Biaya Kampanye? PKS Andalkan Kader

PK-Sejahtera Online. Dalam menghadapi pemilu 2009, PKS Kota Makassar telah mempersiapkan sejumlah strategi pemenangan untuk dapat meraih 30 % suara sesuai dengan target yang dicanangkan. Infrastruktur partai sudah terbentuk diseluruh kecamatan dan kelurahan yang ada di Makassar dan telah bekerja sejak pilkada kemarin. Kader PKS yang menjadi motor utama pemenangan PKS, juga sudah bekerja dengan militansi tinggi.

Meskipun kandidat yang diusung oleh PKS pada pilkada Makassar kalah, akan tetapi tidak membuat semangat kader dan pergerakan mesin politik menjadi lemah. Justru, kekalahan dipilkada Makassar, menjadi pelajaran dan pembangkit semangat kader dan struktur untuk bekerja lebih optimal untuk memenangkan Pemilu 2009. Pelajaran paling berharga yang diperoleh dari pilkada Makassar adalah PKS akan mempersiapkan untuk menghadapi kecurangan yang sangat mungkin akan terulang dalam pemilu 2009 nanti. Motif kecurangan semakin beragam bentuknya dan struktur sudah mempersiapkan antisipasinya.

Selain kesiapan struktur dan kader, untuk pembiayaan seluruh operasional pemenangan PKS mengandalkan donasi dari kader PKS. Sejak partai ini dibentuk, lebih dari separuh pembiayaan partai berasal dari kantong kader PKS sendiri, selebihnya donasi dari masyarakat yang sangat simpati dengan perjuangan PKS. Prinsipnya “SUNDUQUNA JUYUBUNA” yang berarti bahwa Dana itu dari kantong-kantong kader. PKS tidak menggantungkan dana kampanye kepada pengusaha atau pihak tertentu. Tidak ada donator tetap dari pengusaha untuk mendanai pemenangan pemilu 2009.

Meskipun dana yang dimiliki sangat sedikit dibanding partai lain akan tetapi efektifitas dan produktifitas yang dihasilkan tidak kalah dengan yang lain. Justru dengan dana terbatas, kader ditantang untuk membuat program yang kreatif dan tepat sasaran. Masyarakat memilih partai tidak melihat dari jumlah dana yang dimiliki oleh partai tersebut, karena masyarakat sudah cerdas untuk melihat partai mana yang bisa memberikan harapan yang lebih baik untuk kesejahteraannya. (pks sulsel)


http://www.pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=6385

Pemilih Tantang ‘Keberanian’ PKS

INILAH.COM, Jakarta. Masyarakat pemilih menantang keberanian Partai Keadilan Sejahtera untuk merealisasikan janji politiknya secara konsisten dalam Pemilu 2009. Tanpa konsistensi yang tegas, PKS dikhawatirkan tak akan mampu memenuhi ambisinya mengalahkan partai besar.

Dengan menyebut delapan figur capres dan cawapres yang bakal diusung setelah pemilu legislatif, PKS sebenarnya telah menempuh langkah politik yang lebih maju dibandingkan parpol lain. Namun konsistensi dalam mengusung kadernya ke bursa capres di Pilpres 2009 merupakan tantangan yang sangat berat bagi PKS.

Para analis politik bahkan menyangsikan keseriusan dan kemampuan PKS untuk mengusung kadernya ke kursi RI-1. “Kalau dari nama yang beredar, hanya Hidayat Nur Wahid yang lumayan dari sisi keterkenalan dan figur. Selebihnya, belum cukup layak,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika, Bima Aria Sugiarto, kepada INILAH.COM.

Direktur Eksekutif CIRUS Surveyors Group, Andrinof A Chaniago, bahkan menilai langkah yang akan ditempuh PKS dalam menyikapi gerak partai-partai besar seperti Golkar, PDIP, dan Demokrat, akan jadi faktor penentu budaya politik dalam sistem presidensial pasca Pemilu 2009.

“Masyarakat kini menunggu apakah partai ini akan konsisten dengan sikap politik yang ditunjukkan pimpinan dan elite-elite partainya sejak pertengahan tahun lalu,” ujar Andrinof.

Dalam pandangan Andrinof, masyarakat akan selalu mengingat manuver politik PKS yang mencoba melakukan reposisi sejak terjadinya kenaikan harga BBM, Mei 2007, dengan melontarkan berbagai kritik pedas terhadap kebijakan pemerintah.

Sejumlah pernyataan sikap para elite serta isi spanduk-spanduk PKS yang terpampang di tempat-tempat umum juga menunjukkan secara gamblang bahwa PKS berambisi melahirkan pemimpin baru. “Tapi apakah sikap partai itu akan konsisten, harus kita lihat nanti,” ujarnya.

