jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Kamis, 21 Mei 2009

Tifatul: Berjuang Dulu, Jangan Bicara Kursi


Bandung. Menjelang detik-detik terakhir pegumuman deklarasi SBY-Boediono sebagai capres-cawapres, PKS menyatakan dukungannya. Padahal sebelumnya dengan lantang partai yang mengklaim islami ini menolak Boediono. Apakah PKS sudah mendapat jatah kursi yang diinginkan?

"Berjuang dulu kita, kok sudah bicara kursi-kursi. Kalau kursi ada di rumah saya," ujar Presiden PKS Tifatul Sembiring usai menghadiri deklarasi SBY-Berboedi di Sabuga, Bandung, Jawa Barat, Jumat (15/5/2009).

Menurut Tifatul, luluhnya sikap PKS sehingga mendukung SBY-Berboedi lantaran SBY telah menjelaskan bahwa sosok Boediono sangat tepat mendampingi SBY terutama saat Indonesia menghadapi krisis ekonomi.

"Beliau (SBY) butuh orang yang bisa memberi solusi menghadapi krisis," kata Tifatul.

Selain itu, lanjut Tifatul, saat Boediono menjadi Menteri Ekuin, UU Sukuk serta ekonomi syariah diterbitkan. Dua undang-undang ini dianggap mencerminkan prinsip-prinsip Islam.

"Juga tidak benar kedaulatan ekonomi tidak tercapai," pungkasnya.


Sumber: http://pemilu.detiknews.com/read/2009/05/15/231049/1132356/700/tifatul-berjuang-dulu-jangan-bicara-kursi

SBY Minta Maaf Terlambat Beri Informasi ke PKS


Bandung. PKS telah mendapat kejelasan langsung dari SBY soal pemilihan Boediono menjadi cawapresnya. SBY meminta maaf karena terlambat memberikan informasi.

"Beliau tadi meminta maaf atas keterlambatannya memberikan penjelasan karena ada kesibukan di WOC," ujar Presiden PKS Tifatul Sembiring usai acara deklarasi SBY Berbudi di Gedung Sabuga, Jl Taman Sari, Bandung, Jawa Barat, Jumat (15/5/2009).

Permintaan maaf itu disampaikan SBY saat perwakilan PKS datang menghampiri SBY ke Hotel Sheraton, Bandung sore tadi. PKS, jelas Tifatul, merasa puas dengan penjelasan yang diutarakan oleh SBY.

Tifatul meyakinkan tidak akan ada perpecahan di internal partai terkait deklarasi ini. Penolakan yang belakangan ini muncul, bukan karena anti Boediono.

"Yang paling penting PKS tidak mempersoalkan sosok Pak Boediono, masalahnya lebih kepada miss komunikasi saja," pungkasnya.


Sumber: http://pemilu.detiknews.com/read/2009/05/15/211659/1132326/700/sby-minta-maaf-terlambat-beri-informasi-ke-pks

Tifatul: PKS Itu Solid


VIVAnews. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring, menegaskan partainya tetap solid. Meski sebelumnya sempat terjadi perdebatan di internal partai apakah akan tetap menjadi anggota koalisi Partai Demokrat atau tidak.

"Kader PKS itu bukan tut wuri manut katut," kata Tifatul di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu 16 Mei 2009. "Tapi PKS tetap solid."

Seperti diketahui, PKS akhirnya menyatakan tetap berkoalisi dengan Partai Demokrat. PKS juga mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono untuk maju dalam Pilpres 2009.

Menurut Tifatul, pimpinan partai akan menjelaskan hasil pertemuan dengan Demokrat sebelum pendeklarasian pasangan SBY-Boediono. Termasuk menjelaskan kontrak politik antara PKS dan Demokrat.

"Nanti itu bisa disosialisasikan, termasuk kontrak politik yang dibuat," ujarnya.


