PDIP di Persimpangan Jalan

VIVAnews. Kesolidan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali diuji menjelang pembentukan kabinet 2009-2014. Muncul polarisasi di dalam partai banteng, antara pendukung masuk kabinet dan penolak masuk kabinet.

Ketagangan ini belum juga mereda walaupun jajaran elit partai banteng tersebut sudah berupaya menepisnya pada rapat Rabu kemarin, 15 Oktober 2009, di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta.

Pengamat politik Yudi Latif berpendapat, fatsun politik PDIP adalah oposisi. "Bila mengikuti fatsun politik, PDIP tentu harus mengambil sikap berada di luar pemerintah," ujar Yudi. Direktur Eksekutif Reform Institute itu menambahkan, sikap politik PDIP hampir bisa dipastikan berakar pada wataknya sebagai oposisi.

SBY Hormati Sikap & Pilihan Megawati

VIVAnews. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghormati sikap pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang tidak ingin bergabung bersama pemerintahan dalam lima tahun kedepan.

"Kalau pimpinan PDIP (Megawati) memilih tidak berkoalisi dengan pemerintah, tentu saya benar-benar menghormati pilihan itu," ujar SBY dalam acara bincang-bincang dengan wartawan di Puri Cikeas Bogor, Rabu 14 Oktober 2009.

Berbeda dengan Partai Golkar yang melalui ketua umumnya, setelah Munas terselenggara, langsung menyatakan bergabung atau berkoalisi dengan pemerintah SBY.

Kesepakatan PDIP-Demokrat Soal Taufiq Kiemas

VIVAnews. Terpilihnya Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan (PDIP) Taufiq Kiemas, sebagai Ketua MPR RI merupakan bagian dari kesepakatan antara Demokrat dan PDIP.

"Memang ada kesepakatan antara Demokrat dan DPIP untuk menjalin kerjasama di MPR, dan antar fraksi Demokrat dan PDIP sampai disitu," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu 14 Oktober 2009.

Meski ada kesepakatan, Ketua Umum PDIP Megawati, hingga hari ini tetap belum memberikan sikap untuk berkoalisi dengan pemerintah SBY.

PKS: Golkar Merapat ke Pemerintah Itu Bagus

VIVAnews. Partai Keadilan Sejahtera menyambut positif bergabungnya Partai Golkar ke pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.

“Itu bagus. Kalau pemerintahan makin didukung banyak partai kan makin bagus. Jadi, tidak ada yang bisa gangguan,” kata Mabruri, juru bicara PKS, Kamis 15 Oktober 2009.

Sikap PKS dalam menilai partai berlambang pohon beringin ini lebih lembut dibandingkan sebelumnya. Ketika Partai Golkar belum resmi koalisi dengan pemerintah, PKS mengkritik secara tajam rencana itu.

Tiffatul Jadi Ketua Komisi I, Hidayat Ketua BKSAP

Jakarta. Menjelang pengumuman kabinet, spekulasi soal menteri terus bergulir, termasuk di PKS. Meski sebelumnya santer disebut-sebut sebagai kandidat menteri, Presiden PKS Tiffatul Sembiring dan Mantan Presiden PKS Hidayat Nurwahid malah diberi jatah di pimpinan komisi dan alat kelengkapan DPR. Apa ini tanda mereka terdepak di kabinet?

Sumber detikcom di DPP PKS menyebutkan, hasil rapat di internal DPP PKS memutuskan beberapa pos penting di DPR untuk diduduki kader-kader terbaik PKS. Pos-pos itu adalah sebagai berikut:

Perkuat Sistem Presidensial, PKS Tak Ingin Kotakkan Pos Menteri

Jakarta, RMOL. Partai Keadilan Sejahtera optimis SBY akan melaksanakan kesepakatan strategis seperti yang telah dibicarakan sebelummya.

Sebab, dari awal koalisi yang dibangun PKS dengan presiden terpilih itu bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial.

Kuatir Dibidik Parpol Lain, PKS Enggan Sesumbar Soal Pos Menteri

Jakarta, RMOL. Partai Keadilan Sejahtera tak ingin terburu-buru menyodorkan nama kadernya untuk ditempatkan di kabinet SBY-Boediono.

Partai berasas Islam itu beralasan bila terlalu terbuka, ada kekuatiran pos menteri yang diinginkan juga diminati mitra koalisi lain.

“Ya kita tak mau gegabah juga karena jangan-jangan pos menteri yang tertarik bagi kita, juga diinginkan oleh mitra koalisi yang lain. Defenitifnya kita serahkan kepada presiden,” ujar fungsionaris PKS, Zulkieflimansyah kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/10).

Koalisi Tambun dan Obesitas Politik

INILAH.COM, Jakarta. Bergabungnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar ke dalam koalisi besar SBY, semakin jelas. Namun sikap para politisi PDIP dan Golkar yang mudah bereaksi dan rapuh serta pragmatis, bakal membuat koalisi tambun SBY ini terancam obesitas politik, retak atau bubar di tengah jalan.

SBY-Boediono berhasil memenangi pemilihan presiden dengan dukungan koalisi yang terdiri atas Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)).

Koalisi itu juga sudah menguasai mayoritas parlemen karena mereka sudah menguasai 56% kursi. Atau tolal, 314 kursi yang telah mereka kuasai (Demokrat 148 kursi, PKS 59 kursi, PAN 42 kursi, PPP 39 kursi, dan PKB 26 kursi). "Ini koalisi besar, bahkan tambun," kata pengamat politik Ari Dwipayana dari Fisipol UGM.

Wah! PKS Lamar PDIP di Surabaya

INILAH.COM, Surabaya. Nuansa politik di tubuh PDIP menjelang Pilwali Surabaya semakin hangat. Meski telah mendeklarasikan diri untuk memilih kandidat dari internal partai, tawaran untuk berkoalisi dari partai lain terus berdatangan. Bahkan, dari partai yang selama ini dikenal selalu berseberangan dengan partai banteng moncong putih itu.

Sedikitnya tiga partai besar sudah merapat dan berkomunikasi politik dengan PDIP. Partai yang merapat tersebut, di antaranya adalah Partai Demokrat, Partai Gerindra, hingga PKS.

PKS: Pemekaran 15 Komisi Masuk Akal

INILAH.COM, Jakarta. Kendati belum diputuskan, PKS mengusulkan ada penambahan komisi di DPR menjadi 15. Hal ini bertujuan agar kerja anggota dewan lebih fokus dan tajam.

"Ya sebenarnya PKS sendiri menilai pemekaran jumlah komisi dari 11 ke 15 itu masih rasional, karena dengan 15 maka fokus kerja komisi itu akan lebih tajam tidak seperti sekarang terlalu lebar," kata mantan Ketua FPKS Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM di Jakarta, Selasa (13/10).