Kemungkinan politik PKS sebenarnya lebih terbuka dibanding partai politik level tengah lainnya, seperti PAN, PKB, dan PPP. Dengan besarnya potensi perolehan suara Pemilu 2009 serta memiliki jaringan kader yang solid, PKS memiliki peluang besar dalam memenangkan pemilu. Tapi semua itu tak akan ada artinya tanpa konsistensi sikap politik yang tegas. [P1]


Sumber : inilah.com ~ Ritno Hendro Irianto

Mega, Tutut, Khofifah akan Diberi PKS Award

JAKARTA, RABU. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan bikin kejutan lagi. Setelah sebelumnya memberikan gelar kepada 100 tokoh yang dianggap berprestasi, kini dibarengi dengan peringatan Hari Ibu yang akan jatuh pada 22 Desember. Pemberian anugerah akan dilaksanakan pada 19 Desember. Beberapa nama tokoh perempuan yang akan mendapat anugerah, antara lain, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, putri sulung Soeharto, Siti Hardianti Rukmana, dan calon gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Ketua Bidang Kewanitaan DPP PKS Ledia Hanifa Amaliah, Rabu (3/12), menjelaskan, penghargaan kepada para perempuan Indonesia berprestasi ini diberikan sebagai bentuk apresiasi PKS terhadap perempuan Indonesia yang berprestasi dalam bidang masing-masing. Bidang politik, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, lingkungan, politik, media, serta beberapa kategori lain.

"Penganugerahan ini sekaligus bentuk aspirasi masyarakat atau usulan kepada PKS untuk memberikan anugerah kepada para perempuan Indonesia yang selama ini memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara Indonesia. Beberapa nama sudah masuk ke kami, dan mungkin akan banyak lagi yang akan mendapatkannya sambil menunggu partisipasi dari masyarakat," kata Ledia Hanifa.

Ledia menjelaskan, kini sudah ada delapan perempuan yang akan mendapat PKS Award merupakan usulan masyarakat yang dikirim melalui layanan pesan singkat (SMS) kepada PKS.

Penjaringan terhadap perempuan yang akan mendapatkan PKS Award, imbuhnya, sudah dilakukan sejak awal November 2008 dan akan berakhir pada 10 Desember 2008.

"Oleh karena itu, kami mengundang masyarakat luas untuk mengusulkan perempuan-perempuan yang dalam pandangan mereka telah memberi inspirasi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Masyarakat tentu bisa menilai kiprah para wanita Indonesia selama ini," ujarnya lagi.

Data sementara yang sudah dikirim dari seluruh Indonesia, sejumlah nama yang dikenal publik masuk menjadi nominasi penerima award, di antaranya adalah Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Kemudian, Mira Lesmana, Neno Warisman, Bunda Ifet, Tuty Alawiyah, Nia Dinata, Dian Sastro, Ani Soetjipto, Dewi Motik, Maria Hartiningsih, Toeti Aditama, Rosiana Silalahi, Siti Hardijanti Rukmana (Mbak Tutut), Khofifah Indar Parawansa, Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Meuthia Hatta, dan sejumlah nama lain.

Tentang beragamnya nama-nama yang masuk, Ledia mengatakan, hal itu sebagai konsekuensi partisipasi masyarakat dalam pemilihan ini dan delapan perempuan yang nantinya terpilih benar-benar sudah melalui saringan masyarakat.

"Setiap perempuan Indonesia pada dasarnya adalah anugerah untuk bangsa ini, tetapi perempuan yang telah memberikan inspirasi bagi bangsa, sudah sewajarnya diberi apresiasi tinggi," ujar Ledia.


http://smsplus.blogspot.com/2008/12/mega-tutut-khofifah-akan-diberi-pks.html

Persiapkan Fisik Jelang Pemilu, PKS Gelar Longmarch

PK-Sejahtera Online. Dalam rangka menguatkan kesolidan internal Kepanduan menjelang Pemilu 2009, DPD PKS Batam Devisi Kepanduan menggelar kegiatan longmarch 30 Nopember lalu, yang mengambil start dan finish di kawasan Panbil Mall, Mukakuning

Kegiatan ini menempuh jarak belasan kilo meter. Tampak Ketua Kepanduan DPD PKS Batam, Suhermanto berada di tengah-tengah 50-an peserta.

Selama hampir 5 jam mereka melakukan longmarch. Rutenya pun melewati jalan-jalan yang bervariasi, dari jalan arteri di kawasan Panbil Mall yang panas dan dipenuhi kendaraan menuju jalan perbukitan yang terjal dan menantang sampai turun di dormitory kawasan Industri Mukakuning

Menurut Suhermanto, Kepanduan merupakan satuan khusus yang dibentuk PKS sebagai benteng pertahan partai sekaligus berada di front terdepan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat

Menjelang digelarnya hajatan pesta demokrasi, tuntutan untuk menjadi regu pengamanan pemilu juga menjadi keniscayaan bagi anggota kepanduan. Apalagi jumlah partai peserta pemilu yang lebih banyak memungkinkan kondisi yang tidak kondusif. Untuk itu dibutuhkan personil keamananan yang siap menghadapi segala kondisi politik untuk menyelamatkan suara masyarakat ke partai dakwah ini, terang Suhermanto.

Lebih lanjut Ketua Kepanduan yang juga sebagai caleg di dapil IV ini mengatakan, longmarch adalah salah satu bagian dari kegiatan yang menjadi program Kepanduan. Kegiatan rutin Kepanduan lainnya adalah renang dan beladiri serta penjagaan nilai-nilai ruhiyah. “Hal ini penting dilakukan karena tugas kepanduan menuntut kekuatan fisik dan kesiapan mental dan spiritual”, tegasnya
Caleg nomor enam (6) ini menceritakan, selama ini di Batam kontribusi dan sumbangsih Kepanduan Insya Allah sudah dirasakan oleh para korban bencana di beberapa daerah, seperti kebakaran di Tanjung Uma, di Baloi dan bencana lain yang terjadi di daerah Batam.