Sumber: http://politik.vivanews.com/news/read/58449-tifatul__pks_itu_solid

Tepis Jatah Menteri, PKS-PD Deal Soal Ekonomi


INILAH.COM, Jakarta. Bergabungnya PKS dalam koalisi Partai Demokrat yang mengusung SBY-Boediono, bukan karena bertambahnya jatah kursi menteri. Tapi soal platform kebijakkan di bidang ekonomi.
"Platform kebijakan bidang ekonomi yang disepakati ada 3 hal pokok," kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq dalam pesan singkatnya kepada INILAH.COM, Jakarta, Senin (18/5).

Kesepakatan tersebut pertama, ujar Mahfudz, mengenai pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan pemerataan ekonomi. Baik itu kesamaan dan kemudahan akses, informasi dan peluang usaha, serta pemberdayaan kemampuan usaha ekonomi rakyat.

Yang kedua, lanjut Ketua FPKS ini, kesepakatan juga didapat dalam hal menegakkan kedaulatan ekonomi nasional. Salah satunya adalah dengan mereformasi kebijakan makro ekonomi yang mengarah kepada kemandirian dan kesetaraan serta kedaulatan ekonomi rakyat.

"Ketiga, ketahanan dan kemandirian ekonomi di sektor pangan, energi dan air melalui revitalisasi, efesiensi, intensifikasi dan diversifikasi," tandas Mahfudz. [bar/jib]


Sumber: http://inilah.com/berita/politik/2009/05/18/107784/tepis-jatah-menteri-pks-pd-deal-soal-ekonomi/

PKS Luruskan Penolakan Terhadap Boediono


Riliskan!com. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meluruskan isu yang berkembang mengenai penolakan partai dakwah ini atas pilihan Boediono sebagai cawapres pendamping Susilo Bambang Yudhoyono.

Sekjen DPP PKS Anis Matta menyatakan bahwa hak memilih calon pendamping memang ada di tangan SBY dan Partai Demokrat yang memiliki suara besar dalam pemilu legislatif lalu. PKS, katanya, tidak keberatan. Namun, menurutnya, cara penentuan cawapres tersebut mengindahkan komunikasi politik yang baik.

“Seharusnya, sebelum memutuskan calon pendampingnya, baik SBY maupun Partai Demokrat berkomunikasi terlebih dahulu dengan mitra koalisi. Ini kan tidak. Bagaimana kami menjelaskan kepada konstituen PKS jika ikut koalisi di situ?” tanya Anis dalam jumpa pers di ruang rapat pimpinan FKPS DPR, Kamis (14/5).

Saat ditanya apakah PKS akan tetap berkoalisi dengan Demokrat atau ke kandidat yang lain, seperti JK-Wiranto, Anis menyerahkan pada pemegang otoritas, yakni Majelis Syuro PKS. Kesepakatan berkoalisi, menurutnya, dibangun bukan untuk jangka pendek. Salah satu prinsipnya, katanya, adalah pola komunikasi yang hendak dibangun sebagai dasar yang kokoh dan solid dalam berkoalisi. (sal)


Sumber: http://www.riliskan.com/pks-luruskan-penolakan-terhadap-boediono.html

Yudhoyono Jelaskan Langsung Prihal Boediono ke PKS


Manado (ANTARA). Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akan memberikan penjelasan langsung kepada pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengenai alasan pemilihan Boediono sebagai cawapres yang akan mendampinginya pada Pemilihan Presiden Juli nanti.

"Tampaknya teman-teman PKS menginginkan adanya penjelasan lebih lanjut dan langsung dari Pak Yudhoyono. Dan mudah-mudahan nanti akan bertemu, sehingga mendapatkan penjelasan lebih lanjut," kata Ketua Departemen SDM Partai Demokrat Andi Malarangeng di Manado, Jumat.

Andi tidak menjelaskan kapan pertemuan akan dilakukan, namun diperkirakan dilakukan di Jakarta setelah Yudhoyono kembali dari Manado siang ini sebelum melanjutkan perjalanan ke Bandung untuk pendeklarasian capres dan cawapres dari Partai Demokrat.

