FPI: Kalau Miyabi Berjilbab, Baru Kita Terima

Kapanlagi.com. Front Pembela Islam benar-benar melancarkan aksinya. Selepas sholat Jumat siang ini (09/10), mereka menggelar demo menentang kedatangan Maria Ozawa di depan kantor Maxima, bilangan Sawah Besar, Jakbar.

Enam orang perwakilan FPI ditunjuk untuk bertemu dengan wakil Maxima untuk melakukan dialog. Sementara itu, 500 anggota FPI berdemo sambil membawa spanduk bertuliskan 'Tolak Miyabi ke Indonesia, si Penghancur Moral Bangsa' dan 'Jangan Jadikan Negeri Ini Sebagai Negara Terporno di Dunia' di depan kantor tersebut.

Demo yang menarik perhatian masyarakat itu sendiri telah diamankan oleh sekitar 150 personel Polsek Sawah Besar dan puluhan Polres Jakbar.

Setelah sekitar 30 menit berada di dalam kantor Maxima untuk berdialog, perwakilan FPI keluar untuk menjawab pertanyaan wartawan.

Biaya pelantikan presiden Rp 341 juta

Jakarta. Sekretaris Jenderal MPR Rohimullah mengungkapkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober nanti memakan dana Rp 341 juta. Anggaran ini dinilai hemat lantaran anggota Dewan baru sudah tinggal di Jakarta.

“Penghematan luar biasa, acaranya sederhana. Anggaran Rp 341 juta disediakan Setjen. Itu untuk memesan undangan, ID Card, konsumsi dan lain-lain,” kata Rohim di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/10).

Menurut Rohim, penghematan ini dikarenakan tidak ada lagi anggaran akomodasi anggota Dewan seperti pelantikan DPR 1 Oktober lalu. Demikian juga anggaran transportasi sudah diberikan Sekjen DPR.

Jubir: Presiden mulai hubungi calon menteri

Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak Kamis (15/10) malam mulai menghubungi sejumlah calon menteri untuk diminta kesediaannya ikut dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II.

Juru bicara presiden Andi Mallarangeng saat dihubungi di Jakarta, Jumat (16/10), mengatakan, mulai Kamis malam, presiden sudah menelepon sejumlah orang yang ditawari menduduki jabatan menteri di kabinet mendatang.

“Yang ditelepon semalam jumlahnya mungkin kalau rencananya dua hari berarti 34 dibagi dua saja,” kata Andi.

Presiden SBY memang menjadwalkan pada Kamis (15/10) malam dan Jumat malam untuk menghubungi 34 para calon menteri pilihannya sebelum mereka dipanggil untuk diwawancara langsung oleh SBY dan Boediono pada Sabtu (17/10) dan Minggu (18/10) besok.

SBY terima pimpinan MPR

Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/10), menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pada pertemuan dimulai pukul 10.00 WIB itu pimpinan MPR yang hadir adalah Ketua MPR Taufiq Kiemas dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan empat wakil Ketua MPR, yaitu Melani Leimena Suharli dari Fraksi Demokrat, Hajriyanto Tohari dari Fraksi Golkar, Lukman Hakim Saefuddin dari Partai Persatuan Pembangunan, dan Ahmad Farhan Hamid dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Lima pimpinan MPR tersebut menaiki dua mobil golf dari pintu gerbang Istana Negara menuju Kantor Kepresidenan, sedangkan Presiden Yudhoyono mendahului mereka berjalan kaki dari Istana Negara ke Kantor Kepresidenan.

Taufiq: Mega tak bisa larang kader jadi menteri

Jakarta. Sikap politik PDI Perjuangan menjelang pengumuman struktur kabinet pemerintahan masih penuh tanda tanya. Elit partai ini makin tidak kompak dalam memutuskan apakah bergabung dengan pemerintah atau tetap menjadi oposisi.

Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan, Taufiq Kiemas, kembali menyatakan akan mengizinkan kadernya jika diminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masuk kabinet.

“Kalau kader kami diminta, Mega juga tidak bisa melarang. Apalagi ini demi kepentingan bangsa dan negara,” kata Taufiq di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/10).

Taufik menekankan bahwa dia tentu tidak berani menyatakan hal itu apabila Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, tidak berkata hal yang sama sebelumnya.