Kini, di saat menjelang pemilu, kepanduan juga harus bersiap mengamankan suara rakyat sekaligus mengamankan kondisi agar tetap kondusif sebagai langkah nyata membantu program kepolisian. (ibnusy)


http://www.pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=6384

Lembaga Survei Kian Bias

Di Balik Kisruh Lembaga Survei (1)

INILAH.COM. Jakarta – Wacana Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan akreditasi pada lembaga hitung cepat menimbulkan reaksi perlawanan dari berbagai lembaga survei. Padahal ada kekhawatiran KPU dan publik bahwa lembaga hitung cepat dan lembaga survei menjadi 'algojo' penentu opini publik.

Wacana KPU ini ditolak dan ditentang oleh Forum Peneliti Opini Publik (FPOR), gabungan dari peneliti opini publik dari lembaga riset opini publik dan sejumlah peneliti dari universitas di seluruh Indonesia.

Forum ini antara lain beranggotakan Lembaga Survei Indonesia (LSI), Lembaga Survei Nasional (LSN), The Indonesian Institute, dan dan Institute Riset & Development Indonesia.

Sebelumnya Forum (FPOR) itu juga mengecam RUU Pemilu yang memuat aturan lembaga survei tidak boleh mengumumkan quick count dalam hitungan jam setelah pemilu digelar, tapi satu hari setelah penghitungan suara oleh KPU. Aturan itu dianggap berlebihan dan membuka peluang terjadinya kecurangan.

Forum itu juga menduga anggota Pansus Penyusunan UU Pemilu tidak mengerti arti quick count. Alasan bahwa saksi-saksi mereka tidak akan gigih lagi setelah mengetahui hasil quick count, dianggap tidak beralasan. Padahal yang harus dijujung tinggi adalah kepentingan publik luas, bukan internal calon atau parpol.

KPU dan masyarakat menilai kredibilitas lembaba-lembaga survei dalam menjalankan fungsinya kian merosot. Sebab sejumlah lembaga survei sudah mengalami disfungsionalisasi dari lembaga yang obyektif, akuntabel, transparan dan kredibel, bergeser menjadi lembaga komersial, berperan ganda dan tak bisa dipercaya.

Publik pun kian meragukan keberadaan sejumlah lembaga survei selama tidak ada perbaikan kualitas lembaga-lembaga survei, meski FPOR itu mengklaim melakukan riset opini publik secara profesional (transparan, akuntabel, ilmiah).

Lembaga survei juga mengaku bekerja berdasarkan kode etik riset opini publik yang berlaku secara universal, yang dirumuskan oleh World Association for Public Opinion Research (WAPOR).

Jika kredibilitas lembaga-lembaga survei jatuh, maka siapa lagi yang masih percaya survei Lingkaran Survei Indonesia, Lembaga Survei Indonesia, Lembaga Survei Nasional, atau Puskaptis?

Kasus survei keempat lembaga dalam konteks Pilkada Provinsi Jatim sudah terbukti membingungkan masyarakat. Banyak media dan publik yang mempertanyakan dan menggugat seiring kecenderungan sosial yang kuat bahwa survei dan jajak pendapat sudah tak layak dipercaya.

Bahwa jika survai-survei LSI Mujani, LSN, LSI Denny, LSN, Indo Barometer dan lainnya tidak lagi kredibel, hanya soal waktu saja lembaga survei akan gulung tikar akibat kehilangan kepercayaan publik dan pasar.

Beberapa solusi agar FPOR tetap kredibel adalah:

Pertama, perbaiki kinerja. Jika FPOR hanya bereaksi menolak tekanan KPU dan publik tanpa solusi yang berarti, maka keberadaan lembaga-lembaga survei tetap menjadi dilema atau bahkan buah simalakama.

Kedua, lembaga-lembaga survei juga tak boleh merangkap sebagai konsultan politik, tim sukses, konsultan iklan, tim kampanye terselubung dan melakukan hidden agenda lainnya yang merugikan kepentingan publik.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa sejumlah lembaga survei dan lembaga hitung cepat gemar 'merangkap' sejumlah pekerjaan tadi.

"Apa bedanya mereka dengan 'centeng politik'?" kata seorang akademisi muda FISIP UI yang enggan disebut namanya.


http://smsplus.blogspot.com/2008/12/lembaga-survei-kian-bias.html

Sultan-Hidayat Duet Pilihan Rakyat Yogya

VIVAnews. "Jika hari ini dilakukan pemilihan presiden, siapakah tokoh yang Anda pilih?" Itulah pertanyaan terbuka yang diajukan Cakrawala Nusantara Consultant pada 1.065 responden yang tersebar di lima kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasilnya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menempati posisi teratas.

Sebanyak 14,55 persen responden menjawab spontan calon presiden yang akan dipilihnya adalah Sultan Hamengku Buwono X. Kemudian menyusul 8,83 persen menyebut Susilo Bambang Yudhoyono, lalu Megawati Soekarnoputri sebanyak 3,66 persen dan Amien Rais 2,44 persen.

