Osama: Dukungan AS terhadap Israel picu serangan 11/9

Washington. Pemimpin Al Qaida, Osama bin Laden, dalam pesan baru kepada rakyat Amerika Serikat Ahad waktu setempat bahwa dukungan mereka pada Israel memicu dia melancarkan serangan 11 September 2001, kata satu kelompok pemantau teror yang berpusat di AS.

Media As Sahab, Al Qaida menyiarkan rekaman video berjudul “Pesan untuk Rakyat Amerika” yang masih menampilkan ciri-ciri wajah Osama dan satu pernyataan audio, kata IntelCenter.

Pesan itu disiarkan dua hari setelah AS memperingati ulang tahun kedelapan serangan-serangan yang disponsori Al Qaida, yang menewaskan hampir 3.000 orang.

Menurut pusat itu, Osama mengatakan bahwa di antara “beberapa ketidakadilan lainnya,” AS mendukung Israel memotivasi Al Qaida untuk melancarkan serangan-serangan 11 September.

Ia juga menyatakan bahwa perang-perang di Irak dan Afghanistan didorong oleh lobi pro Israel di Gedung Putih dan kepentingan-kepentingan badan hukum, bukan gerilyawan Islam.

“Jika anda merasa situasi anda baik, anda akan tahu bahwa Gedung Putih diduduki oleh kelompok-kelompok penekan,” katanya seperti dikutip IntelCenter. “Daripada perang untuk membebaskan Irak, sebagaimana diklaim Bush - lebih baik Gedung Putih dibebaskan.”

Ia mengacu pada mantan Presiden AS George W Bush yang melancarkan invasi ke Irak tahun 2003. Menurut Osama, Presiden AS sekarang Barack Obama tidak berdaya untuk mengubah jalan perang itu. Sikap Obama untuk mempertahankan Menteri Pertahanan Robert Gates dan individu-individu lainnya dari pemerintah Bush menegaskan kelemahan presiden itu, kata pemimpin Al Qaida itu.

Osama mendesak rakyat Amerika untuk menekan para pemimpin Kongres menghentikan perang dan dukungan AS terhadap Israel, dari pada tunduk pada apa yang ia sebut “terorisme ideologi” yang digunakan kelompok neo konservatif.

Jika perang-perang tidak berakhir, “apa yang kita semua akan lakukan adalah melanjutkan perang menghabiskan tenaga lawan pada semua kemungkinan poros, seperti kita melemahkan Uni Sovyet selama sepuluh tahun sampai negara itu ambruk dengan rahmat Allah yang Mahakuasa dan menjadi satu kenangan masa lalu,” kata Osama.

IntelCenter mengatakan Osama biasanya mengeluarkan semacam pernyataan khusus setiap tahun sekitar September atau Oktober. Rekaman video terakhir Osama disiarkan 3 Juni. Dalam pesan itu ia mengecam Dunia Islam dan memperingatkan akan terjadi konflik puluhan tahun ke depan.

Rekaman video itu disiarkan di jaringan berita stasiun televisi Al Jazeera yang berpusat di Qatar kurang lebih satu jam setelah Obama mendarat di Arab Saudi, negara tempat kelahiran Osama, pada awal kunjungan presiden AS itu ke Timur Tengah.

Obama “mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh orang yang digantikannya dalam menimbulkan kebencian ummat Islam …dan meletakkan landasan bagi perang lama,” kata Osama dalam siaran Juni mengacu pada bentrokan berdarah di Pakistan antara pemerintah dukungan AS dan kelompok gerilyawan Taliban.

“Obama dan pemerintahnya menabur benih kebencian baru terhadap Amerika,” katanya. “Silahkan rakyat Amerika memanen tanaman yang para pemimpin Gedung Putih tanam dalam beberapa tahun dan dasa warsa mendatang.”


Sumber: http://www.solopos.com/2009/channel/internasional/osama-dukungan-as-terhadap-israel-picu-serangan-119-4711

Kuwait seru masyarakat Internasional akhiri pendudukan Israel

New York–Sheikh Naser Al-Mohammad Al-Ahmad As-Sabah, Perdana Menteri Kuwait, Jumat, menyeru Dewan Keamanan (DK) PBB dan masyarakat internasional melakukan semua tindakan yang diperlukan guna menghentikan pendudukan Israel.

