Namun, pajak tersebut hanya berlaku bagi usaha beromzet Rp 4 juta per bulan. Eksekutif pun telah menyepakati ketentuan omzet tersebut. “Rumah makan yang terkena pajak ditetapkan beromzet Rp4 juta per bulan, tidak lagi Rp1,5 juta,” kata Ketua Pansus Raperda Pajak Restoran DPRD Sukohajro Nurjayanto kemarin. Penaikan omzet sebagai dasar pengenaan pajak,menurut nya,bertujuan untuk melindungi pedagang kecil seperti angkringan.
Sebab, jika dasar pengenaan pajak adalah omzet Rp1,5 juta perbulan, maka dikhawatirkan justru akan mematikan pedagang kecil. “Upaya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa dilakukan dengan cara lain tanpa harus mematikan usaha kecil masyarakat,” ujarnya. Ketua Fraksi PDIP ini mengimbau kepada pelaku usaha warung makan maupun restoran bersikap jujur dalam melaporkan omzetnya.