Survei juga menemukan, ketika Sultan sebagai calon presiden dipasangkan dengan Hidayat Nur Wahid sebagai calon wakil presiden, juga menjadi pilihan utama rakyat Yogyakarta dengan meraih 22,63 persen responden. Pasangan kedua terbanyak yang dipilih dalam survei yang dilakukan 25 Oktober 2008 sampai 2 November 2008 itu juga memunculkan nama Sultan yang dipasang sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden, yakni mendapat 13,24 persen.

Lalu pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla menempati posisi ketiga, 11,64 persen. Kemudian pasangan Yudhoyono-Hidayat pada posisi keempat dengan perolehan 4,8 persen responden penelitian yang dilakukan dengan teknik pengambilan sampel multistage probability stratified random sampling serta proporsional berdasarkan sebaran populasi masyarakat di lima kabupaten dan kota di DIY.

Dalam jumpa pers yang digelar Direktur Umum Cakrawala Nusantara Consultant (CNC), Budhy Santoso, di Wisma Kagama, Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Yogyakarta, Rabu, 3 Desember 2008, itu, Sultan meraih dukungan paling tinggi di Kabupaten Sleman. Sementara pendukung Yudhoyono kebanyakan dari Kabupaten Gunung Kidul dan Bantul.

Selain itu, CNC menemukan iklan politik tidak berpengaruh banyak karena terbukti nama Prabowo Subianto dan Soetrisno Bachir tidak muncul dalam pertanyaan terbuka yang diajukan pada responden. Figur-figur militer selain Yudhoyono juga tidak muncul dalam survei yang memiliki margin error 3 persen ini.

Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM Bambang Purwoko menilai survei ini di luar dugaannya. Menurut Bambang, dengan metode survei seperti ini, seharusnya Sultan mendapat dukungan hampir 80 persen. "Karena ada variabel keterikatan dengan Raja dan kedekatan secara geografis," kata Bambang.


Laporan Rahardian/ Yogyakarta
• VIVAnews
http://www.pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=6382

Tata Cara PEMILU

Jakarta. Akhirnya, masyarakat pemilih dapat menggunakan empat alternative dalam pungutan suara pada pemilu 2009, yaitu mencoblos, mencontreng, melingkari dan memberi tanda silang.

Putusan ini disepakati setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan DPR kemarin (25/9) bertemu guna membahas masalah tersebut.

Dalam UU Pemilu yang baru disebutkan, sistem pemberian suara dilakukan dengan cara menandai yang dipilih. Awalnya, aturan itu diterjemahkan teknis penyampaian aspirasi suara lewat mencontreng dengan tinta. Sementara sejumlah partai meminta pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos.

KPU dan DPR kemudian sepakat bahwa pengertian menandai yang merupakan amanat UU Pemilu tersebut tetaplah mencontreng. Karena itu, saat melakukan sosialisasi, KPU akan menyatakan bahwa cara memilih parpol dan nama caleg pada kertas suara adalah memberi tanda mirip huruf V.

“Namun, jika ada yang mencoblos atau penandaan lainnya, kertas suara akan tetap sah,” terang Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary sesudah pertemuan yang berlangsung di gedung DPR Senayan, Jakarta, itu. Penandaan lain yang juga diakui adalah melingkari, tanda silang, atau memberi tanda setrip.

Hafiz membantah jika dualisme penetapan mekanisme memilih itu disebut semata-mata merupakan hasil kompromi. “Sebab, undang-undang memang tidak melarangnya. Di sana (UU Pemilu, Red) hanya disebutkan menandai saja,” ujar Hafiz seperti dikutip Jawa Pos, hari ini.

Selain KPU, pimpinan DPR, dan pimpinan fraksi, rapat yang berlangsung tertutup tersebut juga diikuti wakil pemerintah. Hadir saat itu Mensesneg Hatta Radjasa. “Kesepakatan ini yang terbaik untuk saat ini, meski masih harus dibahas lebih lanjut oleh KPU,” tutur Hatta setelah rapat.

Terpisah, Direktur Eksekutif Cetro Hadar Navis Gumay juga tidak terlalu mempermasalahkan kesepakatan tersebut. “Memang terkesan ada standar ganda. Tapi, aturan cara menandai memang belum bisa diterapkan secara kaku,” katanya.

Namun, pesan Hadar, segalanya harus diatur secara jelas dalam peraturan KPU. Selain itu, sosialisasi terhadap para petugas penyelenggara pemilu di lapangan ataupun para saksi harus segera dilakukan. “Persoalan mencontreng ini memang tidak bisa dilakukan dalam waktu pendek, butuh masa transisi,” pungkasnya.

Dalam simulasi di Sidoarjo beberapa waktu lalu, ada juga pemilih yang tetap memilih dengan cara mencoblos.(ma)


Sumber: www.indonesiamedia.com

KPU Revisi Format Desain Surat Suara Pemilu 2009

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali melakukan revisi untuk mencari format terbaik desain surat suara Pemilu Legislatif 2009. Perubahan desain terakhir ini mendekati semangat sistem proporsional terbuka UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2008. Porsi nama calon legislatif (caleg) mulai ditonjolkan dibanding desain surat suara sebelumnya.