Ketika berpidato pada pertemuan ke-64 Sidang Majelis Umum PBB, Sheikh Naser menyampaikan keprihatinan besar mengenai situasi di Palestina.

“Dengan begitu banyak kesedihan dan kepedihan, masalah Palestina tetap tak terselesaikan selama enam dasawarsa sekarang,” katanya, “tak peduli ada sejumlah gagasan dan upaya internasional yang dilancarkan oleh sejumlah pihak regional dan internasional.”

Sheikh Naser, yang mengutuk agresi Israel ke wilayah pendudukan, terutama serangan ke Jalur Gaza, Desember lalu, yang menewaskan lebih dari 1.400 orang Palestina, menyeru masyarakat internasional, terutama Dewan Keamanan, “agar mengemban tanggung jawab mereka”.

Sheikh Naser, yang mendesak mereka “melakukan semua tindakan yang diperlukan”, mengatakan karena Israel melanggar hukum kemanusiaan internasional, sangat penting untuk “menghadapi kegiatan permukimannya serta kebijakan penghukuman kolektif yang diberlakukannya atas rakyat Palestina”.

Perdana Menteri Kuwait tersebut mengutip laporan Misi Pencari Fakta PBB, yang ia katakan secara jelas membuktikan pasukan Israel melakukan kejahatan perang selama agresi brutal ke Jalur Gaza tahun lalu.

“Oleh karena itu, pendapat kami ialah wajib atas Dewan Keamanan dan PBB untuk melaksanakan tanggung jawab yang mereka pikul,” katanya.


Sumber: http://www.solopos.com/2009/channel/internasional/kuwait-seru-masyarakat-internasional-akhiri-pendudukan-israel-5309/comment-page-1#comment-1175

Kebutuhan anggaran Pilkada Solo capai Rp 7 miliar

Solo (Espos). Anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) Solo yang dijadwalkan 26 April 2010 mendatang bakal menelan APBD Kota Solo sampai Rp 7 miliar lebih. Anggaran Pilkada tersebut terbagi atas Rp 1,172 miliar di tahun 2009 dan sekitar Rp 6 miliar untuk APBD 2010.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo saat ini masih dalam proses penyusunan anggaran Pilkada untuk tahun 2010. Hasil perhitungan rencana anggaran itu ditargetkan selesai pekan depan dan segera diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dimasukan dalam draf rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD 2010.

Untuk persiapan awalnya, Ketua KPU Solo Didik Wahyudiono dalam jumpa pers, Senin (28/9), di Kantor KPU Solo didampingi empat anggota KPU lainnya membeberkan persiapan Pilkada mulai dari tahapan pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK) sampai proses pentahapan Pilkada untuk putaran kedua.

Menurut dia, dalam Keputusan KPU No 1/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Kota Solo sudah memberikan rincian kegiatan persiapan Pilkada selama dua kali putaran.

“Tahapan tersebut dimulai pada Oktober bulan depan dari proses pembentukan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, kelurahan dan panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Di samping itu kami juga masih melakukan pembahasan terkait dengan anggaran Pilkada. Jadi wilayah KPU itu adalah membuat proses pentahapan Pilkada. Konsekuensinya tentunya berdampak pada kebutuhan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Solo,” tegasnya.

Kebutuhan anggaran Pilkada di Solo, sambungnya, dilakukan dua tahap. Anggaran tahap pertama diberikan pada tahun anggaran 2009, yang semula dialokasikan senilai Rp 200 juta pada APBD-Perubahan 2009, akhirnya ditambah menjadi Rp 1,172 miliar.

Sedangkan untuk kebutuhan anggaran tahap II di tahun 2010, menurut Didik, masih dalam proses penyusunan dan diperkirakan sekitar Rp 6 miliar.
Dengan demikian, kata dia, total kebutuhan anggaran Pilkada itu senilai Rp 7,1 miliar.