Andi menjelaskan, Kamis malam (14/5) kemarin, Ketua Umum Partai Demokrat Hadi utomo, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi dan Mensesneg Hatta Rajasa yang merupakan utusan khusus Yudhoyono telah bertemu dengan pimpinan PKS.

"Kalau memang memerlukan penjelasan lebih lanjut dalam konteks langsung dari Yudhoyono itu juga bisa dilakukan. Kita harap bahwa dengan penjelasan itu persoalannya bisa selesai, bisa diterima. Dan kita bisa sama-sama melakukan deklarasi di Bandung," katanya.

Menurut Andi, sebenarnya penjelasan mengenai alasan pemilihan Boediono sebagai cawapres dari Partai Demokrat sudah disampaikan Partai Demokrat kepada pimpinan PKS melalui telepon karena Yudhoyono memang belum sempat mengagendakan pertemuan langsung mengingat kesibukannya sebagai presiden.

Andi mengungkapkan, Partai Demokrat sudah mengirim undangan resmi kepada pimpinan PKS guna menghadiri acara deklarasi capres dan cawapres Partai Demokrat yang akan dilakukan di Bandung Jumat malam ini.

Sebelumnya, PKS yang bersama PPP, PAN dan PKB menjadi mitra koaliasi Partai Demokrat, melontarkan reaksi paling keras setelah mengetahui Yudhoyono memilih Gubernur Bank Indonesia Boediono sebagai cawapresnya.

PKS menganggap penunjukkan Boediono sama sekali tidak dikomunikasikan dengan partainya dan merasa bahwa pilihan atas Boediono tidak cocok dengan keinginan PKS yang mengharapkan cawapres berasal dari parpol Islam dan bisa memenuhi keinginan umat.

Sementara parpol mitra koalisi lain, menurut Andi sudah bisa memahami alasan penetapan Boediono sebagai cawapres.

"Parpol lain termasuk PPP juga sudah kami bisa beri penjelasan dan bisa menerima penjelasan itu, dan bisa mendukung," jaminnya.

Sedangkan mengenai rencana koalisi dengan PDIP, Andi mengatakan belum ada keputusan yang jelas karena sampai sekarang masih terus dilakukan komunikasi antara kedua partai. (*)


Sumber: ANTARA News

Senin, 18 Mei 2009

PKSku sayang, PKSku (tidak) malang


Sehari, setengah hari, serta dalam hitungan jam menjelang deklarasi pasangan Capres-Cawapres SBY Berbudi pada tanggal 15 Mei 2009 yang lalu, sebagian besar umat Islam, anggota dan kader PKS, termasuk simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) seperti saya, masih menantikan sepak terjang dan jurus pamungkas pimpinan PKS. Semua menantikan bagaimana “ending” hubungan antara Partai Demokrat (PD) dengan PKS, sehubungan dengan “hanya di sms” nya pimpinan PKS oleh pihak PD terkait dengan rencana penetapan Pak Budiono sebagai Cawapres bagi Susilo Bambang Yudhoyono yang telah lebih dulu diajuka sebagai Capres dari PD.

“Antiklimaks…..!”

Begitulah berbagai komentar akhirnya berdatangan dan beterbangan di berbagai media. Media cetak dan elektronik menggambarkan kekecewaan, hujatan, dan makian yang sangat menyakitkan dialamatkan kepada kubu PKS. Dari sekedar menyebutkan sebagai gertak sambal, tidak konsisten, tidak ada apa-apanya, hingga ungkapan sangat memalukan bisa kita baca dan dengarkan secara langsung. Demikian pula, berbagai hujatan dan nada ketidakpuasan kader atau masyarakat luas benar2 tumpah di berbagai blog, mailing list, maupun di jejaring sosial seperti Facebook.