Dengan daftar nama calon yang ditonjolkan diharapkan para pemilih langsung menentukan nama calon sebagai pilihan. Karena dalam UU Pemilu menyebutkan batas BPP (bilangan pembagi pemilih) sebesar 30 persen. Artinya, bila ada calon yang memenuhi BPP 30 persen dia akan mendapat hak memenangkan kursi DPR tanpa melalui mekanisme nomor urut. Sedangkan, bila di satu partai tak ada yang memenuhi BPP, sementara total suara yang masuk ke partainya berhak mendapat kursi, maka penentuan dilakukan dengan nomor urut.

Sementara sejumlah partai seperti PAN, Golkar dan Demokrat langsung secara internal menerapkan suara terbanyak. Itulah sebabnya, pemilihan langsung kepada calon sangat penting.

Perubahan menonjolkan nama caleg itu merupakan hasil pembahasan KPU dengan sejumlah ahli grafika yang dipresentasikan di Jakarta kemarin (8/10). Sebagaimana direncanakan sebelumnya, KPU memutuskan memperkecil ruang bagi nomor urut, logo dan nama parpol.

Bukan hanya itu. Ukuran surat suara juga sedikit mengecil. Dari sebelumnya berukuran 55 x 88 cm, surat suara baru tersebut memiliki panjang dan lebar 54 x 75 cm. Desain pun kini diputuskan memanjang dari atas ke bawah demi mengakomodasi sempitnya bilik suara saat pemilihan.

Ketua Pokja Surat Suara KPU Andi Nurpati menyatakan, perubahan desain tersebut merupakan rekomendasi Komisi II DPR. Pada saat rapat konsultasi, DPR menyarankan agar KPU terlebih dahulu meminta opini sejumlah ahli grafis terkait desain yang lebih ideal. “Ini usul dari tim grafis kepada kami,” ujar Andi kepada wartawan di ruang kerjanya.

Dibanding desain sebelumnya, layout surat suara yang terbaru tersebut jauh lebih padat. Tim grafis menghilangkan banyaknya ruang kosong di surat suara sebelumnya, terutama pada batas pemisah kosong antara kop suara dengan kolom-kolom partai peserta pemilu.

“Untuk dapil yang jumlah calegnya melampaui batas kolom, akan dibuat dua lembar,” terang Andi. Sebagai contoh, dapil di DPRD DKI, Riau, dan Sumut memiliki jumlah caleg mencapai 30 orang per partai. Selain itu, surat suara khusus akan dibuat untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang mengakomodasi enam partai lokal.

Selain soal desain, tim grafis merekomendasikan sejumlah alternatif kertas suara yang bisa digunakan KPU. Dalam hal ini KPU lebih condong menggunakan kertas biasa yang dicetak dengan security printing. Pertimbangan tersebut diambil karena harganya lebih terjangkau dibanding langsung menggunakan security paper. “Kami masih berhitung-hitung kertas apa yang cukup disesuaikan dengan anggaran yang ada,” kata Andi. Alokasi anggaran KPU untuk surat suara adalah Rp 1,2 triliun.

Secara terpisah, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menyatakan, kebutuhan surat suara untuk Pemilu 2009 diperkirakan 900 juta lembar. Asumsi itu berdasarkan estimasi jumlah pemilih mencapai 172 juta penduduk. Dengan masing-masing pemilih mendapat empat lembar surat suara, jumlah tersebut juga memperhitungkan kelebihan 2 persen surat suara. Juga surat suara untuk penghitungan ulang 1.000 lembar per TPS.

Jumlah tersebut melampaui estimasi KPU sebelumnya yang memperkirakan “hanya” akan mencetak 700 juta lembat kertas suara. Meski melampaui rencana, Hafiz optimistis alokasi anggaran yang disediakan KPU masih mencukupi untuk memenuhi target baru tersebut.


Sumber: Jawapos

Tekonologi Internet salah satu kesuksesan Obama

Layak diakui, dukungan teknologi, khususnya internet adalah salah satu sarana penting dalam mewujudkan kemenangan Barack Obama. Terpilihnya Obama sebagai presiden Amerika Serikat ke-44 tak bisa dipisahkan dari kepiawaian tim kampanyenya melihat peluang di internet.

Selain memanfaatkan internet sebagai media kampanye, tim sukses Obama juga memanfaatkannya untuk penggalangan dana. Ini dilakukan efektif sejak ia masih berjuang di tataran partai, saat masih bersaing dengan Hillary Clinton.

Obama sebenarnya tak sendiri dalam memanfaatkan internet untuk menggalang dukungan. Rivalnya dari partai Republik John McCain juga melakukan hal serupa. Republik bahkan sudah lebih dulu melakukannya, dan tercatat sukses memenangkan kembali George W. Bush pada pilpres 2004. Calon presiden (capres) dari partai Demokrat yang bertanding pada pemilihan presiden (pilpres) sebelumnya, John Kerry juga mengandalkan penggalangan dana secara online pada pilpres 2004.