Sebagian besar anggaran itu, ungkap Didik, digunakan untuk honor petugas, sehingga jumlahnya cukup besar. Proses penyusunan anggaran itu, jelasnya, sudah 80% selesai dan dimungkinkan berakhir pada pekan depan. Untuk persiapan pembentukan PPK, lanjutnya, akan dibuat kualifikasinya.

“Belum tentu mantan anggota PPK akan jadi anggota PPK untuk Pilkada Walikota ini,” pungkasnya.


Sumber: http://www.solopos.com/2009/solo/kebutuhan-anggaran-pilkada-solo-capai-rp-7-miliar-5407/comment-page-1#comment-1174

Parpol mulai pasang target menangi Pilkada 2010

Semarang (Espos). Sejumlah partai politik (Parpol) sudah mulai memasang target memenangi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2010 yang akan berlangsung di 17 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Ke-17 kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada itu masing-masing Kota Pekalongan, Kebumen, Kota Semarang, Rembang, Purbalingga, Surakarta, Boyolali, Blora, Kendal, Kota Magelang, Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Purworejo, Wonosobo, Wonogiri, Klaten dan Pemalang.

Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jateng, Fuad Hidayat menyatakan optimistis bisa memenangi sejumlah Pilkada di beberapa kabupaten/kota yang menjadi basis PKB.

“Dari analisa kami, memiliki peluang besar memenangani Pilkada di Wonosobo, Kendal, Rembang, dan Pemalang kemungkinan juga daerah lain,” ujarnya kepada wartawan di Semarang, Jumat (25/9).

Pasalnya sambung ia, keempat daerah itu merupakan basis partai, serta merupakan kantong Nadlatul Ulama (NU). Bahkan di Wonosobo dan Kendal, PKB bisa mengusung calon bupati sendiri, sedang di Rembang dan Pemalang berkoalisi dengan Parpol lain.

Untuk merealisasikan target tersebut, jelas Fuad dalam waktu dekat akan segera melakukan konsolidasi dengan 17 DPC PKB yang akan menggelar Pilkada.

“Nantinya akan membentuk desk pilkada di masing-masing daerah itu. Selain itu juga menyiapkan survey untuk menjaring kader-kader yang akan kita usung,” paparnya.

Terpisah Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng, Arif Awaludin menargetkan pada Pilkada 2010 dapat meraih kemenangan di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Boyolali, dan Wanogiri.

Target itu, menurut dia tidak berlebihan sebab selama ini empat daerah tersebut suara PKS sangat signifikan.

“Ini dibuktikan pada Pemilu legislatif 2009 perolehan kursi DPRD cukup banyak sehingga kader PKS menempati unsur pimpinan dewan (Pimwan) di daerah bersangkutan,” ujar Arif.

Sedang Ketua DPD I PDIP Jateng, Murdoko menargetkan bisa memenangi Pilkada di 17 kabupaten/kota, kendati pada Pemilu legislatif 2009 terjadi penurunan suara di sejumlah daerah.

Untuk itu persiapan dalam menyongsong Pilkada akan berbeda dibanding persiapan Pemilu legislatif. Persiapan telah dimulai sejak Oktober 2009 dengan melakukan survei calon bupati/walikota yang akan diusung.

“Persiapan Pilkada dilakukan semaksimal mungkinan, termasuk dengan memunculan figur calon baupati/walikota yang sesuai dengan daerah bersangkutan,” tandas dia.

Murdoko menambahkan, pihaknya berupaya semaksimal mungkin mengusung kader partai untuk maju dalam Pilkada. Meskipun tidak menutup calon dari luar partai.


Sumber: http://www.solopos.com/2009/channel/jateng/parpol-mulai-pasang-target-menangi-pilkada-2010-5294

Hidayat: Pimpinan MPR cukup 3 orang

Jakarta. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid menyatakan bahwa sebenarnya jumlah pimpinan MPR cukup tiga orang saja.

Ditemui dalam acara halalbihalal di Gedung DPR-MPR di Jakarta, Senin (28/9), Hidayat mengungkapkan bahwa dirinya bersama anggota MPR yang lain pernah mengusulkan kepada DPR mengenai perampingan jumlah pimpinan MPR.