Betapa tidak, berbagai kader PKS sebelumnya masih menyatakan ketersinggungan harga diri partai mereka diperlakukan secara “feodal” oleh penguasa. Mereka mencaci maki secara langsung ataupun tidak langsung sikap penguasa yang tidak mau menggunakan jalur komunikasi saling menghargai. Banyak teman saya simpatisan PKS yang sampai detik terakhir masih yakin bahwa pimpinan mereka akan bersikap tegas terhadap SBY. Namun apa mau dikata. Fakta yang ada di layar kaca ketika pencanangan “SBY Berbudi” jelas memperlihatkan bahwa “PKS akhirnya menyerah kepada Yudhoyono” sebagaimana headline Media Indonesia keesokan harinya. Presiden PKS yang beberapa jam sebelumnya...etc.

Tidak dapat saya bayangkan harga diri para kader yang dari dulu berusaha konsisten, harus diletakkan dimana setelah kejadian di Sabuga, Bandung itu. Memang politik tetaplah politik. Terus terang karena politik bukanlah ranah yang familiar buat saya, saya tidak ingin mengomentari lebih jauh tentang keterpurukan PKS akibat inkonsistensi para elite mereka ketika harus bersikap menghadapi incumbent.

“Mabuk Kemenangan dan Tidak Mau Dikritik”

Sejak menuai hasil yang diatas rata-rata partai lain dan tergolong memuaskan dalam Pemilu 2004 lalu, saya mengamati bagaimana senangnya para elite dan kader PKS. Tokoh mereka menjadi Ketua MPR, dan beberapa lainnya masuk ke jajaran Kabinet Indonesia Bersatu, meski belum memegang posisi kunci. Dari berbagai kejadian dan “event” yang digelar, kader PKS juga memperlihatkan dominansi mereka dalam berorasi, turun kejalan dan dalam melakukan berbagai aksi damai. Seperti halnya penomena AA Gym ketika jaya dulu, jangan kan orang muslim, kaum non muslim Indonesia saja merasa nyaman dengan kehadiran PKS yang meski mengusung Islam sebagai ideologi partai, namun tetap memperhatikan kemajemukan serta “tepo seliro” dengan penganut agama lain.

Dari berbagai keberhasilan tersebut, kelihatannya mereka terlena. SIkap egaliter yang dibiaskan oleh sebagian kader partai yang berasal dari Sumatera lama-lama dilupakan. Pelan-pelan sikap feodal yang dulu mereka dobrak kembali bersemi dalam keseharian mereka. Sesuatu yang alami sebenarnya. Namun Seperti pernah saya alami sendiri ketika mau beranjang sana ke salah satu tokoh PKS yang kebetulan menjadi pejabat negara di salah satu kota. Keinginan saya untuk bersilaturahmi sebagai warga kota itu dan membawa tokoh masyarakat setempat setelah waktu magrib yang syahdu, ditampik begitu saja. Setelah diterima dirumah sang tokoh, saya ditanya oleh “Ring-3″ mereka tentang keperluan apa dan maksud tujuan lainnya untuk bertemu.

Meski sedikit kesal karena sudah menelpon sebelumnya (nomor telepon rumah saya dapatkan dari tokoh PKS lainnya yang menjadi sahabat saya di DPD) saya berusaha tetap tenang. Berbagai pertanyaan diajukan kepada saya tentang maksud dan tujuan. Saya pun menceritakan tujuan saya beranjang sana dan bersilaturahmi. Namun setelah beberapa pertanyaan lain diajukan, dan saya jawab, tetap saja akhirnya kami diminta datang di hari lain. Singkat kata, meskipun sang Pejabat tokoh PKS itu ada di rumah, kami tidak layak untuk ditemui berdasarkan kriteria para “punggawa” di RIng 2 atau 3.

Kakak ipar saya sedikit angot. Iya juga tidak menduga seperti itu. Ia kecewa. Segera ia meminta saya untuk memberikan saja kartu nama kantor saya yang mempunyai logo Burung Garuda. Saya sabarkan ia. Saya datang kesini sebagai penduduk warga kota sang Pejabat kita, bukan sebagai pejabat dari kantor saya.