Meski bukan satu-satunya, Obama mencetak kesuksesan yang lebih dibanding rivalnya dan capres-capres terdahulu dalam pemanfaatan internet. Kuncinya, Obama memadukan kekuatan teknologi dengan pendekatan personal yang tepat, serta didukung ketersediaan data yang mumpuni. Hasilnya, kemenangan telak diraih Obama pada pilpres 4 November lalu.

Phil Noble, seorang pakar di AS yang menganalisa hubungan internet dan politik memperkirakan, penggalangan dana online yang dilakukan kubu Obama menghasilkan sedikitnya USD 1 miliar. Jumlah tersebut 12 kali lebih besar dibanding dana yang berhasil dihimpun John Kerry pada pilpres 2004.

Situs web Obama, barackobama.com, sudah dipersiapkan dengan sangat matang sehingga benar-benar siap tampil sejak hari pertama kampanye. Situs tersebut dilengkapi dengan tools yang memungkinkan para pendukungnya berinteraksi dan mendonasikan uang.

Selain situs, dukungan bagi Obama juga dihimpun dari situs jejaring sosial myBarackObama.com. Di sini, tim sukses berhasil merangkul pendukung Obama untuk menjadi relawan. Cara ini berhasil mengumpulkan jumlah relawan yang lebih banyak dibanding pesaingnya, Hillary Clinton dan John McCain.

Teknologi-Personalisasi-Data

Tak berhenti sampai pengumpulan relawan, tim sukses Obama juga melakukan strategi online yang jitu, yaitu dengan memanfaatkan partisipasi dan umpan balik para relawan. Obama dan tim belajar dari kegagalan kampanye Howard Dean pada kampanye primari tahun 2004, dan memadukannya dengan kesuksesan Bush pada pilpres di tahun yang sama.

Dean adalah capres pertama dari partai Demokrat yang menggunakan internet, dengan menggunakan Blog for America untuk memobilisasi pendukungnya. Namun sayangnya dia gagal berkomunikasi dengan para pemilih di Iowa, sehingga mengantarkannya pada kekalahan. Sementara di kubu Bush, atas bantuan relawan, saat itu Republik berhasil mendekati pendukung dengan memanfaatkan e-mail dan data yang tergali dari informasi online di internet.

Saat itu Republik mengidentifikasi karakteristik pendukung di setiap distrik, menggunakan teknologi khusus untuk menganalisa hal-hal yang menarik perhatian mereka. Identifikasi dilakukan berdasarkan data komersial yang didapat secara online, misalnya data tentang kepemilikan mobil, majalah yang disukai, film favorit, dan data sejenis itu.

Lalu kepada para relawan, mereka akan mengirimkan data para pemilih potensial yang harus dikunjungi untuk melakukan pendekatan berdasarkan isu yang paling sesuai dengan minat mereka. Data tersebut dikirim lengkap dengan peta kawasan, rute jalan, dan print-out berisi strategi capres yang bersangkutan mengenai isu yang diminati. Inilah bentuk keberhasilan pemanfaatan teknologi yang dipadukan dengan pendekatan personal dan ketersediaan data.

Cara itulah yang ditempuh Obama untuk membidik pemilih potensial, terutama pemilih-pemilih di kawasan mengambang, di mana perubahan pilihan adalah hal krusial yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Di kubu Obama, hal itu dilakukan dengan dukungan 1,5 juta relawan, serta bank data berisi nomor telepon dan kontak personal. Sungguh sebuah sumber daya yang tidak kecil untuk melakukan banyak tugas penting demi mewujudkan kemenangan Obama.

Menurut Marshall Ganz, dosen kebijakan publik di Harvard yang merancang sistem pelatihan untuk kubu Obama, keberhasilan kampanye Obama adalah kemampuan mengimplementasikan kepemimpinan, dan peran nyata teknologi, sehingga dari situ bisa diperoleh perpaduan terbaik dari keduanya.

Komunitas Anak Muda

Kesuksesan merebut simpati anak muda juga menjadi kunci sukses kemenangan Obama. Di internet, jalan menuju ke sana adalah dengan membangun jaringan seluas-luasnya di situs jejaring sosial, seperti Facebook dan MySpace. Dan Obama menang di kedua-duanya.

Bagi para pendukung, bergabung di situs jejaring sosial adalah sebuah ekspresi publik terhadap bentuk dukungan, yang akan menimbulkan dampak politik yang lebih luas. Dan itu tidaklah sama seperti merespon e-mail dukungan.

Tidak hanya itu, Chris Hughes, salah satu pendiri Facebook, keluar dari perusahaannya sejak tahun lalu dan bergabung bersama tim sukses Obama untuk mensukseskan strategi online Obama. Ini adalah bukti dari sekian banyak dukungan anak muda terhadap Obama.

Kekalahan Ironis McCain

Terkait dengan kesuksesan penggunaan internet, kekalahan McCain kali ini bisa dibilang sangat ironis. Pasalnya McCain sebenarnya sudah memanfaatkan internet untuk penggalangan dana pada saat dia bersaing dengan Bush di pilpres 2000. McCain adalah contoh awal penggalangan dana online. Sangat disayangkan kalau akhirnya McCain gagal, mengingat dia sudah lebih berpengalaman dalam hal itu.