“Namun, entah mengapa, jumlah pimpinan MPR malah menjadi lima orang, sementara tugas tidak ditambah melainkan tetap,” kata Hidayat.

Padahal, menurut dia, berdasarkan pengalaman dan hasil observasi, jumlah pimpinan yang diperlukan oleh MPR hanyalah tiga orang.

“Tentu saja disertai penambahan tugas bagi masing-masing pimpinan MPR tersebut”, ujarnya.

Dalam acara yang dihadiri oleh sejumlah pekerja media tersebut, Hidayat juga menyampaikan bahwa MPR pernah mengajukan usulan kepada DPR mengenai upaya evaluasi terhadap efektivitas undang-undang yang telah diamandemen.

“Tapi sayangnya usul itu ditolak oleh panitia khusus (Pansus) DPR sehingga MPR tidak memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi UU yang telah diamandemen tersebut”, kata Hidayat dengan nada sesal.

Menanggapi wacana yang beredar di masyarakat supaya kembali kepada Undang-undang Dasar (UUD) ‘45 yang asli, Hidayat hanya mengatakan bahwa dia akan melakukan hal-hal yang diperlukan sesuai ketentuan UU yang berlaku.

“MPR adalah lembaga yang bertugas membuat UU, sehingga harus mematuhi UU itu sendiri,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR A.M. Fatwa menilai bahwa amandemen UU merupakan sesuatu yang berkelanjutan dan memerlukan momentum politik untuk dilakukan.

“Perlu kondisi politik yang obyektif dalam masyarakat untuk mendorong dilakukannya amandemen terhadap sebuah UU”, kata Fatwa.

Fatwa juga menyatakan bahwa kembali kepada UUD ‘45 yang asli juga tidak mungkin.

“Kembali pada UUD ‘45 yang asli merupakan langkah mundur yang tidak rasional, karena amandemen terhadap UUD adalah wujud dari dinamika politik masyarakat Indonesia”, tutup Fatwa.


Sumber: http://www.solopos.com/2009/channel/nasional/hidayat-pimpinan-mpr-cukup-3-orang-5396

Abu Bakar: Jihad bukanlah teroris

Sukoharjo (Espos). Jihad sebagai usaha menyerukan kebaikan dan memerangi kemungkaran tidak seharusnya disamakan dengan terorisme. Demikian, ditegaskan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir dalam ceramahnya seusai Salat Idul Fitri, Minggu (20/9) di Lapangan Mini, Cemani, Grogol.

Sementara berdasar pantauan Espos, semua umat muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri 1430 H di hari yang sama yakni Minggu. Sementara itu jajaran Muspida Kota Makmur mengikuti Salat Idul Fitri di Alun-alun Satya Negara dengan imam dan khatib drs H Rasyidi Mashur MSi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Agama.

Diikuti ratusan umat Islam, Ba’asyir pada Minggu pagi di Lapangan Mini Cemani menyerukan agar semua umat Islam kembali kepada ajaran yang kafah. Menjalankan agama secara sepotong-sepotong atau tidak utuh, imbuh dia, pada ujungnya hanya melahirkan masyarakat yang hipokrit alias munafik.

Selanjutnya sangat disayangkan, imbuh Ba’asyir, pesantren sebagai tempat menyemai aqidah, syariat dan akhlak justru dituding sebagai sarang teroris karena di pesantren lah lahir para da’i dan mujahid yang gemar beramar ma’ruf nahi munkar serta suka berjihad di jalan Allah.


Sumber: http://www.solopos.com/2009/sukoharjo/abu-bakar-jihad-bukanlah-teroris-5057

Belasan PNS di Pemkab Sukoharjo absen

Sukoharjo (Espos). Belasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Sukoharjo diketahui absen dengan berbagai alasan pada hari pertama masuk kerja pascalibur Lebaran, Kamis (24/9).