Amaq Bakri Mengaku Nabi, Masyarakat Resah

MATARAM, KOMPAS.com. Ketua Mejelis Ulama Indonesia (MUI) Nusa Tenggara Barat (MUI) Prof. H. Syaiful Muslim menilai pengakuan Amaq Bakri (60) sebagai nabi itu sangat meresahkan masyarakat.

"Itu merupakan yang pertama terjadi di NTB, karena itu pemerintah diminta segera menghentikan ajaran yang disebarkan Amaq Bakri, sekaligus mencabut pernyataannya sebagai nabi untuk menghindari amuk massa," katanya di Mataram, Jumat (16/10).

Amaq Bakri yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW dan telah melakukan Mi’raj pada Rabu itu telah dipanggil Camat Sambelia dan disidang di depan anggota Muspika, sekaligus menjelaskan ajarannya.

Yudhi Tetap Ingin Gandeng PKS

Banjarmasin, KP. Selaku calon incumbent, Yudhi Wahyuni tampaknya ingin tetap mengandeng Partai Keadilan Sejehtera (PKS) sebagai pasangannya, guna menghadapi sejumlah calon kandidat lainnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin priode 2010 -2015.

Keinginan Yudhi agar dapat mempertahankan jabatannya selaku orang nomor satu di kota ‘Seribu Sungai’, ini memang cukup beralasan. Pasalnya Yudhi punya keyakinan, ingin mengulang sukses saat Pilkada 2005 lalu.

Betapa tidak, karena ketika Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat untuk pertama kali, itu Yudhi Wahyuni yang diusung Partai Amanat Nasional (PAN) berpasangan dengan H Alwi Sahlan yang diusung PKS, mampu mengalahkan pasangan calon walikota dan wakil walikota lainnya.

Pilkada 2010, Golkar resmi usung Sunarna

Klaten (Espos). DPD II Partai Golkar Klaten membulatkan suaranya untuk kembali mencalonkan Bupati Klaten Sunarna sebagai calon bupati (Cabup) dalam Pilkada 2010 mendatang.

Kepastian pencalonan incumbent oleh partai pohon beringin itu semakin mantap dan tercantum dalam salah satu rekomendasi rapat pimpinan daerah (Rapimda) DPD II Partai Golkar Klaten, Rabu (14/10).

Rapimda yang digelar di Wisma Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Klaten itu, diikuti oleh seluruh pimpinan kecamatan dan jajaran pengurus DPD II Partai Golkar. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Tengah (Jateng) Bambang Sadono; Ketua DPD II Partai Golkar Klaten Anang Widayaka, dan jajaran pengurus.

Dewan kurangi hari kerja

Klaten (Espos). DPRD Klaten bakal mengurangi hari kerja mereka untuk menyesuaikan dengan jam kerja para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab setempat. Hari kerja para anggota legislatif bakal berkurang dari enam hari menjadi lima hari kerja.

“Ini kemungkinan karena ada surat dari Mendagri yang menyetujui perubahan hari kerja PNS di Klaten,” jelas Ketua DPRD Klaten Agus Riyanto kepada wartawan di Gedung Dewan, Selasa (13/10).

Kendati hari kerja bakal berubah, DPRD justru masih menyoroti soal lima hari kerja yang dinikmati oleh para PNS. Agus menandaskan, lima hari kerja yang dinikmati para PNS tidak efektif.

Dewan tolak cabut Perda

Wonogiri (Espos). Anggota Dewan menolak pencabutan peraturan daerah mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil (PNS) dengan batas usia pensiun 56 tahun. Sementara itu, terkait Perda pemberian tunjangan prestasi yang diajukan harus ditinjau ulang.

Anggota Dewan, Setyo Sukarno dengan tegas menolak pencabutan Peraturan Daerah (Perda) No 16 Tahun 2002 tentang pemberhentian PNS dengan batas usia pensiun 56 tahun, Perda tersebut dinilai relevan meskipun pada PP No 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS tertera batas usia PNS dapat diperpanjang hingga 60 tahun. Namun demikian, dia mengatakan, dengan memperpanjang batas usia pensiun hal itu menghambat regenerasi pegawai.