Dalam pilpres kali ini, McCain bersama tim suksesnya Republican National Committee (RNC) sebenarnya juga telah mengimplementasikan teknologi untuk memikat pemilih. RNC mengoperasikan sistem basis data bernama Voter Vault yang fungsinya mirip seperti yang dipakai kubu Obama. Voter Vault sudah membuktikan keberhasilannya pada pilpres 2004.

Seperti halnya Obama, McCain juga menyediakan tools jejaring sosial kepada para pendukungnya — McCainSpace dan McCain Nation. Akan tetapi, para relawan di Florida pada umumnya mengaku tidak memanfaatkan situs tersebut. Padahal seperti yang diketahui, Florida adalah salah satu wilayah mengambang dalam pilpres AS, di mana hasil pilihan sering kali tak terduga antara memenangkan Republik atau Demokrat.

Harout Samra, pimpinan dari Florida College Republicans berpendapat, kubu McCain agak terlambat meluncurkan tools jejaring sosial, banyak pendukung yang tidak terbiasa menggunakannya karena terlanjur sudah familiar dengan Facebook. Dia menambahkan, fasilitas di dalamnya juga lebih banyak pengulangan dari yang sudah-sudah tanpa ada nilai tambah.

Menurut Noble, kekalahan McCain kali ini diduga karena partai Republik kalah dalam hal sumber daya dan investasi tools internet, serta kesulitan menggalang dukungan secara offline. Kesulitan finansial diduga menjadi penyebabnya.

Perbedaan besaran dana iklan bisa membuktikan dugaan Noble di atas. Di Florida yang merupakan wilayah kunci kemenangan, Obama mengeluarkan USD 27,5 juta untuk belanja iklan TV di Sunshine States, jauh lebih besar dari McCain yang hanya menggelontorkan dana USD 6,4 juta.

Sumber: Detik IT

PKS dan Iklan Soeharto

Banyak orang mempertanyakan mengapa PKS mengklaim dirinya sebagai partai dakwah. Bahkan ada yang mengatakan kalau PKS ingin berdakwah, mengapa harus bikin partai?

Silakan berdakwah di masjid-masjid, di surau-surau atau di mushala-mushala. Tidak usah ikut-ikutan maju ke panggung politik. Pemahaman ini sering dikemukakan oleh para pengamat maupun politisi. Mereka menganggap PKS salah kaprah ketika ikut di kancah politik.

Sebetulnya hakikat dakwah adalah ishlah (dari bahasa Arab), artinya perbaikan. Bila kita ingin memperbaiki kualitas umat, kualitas masyarakat, berarti kita telah melakukan ishlah.

Dalam terminologi lain, kata ishlah juga bermakna reformasi. How to reform this nation. PKS yakin perbaikan itu dapat dilakukan secara gradual dengan meminimalisasi efek-efek destruktif tentunya. Jadi sebagai pendukung reformasi, PKS akan terus berjuang mengemban amanah reformasi dengan langkah-langkah dakwah.

Dakwah memiliki tahapan. Pertama, memperbaiki diri sendiri, kemudian keluarga, masyarakat, hingga memperbaiki negara. Inilah yang sekarang sedang dilakukan PKS. Istilah kami berdakwah di level negara.

PKS, misalnya, menganggap parlemen sebagai mimbar dakwah. Kebijakan atau keputusan yang dihasilkan parlemen harus membela rakyat dan berpihak kepada umat. Dengan terlibat dalam proses pengambilan keputusan di parlemen, PKS mengadvokasi dan memberikan manfaat kepada umat Islam dalam skala yang lebih luas.

PKS telah bergeser?

Akhir-akhir ini kerap muncul pertanyaan, apakah PKS telah bergeser dari ideologi dan asas Islam? Apakah sudah tergoda oleh dunia, lalu memunculkan iklan Soeharto, meninggalkan jati dirinya, melupakan khiththah perjuangan, dan seterusnya?

Dalam hal ini saya tegaskan asas PKS tetap Islam. PKS tetap berangkat dari ideologi Islam dengan moral dasar Islam dan tidak akan pernah bergeser dari prinsip-prinsip tersebut. Prinsip-prinsip ini sesungguhnya terinspirasi oleh Piagam Madinah di mana intinya memberikan kebebasan beribadah bagi seluruh warga sesuai keyakinan masing-masing, tidak saling mengganggu dan bersinergi antar komponen bangsa.

Dalam kiprah PKS ada yang disebut mabadi' dan ada pula kaifiyah. Mabadi' adalah hal-hal yang bersifat prinsip, yang tsabit atau kokoh. PKS memiliki AD/ART yang menjadi pedoman keorganisasian, falsafah dasar perjuangan dan platform pembangunan, yang semuanya bersumber dari ajaran Islam tentang keadilan.

Itulah mabadi' PKS. Kaifiyah adalah sesuatu yang bersifat operasional. Untuk kasus Iklan PKS yang di antaranya menampilkan gambar Soeharto, sebenarnya DPP PKS belum pernah memutuskan atau mengusulkan beliau sebagai pahlawan. Pada sisi lain, kami memahami pemberian gelar pahlawan nasional adalah domain pemerintah, bukan PKS.