Sementara, momentum hari pertama masuk kerja dimanfaatkan untuk menggelar halal bihalal bersama Bupati Sukoharjo dan jajaran PNS Setda di halaman Kantor Setda setempat. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sukoharjo, Sardiyono saat dijumpai wartawan di ruang kerjanya, kemarin, mengungkapkan, berdasarkan hasil monitoring yang dilaksanakan oleh tiga tim ke seluruh Satker, tingkat kehadiran PNS mencapai hampir 100%. “Hanya ada beberapa pegawai yang tak hadir di kantor karena sakit, cuti atau turun piket,” jelasnya.

Menurutnya, sejak awal kalangan PNS di Kota Makmur telah diingatkan agar bersikap disiplin dan mematuhi jadwal masuk kerja yang telah ditetapkan. Namun demikian, andaikan ada yang berhalangan hadir karena sesuatu hal, maka diminta menyerahkan surat izin kepada atasan bersangkutan. “Bagi yang sakit juga harus melampirkan surat keterangan dokter,” papar dia.

Ditambahkan Kabid Pembinaan PNS BKD Sukoharjo, Toni Sri Buntoro, PNS yang tak hadir pada Kamis sekitar 14 orang dan semuanya menyertakan surat keterangan. Menurutnya, monitoring dilakukan dengan cara memanggil satu persatu nama PNS sehingga data yang diperoleh lebih valid. “Tim tak begitu saja percaya dengan daftar hadir di masing-masing Satker,” urainya.

Catatan Penting (komentar):
"Ck... ck... ck... Bagaimana bisa kerja untuk melayani dengan profesional...?!?"


Sumber: http://www.solopos.com/2009/sukoharjo/belasan-pns-di-pemkab-sukoharjo-absen-5232

Bupati Sukoharjo juga gelar open house

Sukoharjo (Espos). Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto menggelar acara open house di rumah dinasnya (Rumdin) usai Salat Idul Fitri, Minggu (20/9). Acara open house tersebut melibatkan sejumlah pejabat yang masuk dalam jajaran Muspida Kota Makmur.

Sejumlah kepala dinas, kepala kantor hingga masyarakat umum berbondong-bondong mendatangi Rumdin Bupati yang berlokasi di Simpang Lima. Tujuan mereka adalah bertemu dengan orang nomor satu di Kabupaten Sukoharjo untuk saling bermaaf-maafan.

Berdasar informasi, dibanding open house tahun lalu, pengunjung tahun ini lebih banyak. Kondisi tersebut bisa dilihat dari dua orang petugas Satpol PP yang nampak kewalahan ketika membuka tutup pintu masuk utama yang dilewati warga. Pasalnya begitu pintu dibuka, puluhan warga langsung berdesak-desakan masuk dalam ruangan yang tidak begitu besar. Seringkali teguran petugas Satpol PP agar sebagian warga di urutan lebih belakang tidak lagi masuk karena di dalam sudah penuh tidak mereka indahkan.

Akibat saking banyaknya pengunjung, berdasar pantauan, beberapa wanita sempat mengerang kesakitan lantaran kaki mereka terinjak-injak. Seorang wanita setengah baya bahkan ada yang hampir jatuh seandainya tidak dipegangi petugas dan tamu lainnya di barisan belakang. Wanita tersebut tidak bisa menahan keseimbangan lantaran begitu pintu masuk dibuka, barisan di belakang langsung meringsek maju dengan saling mendorong punggung tamu di bagian depannya.

Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto menjelaskan, acara open house adalah tradisi tahunan. Kegiatan tersebut digelar dengan tujuan mendekatkan para pemimpin daerah dengan masyarakat. “Untuk birokrasi, bisa dilihat kan tadi, semua eselon dua hingga tingga datang untuk saling bermaafan. Ini menunjukkan kebersamaan sekaligus kerjasama yang baik di antara kami semua,” tandasnya.

Catatan Penting:
"Kira-kira penting dilaksanakan ya, Pak Bupati...?!? Kalau dulu para khalifah islam mendatangi umatnya secara langsung lho...!!!