Dengan langkah gontai kami pun pulang kembali. Perjalanan saya yang menempuh waktu kurang lebih 1,5 jam dari Sawangan pun sia-sia. Kakak ipar saya masih saja mengomel dan mengungkapkan kekecewaaannya. Besoknya setelah ditolak bertemu dengan sang tokoh PKS yang sebelumnya sudah pernah berkenalan di Mesjid Komplek Perumahan kami di Sawangan, saya menyampaikan kejadian itu kepada tokoh lainnya agar di ambil langkah2 perbaikan. Karena bagaimanapun sikap feodal yang telah berupaya diruntuhkan oleh pendiri PKS dengan kombinasi sikap egaliter dan ketaatan beragama bagi para kadernya sebaiknya tetap dikikis habis.

Kejadian itu sekitar pertengahan tahun 2006. Ternyata saya dan kakak ipar saya saat ini tidak sendiri. Mungkin belasan juta atau puluhan juta mungkin simpatisan PKS merasakannya saat ini. PKS menjadi partai tak berdaya dihadapan PD. Tokoh-tokoh PKS tidak ada bedanya dengan partai lain. Politik memperlihatkan “nature of business” nya dengan jelas.

Mudah-mudahan para elite PKS cepat sadar dan mampu mengoreksi diri. Baik ketika harus tegas berhadapan dengan penguasa, ataupun mampu lebih merakyat dan mengayomi ketika mengurus rakyatnya.

Semoga ini bukan akhir segala nya bagi PKS. Bagaimanapun PKS masih menjadi andalan umat Islam untuk menjaga tegaknya ajaran AL Quran dan Sunat Rasulnya di bumi Indonesia. InsyaAllah.


Oleh: Eddy Satriya
Sumber: http://public.kompasiana.com/2009/05/18/pksku-sayang-pksku-tidak-malang/

PKS "Ikat" Boediono dengan Piagam Kerja Sama


JAKARTA, KOMPAS.com. Partai Keadilan Sejahtera telah bersedia mendukung pencalonan Boediono sebagai wakil presiden. Karena itu, partai dakwah tersebut membuat kontrak politik dengan Partai Demokrat. Salah satu poinnya adalah Piagam Kerja Sama di eksekutif dan legislatif.

"Basis piagam ini adalah kepedulian dan keberpihakan pada rakyat. Misalnya Pak Boediono, yang disebut-sebut sebagai perpanjangan tangan pihak asing, kita ikat dengan perjanjian ini sehingga tidak ada ruang bagi intervensi asing," ujar Presiden PKS Tifatul Sembiring seusai menghadiri rapat tim sukses pasangan SBY Boediono, Senin (18/5) di Bravo Media Center, Jakarta.

Sementara itu, dua poin lainnya adalah platform politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pada poin tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk meneruskan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta melakukan reformasi birokrasi. Di bidang ekonomi, PKS menekankan pentingnya kedaulatan nasional dan ketahanan pangan sehingga mendukung kemandirian bangsa.

Sementara itu, poin ketiga tetapi tidak kalah pentingnya adalah pembentukan forum komunikasi politik antara presiden dan pimpinan parpol, serta forum komunikasi eksekutif, mendukung koalisi. "Hal ini penting, mengingat pola komunikasi politik masa lalu belum dilakukan dengan baik," ujarnya.

Ketika Artis Menjadi Anggota Parlemen


Lolos ke Senayan tapi bingung. Itulah reaksi Rieke Dyah Pitaloka, calon anggota legislatif (caleg) dari PDI Perjuangan, ketika terpilih dari daerah pemilihan Jawa Barat II. "Saya pusing ketika tahu lolos pemilihan legislatif," kata Rieke kepada Birny Birdieni dari Gatra.