Iklan yang sempat ditayangkan dalam menyambut Hari Pahlawan selama tiga hari itu mendapat kritikan dan tanggapan sangat luas dari masyarakat dan pengamat. Sebenarnya iklan tersebut tidak bermaksud memahlawankan Soeharto. Desain awalnya ketika muncul gambar Bung Karno dan Pak Harto diikuti dengan kalimat: ''Mereka sudah melakukan apa yang mereka bisa''. Lalu, muncul gambar KH Hasyim Asy'ari dan KH Ahmad Dahlan diikuti kalimat: ''Mereka sudah memberikan apa yang mereka punya'', lalu muncul gambar selanjutnya dan seterusnya. Inilah konsep story board, iklan yang diperlihatkan kepada DPP.

Ungkapan yang menyatakan bahwa Soekarno dan Soeharto sudah melakukan apa yang mereka bisa adalah suatu ungkapan yang bersifat umum dan netral. Soal benar atau salah tindakan mereka kita serahkan penilaiannya kepada masyarakat. Namun, pada pengolahan iklan selanjutnya, kata guru bangsa dimunculkan terlebih dahulu dan di sinilah letak kontroversinya. Kami menganggap sangat wajar reaksi sebagian masyarakat terhadap penayangan iklan yang berdurasi hanya 30 detik itu serta masa tayang yang hanya selama tiga hari.

Hasil kreasi Tim Pemenangan Pemilu serta konsultan iklan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tersebut membuat banyak mata terbelalak. Maka tudingan PKS diduga menerima aliran dana dari Cendana dan berbagai spekulasi pun merebak, juga fitnah-fitnah lainnya.

Secara mabadi' atau prinsip, tidak ada yang berubah dari PKS. Tidak ada keputusan yang menyatakan Soeharto adalah pahlawan. Tidak ada perubahan khitthah. Namun, secara kaifiyah, mungkin saja ada yang keliru.

Tentunya merupakan kewajiban kami mengoreksi dan sebagai bahan pertimbangan sebelum penayangan iklan-iklan berikutnya di media massa. PKS akan tetap berjuang untuk bersih, peduli dan profesional, sebagaimana hal tersebut menjadi salah satu tag line kami.

Dalam hal acara rekonsiliasi nasional, ini semacam proposal untuk cut off, memutus dendam sejarah agar pergantian rezim tidak diikuti oleh cercaan dan caci-maki antarpengikutnya. Betapa energi bangsa ini akan tersia-sia karenanya. Padahal, banyak permasalahan mendasar masih menghambat laju pembangunan bangsa kita.

Banyak pengamat mengatakan pada 2009 ini the end of a political generation, akhir dari suatu generasi politik. Jadi, tahun 2014 nanti akan muncul pendatang baru di panggung politik dengan mimpi baru mereka dan juga obsesi-obsesi yang baru pula.

Maka kami memandang jangan sampai kaki kita ditarik-tarik terus ke belakang. Mari menatap ke depan, membangun, dan memajukan bangsa, menghilangkan segala bentuk dendam sejarah. Ini agar ada kekuatan saling percaya di antara kita dan melangkah tanpa curiga-mencurigai.

Untuk inilah digagas rekonsiliasi dan perlu dicatat bahwa rekonsiliasi ini tidak bermaksud akan adanya pengampunan terhadap pelanggar hukum. Yang bersalah tetap harus diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa pandang bulu.

Demikian pula dengan penghargaan terhadap tokoh-tokoh muda atau para pemimpin ''balita'', di mana hal ini telah kami canangkan sejak mukernas di Makassar. Ini adalah semacam stimulasi agar bermunculan sosok-sosok segar dan berkualitas dari lapisan anak muda di negeri ini. Pada sisi lain, kita melihat seluruh calon presiden yang telah muncul rata-rata telah berusia 60 tahun ke atas. Sebagai sebuah proposal bagi Indonesia yang lebih bernas, tentu sah-sah saja jika kami mengusulkan tokoh muda.

Kriteria 106 pemimpin 'balita' ini pun masih sangat sederhana. Pertama, mereka memiliki track record moral yang baik, belum terkontaminasi perilaku KKN. Memiliki kompetensi dan kualitas kepemimpinan dan telah mulai muncul di publik serta media massa.

Mereka aktif di berbagai bidang, apakah di LSM, kampus, pekerja sosial, budayawan, pengusaha dan sebagainya. Kami ingin mengatakan, saat ini setidaknya ada 106 pemimpin muda yang siap membuat bangsa ini maju dan bermartabat di hadapan bangsa-bangsa lain.

Inilah penjelasan kami terhadap beberapa kritik yang dialamatkan kepada PKS. Masukan-masukan tersebut sungguh kami hargai dan merefleksikan betapa eratnya rasa saling memiliki di antara kita, anak bangsa.

Secara substansi kritikan-kritikan tersebut menyangkut kaifiyah, di mana hal tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika kreativitas para kader dan simpatisan. Wilayah ideologis dan asas kami ialah Islam, tetap kokoh.

Ikhtisar:-
Prinsip PKS tidak pernah berubah sejak awal hingga kini.
- Tidak ada keputusan yang menyatakan Soeharto adalah pahlawan.
- Tidak ada perubahan khitthah, tetapi secara kaifiyah mungkin saja ada yang keliru.


Oleh: Tifatul Sembiring (Presiden PKS)
Sumber: Republika
http://www.pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=6381