akan digelar 14 November mendatang dan keenam Bacaketum itu akan segera disodori surat kesanggupan oleh Tim inventarisasi KONI Wonogiri.

Surat kesanggupan ataupun ketidaksanggupan harus diserahkan kembali ke tim H-3 pelaksanaan Musorkablub.

Keenam Bacaketum KONI Wonogiri adalah Sih Giyono, Bram Nusantara, Ma’ruf Irianto, Mulyadi, Joko Sutopo dan Edy Purwanto.