Pemeran Oneng dalam sinetron Bajaj Bajuri itu menyatakan, menjadi anggota DPR bukan hanya bertanggung jawab kepada pemilihnya, melainkan juga kepada seluruh masyarakat. Karena itu, kini Rieke ngebut belajar politik. Ia menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh LSM untuk menggali informasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.

Dia juga berencana mengangkat staf ahli dan meminta masukan dari politisi senior di DPR. Wanita kelahiran Garut, Jawa Barat, 8 Januari 1974, ini akan fokus sebagai politikus dan melepas baju keartisannya. Di luar Rieke, ada belasan artis lain yang sukses melenggang ke Senayan, misalnya Inggrid Kansil, Dedi Gumelar, dan Vena Melinda. Juga Primus Yustisio, Rachel Maryam, dan lain-lain.

Masuknya kalangan artis ke DPR ini memang menjadi fenomena yang mencengangkan. Sebab, meski sudah lama ada kalangan artis yang menjadi anggota DPR, jumlahnya tak sebanyak saat ini. Sebagian adalah wajah lama, seperti Adjie Massaid, Angelina Sondakh, dan Nurul Qomar.

Dulu artis yang menjadi anggota parlemen adalah kader partai. Kini banyak artis yang secara instan digaet untuk mendulang suara. Selain artis, anggota DPR periode 2009-2014 ini juga cukup banyak dihuni kerabat pejabat atau mantan pejabat. Puan Maharani (anak Megawati Soekarnoputri), Eddhie Baskoro (anak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono), dan Halim Kalla (adik Wakil Presiden Jusuf Kalla) adalah beberapa di antaranya.

Fenomena ini melahirkan kekhawatiran berbagai pihak tentang kualitas anggota parlemen kita. Direktur Eksekutif Cetro, Hadar N. Gumay, menilai masuknya barisan artis ini di parpol hanya berfungsi menarik suara. "Ini kekeliruan partai dalam melakukan perekrutan calon anggota legislatif," katanya. Sementara itu, masuknya kerabat pejabat dan mantan pejabat menjadi anggota DPR dinilai sebagai bibit dinasti politik.

Hal ini memang tidak menjadi masalah jika calon yang bersangkutan memang memiliki kualitas memadai. Sayangnya, menurut pengamat politik Yudi Latif, kebanyakan caleg terpilih dari kalangan artis dan keluarga pejabat itu diragukan kapasitas dan kapabilitasnya. "Mereka cenderung terpilih karena keterkenalan dan jaringan kekuasaan serta logistik ayah, suami, atau kerabat mereka," tutur Yudi.

Tak hanya itu. Politisi tulen yang terpilih pun, kata Yudi, banyak yang diragukan motifnya melaju ke Senayan. Indikasinya, ada caleg yang menggunakan kekuatan dana yang luar biasa demi menjadi anggota DPR. "Ada calon yang sampai menghabiskan Rp 25 milyar. Apa motif pengeluaran uang sebanyak ini?" Yudi menambahkan.

Dua hal itu akan terkait secara signifikan dalam menurunkan kualitas kinerja DPR. Di satu sisi, menurut Yudi, politisi tulen yang menjadi anggota DPR dengan kekuatan uang akan cenderung mencari uang pengganti biaya yang dikeluarkan, baik secara gamblang maupun remang-remang. Secara gamblang adalah dengan memanfaatkan kedudukannya untuk melakukan "transaksi" jual-beli pasal yang dibahas di DPR.

Secara remang-remang, ia akan menggunakan jabatannya untuk mendapatkan proyek dari berbagai instansi pemerintah untuk meraup keuntungan. "Ini juga korupsi secara terselubung," kata Yudi pula. Di sisi lain, para artis yang menjadi anggota DPR secara moral mungkin masih bisa dipertanggungjawabkan alias tak ada motif mencari keuntungan materi, karena dunia keartisan telah memberikan itu.