Sumber: http://www.solopos.com/2009/sukoharjo/bupati-sukoharjo-juga-gelar-open-house-5086

Surat Mendagri turun, Toha resmi mundur

Sukoharjo (Espos). –Wakil Bupati Sukoharjo Mohamad Toha kini resmi mundur dari jabatannya setelah menerima Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kamis (17/9).

Berbekal SK Mendagri tersebut, Toha kini sudah resmi meletakkan jabatannya sebagai Wakil Bupati yang ia emban selama sembilan tahun. Selanjutnya, pada Minggu (27/9) mendatang, orang nomor dua di Kota Makmur tersebut akan berangkat ke Jakarta untuk mendatangi acara pelantikan anggota DPR yang digelar pada 1 Oktober.

Dijumpai Espos di sela-sela acara open house, Toha mengaku belum mendapat informasi mengenai agenda pascapelantikan anggota DPR. Namun meski belum ada jadwal pasti, Toha mengaku sudah siap tinggal di Jakarta sambil bolak-balik ke Sukoharjo.

“Saya punya pemikiran, ketika anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) punya kantor di provinsi atau di seputaran daerah pemilihan (Dapil) mereka, anggota DPR seharusnya juga demikian. Sebaiknya, anggota DPR punya kantor di Jakarta dan ada pula kantor di daerahnya sendiri. Ya 50%: 50% lah,” jelasnya, Minggu (20/9).

Apabila pemikiran tersebut direalisasikan, maka seorang anggota dewan punya keterikatan serta tanggung jawab dengan Dapil tempat dia berasal.


Sumber: http://www.solopos.com/2009/sukoharjo/surat-mendagri-turun-toha-resmi-mundur-5203

Akan dilantik jadi anggota DPR, Wabup mengundurkan diri

Sukoharjo (Espos). Wakil Bupati (Wabup) Sukoharjo, Mohamad Toha mengajukan surat permohonan pengunduran diri dari jabatannya sekarang dalam rangka mempersiapkan pelantikan anggota DPR RI periode 2009-2014.

Dalam surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Sukoharjo, Jumat (4/9) lalu bernomor 132/5390/2009, M Toha menyatakan permohonan dirinya untuk melepas jabatannya sebagai wakil bupati. Surat tersebut ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Tengah, Ketua KPU, Bupati Sukoharjo dan terakhir sebagai arsip.

Masih mengacu kepada surat permohonan diri yang diajukan Toha, ada dua alasan yang dia cantumkan. Alasan pertama, pengunduran diri disebabkan yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR dalam pemilihan umum (Pemilu) 2009 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan nomor urut satu pada Daerah Pemilihan (Dapil) V sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sementara alasan kedua, adanya larangan rangkap jabatan bagi wakil kepala daerah serta pejabat negara lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) yang berlaku.

Dikonfirmasi melalui telepon, M Toha mengakui dirinya sudah mengirim surat permohonan pengunduran diri dari jabatan sebagai Wakil Bupati.

“Ya, saya memang sudah mengirim surat permohonan pengunduran diri. Suratnya ya seperti yang sudah diterima ketua DPRD,” jelasnya kepada Espos, Selasa (8/9).

Toha menambahkan, sejumlah alasan sudah dia cantumkan dalam surat permohonan pengunduran diri tersebut.

“Tepat 1 Oktober nanti saya akan dilantik. Oleh sebab itu, sebelumnya jabatan sebagai Wabub sudah harus saya lepaskan karena tidak boleh ada rangkap jabatan,” jelasnya.

Ditanya mengenai pengganti Wabub, menurut Toha, tidak ada. Hingga 2010 yang memimpin Sukoharjo hanyalah Bupati, Bambang Riyanto.

“Masa jabatan saya ini kan tinggal setengah periode, jadinya ya tidak ada pengganti sampai 2010,” jelasnya.

Ketua Dewan Sementara, Dwi Jatmoko menerangkan, akan menggelar rapat paripurna dengan agenda persetujuan pengunduran diri Mohamad Toha dari jabatan sebagai Wakil Bupati.


Sumber: http://www.solopos.com/2009/sukoharjo/akan-dilantik-jadi-anggota-dpr-wabup-mengundurkan-diri-4432