Namun, dengan pengalaman politik yang minim, mereka hanya akan menjadi anak manis yang mengikuti saja permainan politisi kawakan. "Jangan harap ada kekritisan dari mereka dalam memahami kepentingan-kepentingan tersembunyi dalam pembahasan sebuah undang-undang, misalnya," Yudi menegaskan. Menanggapi keraguan itu, beberapa artis mengaku bisa memahaminya, dan mereka berharap bisa menjawab keraguan itu dengan terus belajar dan bekerja.

Inggrid Kansil, pesinetron yang terpilih dari Partai Demokrat, misalnya, mengaku senantiasa membaca dan mempelajari apa tugas dan fungsi DPR. Ia merasa beruntung karena suaminya, Syarifuddin Hasan, punya pengalaman politik mumpuni sebagai anggota DPR-RI Komisi XI dan Panitia Anggaran. "Kurang lebih kami jadi tahu tentang legislasi, bagaimana penyusunan anggaran, pengawasan, dan bagaimana menindaklanjuti pengawasan itu," katanya.

Tubagus Dedi Suwandi Gumelar, yang ngetop dengan nama Miing di grup lawak Bagito, juga mengaku akan menjawab semua keraguan publik. Ketika ditemui wartawan Gatra Rukmi Hapsari, Dedi mengaku punya visi untuk memulihkan kepercayaan rakyat kepada DPR. Pria kelahiran 27 April 1958 ini memang terhitung punya pengalaman politik. Ia Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pandeglang, Banten.

Fenomena artis mengalahkan politisi pada pemilu legislatif kemarin, kata Dedi, harus jadi cermin untuk tidak meremehkan kemampuan artis dalam berpolitik. "Kami berusaha amanah, berusaha menjadi politisi, walaupun kami budayawan," tuturnya. Ia mengaku akan total mengabdi di Komisi II yang menjadi tempat kerjanya. Beberapa isu siap ia dorong untuk diperbaiki, seperti soal otonomi daerah dan izin penebangan hutan.

Sementara itu, Vena Melinda dari Demokrat mengaku akan fokus pada persoalan kesejahteraan rakyat. "Selama kampanye, aku melihat banyak masalah yang harus diselesaikan, seperti soal nasib guru tidak tetap, anak-anak kurang gizi, sanitasi, dan krisis listrik. Itu akan jadi programku di DPR nanti," katanya.

Kalau banyak yang meragukan kemampuannya, Vena mengaku hal itu wajar. Karena itu, untuk menjawabnya, ia kini termotivasi untuk mengambil kursus politik dan ilmu pemerintahan, juga rajin menghadiri seminar. "Aku ingin bekerja untuk rakyat. Aku nggak ingin masyarakat salah pilih," kata perempuan kelahiran Surabaya, 20 Juli 1972, itu.


M. Agung Riyadi
[Nasional, Gatra Nomor 27 Beredar Kamis, 14 Mei 2009]

Kontrak PKS Tak Terpisah dengan Piagam Cikeas


VIVAnews. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfud Sidik mengungkapkan, kontrak politik antara PKS dan Partai Demokrat bagian tak terpisah dari piagam koalisi yang ditandatangani sejumlah partai di Cikeas, Sabtu 16 Mei kemarin.

Sedangkan kontrak politik Partai Demokrat-PKS dilakukan di Bandung pada Jumat 15 Mei.

"Koalisi antara Ketua Majelis Syuro PKS (Hilmi Aminuddin) dengan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) adalah bagian tidak terpisah dengan naskah itu," kata dia dalam pesan singkat yang diterima VIVAnews, Minggu 17 Mei 2009.

Menurut dia, kontrak politik di Cikeas memutuskan empat kesepakatan, pertama, aturan main koalisi di pemerintahan. Kedua, aturan main koalisi di parlemen. Ketiga, program kebijakan pemerintahan koalisi di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hubungan luar negeri. Serta, keempat menyetujui mekanisme komunikasi koalisi.